KONTRA DOKUMEN ATAS HASIL REKOMENDASI NASIONAL SUMMIT 2009

“Sebuah tugas yang berat tapi suci, sekarang dipikulkan di atas bahu setiap orang Indonesia untuk memerdekakan 55 juta jiwa dari perbudakan yang beratus-ratus tahun lamanya, dan memimpin mereka ke pintu gerbang hidup baru.”
(Tan Malaka 1926)

Sedikit Otokritik Harus Diakui Bahwa Gerakan Rakyat Waktu itu sedikit Melakukan “Pembiaran Sikap Politik” terhadap agenda yang di selengarakan oleh Pemerintah Nasional SBY-Boediono dan Para Pemodal ternyata lebih memilih dan menata struktur ekonomi Indonesia Supaya ON THE TRACK pada dinamika Pasar Bebas yang berbasis pada Model Kapitalisme Rampok yang di modernkan

Dua Asumsi Utama Agenda National Summit:

PERTAMA :

Dorongan Dari Kaum Modal Internasional Yang menginginkan Indonesia sebagai pasar yang potensial di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 240 Juta Jiwa Lebih dan Kekayaan Alam Yang melimpah ruah. Supaya Lebih Terbuka terhadap arus dan proyek liberalisasi Ekonomi (KOMODITAS dan JASA) FTA, AFTA, Rekomendasi WTO, DOHA ROUND DLL.

KEDUA :

Memantapkan VISI dan MISI SBY-BOEDIONO (15 Program Nasional) —— National Summit 2009 —- Investor Summit 2009 —— Prolegnas dan RPJM. Itulah Kira2 Urutanya. Dan Perlu dicatat bahwa Tindakan Pembangunan Ekonomi Nasional 2009-2014, yang di jadikan Rujukan Utama Penataan Kebijakan Nasional Adalah Hasil-Hasil Rekomendasi National SUMMIT (ROADMAP PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014)

INILAH ALURNYA

Mengapa Rekomendasi National Summit Harus Di Tolak?….

PERTAMA:

Massa Rakyat (Kaum Buruh, Petani tak Bertanah, Miskin Perkotaan, Nelayan) Tidak Dilibatkan Secara Penuh Sebagai Subyek Aktif yang berdiri sejajar dalam penyusunan Rekomendasi Dalam Bentuk Roadmap Pembangunan Nasional 2009, Padahal hasil-hasilnya dipaksakan sebagai sebuah kebijakan ekonomi politik nasional yang harus diterima oleh seluruh lapisan massa rakyat di indonesia mau tidak mau, suka tidak suka

KEDUA:

PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA, secara tegas pernah menyatakan dalam Dokument DRAFT ANALISA terhadap HASIL NATIONAL SUMMIT Yang Terbit pada 1 Desember 2009 “Nasional Summit Adalah Arah dan Skema Kapitalisme Rampok yang Bertumpu pada Struktur Moneter dan Kebijakan Investasi yang Super LIBERAL, atas nama Proyek Infrastruktur Untuk Kemakmuran Rakyat, Padahal Tujuan utamanya tidak lain Tetap sebagai ladang sekaligus Pasar yang Potensial, Artinya ada skenario tersembunyi bahwa proyek Infrastruktur di Indonesia adalah Sekoci bagi Penyelamatan Kapitalisme Internasional yang saat ini sedang Tergerus Krisis.

KETIGA:

Selama 4, 5 Tahun Kedepan, Semua Kebijakan dan Tindakan Rezim Pro Modal yang saat ini berkuasa di dukung semua elit poltik hasil Pemilu 2009 akan sangat nyata di Berbagai Bidang Kehidupan Sosial, Ekonomi, Hukum, Kebuyaan, Keamanan dll, semua akan selalu ON THE TRACK Untuk Kepentingan dan Selara Pasar. Jadi kalau ada tindakan – tindakan epoleksosbud dan pertahanan, yang dilakukan oleh negara seperti, Penembakan petani, PHK massal, Pengusuran lahan Rakyat, kriminalisasi aktifis sosial, pemasungan kebebasan rakyat untuk berserikat, pencabutan subsidi, penjualan aset-aset vital milik negara kepada swasta, percepatan liberalisasi (Kawasan ekonomi Khusus), penyusunan UU dan Peraturan lainya untuk memastikan dan melindungi proses investasi, Peningkatan Jumlah Hutang Negara, dll. Itu semua adalah efek domino yang dilahirkan dari NATIONAL SUMMIT 2009.

Sesunguhnya bisa dilihat bahwa tumpuan ekonomi di indoensia masih mengandalkan Investasi dalam berbabgai bentuk. Kelonggaran-kelongaran dalam kebijakan bidang moneter dan fiscal dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kemauan para pemodal besar. Struktur politik dan pemerintahan nasional yang efisien alias/Pro Modal, juga merupakan syarat yang diinginkan untuk tumbuh berkembangnya arus investasi. Padahal kalau dilihat bahwa sesungguhnya investasi dari kaum modal itu sama halnya “menjual Kedaulatan ekonomi nasional dan rakyat”, karena model investasi yang paling digemari pemodal adalah bermain di pasar saham, obligasi, SUN, SBI dan lain-lain dengan jumlah yang tak terkira dibandingkan melakukan investasi di sector riil.

