Siaran Pers FPN 1 Juni 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

Sekber : Jl.Pori Raya No 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur

Telp/Fax : 021 4757881, Email : pembebasan.nasional@gmail.com

GAGALKAN KENAIKAN BBM!

SUBSIDI BAGI RAKYAT ADALAH KEWAJIBAN NEGARA!

Sudah 9 hari pemerintahan SBY-JK menaikkan harga Bahan Bakar minyak dan sudah ratusan ribu rakyat Indonesia turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut, ternyata hingga hari ini pemerintahan ini masih juga kepala batu dan tidak tahu malu! Pemerintahan SBY-JK ini semakin berani menunjukkan watak aslinya sebagai pelayan kepentingan modal, penderitaaan rakyat hanya dianggap oleh mereka sebagai bunga-bunga dalam demokrasinya, bahkan senyum mereka semakin lebar melihat penderitaan rakyat saat ini.

Menteri-menteri SBY-JK juga semakin percaya diri dalam melakukan penipuan, harga-harga yang melambung tinggi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, dengan cukup percaya diri mereka katakan cuma naik 1-5%, padahal ongkos-ongkos angkutan umum saja sudah naik minimal 20%, begitu juga dengan harga-harga sembako. Uang Rp 100.000/bulan yang mereka bagikan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan bangga mereka kampanyekan sebagai bentuk kebaikan pemerintahannya terhadap kemiskinan yang melanda rakyat, padahal faktanya uang Rp 100.000 hanya mampu menutupi kenaikan ongkos angkutan untuk satu orang, padahal dana tersebut adalah jatah satu keluarga. Sungguh tidak berprikemanusiaan prilaku mereka, rakyat yang semakin miskin akibat kebijakan mereka, masih juga dieksploitasi demi menyelamatkan citra politik mereka.

Kenaikan harga BBM sebagai tambahan bukti ketertundukan Elit Politik Indonesia pada Kaum Modal

Momen kenaikan harga minyak dunia – akibat permainan para mafia minyak dunia yang didukung oleh mekanisme pasar bebas – dipergunakan oleh rejim SBY-JK untuk menaikkan harga minyak dalam negeri, tapi sebenarnya kalaupun harga minyak dunia tidak setinggi saat ini, harga minyak dalam negeri akan tetap naik, sebab rejim SBY-JK adalah pemerintahan yang ANTI SUBSIDI, penyembah pasar bebas, antek kaum modal!

Dasar kebijakan minyak nasional saat ini adalah didasarkan pada UU Migas no 22 tahun 2001, UU yang ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati ini lah yang menceburkan pengolahan pertambangan minyak (sektor hulu) dan perdagangan minyak (sektor hilir) kekubangan pasar bebas, dan yang memandatkan pencabutan seluruh subsidi yang selama ini diberikan, sehingga suatu saat tertentu harga minyak dalam negeri akan sama dengan harga minyak dipasar Internasional. Untuk mencapai harga minyak Internasional tersebutlah SBY-JK pada tanggal 30 September 2005 mengeluarkan Peraturan Presiden no 55 tahun 2005.

Pada jaman Pemerintahan Megawati-Hamzah Haz dan Partai-Partai Politik hasil pemilu 1999 disahkan UU Migas No 22 tahun 2001 yang merupakan pelaksanaan kebijakan pengolahan sumber daya energi versi Modal Internasional (baca:Bank Dunia) bahkan draft UU Migas tersebut dipersiapakan oleh USAID, dan Bank Dunia menyediakan dana utang demi memuluskan proses liberalisasi minyak dan gas diIndonesia. Hasil nyata dari proses liberalisasi itu adalah, pertamina hanya memiliki 10% ladang minyak yang ada saat ini dan lebih dari 80% nya dimiliki oleh perusahaan minyak internasional. Indonesia menjadi importir minyak karena perjanjian pembagian hasil minyaknya dengan perusahaan minyak internasional tersebut sangat merugikan pemerintah (paling tinggi 85% jatah minyak pemerintah, bahkan untuk blok Blok Natuna D Alpha 100% hasilnya dimiliki oleh Exxon mobil) dan biaya cost recovery yang ditanggung pemerintah bisa mencapai 50%. Hasil lainnya dari perjalanan liberalisasi minyak saat ini adalah menjamurnya SPBU perusahaan minyak internasional, seperti Shell, Petronas, British Petrolium, dll, sumber daya alam dan rakyat Indonesia telah dikuasai, dikuras dan dihisap demi keuntungan kaum modal tersebut. Sudah jelaslah bahwa keberadaan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), IMF, dan juga WTO hanyalah untuk melancarkan kepentingan kaum modal Internasional dalam menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia diseluruh dunia, keberadaan mereka sama sekali tidak berguna bagi rakyat Indonesia dan rakyat mayoritas didunia, sudah selayaknya kita usir lembaga-lembaga itu dari Indonesia!

