Peryataan Sikap SMI Terhadap Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Pernyataan Sikap

LAWAN KAPITALISASI PENDIDIKAN

MENGUTUK TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP GERAKAN MAHASISWA

Salam Pembebasan !

Pendidikan Gratis ( Dari SD – Perguruan Tinggi ), Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan murah guna mengefektifkan proses produksi barang, penenaman nilai-nilai dan budaya individualistic pada generasi muda untuk memperkuat hegemoni dan akumulasi modal untuk mendapatkan keuntungan serta monopoli teknologi menjadi factor pendorong yang kuat bagi Imperialisme untuk melakukan penetrasi di sector pendidikan. Penggunaan mekanisme perdagangan dunia ( WTO, IMF, BD, ADB dllnay ) sebagai instrument dalam mendorong perdagangan bebas atau liberalisasi di negara-negara Dunia ke-3 dengan meminimalisir peran dan tanggungjawab negara. Rezim yang tunduk dan bersimpuh di hadapan kaum modal ( borjuasi ), dengan patuhnya menjalankan titah sang pemodal dalam melakukan liberalisasi.

Pemerintahan Indonesia menyambut baik dan gembira kepentingan kaum modal dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan dan perangkat hokum KAPITALISASI PENDIDIKAN telah dikelaurkan dan dijalankan; Telah banyak kebijakan dan regulasi yang di keluarkan pemerintah dalam melakukan liberalisasi dunia pendidikan. Mulai dari terbitnya PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,  PP No 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 yang semuanya menjadi legalitas dari pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, UPI.  Semua aturan-aturan tersebut terangkum dalam “JUKLAK dan JUKNIS “ liberalisasi yang di susun oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Uncang Badan Hukum Pendidikan ( UU BHP ) yang di sahkan pada desember 2008 lalu dan dipertegas dengan dikelarkannya Perspres no 77 tahun 2007 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Yang menyatakan bahwa sector jasa pendidikan dapat disertai modal asing sebesar 49 %.

Semenjak RUU BHP mulai di rancang secara tertutup oleh anggota dewan, perlawanan-perlawanan atas RUU tersebut telah mulai dilakukan oleh berbagai kelompok seantero Indonesia. Alas an penolakan tersebut sangatlah jelas yaitu liberalaisasi, Komersialisasi dan privatisasi pendisisikan ata dalam kacamata SMI itu adalah KAPITALISASI PENDIDIKAN.

Krisis 98, semakin mendorong pemerintahan pro Kaum Modal untuk melakukan liberalisasi pendidikan. Krisis 2008 kemarin, memantapkan pemerintahan SBY-JK beserta sekutunya untuk mengesahkan UU BHP sebagai solusi terbaik didunia pendidikan ditengah situasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Paska dishaknnya UU BHP, perlawanan terus berkobar dengan tuntutan CABUT UU BHP.

Jika kita menelaah dan mengkaji lebih dalam isi dan substansi RUU BHP maka dasar penolakan sangat jelas dan tegas :

1)       RUU ini akan menghilangkan peran dan tanggungjawab negara dalam dunia pendidikan. Negara tidak akan lagi mengontrol arah dan tujuan pendidikan serta tidak akan memberikan sibsidi lagi tapi dalam bentuk hibah. Jika negara tidak mensubsidi lagi dari mana lembaga pendidikan ( TK-PT ) mendapatkan biaya operasionalnya ? hanya ada ada 3 pilihan yang bisa di lakukan oleh lembaga pendidikan yang memberlakukan BHP; 1. Menaikkan biaya sekolah/kuliah, 2. Mendatangkan investor dalam kampus/bekerja sama dan 3. Kedua-duanya di lakukan. Kedua, Nampak dengan jelas bahwa orientasi pendidikan dalam konteks BHP adalah berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketiga, lembaga pendidikan dijadikan Perseroan Terbatas ( PT ) penyedia jasa pendidikan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam forum WTO lima tahun silam, dalam kesepakatan GATT’S menyatakan dengan tegas bahwa Pendidikan adalah sector jasa yang diperdagangkan. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perpres no 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal oleh pemerintahan SBY-JK, dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa jasa pendidikan dapat dikuasai oleh modal asing sebesar 49 %.  Jika mendatangkan investor dalam kampus atau sekolah maka intervensi mereka terhadap arah dan tujuan pendidikan akan semakin kuat dan tentunya akan di arahkan sesuai dengan keinginan mereka. Siapa yang punya modal saat ini selain kaum-kaum pemodal atau si KAPITALIS. Sementara kepentingan si kaptalis terhadap dunia pendidikan antara lain ; bagaimana dia memutar modal yang sedikit untuk mendapatkan akuntungan yang banyak di sector pendidikan, tenaga kerja yang ahli dan bisa mengoperasionalkan tehnologi-tehnologi canggih yang mereka miliki tapi dengan gaji yang murah, menanamkan budaya-budaya individualis pada generasi muda sehingga tidak punya kepekaan social.

Kemudian disisi lain. Melihat kondisi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia saat ini terutama kampus-kampus kecil ( PTS maupun PTN ) dengan kualitas dan fasilitas yang tidak memadai bahkan tidak layak, maka akan sulit bersaing dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang besar dan unggul dalam mendatangkan investor, pilihan paling realistis adalah menambah pungutan-pungutan dan menaikkan biaya sekolah atau kuliah. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi akan semakin mahal. Jika biaya pendidikan semakin mahal secara otomatis hanya orang-orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan sedangkan mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan tani serta rakyat lainnya yang 88% berpendapatan ±500rb/bln.

2)      Secara Filosofis tidak jelas dan mengandung nilai-nilai yang sangat kapitalistik ( Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi ). Dalam logika KAPITALISME semuanya dinilai dengan duit dan di manfaatkan untuk mencari keuntungan. Ketika pendidikan sudah di KAPITALISASI, siapa yang punya duit dia yang bisa sekolah. Pemerintah beranggapan bahwa dengan di berlakukannya BHMN pada institusi pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan, biaya pendidikan akan semakin murah dan fasilitas akan meningkat, tapi ternyata setelah di uji cobakan di beberapa semisal; UI, UGM, UNAIR, IPB dan ITB serta beberapa kampus besar lainnya malah biaya semakin naik, fasilitasnya tetap seperti semula dan kualitasnya tidak betambah-tambah.