Rendahnya suku bunga acuan para Investor Kelas Kakap yakni The Federal Reserve (The Fed) yang hanya sebesar nol hingga 0,25% memicu investor asing untuk melepas dolar dan mengalihkan investasinya ke obligasi Indonesia. Sehingga terjadi peningkatan kepemilikan asing dalam Surat Utang Negara (SUN). Menyorot Satu segi Investasi di SUN (Surat Utang Negara) Pada Oktober 2009, pembelian Surat Utang Negara (SUN) oleh investor asing naik 300% dari Rp 2,1 triliun di September 2009 menjadi Rp 8,4 triliun di Oktober 2009. Dengan demikian secara keseluruhan, posisi asing di SBN pada Oktober 2009 tercatat sebesar Rp100,9 triliun. mengapa hal ini terjadi karena kebijakan moneter di Indoenesia adalah yang paling liberal sedunia. Tentu saja kondisi ini bisa mengakibatkan rentanya pondasi eknonomi nasional yang dampak kongkritnya sama dengan Pemiskinan

Adakah Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)?

Indonesia menegaskan tetap ikut memenuhi komitmen terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China mulai 1 Januari 2010 meski masih ada tekanan terhadap beberapa sektor industri. Indonesia akan melayangkan surat resmi kepada China untuk menyampaikan bahwa ada beberapa subsektor usaha yang terkena dampak negatif oleh perjanjian perdagangan bebas (FTA) itu.

Dengan Tanpa Menegasikan Bidang –Bidang lainya saya hendak menyoroti 2 Bidang saja, yakni:

Bidang Keuangan dan Pajak

Berdasarkan Laporan Kompas 17 Des 2009, Negara Tiap tahun rata-rata berpontensi Kehilangan Pemasukan sebesar 15 Trillyun Rupiah. Akibat penurunan bea masuk barang import antara 5 % – 0%, bayangkan jika ini terus berlangsung tiap tahun maka. Struktur Moneter dan Fiskal Indonesia yang memang rapuh, akan menjadi hancur berantakan dan jelas mengakibatkan efek domino dalam dinamika ekonomi riill

Di Bidang Industri dan Perburuhan

Ada 2.500 subsektor industri yang diikutsertakan dalam FTA ASEAN- China tentu saja ini menjadi ancaman serius Industri Manufaktur Dalam Negeri (Sepuluh produk Industri yang terancam itu adalah tekstil, baja, makanan dan minuman, produk peternakan, petrokimia, alat-alat pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronik kabel dan peralatan listrik, industri permesinan, jasa enginering serta besi dan baja.), sehingga kedepan DEINDUSTRIALISASI dan Penghancuran Tenaga Produktif NASIONAL semakin tidak terbendung lagi, dan satu lagi yang pasti defisit perdagangan yang semakin lebar . Pada periode 2004-2008, jelasnya, neraca perdagangan tumbuh negatif dengan rata pertumbuhan -17,96% di mana sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap defisit tersebut dengan pertumbuhan -11,69%.

Maka kedepan Jika Impian dalam Road Map itu membangun Industri nasional yang kuat dan tangguh itu hanya OMONG KOSONG KAUM BORJUIS “BROKER” YANG PASIFIS. Yang terjadi adalah semaki n meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara NET IMPORTIR yang POTENSIAL dalam Posisi ACFTA. Secara Otomatis Pula yang paling terpukul sebagai Akibat kongkrit ACFTA tidak lain kaum buruh yang antri dalam daftar PHK massal. Data Resmi PPI menyatakan Ada sekitar 90 Juta Jiwa Rakyat Indonesia hidup dengan kondisi di bawah garis kemiskinan. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah besar. Jika, TATA PERDAGANGAN tetap tunduk dalam skema LIBERALISASI.

Memperjelas Peta Ekonomi Dunia di Sektor energi, Perbankan, Infrastruktur, Komunikasi telah dikuasai Oleh Perusahaan –perusahaan Raksasa dari China (Lihat: The Economist, Edisi 1 Agustus hal: 78)

Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Massa Rakyat ???………
(Marilah Kita Diskusikan Bersama)…..

Salam Hangat
Jakarta, 19 Desember 2009
Kent Yusriansyah

Iklan

PERS RELEASE & PERNYATAAN SIKAP AKSI NASIONAL

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Jagakarsa Gg Hidayah II No 5 Lenteng Agung Jakarta Selatan

021-99681543 dan 081331643545

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

LAWAN PENJAJAHAN MODAL DAN ELIT-ELIT POLITIK ANTI RAKYAT.

