“KAPITALISME TELAH GAGAL DALAM MENSEJAHTERAN RAKYAT, MEA ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MERAMPAS HAK & MENYENGSARAKAN RAKYAT”

Pernyataan Sikap Aksi Serentak KPOP

(Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda)

27 April 2015

kpopMasyarakat Ekonomi Asean atau pasar bebas wilayah asean adalah program yang akan dilakukan oleh pemerintahan jokowi-jk pada akhir tahun 2015. Apa yang telah dikatakan oleh jokowi-jk bahwa berjalannya MEA akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tapi sejatinya, MEA adalah program liberalisasi yang semakin menghancurkan Indonesia. Indonesia yang dijadikan basis pasar dan basis produksi karena melihat banyaknya sumber daya manusia, tenaga kerja dengan upah yang murah dan tidak lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat besar. Dengan semua yang tersedia, maka akan menjadi daya tarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di indonesia, serta didukung oleh penghapusan tarif BEA dan menghapus pembatasan investasi asing.

MEA juga memaksa rakyat Indonesia untuk berhadapan langsung dan bersaing dengan rakyat dari negara-negara lain, hal itu akan semakin berbahaya untuk tenaga kerja Indonesia. Melihat tenaga kerja Indonesia yang sangat minim lulusan SMP – SMA dan kemampuan buruh yang kurang lalu ditambah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. MAka akan banyak buruh Indonesia yang akan digantikan oleh buruh-buruh dari negara lain sehingga akan marak terjadinya PHK massal dan bertambahnya pengangguran. Dari hal ini semakin jelas bahwa negara tidak lagi memikirkan nasib buruh yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi sampai kekerasan dan dibayar murah. Baca lebih lanjut

Iklan

Seruan PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA (PPRI)

10523207_1582461505308196_9151612960510833320_n

Bersatu, Batalkan Kenaikan Harga BBM!

Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat!

Hentikan Liberalisasi Ekonomi!

Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?

  1. Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi-seharusnya dengan keuntungan 10%, harga BBM hanya Rp 1700.
  2. Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudikmencari nafkah, bukan untuk hura-hura.
  3. Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini.
  4. Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal.
  5. Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur-jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll—kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya.
  6. Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya—sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin.
  7. KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan hargaharga kebutuhan hidup.
  8. Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitasgaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri).
  9. Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata.
  10. Orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta)

Baca lebih lanjut

Tolak Politik Upah Murah “Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi

Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal. Baca lebih lanjut

TOLAK PENGGUSURAN DAN BERIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YG LAYAK UNTUK SELURUH RAKYAT

“ Penggusuran menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetanggaan dan keluarga, rusaknya kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah, serta melenyapkan aset hunian. Bagi sebagian pihak, penggusuran merupakan pelanggaran hak tinggal dan hak mem- iliki penghidupan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. ”

kpopMaraknya agenda penggusuran yang terjadi di seluruh kota di Indonesia khususnya Jakarta, tidak pernah lepas dari kebijakan nasional dalam merealisasikan agenda Masterplan Percepatan Petumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang saat ini dilaksanakan. Walaupun alasan ini sering diselubungi dengan alasan penataan tata ruang kota dan ketertiban umum. Namun sejatinya penataan tata ruang kota dan perbaikan infrastruktur merupakan bagian dari realisasi kebijakan MP3EI. Dalam tahapan implementasi perencanaan tersebut disyaratkan untuk melakukan perbaikan infrastruktur untuk melancarkan aliran modal dan mendukung hubungan ekonomi baik nasional maupun internasional. Dan dampak yang terjadi secara langsung dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah : Perampasan Hak untuk hidup layak .Menurut amandemen UUD 1945 BAB XA tentang hak asasi manusia pasal 28H ayat 1, bahwa warga negara Indonesia memiliki hak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta hak atas kesehatan, hak bertempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik. Dalam setiap pelaksanaan penggusuran yang dilakukan pemerintah pasti terjadi perampasan hak rakyat terhadap kehidupan yang layak. Artinya bila negara tidak mampu memberikan jaminan terhadap unsur-unsur yang dijamin oleh UUD dan peraturan lainnnya, secara konstitusional negara telah melakukan pelanggaran HAM atas warga negaranya. Baca lebih lanjut

Memperjuangkan Demokrasi

Drama Pilpres bulan Juni kemarin kita saksikan dengan kemenangan Jokowi, namun drama tersebut belum usai, sekuel drama tersebut masih terus dibuat. Jokowi boleh dikata menang di eksekutif pemerintahan, namun di sisi parlemen, barisan Koalisi Merah Putih bisa dikatakan hampir menguasai. Sementara itu diakhir pemerintahannya, SBY memainkan peran yang sangat cantik. Seolah-olah berdiri diantara dua kubu yang sedang berseteru, partai demokrat bagaikan biduan yang sangat mempesona.

Pilpres tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perseteruan diantara dua kubu yang dibumbui isu-isu populis berhasil menyita kesadaran politis rakyat. Banyak diantara organisasi-organisasi politik rakyat dan serikat buruh ikut dalam gerakan dukung-mendukung dan menjadi relawan dalam pertarungan elektoral tersebut. “Tidak ada kawan sejati, yang ada adalah kepentingan yang abadi” adalah suatu ungkapan umum yang lazim kita dengar. Ya, dalam politik kaum borjuis ungkapan ini sangat tepat untuk dialamatkan. Lihatlah faksi-faksi politik yang ada di Parlemen sekarang, dulu mereka adalah kawan sejati kemudian menjadi musuh yang paling garang, namun bisa jadi pemilu mendatang mereka akan rujuk kembali. Baca lebih lanjut

Pernyataan Sikap: Ancaman Undang-Undang Kamnas oleh Rezim Anti Rakyat dan Kembalinya Rezim Militeristik Penghianatan Demokrasi Rakyat

Salam Pembebasan Nasional!!!

Tekanan modal Internasional yang masuk ke Indonesia lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mewajibkan Indonesia untuk memberlakukan rezim tangan besi sebagai jalan program imprealisme  dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya perlawanan dari gerakan rakyat pro demokratikmaka atas dasar hal tersebut pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional agar dapat meredam gerak perlawanan rakyat. Baca lebih lanjut

Komite Perlawanan Rakyat (KPR) Mendukung Sepenuhnya Aksi Mogok Kaum Buruh 3 Oktober 2012

Mogok dan Kedaulatan Kaum Buruh Indonesia mempercepat proses penghancuran system kapitalisme yang sudah usang adalah hal wajib yang harus terus dilakukan oleh kaum buruh, petani, mahasiswa dan semua elemen gerakan rakyat yang anti terhadap system penghisapan kaum modal, hari ini tanggal 3 oktober 2012 merupakan awal langkah progresiff yang di lakukan oleh kaum buruh dan gerakan rakyat lainya dengan melakukan mogok nasional di kawasan industry dan pusat pusat pemerintahan yang ada di 13 titik di indonesia kenapa hal ini di lakukan karena pada saat ini rakyat sudah marah terhadap pemerintah dan system ketenagakerjaan yang semakin menghisap dan menghilangkan kedaulatan kelas pekerja Indonesia. Baca lebih lanjut