3)      Secara Sosiologis; ditengah situasi krisis dan himpitan ekonomi yang memelit rakyat Indonesia, ratusan ribu buruh di PHK, ratusan ribu lainnya di rumahkan, ratusan ribu lagi dipotong gaji dan tunjangannya. Mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan di sisi lain biaya untuk bertahan hidup semakin meningkat. Situasi ini, akan semakin menambah angka DO, Putus sekolah, akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah dari SD-SMP hanya memproduksi tenaga-tenaga produktif  tunduk dibawah kuasa kaum modal, tenaga produktif yang tidak mempunyai posisi tawar sehingga dapat digaji dengan upah murah.

4)      Secara Hukum bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 45 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.  .

Dalam meneguhkan sikap kami atas Penolakan terhadap UU Badan Hukum Pendidikan dan Rasa Salidaritas atas Perbuatan yang hina dina dan terkutuk yang dilakukan oleh aparatur Negara atas aksi Mahasiswa di Makasar, dengan tegas menyatakan :

  • Mengutuk tindakan represifitas terhadap Gerakan Mahasiswa dan meminta untuk segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap.
  • Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  • CABUT UU SISDIKNAS 2003 dan UU BHP
  • PENDIDIKAN GRATIS dari SD-Perguruan Tinggi
  • TOLAK PEMILU 2009

Dan menyerukan pada seluruh kekuatan mahasiswa dan rakyat lainnya untuk : Membangun Organisasi-organisasi proggresif

Menyatukan kekuatan

Dan melawan

Hidup Buruh !

Hidup Tani !

Hidup KMK !

Hidup Mahasiswa !

Jakarta,  5 Mei 2009

Ketua Umum                                                            Sekjend SMI

Syahrir Burhanudin “Acril”                                    M. “Kadir” Surya Sukarno

Iklan

PERNYATAAN SIKAP SMI PADA AKSI 30/06/08

BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM !

BERIKAN SUBSIDI UNTUK RAKYAT SEBESAR-BESARNYA !

& TINGGALKAN ELIT POLITIK PENGKHIANAT RAKYAT !

Salam Pembebasan!

Satu bulan sudah rakyat indonesia melewati dan merasakan pahitnya kenaikan harga BBM. Solusi-solusi alternative yang diberikan rezim SBY-JK berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) dirasa sangat tidak tepat dan bukan solusi strategis jangka panjang bagi seluruh rakyat indonesia. Derasnya gelombang protes yang dilancarkan oleh seluruh gerakan rakyat di indonesia, tidak mampu menahan hasrat dan keinginan rezim untuk menolak bahkan membatalkan kenaikan harga BBM. Tekanan tersebut tidak dapat membuka mata para penguasa negeri ini. Bahwa dengan tekanan massa rakyat adalah bukti dari penolakan jutaan rakyat indonesia terhadap kenaikan harga BBM.

Terlihat jelas bahwa rezim SBY-JK (rezim pro modal) berupaya untuk membungkam jeritan rakyat dengan program-program yang menurutnya adalah solusi tepat yaitu BLT dan BKM. Tidak hanya itu pembungkaman jeritan rakyat juga dilakukan dengan upaya yang lain, seperti tindakan represif yang diperlihatkan para aparat keamanan Negara dalam mengamankan setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun gerakan rakyat lainnya ; pemukulan terhadap aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM di Bone, Makasar, Banjarmasin, Jambi, dll. Penyerangan berlebihan oleh aparat kepolisian di Kampus Unas pada 24 Mei 2008, puluhan aktifis juga ditangkap dan dianiaya aparat, di Indramayu juga terjadi bentrok massa demonstran dengan kepolisian. Aksi KRB Jogjakarta juga direpresi oleh polisi dan menyebabkan 3 anggota SMI luka parah. Di Malang 3 aktivis buruh dari FPRM ditangkap polisi dan 15 anggota SMI luka ringan. NTB, Aksi FPN di Bima juga mengalami tindakan yang sama sehingga menyebabkan 2 anggota SMI luka parah dan sekitar 7 orang di tangkap polisi. Rentetan kejadian diatas yang dilakukan oleh rezim pro modal, semakin memperjelas wataknya yang anti rakyat dan tidak mempedulikan lagi gejolak yang muncul akibat kenaikan BBM. Dan memang rezim pro modal yang menghendaki praktek liberalisasi dan privatisasi selau seiring dengan perlakuan represif terhadap gerakan rakyat, karena kaum modal nasional dan internasional sangat membutuhkan stabilitas di Indonesia yang aman dan damai demi kenyamanan para investor (asing dan dalam negeri).

Kebijakan liberalisasi sektor Energi dan Migas di Dalam Negeri

Adalah skema kebijakan neoliberalisme (Penjajahan gaya baru) yang disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan nasional saat ini, sehingga mereka menyiapkan format yan lebih rapi agar semua aspek kebijakan tentang Kenaikan harga BBM pada 24/05/08 hanya ditangkap sepihak oleh penglihtan rakyat.

Maka jelaslah kenyataan ini harus kita lawan adanya, Meskipun Harga BBM dunia setinggi sekarang (Berkisar 135 U$/Barell, 28/05/0 8) sebenarnya pemerintah secara politik sudah menetapkan proyeksi untuk mencabut subsidi BBM yang artinya juga akan memicu naiknya Harga BBM dikemudian hari. Skenario itu dapat kita lihat dalam beberapa produk hukum yang bersemangatkan neoliberalisme antara lain, UU Energi Nomer 30 Tahun 2007, APBN Perubahan 2008 tentang pembatasan jumlah Subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun (dengan asumsi harga minyak dunia 95 U$/barrel dan jumlah BBM subsidinya 39 juta kilo liter).

Selain itu, yang tidak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat, adalah kebijakan Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya disektor energi. Liberalisasi sektor energi tidak hanya terjadi sektor hulu (Eksplorasi) tetapi juga sektor hilir (Distribusi dan pemasaran). Lewat UU MIGAS pemerintah berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertamina. Yang ditawarkan kemudian adalah membuka kesempatan bagi Perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Dengan alasan supaya kompetisi dalam distribusi dan pemasaran bisa “adil”, akhirnya lagi-lagi subsidi minyak harus dicabut. Sebab, jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk. Ini setidaknya pernah ditegaskan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir Migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk” (Kompas, 14/5/03).

