Peryataan Sikap SMI Terhadap Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Pernyataan Sikap

LAWAN KAPITALISASI PENDIDIKAN

MENGUTUK TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP GERAKAN MAHASISWA

Salam Pembebasan !

Pendidikan Gratis ( Dari SD – Perguruan Tinggi ), Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan murah guna mengefektifkan proses produksi barang, penenaman nilai-nilai dan budaya individualistic pada generasi muda untuk memperkuat hegemoni dan akumulasi modal untuk mendapatkan keuntungan serta monopoli teknologi menjadi factor pendorong yang kuat bagi Imperialisme untuk melakukan penetrasi di sector pendidikan. Penggunaan mekanisme perdagangan dunia ( WTO, IMF, BD, ADB dllnay ) sebagai instrument dalam mendorong perdagangan bebas atau liberalisasi di negara-negara Dunia ke-3 dengan meminimalisir peran dan tanggungjawab negara. Rezim yang tunduk dan bersimpuh di hadapan kaum modal ( borjuasi ), dengan patuhnya menjalankan titah sang pemodal dalam melakukan liberalisasi.

Pemerintahan Indonesia menyambut baik dan gembira kepentingan kaum modal dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan dan perangkat hokum KAPITALISASI PENDIDIKAN telah dikelaurkan dan dijalankan; Telah banyak kebijakan dan regulasi yang di keluarkan pemerintah dalam melakukan liberalisasi dunia pendidikan. Mulai dari terbitnya PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,  PP No 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 yang semuanya menjadi legalitas dari pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, UPI.  Semua aturan-aturan tersebut terangkum dalam “JUKLAK dan JUKNIS “ liberalisasi yang di susun oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Uncang Badan Hukum Pendidikan ( UU BHP ) yang di sahkan pada desember 2008 lalu dan dipertegas dengan dikelarkannya Perspres no 77 tahun 2007 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Yang menyatakan bahwa sector jasa pendidikan dapat disertai modal asing sebesar 49 %.

Semenjak RUU BHP mulai di rancang secara tertutup oleh anggota dewan, perlawanan-perlawanan atas RUU tersebut telah mulai dilakukan oleh berbagai kelompok seantero Indonesia. Alas an penolakan tersebut sangatlah jelas yaitu liberalaisasi, Komersialisasi dan privatisasi pendisisikan ata dalam kacamata SMI itu adalah KAPITALISASI PENDIDIKAN.

Krisis 98, semakin mendorong pemerintahan pro Kaum Modal untuk melakukan liberalisasi pendidikan. Krisis 2008 kemarin, memantapkan pemerintahan SBY-JK beserta sekutunya untuk mengesahkan UU BHP sebagai solusi terbaik didunia pendidikan ditengah situasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Paska dishaknnya UU BHP, perlawanan terus berkobar dengan tuntutan CABUT UU BHP.

Jika kita menelaah dan mengkaji lebih dalam isi dan substansi RUU BHP maka dasar penolakan sangat jelas dan tegas :

1)       RUU ini akan menghilangkan peran dan tanggungjawab negara dalam dunia pendidikan. Negara tidak akan lagi mengontrol arah dan tujuan pendidikan serta tidak akan memberikan sibsidi lagi tapi dalam bentuk hibah. Jika negara tidak mensubsidi lagi dari mana lembaga pendidikan ( TK-PT ) mendapatkan biaya operasionalnya ? hanya ada ada 3 pilihan yang bisa di lakukan oleh lembaga pendidikan yang memberlakukan BHP; 1. Menaikkan biaya sekolah/kuliah, 2. Mendatangkan investor dalam kampus/bekerja sama dan 3. Kedua-duanya di lakukan. Kedua, Nampak dengan jelas bahwa orientasi pendidikan dalam konteks BHP adalah berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketiga, lembaga pendidikan dijadikan Perseroan Terbatas ( PT ) penyedia jasa pendidikan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam forum WTO lima tahun silam, dalam kesepakatan GATT’S menyatakan dengan tegas bahwa Pendidikan adalah sector jasa yang diperdagangkan. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perpres no 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal oleh pemerintahan SBY-JK, dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa jasa pendidikan dapat dikuasai oleh modal asing sebesar 49 %.  Jika mendatangkan investor dalam kampus atau sekolah maka intervensi mereka terhadap arah dan tujuan pendidikan akan semakin kuat dan tentunya akan di arahkan sesuai dengan keinginan mereka. Siapa yang punya modal saat ini selain kaum-kaum pemodal atau si KAPITALIS. Sementara kepentingan si kaptalis terhadap dunia pendidikan antara lain ; bagaimana dia memutar modal yang sedikit untuk mendapatkan akuntungan yang banyak di sector pendidikan, tenaga kerja yang ahli dan bisa mengoperasionalkan tehnologi-tehnologi canggih yang mereka miliki tapi dengan gaji yang murah, menanamkan budaya-budaya individualis pada generasi muda sehingga tidak punya kepekaan social.