BATALKAN KENAIKAN BBM, BERIKAN SUBSIDI YANG SEBESAR-BESARNYA

UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

Salam Pembebasan

Desakan yang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional, selalu mendapatkan restu dari elit-elit politik yang bertebaran di panggung trias politika Nasional. Maka dengan segala antusiasme yang tinggi semua elit politik anti rakyat yang duduk di parlemen, Jajaran eksekutif dan Yudikatif, mereka menyambutnya dengan menyiapkan dan mengesahkan berbagai macam produk perundang-undangan dalam bentuk PP, UU, Perpres, Permen dll.

Mereka semua bersatu padu untuk lebih mengarahkan masa depan Indosesia ke dalam sistem ekonomi-politik yang lebih ramah terhadap Pasar dan terbuka atas Intervensi Pemodal Asing maupun dalam Negeri (Baca: Neoliberalisme). Namun sangat tidak ramah bagi Pertumbuhan Kesehjateraan ekonomi rakyat.

Setidaknya sejak tahun 1998 hinga saat ini, liberalisasi terjadi di Hampir semua bidang ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari Negara untuk mencabut perlahan-lahan dan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, Listrik, Pertanian, lalu di Jualnya sebagian besar asset BUMN-BUMN strategis (PT KAI, PT TELKOM, PT Semen Gresik dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran Negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu secara bersamaan Negara juga telah membuka lebar pintunya untuk Pasar dan Perdagangan bebas di beberapa kawasan Ekonomi khusus Indonesia. untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07). kemudian Oleh Negara di atur dalam PERPU No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI, Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM.

Hingga saat ini ternyata sistem kepemilikan stuktur agraria nasional belum berubah Total dengan model yang kerakyatan. Akhirnya menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia secara Perlahan terus dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif. Beberapa gambaran singkat di atas itu, bisa sangat nyata. Bahwa Liberalisasi ekonomi-politik di Indonesia saat ini sudah bersinergi kuat dalam prakteknya. Keadaan Itulah yang menjadi salah satu sebab utama kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % pada tanggal 24 Mei 2008.

Jika di lacak dari akar sejarahnya sekitar tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas Baik di sektor Hulu maupun Hilir. Mereka bekerja sama dengan IDB dan WB untuk menyiapkan draft UU yang di tujukan untuk mereformasi total sektor energi secara keseluruhan. Maka pada tahun 2001 terbitlah UU Migas yang di dalam salah satu pasalnya, UU Migas 2001 Pasal 28 Ayat 2 dengan tegas menyatakan Bahwa “…Harga BBM dilepas sesuai dengan mekanisme Pasar”. Aturan itu semakin kuat dengan skema pada tahun 2005 dan penjelasan APBN-P 2008 tentang pencabutan subsidi BBM secara bertahap sampai pada akhirnya pemerintah tidak mensubsidi BBM sama sekali. Sehingga Tidak menutup kemungkinan Bahwa selambat-lambatnya Pada tahun 2009 harga BBM di Indonesia sama dengan BBM Internasional Rp 12.000/liter.

Akibat Dari liberalisasi Migas sektor Hulu, Indonesia sudah banyak mengalami kerugian besar akibat dari pembayaran Cost Recovery Trilyunan Rupiah kepada kontraktor Migas Asing dan kondisi itu di perparah dengan Liberalisasi sektor Hilir (eceran) Migas sehingga mengakibatkan penguasaan sektor migas di Indonesia sekarang telah bergeser dari Pemerintah (Pertamina) ke raksasa-Raksasa Minyak Dunia semacam Shell, Caltex, Petronas, Gulf Oil, Agip, Chevron, British Petroleoum, Conaco Philip dll. Mereka Para Raksasa Minyak Dunia itu telah mengantongi Izin untuk membuka 20.000 SPBU di Seluruh Indonesia yang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2010.

Akhirnya dalam pandangan Serikat Mahasiswa Indonesia secara tegas, melihat bahwa pemerintah dan seluruh elit politik yang memberikan Andil besar dalam menaikkan BBM sesungguhnya bukan sebabkan karena membengkaknya beban APBN 2008 yang terapresiasi oleh melambungnya Harga Minyak Dunia, sehingga menanggung kerugian rugi yang sangat besar. Padahal sebab-sebab kenaikan BBM di Indonesia lebih di karenakan adanya program-program liberalisasi Sektor Energi dan Migas di dalam Negeri, tingginya cost recovery pengelolaan migas yang dibayarkan kepada kontraktor/perusahaan pemenang tender eksplorasi ladang minyak di Indonesia dan Tidak Jelasnya DMO yang ada.

Iklim liberalisasi (Penjajahan Modal) Juga semakin menerjang sektor Pendidikan Nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang akarnya sudah di tancapkan pada saat indonesia menandatangani GATTS dan AFAS yang menangtur perdangan bebas 12 sektor jasa, salah satunya adalah pendidikan. Bisa di rasakan secara kongkrit dampaknya yakni biaya pendidikan makin mahal dan semakin susah di jangkau oleh rakyat yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan konsumsi akibat membenkaknya harga-harga di Pasaran.

Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih di sempurnakan lagi agar dalam bentuk UU Nomer 20/ 2003 Tentang Sisdiknas, dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional Ke depan yang sangat Pro Modal dan Anti terhadap Rakyat khususnya mereka yang berpendapatan Rata-rata 1 juta/Bln.

Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini bisa kita melihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang masuk, penurunan itu rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan.

Perlu dicatat Bahwa pada hari ini tanggal 17 Juli 2008, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak secara nasional dan sadar sepenuhnya bahwa neoliberalisme sesungguhnya menyebabkan BBM Naik, Di swastanisasikan BUMN-BUMN strategis, di cabutnya subsidi-subsidi Untuk Rakyat dan Mahalnya Biaya Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Kami menuntut:

  1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan BBM Tahun Depan.
  2. Tolak Penjualan aset-aset Vital milik Negara
  3. Berikan Kembali Subsidi kepada Rakyat yang sebesar-besarnya.

Serikat Mahasiswa Indonesia Menyerukan Kepada Massa Rakyat Untuk:

1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia.

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

2. Negera harus bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan politik secara berkesinambungan dengan Organisasi Rakyat di semua teritori perlawanan dan sektor massa rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang kongkrit.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni Elit-Elit politik dan Kaum Pemodal.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Untuk Rakyat.

1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan.

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

2. Bangun Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang Kerakyatan.

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati.

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

4. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat.

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia.

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah tidak memiliki Kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Salam Pembebasan.

Jakarta, 17 Juli 2008

Tertanda,

Ketua Umum

Kent Yusrianyah

Kronologi Aksi Front Pembebasan Nasional 1 Juni 2008

1.00 – 12.00 WIB
Sekitar 700 massa aksi Front Pembebasan Nasional (FPN) berkumpul di depan Bundaran Hotel Indonesia dan mempersiapkan barisan aksi, dipimpin oleh korlap (koordinator lapangan) aksi dengan meneriakkan yel-yel aksi: ‘Elit politik’, kemudian massa aksi menjawab: ‘Musnahkan! Rakyat berkuasa’. Korlap meneriakkan: ‘BBM naik, siapa tanggung jawab?’, massa aksi menjawab: ‘Kaum modal dan elit politik!’. Korlap meneriakkan: ‘World Bank-IMF’, massa aksi menjawab: ‘Usir lintah darat!’. Selain yel-yel, juga diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Spanduk utama aksi ada 2, yaitu:
1. SBY-JK dan Partai Politik Elit Telah Gagal!! Ambil Alih Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat !!!
2. Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM.

12.00 – 12.30 WIB
Masa aksi bergerak mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia.

12.30 – 12.45 WIB
Front Pembebasan Nasional melakukan konvoi : 50 pegendara motor, 4 truk dan 5 metro mini, menuju kantor World Bank di Jalan Jenderal Sudirman. Sepanjang perjalanan 50 pengendara motor membunyikan klakson sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah SBY-Kalla yang telah menaikkan harga BBM.

13.00 – 13.45 WIB
Panggung politik digelar di depan kantor Bank Dunia dibuka oleh Koordinator FPN, Anwar Sastro Maaruf. Dalam orasi politiknya Kawan Sastro (demikian dia biasa dipanggil) menyampaikan tentang krisis yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi kapitalisme. Menjelaskan jalan keluar (solusi) alternatif yaitu: Menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas di bawah kontrol rakyat, yang hanya bisa dijalankan oleh sebuah pemerintahan alternatif yang berpihak pada rakyat miskin, bukan pemerintahan boneka penjajahan modal dan elit politik. Selain kawan Sastro, juga ketua Front Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ) menyampaikan orasi politik berkaitan dengan persoalan-persoalan kaum buruh yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberalisme.Panggung politik diakhiri dengan rencana penyegelan simbolik dilakukan dengan memajang spanduk ‘Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM’, di depan masuk Bank Dunia tetapi upaya ini tidak berhasil karena dihalangi oleh puluhan polisi, walaupun kemudian polisi berhasil dipaksa untuk memegang spanduk tersebut.

13.45
Massa aksi FPN kembali melakukan konvoi menuju istana negara.

15.00
Massa aksi tiba di depan Patung Kuda Indosat, dan mengatur barisan sebelum melakukan aksi reli menuju istana negara.

15.30
Massa aksi tiba di depan Istana Negara

15.30 – 17.00
Panggung politik digelar di depan Istana Negara. Orasi pertama dibuka oleh Kawan Nining Elitos Ketua Umum Kasbi, disusul perwakilan dari Serikat Buruh Bangkit, Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara, Aliansi Buruh Menggugat, Persatuan Rakyat Pekerja oleh Ken Budha Kusumandaru, Serikat Mahasiswa Indonesia, Persatuan Politik Rakyat Miskin dan perwakilan dari Organisasi Pelajar. Dalam kesempatan kali ini kawan Gregorius Budi Wardoyo menyampaikan pentingnya untuk membangun dan membesarkan Front Pembebasan Nasional sebagai sebuah wadah alternatif perlawanan rakyat terhadap pemerintahan pro kapitalisme. Penting untuk membangun FPN bukan hanya di Nasional tetapi juga sampat unit terkecil dalam struktur masyarakat. Kawan Yoyok juga menyampaikan kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mensejehterahkan rakyat dan sosialisme merupakan jalan keluar alternatif untuk sampai pada kesejahteraan.

