Tolak Politik Upah Murah “Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi

Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal. Baca lebih lanjut

Iklan

Mengutuk tindakan kekerasan oleh Polisi dan elemen ormas kepada kaum buruh yang sedang berjuang untuk kenaikan upah minimum

Pernyataan Sikap Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)

Tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, kaum buruh juga diperlalukan tidak manusiawi. Sore ini, tanggal 21 November 2014, Aparat keamanan yang bekerja bersama ormas-ormas di kabupaten bekasi melakukan tindakan kekerasan yang brutal. Demonstrasi kaum buruh yang secara hukum dilindungi oleh Undang-undang dibubarkan secara paksa. Kaum buruh juga mendapat perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan yang terencana. Sangat terlihat rapi dan terkoordinir dari gerakan-gerakan ormas tersebut. Kami menduga kondisi ini telah direncanakan sebelumnya.

Sejak satu bulan ini, ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikaan upah. Para buruh berkonsentrasi di gedung tempat Dewan Pengupahan yang mengadakan rapat untuk menentukan besaran Upah Minimum. Parah buruh hadir diluar gedung untuk memberikan dorongan moral kepada wakil-wakkilnya yang sedang memperjuangkan kenaikan upah bagi penghidupan mereka. Namun, wakil dari Apindo tidak mau menerima usulan dr serikat pekerja, jika kita lihat tuntutan buruh di kabupaten bekasi sangatlah wajar UMK di kisaran Rp. 3.000.000. Ini sangat realistis, melihat bahwa Bekasi memiliki kawasan terbesar di Indonesia. Bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, misal beberapa daerah di jawa timur yg angkanya mencapai Rp. 2.700.000. Sementara itu wakil dari Pemerintah Kab. Bekasi juga tidak mau menggubris masukan dari buruh, surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris. Baca lebih lanjut

“UPAH LAYAK NASIONAL ADALAH HAK BURUH INDONESIA”

fpbi1PERNYATAAN SIKAP AKSI SERENTAK NASIONAL FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Sejak kekuasaan modal (kapitalisme) berdiri tegak dengan prinsip liberalisasi atau mekanisme pasar bebas Negara dengan segala perangkatnya menjadi tidak mampu atau gagal mensejahterakan rakyat. Justru Negara berposisi tegas membenarkan dan turut serta melancarkan program-program liberalisasi disegala sektor tidak terkecuali sektor tenaga kerja.

Proses liberalisasi sektor tenaga kerja tidak terlepas dari proses penetrasi modal secara terus menerus baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Kepentingan penanaman modal di Indonesia satu sisi adalah penguassaan atas semua asset-asset vital/strategis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan disisi yang lain adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Jalan Liberalisasi yang menjadi pilihan utama pembangunan nasional dari masa ke masa. Baca lebih lanjut

Rakyat Bersatulah !!!

Pernyataan Sikap

Persatuan Perjuangan Indonesia Wilayah Jakarta

Krisis yang terus terjadi pada tubuh kapitalisme di belahan dunia eropa dan amerika semakin menunjukkan bahwa system kapitalisme yang dianggap sebagai jalan kesejahteraan rakyat terbukti gagal dan system tersebut justru melahirkan ketimpangan sosial dan monopoli atas ekonomi dan sumber daya alam dan juga melahirkan penghisapan yang paling modern yaitu penghisapan manusia atas manusia akibat dari penghisapan system kapitalisme, bahwa system kapitalisme adalah system yang selalu bertumpu pada modal yang sekecil kecilnya dengan keuntungan yang sebesar sebesarnya dimana system ini hidup sepanjang ada kerja manusia dan manusia sebagai budak atas modal dan alat produksi yang dikuasai oleh borjuasi yang hidup dalam tatanan masyarakat demokrasi.

Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang disahkan oleh Presiden Soeharto adalah bentuk nyata bahwa pada saat itu Indonesia secara resmi menjadi hamba atas modal asing dan tunduk atas system kapitalisme dan beberapa tahun kemudian yaitu pada era demokrasi yang katanya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang paling tinggi juga justru berkiblat pada system kapitalisme dan ini terbukti dengan di perbarharuinya Undang-undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang esensialnya sama yaitu melakukan perampokan atas sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu Perampokan atas Minyak, Gas, Emas, Batubara, Kekayaan Laut, Hutan dan Perampokan Lahan dan Pemberlakuan Upah Murah sebagai bukti ketertundukan bangsa Indonesia atas system kapitalisme. disamping itu juga akibat dari system kapitalisme juga melahirkan system pendidikan yang berfungsi sosial di ubah menjadi system jasa yang melahirkan pendidikan yang sangat mahal yang tidak terjangkau oleh anak kelas tani dan juga anak kelas buruh, bahwa sejak Indonesia menganut system kapitalisme ini dengan jelas dan nyata bahwa system ini hanya melahirkan kemiskinan dan penghilangkan hak hak rakyat Indonesia atas kesejahteraan ini menunjukkan bahwa system kapitalisme yang sudah usang ini harus segera diganti dengan system yang baru yaitu system sosialisme untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baca lebih lanjut

LAWAN REZIM UPAH MURAH SBY-BOEDIONO, SAATNYA KELAS BURUH BERKUASA

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI)

pada aksi nasional 22 Oktober 2013

Ekonomi Global: Krisis di Negeri-negeri imperialis

Hari ini kita menjadi saksi hidup atas sebuah tragedi besar dalam tatanan sistem ekonomi politik kapitalisme. Kita menyaksikan krisis demi krisis yang menimpa dunia yang kian kronis setiap harinya. Krisis yang melanda ekonomi pasar membuat cita-cita ekonomi yang sejati, yakni membangun kesejahteraan bersama, semakin jauh dari kenyataan. Krisis umum Kapitalisme pada abad ke-21 ini telah semakin memperjelas hari depan mereka yang sesungguhnya; Bahwa Kapitalisme tidak mempunyai tempat di masa yang akan datang. Baca lebih lanjut