Kemudian disisi lain. Melihat kondisi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia saat ini terutama kampus-kampus kecil ( PTS maupun PTN ) dengan kualitas dan fasilitas yang tidak memadai bahkan tidak layak, maka akan sulit bersaing dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang besar dan unggul dalam mendatangkan investor, pilihan paling realistis adalah menambah pungutan-pungutan dan menaikkan biaya sekolah atau kuliah. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi akan semakin mahal. Jika biaya pendidikan semakin mahal secara otomatis hanya orang-orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan sedangkan mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan tani serta rakyat lainnya yang 88% berpendapatan ±500rb/bln.

2)      Secara Filosofis tidak jelas dan mengandung nilai-nilai yang sangat kapitalistik ( Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi ). Dalam logika KAPITALISME semuanya dinilai dengan duit dan di manfaatkan untuk mencari keuntungan. Ketika pendidikan sudah di KAPITALISASI, siapa yang punya duit dia yang bisa sekolah. Pemerintah beranggapan bahwa dengan di berlakukannya BHMN pada institusi pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan, biaya pendidikan akan semakin murah dan fasilitas akan meningkat, tapi ternyata setelah di uji cobakan di beberapa semisal; UI, UGM, UNAIR, IPB dan ITB serta beberapa kampus besar lainnya malah biaya semakin naik, fasilitasnya tetap seperti semula dan kualitasnya tidak betambah-tambah.

3)      Secara Sosiologis; ditengah situasi krisis dan himpitan ekonomi yang memelit rakyat Indonesia, ratusan ribu buruh di PHK, ratusan ribu lainnya di rumahkan, ratusan ribu lagi dipotong gaji dan tunjangannya. Mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan di sisi lain biaya untuk bertahan hidup semakin meningkat. Situasi ini, akan semakin menambah angka DO, Putus sekolah, akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah dari SD-SMP hanya memproduksi tenaga-tenaga produktif  tunduk dibawah kuasa kaum modal, tenaga produktif yang tidak mempunyai posisi tawar sehingga dapat digaji dengan upah murah.

4)      Secara Hukum bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 45 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.  .

Dalam meneguhkan sikap kami atas Penolakan terhadap UU Badan Hukum Pendidikan dan Rasa Salidaritas atas Perbuatan yang hina dina dan terkutuk yang dilakukan oleh aparatur Negara atas aksi Mahasiswa di Makasar, dengan tegas menyatakan :

  • Mengutuk tindakan represifitas terhadap Gerakan Mahasiswa dan meminta untuk segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap.
  • Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  • CABUT UU SISDIKNAS 2003 dan UU BHP
  • PENDIDIKAN GRATIS dari SD-Perguruan Tinggi
  • TOLAK PEMILU 2009

Dan menyerukan pada seluruh kekuatan mahasiswa dan rakyat lainnya untuk : Membangun Organisasi-organisasi proggresif

Menyatukan kekuatan

Dan melawan

Hidup Buruh !

Hidup Tani !

Hidup KMK !

Hidup Mahasiswa !

