Seruan PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA (PPRI)

Bersatu, Batalkan Kenaikan Harga BBM!

Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat!

Hentikan Liberalisasi Ekonomi!

Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?

1. Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi-seharusnya dengan keuntungan 10%, harga BBM hanya Rp 1700.
2. Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudikmencari nafkah, bukan untuk hura-hura.
3. Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini.
4. Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal.
5. Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur-jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll—kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya.
6. Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya—sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin.
7. KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan hargaharga kebutuhan hidup.
8. Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitasgaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri).
9. Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata.
10. Orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta)

Mengapa Harus Menolak Upah Murah?

1. Buruh adalah bagian dari kelompok masyarakat yang karena kerjanya, membuat kita semua bisa menggunakan baju,celana, listrik, alat elektronik, tranportasi, obat, rumah dan lain sebagainya—pendek kata, tanpa kerja buruh, dunia mati.
2. Selama puluhan tahun, buruh Indonesia hanya diperas tenaganya, dan tak pernah mendapatkan kejahteraan yang memadai—sama dengan rakyat miskin non buruh formal. Ini membuat selama puluhan tahun, kerja buruh (yang menghasilkan barang-jasa) justru sebagian besar dinikmati oleh pengusaha dan tentu saja pemerintah.
3. Sehingga anak-anak buruh dan keluarga buruh tidak bisa berkembang sebagai manusia yang seutuhnya—tinggal dikontrakan kumuh, makan kurang gizi, tak berkembang pengetahuan, dan bentuk bentuk ketertinggalan lainnya.
4. Alasan bahwa pengusaha akan bangkrut, adalah alasan untuk menakut-nakuti buruh—dan sekaligus mencari dukungan masyarakat—agar buruh tidak menuntut kenaikan upah yang cukup memadai, karena belum ada bukti bahwa mayoritas perusahaan bangkrut karena kenaikan upah, dan misalnya perusahaan bangkrut harusnya pemerintah bisa menalangi dengan memberikan suntikan modal atau jenis-jenis bantuan lainnya, tanpa harus mengorbakan buruh.
5. Saat ini, tuntutan buruh secara umum adalah kenaikan upah 30 %, walaupun Pemerintah sudah menetapkan kenaikan upah di bawah 30 %. Tuntutan kenaikan upah 30 % barulah sebatas untuk bertahan hidup sebelum BBM dinaikkan, belum untuk menjadi sejahtera. Oleh karenanya peningkatan upah harus segaris lurus dengan pembatalan kenaikan harga BBM.

Bagaimana Memenangkan Tuntutan?

1. Persatuan rakyat adalah kunci. Selama ini gerakan penolakan kenaikan harga BBM masih didominasi oleh mahasiswa. Sedangkan gerakan buruh yang bergolak di beberapa daerah dalam menuntut upah belum banyak mengangkat penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Begitu juga rakyat di kampung-kampung, belum bergerak sama sekali.
   Padahal kenaikan harga BBM dan Upah Murah, justru akan semakin memiskinkan rakyat di setiap sektor baik buruh,tani, nelayan, kaum miskin kota, maupun pelajar-mahasiswa. Sedangkan gerakan mahasiswa mendapat kesulitan dalam memperluas perlawanan karena sering diadu-domba dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘rakyat’.
   Sehingga yang dibutuhkan untuk memenangkan perjuangan adalah bersatunya Buruh, Pemuda-Mahasiswa, Miskin kota, dan Tani.
2. Pergerakan inipun tidak bisa lagi bergerak secara lokal, tanpa pergerakan dan perlawanan secara nasional yang lebih massif dan lebih kuat. Perlawanan yang massif secara nasional—apalagi jika sudah menyatu kekuatan mahasiswa, buruh dan rakyat miskin—akan sanggup menghadapi upaya untuk membenturkan aksi mahasiswa dengan rakyat, sekaligus sanggup menghadapi tindakan respresif aparat yang semakin hari semakin keras.
3. Bergabung bersama kami dalam PERLAWANAN SERENTAK NASIONAL, 26 November yang akan meliputi 15 Propinsi dan 60 kota.
4. Perlawanan Serentak Nasional akan menjadi bagian dalam persiapan menuju Pemogokan Umum Rakyat—di mana buruh akan menghentikan produksi di pabrik-pabrik, mahasiswa akan mogok belajar, kaum miskin kota akan mogok berativitas; Intinya sebuah pemogokan besar-besaran! Karena tanpa desakan yang sangat kuat, mustahil kenaikan harga BBM bisa dibatalkan, mustahil kenaikan upah minimal 30 % bisa didapatkan. Intinya, mustahil ada perubahan,jika rakyat tidak bergerak dengan gelora perlawanan yang pantang menyerah.
5. Untuk mahasiswa di Jabotabek, kaum buruh di Jabotabek, rakyat miskin di Jabotabek, dan untuk siapapun yang sudah bosan dengan kemiskinan, sudah bosan dengan tipuan elit, sudah muak dengan ketidakadilan, marah dengan kenaikan harga BBM, marah dengan pendapatan yang selalu kurang;

Datang dan Berkumpul bersama kami dalam “Perlawanan Rakyat “

Hari Rabu, 26 November 2014; Jam 13.00

di depan Universitas Indonesia, Salemba.

Kita akan satukan kekuatan menghadapi REJIM PENINDAS RAKYAT!!

Jangan Ragu, Jangan Takut! Yakinlah Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!!

Namun itu, karena setiap orang yang ‘tak waras’ selalu berkata “kalau kamu jadi presiden juga akan menaikkan harga BBM” seraya mendukung kebijakan sesat pemerintah, maka kami perlu memberikan solusi yang mampu membatalkan kenaikan harga BBM. Apa Solusinya?

Jangka Pendek:

1. Pangkas biaya-biaya perjalanan pejabat negara; pangkas gaji dan tunjangan pejabat negara!

2. Terapkan pajak progresif yang ketat bagi para pengusaha dan orang kaya!

3. Berantas korupsi dan sita harta-harta koruptor bagi pemasukan negara!

4. Tunda pembayaran hutang luar negeri!

Jangka Menengah dan Panjang

1. Hentikan liberalisasi ekonomi!
2. Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital lainnya dibawah kontrol rakyat bagi kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat!
3. Hapus hutang luar negeri!

Kontak kami:

Sultoni (089650544939) – Damar (085710372721) – Mukhtar (087781811313) – Ilhamsyah (081219235552) – Sastro(081210590010) – Marlo (0817536137) – Yoyok (081315516511) – Lamen (085658984846) – Robi (085694196637) – Surya Anta (081574304391) – Zaki (08128083247) – Ampi (081315919963) – Doli (081290800072) – Acung (082349607050) – Nuy (085641154541) – Moken (082114538336) – Mika (087889327281)

Kami yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI):
SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI,Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK,PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, KPRI, Rekan Indonesia, SeBumi, PRP, PPI, Politik Rakyat, PPR, KPO-PRP