Coba lihat salah satu Keuntungan Modal Internasional, Exxon Mobil yang pada tahun 2007 mendapatkan keuntungan sebesar US$ 40,6 milyar (Rp. 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (Rp. 1.057  trilyun/CNN), yang didapat dari kekayaan alam Indonesia. Belum lagi di tambah dengan Perusahaan-perusahaan Internasional lainnya (saat ini sudah 90 % Industri Migas Indonesia di kuasai Modal Internasional). Dengan harga saat ini US $ 135 / barel maka nilainya mencapai 1,25 triliun per hari atau Rp 458,25 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya,  mencapai 82,8 trilun per tahun (Bandingkan dengan Defisit Anggaran Sekarang, yang hanya Rp 21,4 trilyun).

Keuntungan dari Migas jika di kelola sendiri oleh Rakyat, akan bertambah, karena biaya Cost Recovery dapat diturunkan dengan drastis (biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kita-kepada kontraktor minyak nasional dan Internasional yang menggarap ladang Migas Kita. Dalam hitungan persentase, biaya yang dikeluarkan Pemerintah kita adalah 100%, dan Modal Internasional, tidak mengeluarkan biaya apapun, bahkan sekarang ini, malah di tambah bonus 20 % lagi, jika ingin meneruskan usahanya di tambang marginal) Besarnya biaya Cost Recovery dari awal 2007 hingga pertengahan 2007, sudah mencapai Ro 93,9 Trilyun. Bahkan lebih gila lagi, biaya main Golf para petinggi kontraktor migas itu juga di masukan kedalam Cost Recovery.

Disisi yang lain pemerintah selalu mengatakan bahwa pemberian subsidi Kepada Rakyat, termasuk mensubsidi BBM adalah tidak mendidik dan membuat rakyat hidupnya malas alias tidak mandiri secara ekonomi serta memberatkan APBN, Padahal Perlu diketahui dengan seksama sesungguhnya Subsidi Kepada Rakyat Itu Adalah Kewajiban yang Mutlak di berikan Negara untuk tetap mengalokasikanya sebesar mungkin agar perekomian rakyat tetap stabil ditengah situasi naikkan BBM yang diikuti Oleh naiknya sembako, Transportasi, TDL dan sebaginya.

Pada perkembangan kenaikan hargaBBM, mulai bermunculan tokoh-tokoh dan partai politik oportunis yang menolak kenaikan harga BBM. Berbagai cara mereka lakukan ; ada yang terlibat langsung dalam aksi massa, iklan di koran maupun media elektronik, ataupun pernyataan secara lisan di berbagai media. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) melihat bahwa semua itu adalah sandiwara politik, yang hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, sekedar untuk meningkatkan popularitas menuju PEMILU 2009. sebab sejatinya tidak ada perbedaan antara SBY-JK dengan tokoh serta partain politik yang mengkritik saat ini, semuanya adalah agen modal internasional (agen kapitalisme). Tidak ada satupun yang berani melawan kekuatan modal di bawah “sistem kapitalisme” seperti layaknya ketika presiden pertama RI Ir.Soekarno menolak dan melawan penjajahan kolonial di kala perjuangan kemerdekaan.

Oleh karena itu Kami Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menuntut :

1. Batalkan Kenaikan Harga BBM

2. Berikan Subsidi Untuk Rakyat Sebesar-Besarnya.

3. Hentikan Privatisasi BUMN

4. Usut Tuntas Represifitas Terhadap Gerakan Rakyat (Insiden di Unas Jakarta, Bone, Makasar, Cirebon Jawa Barat, Samarinda, Ambon, Lampung, Jambi, Jogja, Surabaya, dll)

Jalan keluar nyata untuk tidak menaikan harga BBM :

  1. Nasionalisasi Aset MIGAS dan aset vital lainnya di Bawah Kontrol Rakyat.
  2. Hapus Hutang Luar Negeri

Jakarta, 30 Juni 2008

SMI

Serikat Mahasiswa Indonesia

Sikap Politik SMI Terhadap Pemilu 2009

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jak-Sel

Email; serikat_mahasiswa@ yahoo.co. id

Weblog : www.kppsmi.wordpres s.com

Telp: 021-99681543 dan 081331643545

PEMILU 2009 ALAT ELIT POLITIK DAN KAUM BORJUASI

UNTUK MEMPERBESAR ARUS DAN KEKUASAAN MODAL ASING

BUKAN SOLUSI KONGKRIT ATAS KEDAULATAN EKONOMI-POLITIK RAKYAT[1]

Ditenggah dorongang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional. Maka dengan segala antusiasme politik yang tinggi para elit politik borjuis yang rata-rata anti rakyat itu menyambutnya dengan menyiapkan scenario lewat rencana-rencana strategis. Selebihnya Maka mekanisme politik liberal yakni pemilu kaum borjuis pun di tetapkan yang orientasinya membuka kembali seluas-luasnya semua pintu-pintu bagi modal asing untuk memasuki seluruh gelanggang kehidupan social, ekonomi dan budaya di Indonesia . Ditunjang lagi dengan dibuatnya berbagai Rancangan Undang-Undang yang peduli dengan semangat Neoliberalisme (Lihat, Program Legislasi Nasional 2006 dan Draft Rencana Pembangunan BAPPENAS 2004-2009 yang isinya merupakan design dari IMF, WB).

Setidaknya pasca Reformasi politik tahun 1998, sudah terhitung dua kali Pemilu kaum borjuis digelar bahkan dengan klaim dan retorika politik penyelengaraanya adalah yang paling demokratis, bila di banding dengan pemilu-pemilu di jaman Orde-Baru. Namun yang terjadi adalah Gagalnya Pola Ekonomi-Politik Neoliberal (Kapitalisme) sehingga persolaanya di seluruh penjuru negeri ini, belum banyak perubahan penting yang berdampak bagi kemajuan taraf kesehjateraan ekonomi rakyat dan nasional, kedaulatan politik nasional. Bukti-buktinya adalah Pertama: Dicabutnya berbagai macam subsidi untuk rakyat oleh Negara(BBM, Listrik, Pangan dan pertanian dll), Kedua: Dijualnya sebagaian besar aset-aset vital milik Negara kepada swasta (Telkom, PLN, Semen Gresik, Pertamina, PT. KAI, Dll), Ketiga: Penurunan tarif bea masuk dan pajak Impor komoditas perdagangan dari Luar negeri (Pertanian, Migas, Mesin dll), Keempat: Di Bukanya Zona dan Kawasan Khusus untuk ekonomi sebagai prakondisi serta syarat penunjang untuk mendukung kondusifnya pasar bebas dan iklim ekonomi liberal.