Jakarta,  5 Mei 2009

Ketua Umum                                                            Sekjend SMI

Syahrir Burhanudin “Acril”                                    M. “Kadir” Surya Sukarno

Iklan

Jelang Kedatangan SBY, Mahasiswa Medan Demo

Plusberita News – Medan, Sekitar 100 mahasiswa di Medan melakukan aksi demonstrasi, Kamis (17/7/2008). Aksi ini dilakukan bersamaan dengan rencana kedatangan Presiden SBY ke Medan hari ini.

Para mahasiswa tersebut menamakan diri Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Mereka melakukan long march sekitar 300 meter dari Lapangan menuju Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jl. Imam Bonjol Medan. Tak kurang dari 30 polisi mengawal aksi tersebut.

Dalam tuntutan yang dibacakan Robert M Nababan, SMI menuntut pemerintahan SBY-Kalla untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tolak kenaikan BBM tahun depan. Kemudian menolak penjualan aset-aset vital milik negara, serta menuntut pemerintah untuk memberikan kembali subsidi sebesar-besarnya kepada rakyat.

“Kami juga menyerukan kepada rakyat untuk mengkampanyekan terus kegagalan-kegagalan praktek ekonomi politik neoliberasme di Indonesia,” ujar Robert Nababan.

Berkenaan dengan aksi ini, Robert menyatakan demonstrasi ini dilakukan secara nasional tidak hanya di Medan. Berkenaan dengan rencana kedatangan SBY ke Medan pada hari ini, Robert menyatakan, “Berkaitan atau tidak, tapi demo ini memang untuk mendesak pemerintah,” kata Robert.

Sikap Politik SMI Atas Tewasnya Mahasiswa Unas

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Hidayah Gg II/5 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

021-99681543 dan 081331543545

PERYATAAN SIKAP

POLISI, REZIM DAN PEMODAL SELALU HANCURKAN GERAKAN RAKYAT

(Kasus, Tewasnya Mahasiswa Unas yang dirawat di RS akibat Bentrokan di Kampus)

Salam Pembebasan !!!

Sejak Harga BBM dinaikkan Pemerintah tanggal 24 Mei 2008 akibat desakan para pemodal dan kaum neoliberal. Saat ini tidak sedikit dampak berat yang harus ditanggung oleh massa rakyat di Indonesia sebagai efek dominonya. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok, disusul dengan naiknya ongkos transportasi, ditambahkan dengan membengkaknya TDL. Semuanya harus ditanggung oleh rakyat.

Sementara itu pada kesempatan yang lain, saat ini gelombang protes melawan kenaikan Harga BBM masih terus berlangsung di beberapa kota, meskipun dengan eskalasi lebih kecil dari periode sebelumnya. Kondisi ini tentunya diakibatkan oleh berbagai hegemoni dan rekayasa politik (Salah satunya Seperti Kasus Monas 1/6/08, Penyerangan FPI terhadap kelompok AKBB) diciptakan oleh Rezim pengabdi Modal (SBY-JK) agar kebijakan menaikkan Harga BBM rata-rata sebesar 28,7 % tidak mendapat tentangan perlawanan yang kuat dan luas dari berbagai elemen rakyat. Apa yang diharapkan oleh rezim pengabdi modal dan kaum neoliberal itu nampaknya “BERHASIL” minimal dalam beberapa minggu belakangan terakhir ini.

Meskipun pada satu pihak gelombang perlawanan rakyat menentang kenaikan BBM saat ini agak menurun, namun bukan berarti mayoritas rakyat Indonesia menyetujui kenaikan Harga BBM itu. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyak contoh-contoh perlawanan. Sebuah fakta tidak akan pernah membuat kita semua menutup mata bahwa aksi malam hari di depan kampus 23/5/08 yang dilakukan oleh para mahasiswa UNAS Jakarta berujung bentrokan berdarah yang banyak memakan korban dari Pihak Mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa UNAS dirawat di RS akibat TINDAKAN BRUTAL POLRES Jakarta Selatan. Bahkan ada beberapa mahasiswa semenjak pasca peristiwa bentrokan itu mendapat perawatan yang Intensif akibat luka-luka kritis bagian dalam tubuhnya sehingga akhirnya mahasiswa UNAS tersebut dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit Meninggal dunia. Tapi pada sisi walaupun kasus ini masih teka-teki, namun terindikasi kuat bahwa bersadarkan hasil visum at repertum RS UKI menyatakan bahwa korban meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala.