Sudah banyak fakta dan data yang telah dikeluarkan dalam menyangkal argumentasi Rejim SBY-JK tentang keharusan menaikkan harga BBM, tetapi ternyata mereka masih tetap teguh dengan sikap pro modalnya, bahkan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan rakyat miskin lainnya saat ini dihadapi dengan tindakan represif oleh polisi, misalnya kasus penyerangan polisi hingga ke kampus UNAS Jakarta, UNHAS Makassar, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pemukulan dan penangkapan terhadap massa aksi di Yogjakarta, Ternate, Bima, Malang, Surabaya, Palu, Balikpapan, Jakarta dll. Semua tindakan-tindakan represif tersebut adalah pilihan yang diambil oleh rejim SBY-JK dalam menunjukkan kesetiaannya pada kaum modal dan seluruh kepentingannya.

Penumpang liar dalam perjuangan penolakan kenaikan BBM

Ditengah-tengah perjuangan penolakan kenaikan harga BBM saat ini, dengan vulgar dan tidak tahu malu beberapa orang elit politik mencoba memanfaatkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas. Kampanye Wiranto, Rizal Ramli, Megawati, dan lain-lain dalam menolak kenaikan harga BBM, sungguh bukan suatu tindakan yang tulus, sebab mereka semua itu adalah Elit Politik yang pada masa kekuasaannya juga terbukti berpihak pada kaum modal dan bertindak yang sama seperti SBY-JK, mereka hanya ingin memanfaatkan penderitaan rakyat hari ini demi popularitas politiknya. Saat ini partai-partai politik parlemen juga mencoba melakukan manuver penolakan BBM dengan berbagai cara, mulai dari akan menggunakan hak angket, interpelasi dll, jelas ini sebuah tindakan yang tidak tahu malu, sebab politik anggaran yang anti subsidi telah mereka setujui dan tetapkan pada UU tentang APBN maupun APBN-P tiap tahun. Sungguh tindakan para elit politik dan partai-partai politik tersebut sama biadab dan tidak manusiawinya, sama dengan SBY-JK. Tunduk pada kaum modal pasti tidak tunduk pada rakyat!

DENGAN DEMIKIAN FPN MENYATAKAN SIKAP :

  1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga-Harga.
  2. Subsidi adalah Hak Rakyat dan Merupakan Kewajiban Negara
  3. Potong Gaji Pejabat dari Pejabat-Pejabat di Tingkat Nasional, hingga tingkat Kecamatan sebesar 50 %
  4. Usir Bank Dunia (World Bank), IMF, ADB dan para penganjur paham neoliberalisme dari Indonesia

JALAN KELUAR RAKYAT INDONESIA :

  1. Ambil Alih atau Nasionalisasi seluruh Industri Migas di Indonesia, juga Industri vital lainnya, dengan penyatuan mobilisasi rakyat dan di bawah kontrol rakyat.
  2. Stop rencana privatisasi terhadap 43 BUMN.
  3. Hapus Hutang Luar Negeri, dengan kekuatan penyatuan mobilisasi rakyat
  4. Singkirkan Kaum Modal, Elit dan Parpol Penipu Rakyat, Bangun Kekuatan Politik Pembebasan Rakyat