Praktek kebijakan ekonomi yang mendukung Neoliberalisme semakin massif sebagai arah ekonomi nasional yang kapitalistik, mari kita perhatikan Pidato kenegaraan yang dibacakan oleh RI 1 (SBY) pada 16 Agustus 2006 tahun lalu, dengan semangat “pengemis” pemerintah akan berupaya maksimal menciptakan kesehjateraan Rakyat lewat investasi modal asing (langsung maupun tak langsung) untuk mengelola asset-asset vital dan kekayaan alam Indonesia yang memang melimpah ruah.

Liberalisasi ekonomi-politik nasional saat ini sudah bersinergi dalam prakteknya. Sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media massa nasional ini kita menyaksikan betapa konsekuenya Rezim SBY-JK mendukung Zona Pasar bebas di Indonesia dalam bentuk KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia) sebagai tindak lanjut dalam praktek pelaksanaan Inpres No 3 thn 2006, tentang Investasi dan Penanaman Modal. Dorongan Ekternal dari Pemerintah Singapura (Sekutu Imperialis dikawasan strategis ASEAN) untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07).

Syarat itu kemudian Oleh Negara di atur dalam Perpu No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI, Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM.

Tentu sangat ironis pembukaan kawasan ekonomi khusus itu salah satunya digunakan sebagai metode untuk menyerap penganguran namun yang terjadi Selanjutnya membuat Mata kita melotot dengan komposisi ledakan angka pengagguran yang kian hari-kian membengkak di Indonesia, bahkan saat ini jelas makin membengkak akibat efek domino kenaikan BBM. Pada sisi yang lain komposisi pengangguran justru kebanyakan masuk dalam kategori Tenaga Produktif (18-40 th). Namun rezim beserta para elit politik hasil Produksi Pemilu 2004 yang berkuasa saat ini tidak berbuat banyak untuk menghilangkan ledakan angka penganguran. Justru yang dilakukan oleh rezim saat ini adalah memperburuk kesehjahteraan kaum buruh dengan sistem outshorcing dan sistem kontrak serta setia pada pelaksanaan politik upah murah bagi kaum buruh Indonesia .

Untuk diketahui bahwa hampir semua kawasan Industri baik yang masuk kategori KEKI telah menerapkan sistem outshorcing dan sistem kontrak, melarang buruh-buruh disana untuk masuk serikat buruh/pekerja, melarang demontrasi didalam kawasan [2]. Jadi KEKI adalah daerah yang steril dengan kegiatan politik progresif yang kerakyatan. Tentu saja beberapa daerah lain yang akan diproyeksikan sebagai KEKI juga akan mengalami nasib yang sama. Artinya dengan adanya KEKI, kondisi kaum buruh yang selama ini memang teralienasi akan semakin dibuat terasing dengan situasi socialnya serta kesehjahteraanya dirampas sebagai dampak politik upah murah.

Sementara itu, belum dirubahnya sistem kepemilikan stuktur agraria nasional dengan model yang kerakyatan, menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia mutlak dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif di seluruh dunia. Praktis saja bahwa kehidupan kaum tani yang tersebar di pedesaan Indonesia tetap akrab dengan problem kemiskinan dan kebodohan serta ketertindasan oleh Kaum Pemodal. Sehingga Selama 40 tahun pembangunan pertanian di negara agraris ini, petani mengalami pemiskinan. Laju urbanisasi berlangsung secara masif karena di desa hanya ada kelaparan dan gizi buruk. Petani, sebagai pahlawan ketahanan pangan, berada dalam kondisi yang hampir sekarat dan hidupnya kian tergerus oleh cepatnya alih fungsi lahan [3].

Bantuan berupa uang atau pangan bukan solusi jangka panjang meski dibutuhkan dalam keadaan darurat. Memperbaiki ketahanan pangan untuk pemenuhan hak atas pangan tak cukup hanya memberi ikan atau pancing dan kail tetapi mengajarkan bagaimana cara membuat pancing dan kail, dengan membuka isolasi pedesaan terhadap pasar, memberi subsidi kepada petani, menumbuhkan agroindustri berbasis pedesaan yang dapat memberi nilai tambah kepada petani. Namun, bangsa ini kurang mengenal petaninya. Karena Para petani dianggap sebagai warga negara kelas dua. Masyarakat petani adalah wong ndeso yang gampang ditipu dan diperdaya. Petani hanya dijadikan obyek pembangunan, bukan subyek.

Hingga kini belum ada kemajuan berarti di bidang pertanian yang katanya dinyatakan sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Kegagalan ini adalah telah menunjukkan petani tidak dilihat sebagai pelaku nyata kegiatan produksi pertanian. Tak heran jika laju urbanisasi setiap pasca-Lebaran makin tak terbendung. Pembangunan ekonomi yang menafikkan pertanian telah melahirkan kemiskinan yang kian buruk dan terpeta jelas. Kantong-kantong kemiskinan baru bermunculan pusat-pusat capital (kota-kota besar) sejalan dengan minimnya lapangan pekerjaan ditandai dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman kumuh, ketimpangan ekonomi, pendidikan tidak merata, pemadaman listrik secara bergiliran, kelaparan, dan gizi buruk.

Kemiskinan dan kebodohan di pedesaan itulah yang membuat partai-partai borjuis (P. Golkar, PDI-P, PPP, P. Demokrat, PAN, PKS, PBB dll) dijadikan sebagai syarat material (Pabrik Suara) yang kongkrit dalam meraup perolehan kursi di parlemen dan panggung trias politika lainya. Mereka-Partai Politik Borjuis itu justru tidak memberikan pendidikan politik kerakyatan dalam agendanya ketika turun ke basis massa konstituenya, Malah yang dilakukakan adalah mengobral janji-janji palsu yang membumbung tinggi hingga langit ke tujuh.

Janji-janji yang di obral parpol-parpol borjuis itu biasanya tampil seperti berikut: “Jika partai kita menang dalam pemilu besok Pupuk akan Murah, JIka Partai kita menang Harga-Harga Hasil Pertanian Akan tinggi, Jika Partai kita menang Harga-harga kebutuhan pokok rakyat di pedesaan akan Turuh dan kesehjateraan kaum tani-warga desa pasti akan terpenuhi, Jika partai kita menang maka Akan dibuka sekolah dan Rumah sakit untuk rakyat dan biayanya akan gratis sepenuhnya… Dll” Namun jika di lihat kenyataanya sekarang tidak ada satupun janji-janji yang Dikampanyekan P. Golkar, PDI-P, PKB, P. Demokrat, PAN, PKS, PBB dan Partai-Partai Politik Borjuis lainya terbukti kenyataanya dilapangan. Itulah perilaku-perilaku politik kaum Borjuis dengan partainya yang memang tidak pernah konsisten dalam kata dan tindakanya.

Pelaksanaan Liberalisasi ekonomi politik nasional juga beriringan dengan maraknya praktek kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyatnya, untuk membuktikan hal tersebut kita bisa melihat dengan jelas di berbagai Kota yang ada di Indonesia khususnya, khususnya kota-kota besar mulai marak intensitas penggusuran PKL, pengusuran Para Pedagang Pasar, pengusuran pemukiman liar, perampasan tanah warga (Petani) di pedesaan, dimandulkanya fungsi Ormass progresif, PHK massal yang tidak di urus dengan dengan adil, ancaman DO selalu menghantui mahasiswa-mahasiswa progresif apabila mereka kritis terhadap kebijakan kampusnya, pemukulan oleh aparat kepada para demonstran yang melakukan demo penolakan kenaikan BBM di berbagai kota sepanjang bulan Mei 2008. Kondisi itulah yang perlu dicacat bahwa betapa buruknya raport situasi perpolitikan nasional saat ini yang kian liberal.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas tentang beberapa hal pokok tentang kegagalan Neoliberalisme yang katanya sebagai obat mujarab dan akhirnya ditetapkan oleh elit politik untuk menyelesaikan krisis ekonomi di Indonesia, Bila dicermati lebih dalam atas apa yang dipraktekkan selama hampir 5 tahun pasca pemilu 2004 oleh parpol-parpol borjuis (Golkar, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PAN, PKS, PBB dan ditambah Koalisi partai gurem) yang mengutus para kadernya (elit politik) di panggung kekuasaan nasional sangat jelaslah berkhianat khususnya pada konstituen massa pemilihnya serta massa rakyat Indonesia pada umumnya.

Ditambah lagi Jelang awal tahun 2007 hingga kini, didalam peta perpolitikkan nasional berbagai aktor politik yang akan bermain di Pemilu 2009 dan Pilkada mulai melakukan manuver-manuver politik untuk menarik simpati dan dukungan massa di tingkat akar rumput dengan tindakan-tindakan politik yang seolah oleh pro rakyat kedok bantuan social, penjualan sembako murah, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis, Try Out ujian Nasional gratis. Ternyata partai-partai politik borjuis yang lolos electoral threeshold kemarin dan akan bertanding sebagai kontestan pemilu 2009, tidak pernah mengajarkan prinsip-prinsip elementer demokrasi secarah utuh dan serius kepada massa konstituensya. Jadi situasinya yang akan muncul bisa diprediksi bahwa “POLITIK MASSA MENGAMBANG DAN MONEY POLITIK DALAM BENTUK TERBARU” masih tetap menjadi senjata andalan untuk memperbesar dan melipat-gandakan perolehan suara di tahun 2009.

Semangat neoliberalisme dalam prakteknya masih tetap di jaga oleh elit politik dan rezim borjuis komprador sebagai jati diri politik nasional saat ini. Bisa dilihat dengan jelas pada saat praktek penyelengraaan PILKADA 2005-2008 para pimpinan daerah Mulai Gubernur, Bupati dan Walikota diberi peringatan keras oleh SBY selaku Presiden “Bahwa Para kontestan pilkada jangan mudah menjanjikan pendidikan dan kesehatan Gratis pada rakyat”. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan semangat Neoliberalisme yang berkarakter anti subsidi terhadap Rakyat.

Pembiayaan pemilu tahun 2009 sangat besar menyedot KEUANGAN NEGARA yang tergerus lagi krisis. Pemilu 2009 dalam rencana pembiayaanya dialokasikan sebesar Rp 47,9 Trilyun. Lantas Dari ongkos yang sangat luar biasa besar itu diperoleh darimana untuk menutupinya, TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN SKEMA YANG DIPAKAI ADALAH DENGAN JALAN HUTANG KE LEMBAGA-LEMBAGA DONOR MILIK KAUM IMPERIALIS. Sehingga dampak politiknya dari hutang atau Hibah atau apapun istilahnya pasti menimbulkan konsekuensi logis yang semua itu nantinya dibebankan dan ditanggung oleh Rakyat. Pengalaman itu sudah terbukti dari 2 pemilu terakhir di Indonesia menghasilkan rezim anti rakyat produsen kebijakan-kebijakan Anti rakyat pula.

Sekali lagi untuk mempertegas sikap kami dengan penjelasan-penjelas an utama diatas tentu sudah jelaslah kondisi dan situasinya sekarang, bahwa apa yang dlakukan oleh elit politik dan parpol-parpol borjuis menjelang PESTA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 2009 (Pemilu 2009) hakekatnya adalah menghamba terhadap kepentingan modal yang anti terhadap kemajuan rakyat, berkhianat secara vulgar terhadap Amanat UUD 1945 dan jika salah satu dari kontestan pemilu yang rata-rata adalah partai borjuis itu menang tentu tidak akan dengan mudah menepati janjinya kepada rakyat tetapi sangat mudah dan taat terhadap semua keinginan dari kaum pemilik modal.

Seruan Umum Untuk Rakyat

Oleh karena itu jelas pemilu 2009 SEJATINYA bukan pemilu BAGI rakyat (kaum buruh, kaum tani, kaum miskin perkotaan dan mahasiswa progresif), tapi pemilunya parpol-parpol borjuis dan elit-elit politiknya. hasilnya pun tidak diabdikan bagi kemajuan ekonomi politik rakyat indonesia, tapi diperuntukkan kepada para pemodal agar pasar bebas dengan segala mekanismenya yakni sistem politik yang mengabdi pada kepentingan kapitalisme alias sistem politik liberal segera dilakukan secara konsisten di Indonesia. Maka tidak sepantasnya rakyat Ikut berpartisipasi dalam pemilu 2009, karena sudah jelaslah bahwa Pemilu 2009 adalah Ilusi, SEKALI LAGI ILUSI SESAT DEMOKRASI LIBERAL.

MAKA Tugas Utama Dari Kita, Mahasiswa dan Massa Rakyat Progresif lainya Adalah:

1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

2. Menuntut Negera Untuk Selalu bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal terbebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan serta pengaruh politik secara berkesinambungan terhadap Organisasi Rakyat di semua teritori rakyat dan sector-sektor progresif rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang progresif di semua basis-basis perlawanan massa .

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsia si Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun Konsolidasi Politik Kerakyatan Antar Ormass2 Progresif Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni politik kaum reaksioner dan avountrism politik ala borjuis.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Bagi Kita Semua.

1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

2. Pembangunan Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang berkarakter Kerakyatan

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

4. Nasionalisasi Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah Tidak memiliki Kedautan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi- politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Demikian Sikap politik Dari kami SERIKAT MAHASISWA INDONESIA untuk mempertegas Posisi Politik yang hendak kami Tampilkan jelang maupun Pasca Pemilu 2009, Sekian terima kasih.

Jakarta, 23 Juni 2008

Tertanda

“Kent” Yusriansyah

Ketua Umum KPP-SMI


[1] Draft ini ditulis oleh Ketua Umum KPP SMI “Kent” Yusriansyah Pada tanggal 28 April 2008 dan diperbaiki lagi pada tanggal 23 Juni 2008. Tulisan Ini di sarikan dari Hasil ketetapan Pleno Nas Ke III Di Mojokerto Jawa Timur.

[2] Hasil temuan SMI Bulan Nov 2007 yang Di Perkuat Wawancara 10 Serikat Buruh Di Pulau Jawa.

[3] Alih fungsi lahan merupakan salah satu sebab terjadinya krisis pangan yang sedang terjadi kini.

Sikap Politik SMI Atas Tewasnya Mahasiswa Unas

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Hidayah Gg II/5 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

021-99681543 dan 081331543545

PERYATAAN SIKAP

POLISI, REZIM DAN PEMODAL SELALU HANCURKAN GERAKAN RAKYAT

(Kasus, Tewasnya Mahasiswa Unas yang dirawat di RS akibat Bentrokan di Kampus)

Salam Pembebasan !!!

Sejak Harga BBM dinaikkan Pemerintah tanggal 24 Mei 2008 akibat desakan para pemodal dan kaum neoliberal. Saat ini tidak sedikit dampak berat yang harus ditanggung oleh massa rakyat di Indonesia sebagai efek dominonya. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok, disusul dengan naiknya ongkos transportasi, ditambahkan dengan membengkaknya TDL. Semuanya harus ditanggung oleh rakyat.

Sementara itu pada kesempatan yang lain, saat ini gelombang protes melawan kenaikan Harga BBM masih terus berlangsung di beberapa kota, meskipun dengan eskalasi lebih kecil dari periode sebelumnya. Kondisi ini tentunya diakibatkan oleh berbagai hegemoni dan rekayasa politik (Salah satunya Seperti Kasus Monas 1/6/08, Penyerangan FPI terhadap kelompok AKBB) diciptakan oleh Rezim pengabdi Modal (SBY-JK) agar kebijakan menaikkan Harga BBM rata-rata sebesar 28,7 % tidak mendapat tentangan perlawanan yang kuat dan luas dari berbagai elemen rakyat. Apa yang diharapkan oleh rezim pengabdi modal dan kaum neoliberal itu nampaknya “BERHASIL” minimal dalam beberapa minggu belakangan terakhir ini.

Meskipun pada satu pihak gelombang perlawanan rakyat menentang kenaikan BBM saat ini agak menurun, namun bukan berarti mayoritas rakyat Indonesia menyetujui kenaikan Harga BBM itu. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyak contoh-contoh perlawanan. Sebuah fakta tidak akan pernah membuat kita semua menutup mata bahwa aksi malam hari di depan kampus 23/5/08 yang dilakukan oleh para mahasiswa UNAS Jakarta berujung bentrokan berdarah yang banyak memakan korban dari Pihak Mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa UNAS dirawat di RS akibat TINDAKAN BRUTAL POLRES Jakarta Selatan. Bahkan ada beberapa mahasiswa semenjak pasca peristiwa bentrokan itu mendapat perawatan yang Intensif akibat luka-luka kritis bagian dalam tubuhnya sehingga akhirnya mahasiswa UNAS tersebut dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit Meninggal dunia. Tapi pada sisi walaupun kasus ini masih teka-teki, namun terindikasi kuat bahwa bersadarkan hasil visum at repertum RS UKI menyatakan bahwa korban meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala.

Jadi jelaslah bahwa solidaritas terhadap mahasiswa UNAS Jakarta yang tewas karena berjuang menentang kenaikan BBM adalah hal wajib dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Indonesia maupun kelompok progresif dari berbagai sektor masyarakat. Kewajiban perjuangan itu senantiasa harus dilakukan, karena hal ini sangat penting sebagai pertanda bahwa :

  1. Gerakan Rakyat di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal khususnya kebijakan kenaikan BBM masih terus menyala.
  2. Peringatan Buat Rezim, Pemodal dan Aparat Keamanan (Polisi) sesungguhnya mereka telah melecehkan kemiskinan akibat kenaikkan BBM, yang saat ini semakin parah dialami oleh rakyat Indonesia saat ini

Oleh Karena itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia Menyatakan dan Menuntut:

1. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnaya atas wafatnya kawan kami Mahasiswa Unas Jakarta

2. Bersolidaritas sepenuhnya dan mendukung perjuangan kawan UNAS Jakarta .

3. Usut, tindak secara tegas dan penjarakan Perwira-Perwira Kepolisian yang memberikan komando dalam bentrokan berdarah UNAS.

Dan kami Dari Serikat Mahasiswa Indonesia, tetap menyerukan kepada massa rakyat Indonesia Untuk :

  1. Tetap melawan kenaikan Harga BBM, karena tidak menutup kemungkinan harga BBM paling lambat akhir tahun 2008 ini, akan mengalami kenaikan sesuai dengan harga pasar Internasional.
  2. Bergabunglah dan bangun dengan Komite-komite perlawanan dan aliansi rakyat yang independent sebagai wadah perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia yang bebas dari kepentingan politik praktis.
  3. Bangunlah posko-posko perlawanan sebagai media komunikasi dan konsolidasi untuk pendidikan pendidikan politik yang mengupas sebab dasar kenaikan BBM yang hakikatnya adalah dampak dari kebijakan ekonomi-politik neoliberal (Penjajahan gaya Baru).

Demikian Pernyataan sikap kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Salam Pembebasan !!!

SIARAN PERS SMI ATAS REPRESI KEPOLISIAN SEPANJANG BULAN MEI 2008

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jakarta Selatan

Email; serikat_mahasiswa@ yahoo.co. id

Telp: 021-99681543 dan 081331643545

SIARAN PERS TERHADAP TINDAKAN BRUTAL POLISI TERHADAP AKSI-AKSI

MAHASISWA DAN RAKYAT MENOLAK KENAIKAN BBM SEPANJANG BULAN MEI 2008

KENAIKAN BBM HARUS DIBATALKAN, POLRI HARUS BERTANGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT

Salam Pembebasan Nasional

Telah Berkali-kali ketika rakyat baik buruh, mahasiswa, kaum miskin perkotaan dan sebagainya yang berdemontrasi menuntut perbaikan nasib hidup di negeri ini ternyata bukan di tangapi dengan baik namun rakyat justru mendapat perlakuan yang tidak adil dari rezim yang didudung oleh kekuatan kaum pemodal/kapitalis. Perlakuan tidak adil itu sering terjadi dalam dua bentuk, yakni: TETAP DI SAHKANNYA KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TIDAK POPULIS DAN DIBERANGUSNYA AKSI-AKSI DI RAKYAT DI LAPANGAN OLEH POLISI DAN APARAT KEKERANAN NEGARA YANG LAIN SAAT RAKYAT MELAWAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK POPULIS TERSEBUT.

Kebijakan Kenaikan Harga BBM 28,7% Pada tanggal 23/5/08 adalah sebuah potret betapa brutalnya negara kapitalis Indonesia yang didudung Para Pemodal Internasional merepresi rakyatnya sendiri. Ditambah lagi dengan situasi Dilapangan sangat banyak kasus-kasus represi langsung terhadap demonstran, satu di antaranya adalah tindakan represif pihak kepolisian terhadap aksi-aksi mahasiswa yang melakukan penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah sepanjang bulan Mei 2008.

Situasi yang paling brutal dan parah adalah pada tanggal 21 Mei 2008 di Bogor, Jawa Barat, saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bogor dikeroyok puluhan polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Banyak mahasiswa mengalami luka akibat pemukulan dan tendangan aparat. Di Bima aksi FPN menolak kenaikan BBM Di represi oleh Polisi Menyebabkan 2 Mahasiswa anggota SMI patah tulang dan puluhan lainya luka-luka akibat pukulan aparat kepolisian. Di Jogyakarta aparat kepolisian juga Bertindak Brutal saat menangani Demontrasi FPN Menolak kenaikan BBM sehingga menyebabkan 3 Mahasiswa Luka Parah (dua diantaranya Anggota SMI) dan beberapa mahasiswa 4 Mahasiswa ditangkap Polisi, Di Malang Aksi Penolakan BBM yang di lakukan oleh FPRM juga di Represi oleh Kepolisian 2 Aktifis buruh Di tangkap Polisi, puluhan Mahasiswa terluka akibat pukulan aparat Polisi Malang, Rerpresi juga dilakukan oleh Polisi Pada saat aksi Massa Di Jakarta dan kota-kota lainya sehingga menyebabkan beberapa peserta aksi terluka akibat pukulan Polisi.

Tepat 23/05/08 beberapa menit setelah pemerintah menaikkan Harga BBM, di kampus UNAS JKT terjadi demontrasi menolak kenaikan HARGA BBM, beberapa SSK PHH langsung meransek masuk ke kampus dan bentrokan terjadi cukup lama Hingga Pagi jam 05.00 tgl 24/5/08, dan banyak korban yang jatuh dipihak mahasiswa bahkan Satpam kampuspun menjadi korban pemukulan aparat PHH, pasca bentrok 150 mahasiswa Unas ditangkap Polisi. Hingga kamis malam sejumlah 34 mahasiswa masih di tahan DIPOLRES METRO JAKSEL (Suara Pembaruan, 29/5). Sungguh ini adalah pelecehan terhadap lingkungan kampus yang bebas dari Intervensi pihak kepolisian dan tidak sepatutnya polisi memasuki kampus dan memukul demonstran yang menolak kenaikan BBM, padahal polisi khususnya Para Prajurit Rendahan mereka juga sesungguhnya menjadi korban dari kenaikan harga BBM.

Di Makassar terjadi demontrasi menolak kenaikan BBM Tanggal 27/5/08 menyebabkan lima mahasiswa UIN Makassar ditangkap polisi, Aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) masih terus berlangsung. Mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) masih terus berlangsung. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia ditangkap aparat bersama dengan beberapa mahasiswa lainnya ketika mereka sedang melakukan konvoi di depan Polres Makasar Timur.

Represifitas dan kekerasan Aparat baik dalam bentuk Fisisk dan lainya Adalah Bahasa sehari-hari Negara dan kaum Kapitalis di berbagai Belahan dunia manapun, tanpa terkecuali Indonesia.

Kasus Respresi Aparat Kepolisian terhadap Demontrasi mahasiswa dan rakyat Indonesia sepanjang bulan Mei 2008, adalah bukti kongkrit dari semua itu, dan kami memandang bahwa sampai kapanpun selama sistemnya masih KAPITLISME, semua aparat kekerasan negara adalah tidak akan pernah melindungi dan memihak Rakyatnya sendiri. Mereka jelas di mata SMI dan rakyat Indonesia adalah algojo gerakan massa rakyat.