Jadi jelaslah bahwa solidaritas terhadap mahasiswa UNAS Jakarta yang tewas karena berjuang menentang kenaikan BBM adalah hal wajib dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Indonesia maupun kelompok progresif dari berbagai sektor masyarakat. Kewajiban perjuangan itu senantiasa harus dilakukan, karena hal ini sangat penting sebagai pertanda bahwa :

  1. Gerakan Rakyat di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal khususnya kebijakan kenaikan BBM masih terus menyala.
  2. Peringatan Buat Rezim, Pemodal dan Aparat Keamanan (Polisi) sesungguhnya mereka telah melecehkan kemiskinan akibat kenaikkan BBM, yang saat ini semakin parah dialami oleh rakyat Indonesia saat ini

Oleh Karena itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia Menyatakan dan Menuntut:

1. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnaya atas wafatnya kawan kami Mahasiswa Unas Jakarta

2. Bersolidaritas sepenuhnya dan mendukung perjuangan kawan UNAS Jakarta .

3. Usut, tindak secara tegas dan penjarakan Perwira-Perwira Kepolisian yang memberikan komando dalam bentrokan berdarah UNAS.

Dan kami Dari Serikat Mahasiswa Indonesia, tetap menyerukan kepada massa rakyat Indonesia Untuk :

  1. Tetap melawan kenaikan Harga BBM, karena tidak menutup kemungkinan harga BBM paling lambat akhir tahun 2008 ini, akan mengalami kenaikan sesuai dengan harga pasar Internasional.
  2. Bergabunglah dan bangun dengan Komite-komite perlawanan dan aliansi rakyat yang independent sebagai wadah perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia yang bebas dari kepentingan politik praktis.
  3. Bangunlah posko-posko perlawanan sebagai media komunikasi dan konsolidasi untuk pendidikan pendidikan politik yang mengupas sebab dasar kenaikan BBM yang hakikatnya adalah dampak dari kebijakan ekonomi-politik neoliberal (Penjajahan gaya Baru).

Demikian Pernyataan sikap kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Salam Pembebasan !!!