Selain massa aksi dari Front Pembebasan Nasional, di istana negara juga telah aksi dari Front Persatuan Rakyat (FPR) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tuntuan Tolak Kenaikan Harga BBM.

Pres Release Aksi Front Pembebasan Nasional 29 Mei 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

ALIANSI BURUH MENGUGAT, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA, PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA, PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, FBTN, PEREMPUAN MAHARDIKA, KPA, SERIKAT PENGAMEN INDONESIA, IGJ, LBH JAKARTA, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, FKML, KPSNI, GMNI UKI, SPRP, KBRD, BEM UNINDRA,  JK-LPK, KONTRAS, VHR, ELSAM, JKB, PBHI, LPBH FAS, SPEED, SIEKAP, SP-PLN, SP-ANGKASA PURA, SP-PJB, SP3, PERGERAKAN, RUMAH KIRI, KALYANAMITRA, FAK.SASTRA UKI,KOMUNITAS MAHASISWA UNTAG JKT, BEM UNIAT JKT, BURUH PUTRI INDONESIA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, SEPETAK,  KAPCI, SNT JKT, APK JKT, SPKAJ

————————————————————————————–

SEKALI LAGI, TETAP GAGALKAN KENAIKAN BBM

DAN BERIKAN SUBSIDI YANG LAYAK KEPADA RAKYAT

Tanggal 29 Mei 2008 Sudah Lima Hari kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % menyerang kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Sementara itu dalam hitungan Lima Hari pula bisa dipastikan kantong dan rekening SBY-JK, elit-elit politik, konglomerat-konglomerat, dan Bos-Bos Raksasa minyak Dunia terus membesar. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi ???….

Kebijakan liberalisasi sektor Energi dan Migas di Dalam Negeri

Adalah skema kebijakan neoliberalisme (Penjajahan gaya baru) yang disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan nasional saat ini, sehingga mereka menyiapkan format yan lebih rapi agar semua aspek kebijakan tentang Kenaikan harga BBM pada 24/05/08 hanya ditangkap sepihak oleh penglihtan rakyat. Padahal dalam pandangan FPN jelas semua itu adalah tipuan yang mudah di tebak arahnya.

Maka jelaslah kenyataan ini harus kita lawan adanya, Meskipun Harga BBM dunia setinggi sekarang (Berkisar 135 U$/Barell, 28/05/08) sebenarnya pemerintah secara politik sudah menetapkan proyeksi untuk mencabut subsidi BBM yang artinya juga akan memicu naiknya Harga BBM dikemudian hari. Skenario itu dapat kita lihat dalam beberapa produk hukum yang bersemangatkan neoliberalisme antara lain, UU Energi Nomer 30 Tahun 2007, APBN Perubahan 2008 tentang pembatasan jumlah Subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun (dengan asumsi harga minyak dunia 95 U$/barrel dan jumlah BBM subsidinya 39 juta kilo liter).

Selain itu, yang tidak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat, adalah kebijakan Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya disektor energi. Liberalisasi sektor energi tidak hanya terjadi sektor hulu (Eksplorasi) tetapi juga sektor hilir (Distribusi dan pemasaran). Lewat UU MIGAS pemerintah berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertamina. Yang ditawarkan kemudian adalah membuka kesempatan bagi Perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Dengan alasan supaya kompetisi dalam distribusi dan pemasaran bisa “adil”, akhirnya lagi-lagi subsidi minyak harus dicabut. Sebab, jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk. Ini setidaknya pernah ditegaskan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir Migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk” (Kompas, 14/5/03).

Coba lihat salah satu Keuntungan Modal Internasional, Exxon Mobil yang pada tahun 2007 mendapatkan keuntungan sebesar US$ 40,6 milyar (Rp. 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (Rp. 1.057  trilyun/CNN), yang didapat dari kekayaan alam Indonesia. Belum lagi di tambah dengan Perusahaan-perusahaan Internasional lainnya (saat ini sudah 90 % Industri Migas Indonesia di kuasai Modal Internasional). Dengan harga saat ini US $ 135 / barel maka nilainya mencapai 1,25 triliun per hari atau Rp 458,25 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya,  mencapai 82,8 trilun per tahun (Bandingkan dengan Defisit Anggaran Sekarang, yang hanya Rp 21,4 trilyun).

Keuntungan dari Migas jika di kelola sendiri oleh Rakyat jelas akan bertambah, karena biaya Cost Recovery dapat diturunkan dengan drastis (biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kita-kepada kontraktor minyak nasional dan Internasional yang menggarap ladang Migas Kita. Dalam hitungan persentase, biaya yang dikeluarkan Pemerintah kita adalah 100%, dan Modal Internasional, tidak mengeluarkan sepeser biaya apapun, bahkan sekarang ini, malah di tambah bonus 20 % lagi, jika ingin meneruskan usahanya di tambang marginal) Besarnya biaya Cost Recovery dari awal 2007 hingga pertengahan 2007, sudah mencapai Ro 93,9 Trilyun. Namun Pemerintah dan elit politiknya tetap mempertahankan liberalisasi Migas ini, karena sekali lagi itu sangat menguntungkan Mereka, Tapi Tidak Bagi RAKYAT INDONESIA.