SERUAN FRONT PEMBEBASAN NASIONAL Kepada RAKYAT INDONESIA

  1. Galang Persatuan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM
  2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat menggagalkan kenaikan harga BBM
  3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional karena kenaikan tarif bukanlah solusi bagi pekerja transportasi
  4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.
  5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.
  6. Mari bersatu untuk mengalahkan kekuasaan kaum modal dan para antek-anteknya

Jakarta 1 juni 2008

DAFTAR ORGANISASI ANGGOTA FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)

ALIANSI BURUH MENGUGAT, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA, PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA, PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, FBTN, PEREMPUAN MAHARDIKA, KPA, SERIKAT PENGAMEN INDONESIA, IGJ, LBH JAKARTA, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, FKML, KPSNI, GMNI UKI, SPRP, KBRD, BEM UNINDRA, JK-LPK, KONTRAS, VHR, ELSAM, JKB, PBHI, LPBH FAS, SPEED, SIEKAP, SP-PLN, SP-ANGKASA PURA, SP-PJB, SP3, PERGERAKAN, RUMAH KIRI, KALYANAMITRA, FAK.SASTRA UKI,KOMUNITAS MAHASISWA UNTAG JKT, BEM UNIAT JKT, BURUH PUTRI INDONESIA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, SEPETAK, KAPCI, SNT JKT, APK JKT, SPKAJ

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
Email: pembebasan.nasional@gmail.com
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

Iklan

Liputan Media terhadap aksi FPN 1 Juni di Jakarta

01/06/2008 08:24 wib – Nasional Aktual
Demo Tolak Harga BBM Masih Terus Berlanjut

Jakarta, CyberNews. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Setidaknya ada tiga aksi unjuk rasa terkait BBM yang akan di gelar di Jakarta pada Minggu (1/6) ini.

Pada pukul 11.00 WIB, sebanyak 500 orang dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) akan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, menaikkan upah buruh dan tani, dan menyediakan lapangan kerja.

Masih di kawasan yang sama, Front Pembebasan Nasional (FPN) juga turut berdemo. Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.000 orang ini dimulai pukul 12.00 WIB, kantor World Bank dan depan Istana Merdeka. Mereka juga menuntut nasionalisasi tambang di bawah kontrol rakyat dan menolak intervensi Bank Dunia. Agenda utama mereka tetap menolak kenaikan harga BBM.

Aksi di kawasan Istana masih terus berlanjut. Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia pada pukul 13.00 WIB akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka juga menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Pada waktu yang bersamaan, berlangsung apel akbar dan pawai oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Aksi dilakukan di dua lokasi yakni di belakang Stasiun Gambir dan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini diperkirakan diikuti 3.000 orang. Kegiatan ini digelar untuk menentang adanya kelompok yang melakukan pemaksaan dan kekerasan untuk menghalangi keyakinan kelompok lain. Dalam kegiatan ini rencananya beberapa tokoh masyarakat akan hadir sebagai orator.

(Tempo /CN09) sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar 200 buruh berdemo di depan Kantor Bank Dunia Jakarta, Ahad (1/6). Massa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional ini memulai unjuk rasa di Hotel Indonesia. Dari Bundaran Hotel Indonesia mereka kemudian konvoi menuju Kantor Bank Dunia Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Aksi ini dilakukan sebagai pernyataan sikap protes mereka terhadap organisasi keuangan dunia ini. Pengunjuk rasa menilai Bank Dunia terlalu banyak intervensi terhadap kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menjerat masyarakat Indonesia. Selain itu mereka juga menyatakan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut para pengunjuk rasa, langkah tersebut tak perlu diambil oleh pemerintah.

Mereka menyatakan, pemerintah seharusnya menyikapi kenaikan harga minyak dunia dengan kebijaan lain yang lebih proporsional, yakni memotong gaji dan tunjangan elit politik hingga 50 persen, mengambilalih atau menasionalisasi industri migas Indonesia dan menghapus hutang luar negeri.(DOR)

Massa Front Pembebasan Nasional Ajak Rakyat untuk Melawan

Minggu, 01 Juni 2008, 14:53:17 WIB

Laporan: Sugihono

Jakarta, myRMnews. Sedikitnya 500 orang yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional yang di antaranya terdiri atas Aliansi Buruh Menggugat, Serikat Pekerja PLN dan Serikat Pekerja Angkasa Pura sudah mendekati Istana Merdeka, Minggu (1/6).