SIKAP POLITIK SMI ATAS KEKERASAN POLISI THD AKSI MAHASISWA UMI

KOMITE PIMPINAN PUSAT
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jakarta Selatan.
Telp: 021-99681543 dan 081331643545
BEBASKAN MAHASISWA UMI YANG DITANGKAP KEPOLISIAN MAKASAR
PADA AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM
Salam Pembebasan
Sudah lama rakyat di Negeri ini menderita kemiskinan yang begitu mendalam, betapa ironis konon negeri yang kaya-raya sumber daya alam ini (MINYAK BUMI, GAS ALAM, BATUBARA, EMAS, PERAK, BESI, BAJA, HASIL PERIKANAN, HUTAN DLL) ternyata kebanyakan penduduk Indonesia berpenghasilan rata-rata Rp 900.000,-/bulan (Hasil Survai, Serikat Mahasiswa Indonesia Tahun 2007). Namun di tengah kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk saat ini yang pasti memiliki efek domino yakni lemahnya daya beli mayarakat atas kebutuhan konsumsi sehari-hari, ternayata kemarin tanggal 5 Mei 2008, Rezim anti rakyat yang berwatak kapitalistik lewat Presiden RI mengumumkan rencana kenaikan harga BBM Per Juni 2008 dengan kisaran kenaikan rata-rata 25-40% (Mulai dari Premium, Solar). Tentu saja ini akan memicu gejolak pasar dan politik di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam Pandangan Seriakat Mahasiswa Indonesia Kenaikan Harga BBM Di Indonesia ini lebih dikakibatkan oleh Aksi Para Spekulan Minyak yang memiliki Modal besar untuk memborong seluruh minyak bumi baik yang bersubsdi maupun tidak jelas saja apa yang dilakukan ole mereka telah meimbulakan anarkhisme di tinggkat pasar. Disisi lain keanikan harga BBM di Indonesia ini akibat dorongan dari LIBERALISASI SEKTOR MIGAS DI INDONESIA agar para Pemain Minyak DUNIA macam Chevron, CALTEX, AGIP, SHELL DLL mendapat Berkah dari kebijakan sektor migas di Indonesia. Akibatnya Kenaikan BBM tidak bisa di hindarkan lagi, Sehingga berbagai macam demontrasi dilakukan oleh diberbagai kota yang dilakukan dengan gencarnya oleh elemen masyarakat untuk menentang rencana kenaikan BBM pada bulan Juni 2008. Ternyata tidak digubris oleh Pemerintah berkuasa hari ini, Rezim Neoliberalisme SBY-JK tetap bersikukuh Untuk tetap menaikkan harga BBM dengan Dalih Menyelamatkan ABPN, Namun Pemerintah Tidak Mau menyelamatkan kesehjahteraan Rakyat.
Bahkan Di Kota Makasar tepatnya Selasa, tanggal 6 Mei 2008 demo Menolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, di respon pihak Kepolisian secara arogan dengan merepresi mahasiswa sampai memukul mundur mereka ke dalam kampus sehingga menyebabkan lima mahasiswa tertangkap Polisi. Menurut Pihak Kepolisian Makasar Aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa UMI Alaudin Makasar itu tidak mengantonggi izin dari kepolisian Makasar. Alasan Pembubaran aksi mahasiswa UMI itu justru inilah tindakan bodoh dan tidak dewasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya kepolisian Makasar. Karena jelas Aksi DEMO Mahasiswa UMI yang menolak kenaikan BBM itu tepat karena Mahasiswa UMI menyatakan agar Pemerintah menasionalisasikan semua perusahaan asing (Perusahaan Tambang Asing Khsususnya). Sehingga jelas SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Secara Nasional MENDUKUNG SEPENUHNYA AKSI-AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM yang di lakukan oleh Para MAHASISWA UMI MAKASAR sekaligus juga Mengutuk dengan Keras AROGANSI Aparat Kepolisian Makasar, Serta SEGERA BEBASKAN LIMA MAHASISWA UMI YANG TERTANGKAP.
KAMI SMI JUGA MENYERUKAN “LAWAN PENJAJAHAN MODAL TINGGALKAN PARTAI POLITIK BORJUIS DAN ELIT POLITIK BORJUIS, SERTA BANGUN ORGANISASI POLITIK YANG KERAKYATAN”. KEPADA MENGAJAK SEMUA RAKYAT TERTINDAS DI INDONESIA UNTUK TURUN KE JALAN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH SEGERA MEMBATALKAN KENAIKAN BBM DAN MENGEMBALIKAN SUBSIDI BBM UNTUK KESEHJATERAAN RAKYAT.
Jakarta, 7 Mei 2008
Tertanda
“Kent” Yusriansyah
Ketua Umum

Tuntut Sekolah Gratis, Mahasiswa Demo DPR

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta – Sekitar 500 mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (14/2). Mereka menuntut pemerintah memberikan pendidikan gratis dan menghapuskan SK Dirjen Pendidikan Tinggi yang melarang aktivitas ormas dan partai politik di kampus.

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia, Yusriansyah, mengatakan pemerintah selama ini tidak menerapkan kebijakan pendidikan yang memihak rakyat. Aturan membentuk Badan Hukum Pendidikan untuk perguruan tinggi mengarah pada privatisasi pendidikan. “Jika itu dilakukan, efek paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah mahalnya biaya pendidikan,” katanya.

Menurut dia, selain menaikkan biaya pendidikan, pemerintah juga masih berupaya memberangus kebebasan berekspresi mahasiswa di kampus. Belum dicabutnya SK Dirjen Dikti Nomor 26 Tahun 2002 tentang pelarangan aktivitas ormas dan partai politik di kampus menunjukkan pemerintah tidak menghendaki kebebasan beraktivitas politik bagi mahasiswa.

Selain melalui aksi massa, untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat, Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan gratis yang dinamai Sekolah Rakyat di beberapa permukiman kumuh di Jakarta dan Jawa Barat