Disisi yang lain pemerintah selalu mengatakan bahwa pemberian subsidi Kepada Rakyat, termasuk mensubsidi BBM adalah tidak mendidik dan membuat rakyat hidupnya malas alias tidak mandiri secara ekonomi serta memberatkan APBN, Padahal Perlu diketahui dengan seksama sesungguhnya Subsidi Kepada Rakyat Itu Adalah  Kewajiban yang Mutlak di berikan Negara untuk tetap mengalokasikanya sebesar mungkin agar perekomian rakyat tetap stabil ditengah situasi naikkan BBM yang diikuti Oleh naiknya sembako, Transportasi, TDL dan sebaginya.

Jadi Jelaslah selama ini argumentasi tentang HARGA BBM DI PASAR INTERNASIONAL NAIK dan DEFISIT ABPN akibat Pemberian Subsidi yang sering dijadikan Alasan Pokok PEMERINTAH, ELIT POLITIK, INTELEKTUAL PRO MODAL tentang Kenaikan harga BBM. di mata Kami Front Pembebasan Nasional adalah gagal dan tidak Ilmiah.

Oleh Karena itu Kami dari FRONT PEMBEBASAN NASIONAL menuntut:

  1. Gagalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga Sembako.
  2. Berikan Subsidi Pada Rakyat.
  3. Potong Gaji dan Cabut Semua Tunjangan Para Pejabat Negara Dan Anggota DPR.

Agar BBM tidak Naik Maka, Front Pembebasan Nasional Menawrkan Jalan Keluar Secara kongkrit:

  1. Nasionalisasi Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat.
  2. Nasionalisasikan Segera Aset-Aset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat.

Dan Kami Front Pembebasan Nasional Tetap Menyerukan kepada Rakyat Indonesia :

  1. Galang Persatuan dan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM,
  2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat  menggagalkan kenaikan harga BBM
  3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional
  4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM Di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.
  5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.

Jakarta, 29 Mei 2008

Front Pembebasan Nasional


FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
Email: pembebasan.nasional@gmail.com
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

Pres Release Front Pembebasan Nasional tentang Kenaikan BBM

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

(ABM, PRP, SMI, PPRM, WALHI, FBTN, Perempuan Mahardika, KPA
Serikat Pengamen Indonesia, IGJ, LBH JAKARTA, LBH FAS, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, SPEED, SIEKAP, BUTRI, PERGERAKAN, PAWANG)
Sekber : Jl.Pori Raya No 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Telp/Fax : 021 4757881, Email :
front.pembebasan.nasional@gmail.com

==============================================================
AYO BERSATU…..
LAKUKAN AKSI-AKSI MASSA SETIAP HARI
21 MEI DAN 1 JUNI : KEPUNG DAN DUDUKI ISTANA
Gagalkan Rencana Kenaikan Harga BBM…!!!

Genderang perlawanan rakyat Indonesia, melawan rencana kenaikan harga BBM telah dibunyikan; Mahasiswa, kaum miskin kota, kaum buruh, kaum tani dan perempuan di seluruh penjuru Indonesia, setiap hari melakukan aksi-aksi, dan terus membesar dan menyatu dari hari ke hari. Ini menunjukan, bahwa tingkat kesejahteraan rakyat sudah dalam batas yang paling rendah, sehingga kenaikan harga BBM sebesar 30 %, tidak akan lagi sanggup di tanggung oleh rakyat Indonesia.

Argumentasi kuno yang di sampaikan oleh Pemerintah, DPR, Elit Politik maupun Intelektual Tukang, semuanya seragam; Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US $ 120/barel atau Rp 1.116.000/barel atau Rp 7018/liter akan menyebabkan kenaikan subsidi dalam negeri sebesar 21,4 trilyun rupiah, sementara negara tidak mempunyai anggaran, sehingga mau tidak mau, harga BBM dalam negeri harus di naikan sesuai dengan harga BBM Internasional.

Yang tidak pernah mereka katakan adalah kenapa harga BBM Internasional cenderung naik? Dan kenapa harga BBM dalam negeri harus selalu mengikuti harga BBM Internasional ?

