Persatuan Buruh Indonesia Bersama Massa Rakyat Membangun Alat Politik Melawan Pasar Bebas

Dfpbi1ampak dari krisis ekonomi global masih menjadi faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesenjangan sosial. Krisis ekonomi global tidak lain adalah krisis kapitalisme. Filosofi dari kapitalisme adalah kebebasan dan persaingan. Dasar filosofi tersebutlah yang mengerakan praktik monopoli. Persaingan untuk memonopoli, kemudian didalamnya memunculkan kontadiksi-kontradiksi yang tidak bisa dihindari, sehingga kapitalis saling berlomba dalam mengakumulasikan modal sebanyak-banyaknya. Akibat perlombaan tersebut, rakyat semakin tereksploitasi dan menderita, akhirnya pada titik tertentu daya beli masyarakat menurun dan industri mengalami over produksi.

Namun praktik penyelamatan krisis kapitalisme oleh pemerintahan borjuasi dengan melakukan, pertama, meminta bantuan (utang) kepada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Kedua, memberikan dana stimulus atau dana talangan kepada industri ataupun perbankan yang bangkrut. Ketiga, pemerintah borjuasi melakukan pengetatan-pengetan anggaran sebagai langkah penghematan anggaran. Dari langkah penyelamatan krisis tersebut telah mengorbankan kehidupan rakyat –artinya, rakyatlah yang menanggung penderitaannya dari langkah-langkah penyelamatan krisis kapitalisme tersebut.
Krisis Ekonomi dan Jalan Penindasan Kapitalisme.

Baca lebih lanjut

Iklan

“KAPITALISME TELAH GAGAL DALAM MENSEJAHTERAN RAKYAT, MEA ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MERAMPAS HAK & MENYENGSARAKAN RAKYAT”

Pernyataan Sikap Aksi Serentak KPOP

(Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda)

27 April 2015

kpopMasyarakat Ekonomi Asean atau pasar bebas wilayah asean adalah program yang akan dilakukan oleh pemerintahan jokowi-jk pada akhir tahun 2015. Apa yang telah dikatakan oleh jokowi-jk bahwa berjalannya MEA akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tapi sejatinya, MEA adalah program liberalisasi yang semakin menghancurkan Indonesia. Indonesia yang dijadikan basis pasar dan basis produksi karena melihat banyaknya sumber daya manusia, tenaga kerja dengan upah yang murah dan tidak lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat besar. Dengan semua yang tersedia, maka akan menjadi daya tarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di indonesia, serta didukung oleh penghapusan tarif BEA dan menghapus pembatasan investasi asing.

MEA juga memaksa rakyat Indonesia untuk berhadapan langsung dan bersaing dengan rakyat dari negara-negara lain, hal itu akan semakin berbahaya untuk tenaga kerja Indonesia. Melihat tenaga kerja Indonesia yang sangat minim lulusan SMP – SMA dan kemampuan buruh yang kurang lalu ditambah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. MAka akan banyak buruh Indonesia yang akan digantikan oleh buruh-buruh dari negara lain sehingga akan marak terjadinya PHK massal dan bertambahnya pengangguran. Dari hal ini semakin jelas bahwa negara tidak lagi memikirkan nasib buruh yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi sampai kekerasan dan dibayar murah. Baca lebih lanjut

BURUH PEREMPUAN MENOLAK PASAR BEBAS

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA KOMITE PERJUANGAN RAKYAT (SMI, FPBI, KPOP, SPKAJ, PPI)

kami bukanHari Perempuan Sedunia, atau yang sering dikenal dengan sebutan International Women’s Day bertepatan pada tanggal 8 Maret bukan sebuah hari biasa yang hanya sekedar membicarakan tentang KESETARAAN. Berdekatan dengan tanggal ini, kita akan mengulang lagi ingatan kita pada sejarah bahwa International Women’s Day lahir terkait dengan adanya perubahan besar dalam corak produksi di Dunia, Era munculnya banyak industri dalam tatanan kapitalisme menjadi salah satu pemicu meledaknya kemarahan para perempuan atas penindasan terhadap buruh perempuan di pabrik-pabrik. Dimana sudah menjadi watak para pemilik pengusaha / pemodal untuk terus mengakumulasi keuntungan yang didapatkan dari tenaga-tenaga produktif yang tidak lain adalah buruh di pabrik. Baca lebih lanjut

Tolak Politik Upah Murah “Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi

Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal. Baca lebih lanjut

“UPAH LAYAK NASIONAL ADALAH HAK BURUH INDONESIA”

fpbi1PERNYATAAN SIKAP AKSI SERENTAK NASIONAL FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Sejak kekuasaan modal (kapitalisme) berdiri tegak dengan prinsip liberalisasi atau mekanisme pasar bebas Negara dengan segala perangkatnya menjadi tidak mampu atau gagal mensejahterakan rakyat. Justru Negara berposisi tegas membenarkan dan turut serta melancarkan program-program liberalisasi disegala sektor tidak terkecuali sektor tenaga kerja.