Mereka akan bergabung dengan ribuan orang Hizbut Tahrir Indonesia dan massa buruh lainnya yang sudah lebih dulu datang ke depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.

Massa Front Pembebasan Nasional beriring-iringan menggunakan 10 bus Metromini, sepeda motor dan truk. Dalam aksi kali ini Front Pembebasan Nasional mengeluarkan lima seruan kepada masyarakat Indonesia.

Pertama, para sopir angkot, taksi, bajaj, truk,trailer dan lain-lain harus menolak kenaikan harga BBM. Lebih baik BBM tidak dinaikkan ketimbang tarif angkutan ikut naik.

Kedua, tukang ojek dan pengendara sepeda motor lainnya jelas adalah bagian dari rakyat yang pasti merasakan imbas kenaikan harga BBM. Maka mereka wajib untuk bergabung dalam Front Pembebasan Nasional untuk menolak kenaikan harga BBM.

Ketiga, rakyat di kampung-kampung diserukan untuk berdemontrasi dan mimbar bebas bagi kelompok-kelompok yang menolak kenaikan harga BBM dan membuat posko-posko penolakan kenaikan harga itu.

Empat, semua buruh juga diserukan untuk melakukan aksi dan mimbar bebas di kawasan-kawasan industri dan membentuk posko penolakan kenaikan harga BBM.

Kelima, kepada seluruh rakyat Indonesia diserukan untuk bergabung mendirikan posko-posko perlawanan menolak kenaikan harga BBM. yat

sumber : http://www.myrmnews.com/situsberita/

Warga Kembali Demo Tolak Kenaikan BBM

1 Juni 2008 – 15:58 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, JakartaSembilan hari setelah kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 28,7%, masyarakat kembali menolak keputusan pemerintah itu. Ratusan orang dari Front Pembebasan Nasional dan Front Perjuangan Rakyat berunjuk rasa di Bundaran HU, Jakarta, Minggu (1/6). Mereka menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang langsung terasa dampak negatifnya.

Pengunjuk rasa menyatakan kenaikan harga BBM pada 23 Mei lalu terbukti semakin menyengsarakan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok segera melambung. Tarif angkutan pun naik minimal 20%. Sebentar lagi diikuti kenaikan tarif listrik. Bantuan langsung tunai Rp 100 ribu dinilai bukan sebagai bentuk kepedulian negara.

“Kita masyarakat tertindas akan terus melakukan perlawanan. Pemerintah justru membenturkan penerima BLT dengan masyarakat yang melakukan penolakan,” kata Nining, juru bicara aksi Front Pembebasan Nasional.

Menurut Nining, para pejabat negara, anggota DPR, elite politik, dan para pemodal tidak akan merasakan dampak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, media massa terus memberitakan daftar kekayaan pejabat negara. “Ini yang kita sebut kita dijajah oleh agen kaum modal dan mereka yang punya uang berlimpah serta hidup mewah,” ujarnya.

Ratusan pengunjuk rasa ini juga berdemonstrasi di depan gedung Bank Dunia. Lembaga donor ini dinilai sebagai pemeran utama yang mendukung dan mendorong kenaikan harg a BBM. Dengan alasan pinjaman dan bantuan, Bank Dunia justru menguasai seluruh sumber alam dan aset negeri ini. “Dia (Bank Dunia) merupakan biang kerok keterpurukan ekonomi politik Indonesia,” kata Nining.

Massa Front Perjuangan Rakyat langsung menuju Istana Negara. Mereka membawa tuntutan yang sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Mereka menilai keputusan pemerintah tersebut memperparah krisis di Indonesia, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), pendapatan kaum tani dan nelayan terampas, serta usaha pedagang kecil semakin terpuruk.

Selain massa Front Perjuangan Rakyat dan Front Pembebasan Nasional, Bundaran Hotel Indonesia juga disesaki massa Hizbut Tahrir Indonesia yang menentang kenaikan harga BBM. (E4)

sumber : http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita

Kronologi Aksi Front Pembebasan Nasional 1 Juni 2008

1.00 – 12.00 WIB
Sekitar 700 massa aksi Front Pembebasan Nasional (FPN) berkumpul di depan Bundaran Hotel Indonesia dan mempersiapkan barisan aksi, dipimpin oleh korlap (koordinator lapangan) aksi dengan meneriakkan yel-yel aksi: ‘Elit politik’, kemudian massa aksi menjawab: ‘Musnahkan! Rakyat berkuasa’. Korlap meneriakkan: ‘BBM naik, siapa tanggung jawab?’, massa aksi menjawab: ‘Kaum modal dan elit politik!’. Korlap meneriakkan: ‘World Bank-IMF’, massa aksi menjawab: ‘Usir lintah darat!’. Selain yel-yel, juga diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Spanduk utama aksi ada 2, yaitu:
1. SBY-JK dan Partai Politik Elit Telah Gagal!! Ambil Alih Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat !!!
2. Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM.

12.00 – 12.30 WIB
Masa aksi bergerak mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia.

12.30 – 12.45 WIB
Front Pembebasan Nasional melakukan konvoi : 50 pegendara motor, 4 truk dan 5 metro mini, menuju kantor World Bank di Jalan Jenderal Sudirman. Sepanjang perjalanan 50 pengendara motor membunyikan klakson sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah SBY-Kalla yang telah menaikkan harga BBM.

13.00 – 13.45 WIB
Panggung politik digelar di depan kantor Bank Dunia dibuka oleh Koordinator FPN, Anwar Sastro Maaruf. Dalam orasi politiknya Kawan Sastro (demikian dia biasa dipanggil) menyampaikan tentang krisis yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi kapitalisme. Menjelaskan jalan keluar (solusi) alternatif yaitu: Menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas di bawah kontrol rakyat, yang hanya bisa dijalankan oleh sebuah pemerintahan alternatif yang berpihak pada rakyat miskin, bukan pemerintahan boneka penjajahan modal dan elit politik. Selain kawan Sastro, juga ketua Front Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ) menyampaikan orasi politik berkaitan dengan persoalan-persoalan kaum buruh yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberalisme.Panggung politik diakhiri dengan rencana penyegelan simbolik dilakukan dengan memajang spanduk ‘Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM’, di depan masuk Bank Dunia tetapi upaya ini tidak berhasil karena dihalangi oleh puluhan polisi, walaupun kemudian polisi berhasil dipaksa untuk memegang spanduk tersebut.

13.45
Massa aksi FPN kembali melakukan konvoi menuju istana negara.

15.00
Massa aksi tiba di depan Patung Kuda Indosat, dan mengatur barisan sebelum melakukan aksi reli menuju istana negara.

15.30
Massa aksi tiba di depan Istana Negara

15.30 – 17.00
Panggung politik digelar di depan Istana Negara. Orasi pertama dibuka oleh Kawan Nining Elitos Ketua Umum Kasbi, disusul perwakilan dari Serikat Buruh Bangkit, Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara, Aliansi Buruh Menggugat, Persatuan Rakyat Pekerja oleh Ken Budha Kusumandaru, Serikat Mahasiswa Indonesia, Persatuan Politik Rakyat Miskin dan perwakilan dari Organisasi Pelajar. Dalam kesempatan kali ini kawan Gregorius Budi Wardoyo menyampaikan pentingnya untuk membangun dan membesarkan Front Pembebasan Nasional sebagai sebuah wadah alternatif perlawanan rakyat terhadap pemerintahan pro kapitalisme. Penting untuk membangun FPN bukan hanya di Nasional tetapi juga sampat unit terkecil dalam struktur masyarakat. Kawan Yoyok juga menyampaikan kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mensejehterahkan rakyat dan sosialisme merupakan jalan keluar alternatif untuk sampai pada kesejahteraan.

Selain massa aksi dari Front Pembebasan Nasional, di istana negara juga telah aksi dari Front Persatuan Rakyat (FPR) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tuntuan Tolak Kenaikan Harga BBM.