Sebab-sebab Kenaikan Harga BBM Internasional:

1. Sebab yang paling sering diberitakan adalah menurunnya pasokan dari negeri-negeri penghasil minyak, baik karena sedang ada pergolakan (seperti Irak ataupun Nigeria), menurunnya cadangan minyak di beberapa negara (misalnya Indonesia) maupun karena pemerintah dan rakyat di beberapa negara sedang melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak Internasional (seperti yang terjadi di Venezuela), sementara kebutuhan energi terus meningkat, baik di negara-negara Imperialis (Amerika sebesar 20,59 juta barel per hari, Jepang sebesar 5,22 juta barel per hari, Rusia sebasar 3,10 juta barel per hari) maupun di negara-negara yang sedang meningkat pertumbuhan ekonominya (seperti India sebesar 2,53 juta barel per hari maupun Cina sebesar 7,27 juta barel per hari), sekalipun tidak ada bukti kuat, yang menyatakan bahwa Industri Minyak yang ada di seluruh dunia, tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Penyebab yang sejati, dan ini yang jarang sekali di beritakan adalah spekulasi minyak di pasar saham Internasional. Seperti juga halnya dengan saham-saham lainnya, maka perdangan saham minyak ini sangat rentan dengan spekulasi-spekulasi, inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kenaikan harga BBM Internasional

Sebab-Sebab Kenaikan Harga BBM Indonesia :

1. Harga BBM di Indonesia selalu naik mengikuti harga dunia karena mayoritas Perusahaan Minyak dan Gas di Indonesia, di kuasai oleh Modal Asing (Pemilik Industri Minyak Dunia) sehingga hasil dari minyak Indonesia, lebih diutamakan untuk di jual ke pasar Internasional, dan jikapun harus dijual di Indonesia, maka harganya sama dengan harga BBM Internasional itu (yang di tentukan oleh mereka juga).
2. Yang di jual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan, padahal seharusnya itu adalah kewajiban Perusahaan-Perusahaan Asing itu, dan seharusnya juga bukan hanya 15 %, tetapi lebih banyak, toh itu minyak di ambil dari tanah kita.
3. Indonesia tidak punya Industri yang mengolah minyak mentah ke minyak siap pakai, sehingga BBM yang sehari-harinya kita gunakan itu, harus kita beli dari Negara lain. Sederhananya, kita punya minyak mentah (tapi di kuasai Asing, hanya sebagian kecil di kuasai PERTAMINA) di bawa ke luar negeri untuk di olah, kemudian kita beli lagi dengan harga Internasional, itu yang membuat harga BBM kita selalu mengikuti harga Internasional.
4. Yang membuat lebih mahal lagi, pembelian ataupun penjualan minyak itu melalui perusahaan-perusahaan broker, sehingga lebih mahal lagi ketika di jual ke rakyat (besarnya keuntungan untuk import bisa mencapai 30 sen per barel, dengan total impor kita mencapai 113 juta barel per tahun, sehingga keuntungan broker adalah US $ 170 juta, atau 1,6 trilyun rupiah. Sedang untuk eksport keuntungan broker US $ 2 per barel, dengan ekport kita per hari adalah 490 ribu barel, sehingga uang yang masuk ke kantong broker adalah 9,3 milyar rupiah per hari atau 3,3 trilyun per tahun.
5. Yang lebih Parah lagi, seluruh biaya Perusahaan-Perusahaan Asing itu untuk mengambil minyak mentah ( mulai dari survey awal hingga produksi berjalan) sepenuhnya (alias 100 %, bahkan sekarang mencapai 120% karena ada tambahan 20 % bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan sumur-sumur minyak yang telah diolah sebelumnya) di biayai oleh Pemerintah (tentu dengan uang rakyat, yang dibayar lewat pajak dan lain sebagainya), yang biasa di sebut cost recovery

Kesimpulan :

1. Jadi sekalipun Bangsa Indonesia memiliki sedikitnya 329 Blok/Sumber Migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia ) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (Setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai 1 juta barel per hari atau 159 juta liter per hari, tidak bermanfaat bagi Rakyat Indonesia.
2. Dengan kesanggupan memproduksi BBM mentah sebesar 1 juta barel perhari, dengan harga saat ini US $ 120 / barel) maka nilainya mencapai 1,104 triliun per hari atau 397,44 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya, mencapai 82,8 trilun per tahun. Jika semua Industri Minyak ini di kuasai oleh Negara yang pro rakyat, maka tidak akan pernah ada Defisit Anggaran Negara karena kenaikan Harga BBM Dunia (Defisit Anggaran 21,4 trilyun jauh di bawah keuntungan 397,44 trilyun dari Minyak di tambah 82,8 trilyun dari Gas)
3. Belum lagi Negara tidak perlu mengeluarkan cost recovery yang sangat besar. Sampai Pertengahan tahun 2007 saja, pemerintah sudah mengeluarkan dana 93,9 trilyun rupiah.
4. Keuntungan untuk rakyat akan bertambah, jika Minyak Mentah di Indonesia, bisa di olah sendiri, tanpa harus membawa ke luar negeri untuk di olah, dan kemudian di beli Indonesia lagi. Bayangkan saja, untuk Broker saja (ekspor di tambah import), terbuang uang 4,9 trilyun rupiah pertahun
5. Sekarang bandingkan dengan dana BLT yang hanya 14 trilyun selama 6 bulan untuk jutaan orang, yang dalam prakteknya 100 ribu perbulan, atau 3000 perhari. Ganti ongkos angkutan seandainya harga BBM nanti naik, itu saja sudah tidak cukup.

Kenapa Bangsa Indonesia Yang Kaya dan Besar Bisa Terjajah Modal Asing?