Proses liberalisasi sektor tenaga kerja tidak terlepas dari proses penetrasi modal secara terus menerus baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Kepentingan penanaman modal di Indonesia satu sisi adalah penguassaan atas semua asset-asset vital/strategis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan disisi yang lain adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Jalan Liberalisasi yang menjadi pilihan utama pembangunan nasional dari masa ke masa. Baca lebih lanjut

Rakyat Bersatulah !!!

Pernyataan Sikap

Persatuan Perjuangan Indonesia Wilayah Jakarta

Krisis yang terus terjadi pada tubuh kapitalisme di belahan dunia eropa dan amerika semakin menunjukkan bahwa system kapitalisme yang dianggap sebagai jalan kesejahteraan rakyat terbukti gagal dan system tersebut justru melahirkan ketimpangan sosial dan monopoli atas ekonomi dan sumber daya alam dan juga melahirkan penghisapan yang paling modern yaitu penghisapan manusia atas manusia akibat dari penghisapan system kapitalisme, bahwa system kapitalisme adalah system yang selalu bertumpu pada modal yang sekecil kecilnya dengan keuntungan yang sebesar sebesarnya dimana system ini hidup sepanjang ada kerja manusia dan manusia sebagai budak atas modal dan alat produksi yang dikuasai oleh borjuasi yang hidup dalam tatanan masyarakat demokrasi.

Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang disahkan oleh Presiden Soeharto adalah bentuk nyata bahwa pada saat itu Indonesia secara resmi menjadi hamba atas modal asing dan tunduk atas system kapitalisme dan beberapa tahun kemudian yaitu pada era demokrasi yang katanya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang paling tinggi juga justru berkiblat pada system kapitalisme dan ini terbukti dengan di perbarharuinya Undang-undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang esensialnya sama yaitu melakukan perampokan atas sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu Perampokan atas Minyak, Gas, Emas, Batubara, Kekayaan Laut, Hutan dan Perampokan Lahan dan Pemberlakuan Upah Murah sebagai bukti ketertundukan bangsa Indonesia atas system kapitalisme. disamping itu juga akibat dari system kapitalisme juga melahirkan system pendidikan yang berfungsi sosial di ubah menjadi system jasa yang melahirkan pendidikan yang sangat mahal yang tidak terjangkau oleh anak kelas tani dan juga anak kelas buruh, bahwa sejak Indonesia menganut system kapitalisme ini dengan jelas dan nyata bahwa system ini hanya melahirkan kemiskinan dan penghilangkan hak hak rakyat Indonesia atas kesejahteraan ini menunjukkan bahwa system kapitalisme yang sudah usang ini harus segera diganti dengan system yang baru yaitu system sosialisme untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baca lebih lanjut

“Bangkitlah Kaum Tani, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia

Menyambut Hari Tani 2014

Tepat 24 September 2014 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berusia 54 tahun. Dan selama tahun itulah rezim borjuasi berganti tetapi belum ada yang serius menjalankannya sejak UU tersebut disahkan. Terlebih saat ini arah kebijakan ekonomi yang neoliberal dalam kekuasaan borjuasi akan membuat kebijakan tentang persoalan agraria juga akan mengikutinya yaitu pro modal dan pro pasar. Kaum Tani Indonesia ditindas, Rakyat Indonesia dihianati dan terjajah!!

Pemerintah pada tahun 2011 mengeluarkan PP Nomor 32 mengesahkan berlakunya program percepatan pembangunan atau yang dikenal dengan MP3EI. Program ini sangat sarat dengan kepentingan Neoliberalisme anak kandung kapitalisme di Indonesia yang memang sejatinya sudah dianut oleh pemerintahan borjuasi sampai saat ini. Baca lebih lanjut