OLEH KARENA ITU KAMI DARI SERIKAT MAHASISWA INDONESIA MENYATAKAN SIKAP:

  1. Bebaskan semua mahasiswa yang ditangkap dari segala tuntutan hukum.
  2. Kepolisian R.I harus menanggung sepenuhnya semua biaya pengobatan dari para mahasiswa yang terluka dan masuk rumah sakit.
  3. Nonaktifkan perwira-perwira tinggi polisi yang memberikan intruksi menghajar mahasiswa yang demo.
  4. Kepolisian R.I harus meminta maaf secara terbuka selama 3 hari berturut-turut di media massa.

KAMI SERIKAT MAHASISWA INDONESIA TETAP MENUNTUT UNTUK:

  1. Batalkan kenaikan harga BBM dan turunkan harga sembako.
  2. Di berikanya subsidi layak pada rakyat.
  3. Pemerintah harus memotong gaji dan mencabut semua tunjangan para pejabat negara dan anggota DPR.
  4. Nasionalisasi industri migas di bawah kontrol rakyat.
  5. Nasionalisasikan segera aset-aset vital di bawah kontrol rakyat.

DAN KAMI SERIKAT MAHASISWA INDONESIA TETAP MENYERUKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA :

1. Galang Persatuan dan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM,

2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat menggagalkan kenaikan harga BBM

3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional

4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM Di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.

5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/ mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.

JAKARTA, 30 MEI 2008

Tertanda,

KETUA UMUM

“KENT” YUSRIANSYAH

SIKAP POLITIK SMI ATAS KEKERASAN POLISI THD AKSI MAHASISWA UMI

KOMITE PIMPINAN PUSAT
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jakarta Selatan.
Telp: 021-99681543 dan 081331643545
BEBASKAN MAHASISWA UMI YANG DITANGKAP KEPOLISIAN MAKASAR
PADA AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM
Salam Pembebasan
Sudah lama rakyat di Negeri ini menderita kemiskinan yang begitu mendalam, betapa ironis konon negeri yang kaya-raya sumber daya alam ini (MINYAK BUMI, GAS ALAM, BATUBARA, EMAS, PERAK, BESI, BAJA, HASIL PERIKANAN, HUTAN DLL) ternyata kebanyakan penduduk Indonesia berpenghasilan rata-rata Rp 900.000,-/bulan (Hasil Survai, Serikat Mahasiswa Indonesia Tahun 2007). Namun di tengah kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk saat ini yang pasti memiliki efek domino yakni lemahnya daya beli mayarakat atas kebutuhan konsumsi sehari-hari, ternayata kemarin tanggal 5 Mei 2008, Rezim anti rakyat yang berwatak kapitalistik lewat Presiden RI mengumumkan rencana kenaikan harga BBM Per Juni 2008 dengan kisaran kenaikan rata-rata 25-40% (Mulai dari Premium, Solar). Tentu saja ini akan memicu gejolak pasar dan politik di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam Pandangan Seriakat Mahasiswa Indonesia Kenaikan Harga BBM Di Indonesia ini lebih dikakibatkan oleh Aksi Para Spekulan Minyak yang memiliki Modal besar untuk memborong seluruh minyak bumi baik yang bersubsdi maupun tidak jelas saja apa yang dilakukan ole mereka telah meimbulakan anarkhisme di tinggkat pasar. Disisi lain keanikan harga BBM di Indonesia ini akibat dorongan dari LIBERALISASI SEKTOR MIGAS DI INDONESIA agar para Pemain Minyak DUNIA macam Chevron, CALTEX, AGIP, SHELL DLL mendapat Berkah dari kebijakan sektor migas di Indonesia. Akibatnya Kenaikan BBM tidak bisa di hindarkan lagi, Sehingga berbagai macam demontrasi dilakukan oleh diberbagai kota yang dilakukan dengan gencarnya oleh elemen masyarakat untuk menentang rencana kenaikan BBM pada bulan Juni 2008. Ternyata tidak digubris oleh Pemerintah berkuasa hari ini, Rezim Neoliberalisme SBY-JK tetap bersikukuh Untuk tetap menaikkan harga BBM dengan Dalih Menyelamatkan ABPN, Namun Pemerintah Tidak Mau menyelamatkan kesehjahteraan Rakyat.
Bahkan Di Kota Makasar tepatnya Selasa, tanggal 6 Mei 2008 demo Menolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, di respon pihak Kepolisian secara arogan dengan merepresi mahasiswa sampai memukul mundur mereka ke dalam kampus sehingga menyebabkan lima mahasiswa tertangkap Polisi. Menurut Pihak Kepolisian Makasar Aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa UMI Alaudin Makasar itu tidak mengantonggi izin dari kepolisian Makasar. Alasan Pembubaran aksi mahasiswa UMI itu justru inilah tindakan bodoh dan tidak dewasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya kepolisian Makasar. Karena jelas Aksi DEMO Mahasiswa UMI yang menolak kenaikan BBM itu tepat karena Mahasiswa UMI menyatakan agar Pemerintah menasionalisasikan semua perusahaan asing (Perusahaan Tambang Asing Khsususnya). Sehingga jelas SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Secara Nasional MENDUKUNG SEPENUHNYA AKSI-AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM yang di lakukan oleh Para MAHASISWA UMI MAKASAR sekaligus juga Mengutuk dengan Keras AROGANSI Aparat Kepolisian Makasar, Serta SEGERA BEBASKAN LIMA MAHASISWA UMI YANG TERTANGKAP.
KAMI SMI JUGA MENYERUKAN “LAWAN PENJAJAHAN MODAL TINGGALKAN PARTAI POLITIK BORJUIS DAN ELIT POLITIK BORJUIS, SERTA BANGUN ORGANISASI POLITIK YANG KERAKYATAN”. KEPADA MENGAJAK SEMUA RAKYAT TERTINDAS DI INDONESIA UNTUK TURUN KE JALAN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH SEGERA MEMBATALKAN KENAIKAN BBM DAN MENGEMBALIKAN SUBSIDI BBM UNTUK KESEHJATERAAN RAKYAT.
Jakarta, 7 Mei 2008
Tertanda
“Kent” Yusriansyah
Ketua Umum