1. Karena seluruh Kekuatan Politik Indonesia (Partai Sisa Orde Baru, Tentara, Partai Reformis yang sebenarnya Gadungan, Partai Nasionalis yang juga Gadungan, juga Partai yang mengatasnamakan Agama, tetapi membiarkan umatnya terjajah) pengecut di Hadapan Modal Internasional, bahkan dengan suara bulat mendukung pengesahan segala macam UU atau peraturan yang membiarkan Modal Internasional menjarah kekayaan alam termasuk minyak kita (yang terbaru adalah UU Penanaman Modal dengan segala turunannya) dan menghisap tenaga kerja kita. Jika sekarang PDIP, PKB, PKS atau Ketua DPR yang GOLKAR itu menolak rencana kenaikan BBM, itu hanya jualan buat menang pemilu 2009 nanti. Demikian juga dengan Tokoh-Tokoh Elit Politik Lama yang sekarang berada di Pinggiran, yang sibuk berkoar menolak, sejatinya juga sama saja, tidak ada yang sejati berani melawan Penjajahan Modal Asing, seperti Castro di Kuba, Chavez di Venezuela, Evo Maorales di Bolivia ataupun Soekarno di Indonesia.
2. Karena Intelektual (Pengamat Ekonomi, Politik dan lain sebagainya, Rektor maupun Dosen) juga sama pengecutnya, bahkan banyak yang bersedia di bayar oleh Modal Internasional melalui pemerintah ataupun yang lain, untuk mendukung program-program Penjajahan itu (baik dengan memberikan dana penelitian, beasiswa, fasilitas dan lain sebagainya)
3. Pengusaha-pengusaha dalam negeri, juga bermental sama seperti Elit-Elit Politik itu, bukanya melawan Dominasi Modal Internasional, malah menjadi agen-agen Modal Internasional, bahkan yang sekarang gencar mendukung kenaikan harga BBM adalah Organisasi Pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang Indonesia) dan APINDO (Assosiasi Pengusaha Indonesia).
4. Kekuatan utama yang sanggup menghadapi Modal Internasional, yakni Kelas Buruh dan Rakyat Miskin belum menunjukan kekuatan sejatinya, berupa Mobilisasi Aksi Nasional dan Persatuan Organisasi Gerakan.

Jalan Keluar Rakyat Indonesia :
1. Ambil Alih seluruh Industri Migas di Indonesia, juga Industri vital lainnya, oleh penyatuan mobilisasi rakyat dan di bawah kontrol rakyat.
2. Hapus Hutang Luar Negeri, dengan kekuatan penyatuan mobilisasi rakyat
3. Bangun Kerja sama dengan pemerintah dan rakyat Venezuela dan Bolivia untuk pembangunan Refinery dan Industri Minyak di Indonesia
4. Diversifikasi Energi yang menjamim kelangsungan lingkungan
5. Singkirkan Kaum Modal, Elit dan Parpol Penipu Rakyat, bangun Kekuasan Rakyat Sendiri
Jalan Keluar Jangka Pendek :
1. Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga
2. Sita harta Soeharto dan kroninya, Bayar dana BLBI.
3. Potong Gaji Pejabat dari Pejabat-Pejabat di Tingkat Nasional, hingga tingkat Kecamatan sebesar 50 %
4. Potong Gaji Eksekutif di Perusahaan Swasta sebesar 50 %
5. Pembatasan Mobil Pribadi dengan cara membatasi jumlah mobil yang bisa dimiliki, menaikan pajak mobil, menaikan biaya parkir dan lain sebagainya
6. Tetapkan Pajak 35 % dari penjualan Eksport dan Import Minyak
Seruan Persatuan Perlawanan :
1. Lakukan Aksi-Aksi Massa setiap hari, di manapun, dengan cara pemogokan pabrik, blokir jalan, pendudukan kantor-kantor pemerintah, maupun dengan aksi-aksi massa di jalan-jalan untuk menggagalkan kenaikan harga BBM
2. Satukan aksi-aksi mahasiswa dengan aksi-aksi rakyat, jadikan kampus sebagai salah satu tempat konsolidasi perlawanan massa rakyat.
3. Melakukan Aksi Nasional secara serentak, pada tanggal 21 MEI 2008 dan 1 JUNI 2008, kepung pusat kekuasaan dan duduki. Di Jakarta : Ayo Bersatu Kepung dan Duduki Istana.
4. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Melawanan Penjajahan secara Nasional sebagai embrio Pemerintahan Rakyat.

21 MEI DAN 1 JUNI : AYO BERSATU, KEPUNG DAN DUDUKI ISTANA !!
GAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM DENGAN PERSATUAN MOBILISASI RAKYAT!
AMBIL ALIH INDUSTRI MIGAS, OLEH PERSATUAN MOBILISASI RAKYAT DAN DIBAWAH KONTROL RAKYAT!
SINGKIRKAN KAUM MODAL, ELIT POLITIK DAN PARTAI PENIPU RAKYAT..SAATNYA RAKYAT BEKUASA!!

JAKARTA, 13 MEI 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL