LAWAN PENJAJAHAN MODAL BENTUK ORGANISASI POLITIK RAKYAT

Kawan-kawan ormas buruh dan tani semua, sepuluh tahun sudah janji reformasi, di dalam masa itu pemerintah telah mencoba keluar dari jebakan krisis ekonomi dengan menggunakan Politik Kerjasama, Bimbingan dan Hutang dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional) dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Namun semakin dijalankan politik yang dianut oleh pemerintah semakin membuat negara kita terpuruk. Bahkan, kerjasama ini semakin menguras modal dan kekayaan nasional seperti kekayaan tambang, minyak, gas, hutan, tanah, perikanan.

Pemerintah dan DPR telah menjual badan usaha milik negara (BUMN) seperti Telkom, Indosat, Listrik, Gas. Sehingga, untuk barang-barang kekayaan nasional ini tidak dipakai untuk melayani kebutuhan rakyat.

Pemerintah dan DPR telah menjual bank-bank milik negara, sehingga Bank ini tidak lagi mau melayani petani dan usaha milik rakyat. Bank yang dikuasai asing tersebut hanya mau melayani konsumsi rakyat bagi produk kapitalis, perusahaan milik mereka sendiri seperti mobil, sepeda motor dan kartu kredit. Namun tidak untuk melayani rakyat membangun usaha mandiri.

Pemerintah dan DPR juga akan menjual kembali banyak pelabuhan, bandara, jalan tol, kepada pengusaha asing atas perintah ilmiah Bank Dunia, IMF dan WTO melalui program penyesuaian struktural.

Mengapa elit politik pemerintah dan DPR selalu setuju rencana ini sebab selain dari prilaku korup, sesungguhnya merekalah para pemilik kontrak, direksi, komisaris, pengacara dan konsultan, wakil resmi dan tidak resmi dari para pengusaha tersebut. Dan selama ini mereka berselimut Partai Politik, DPR, Presiden, Gubernur dan Bupati di tanah air.

Dilain pihak, dengan dalih menciptakan lapangan kerja, elit-elit ini sangat gencar membujuk dan menarik investor ke tanah air. Untuk usaha ini Pemerintah dan DPR merubah semua hukum, merancang kebijakan dan peraturan sehingga semakin menindas kaum buruh.

Untuk menipu kita, mereka juga fasih menggunakan bahasa-bahasa yang pro rakyat, wong cilik dan para buruh dan petani. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan mereka. Menemukan wajah asli mereka yang sesungguhnya ganas kepada rakyat?

Mudah saja, dalam sejarah hidupnya keseharian mereka sejak dulu tidak pernah hadir, bekerja dan bersama-sama kaum buruh dan petani memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, bisa jadi sepanjang hidup mereka adalah bagian dari kekuasaan pemerintah masalalu dan pemerintahan sekarang yang terus menindas ini.

Pada masa lalu dan sekarang mereka juga menggunakan segala dalil ilmiah dan agama untuk mengesahkan kebijakan mencabut subsidi bagi rakyat miskin, membiarkan upah buruh murah, membiarkan pendidikan dan kesehatan mahal, membiarkan tanah-tanah petani dirampas, membiarkan para buruh tani dan petani kecil tidak mempunyai tanah.

Mereka adalah pemerintah yang sejak orba sampai sekarang terus menerus berbicara bagaimana caranya mencari investor agar menanamkan modal di Indonesia yang sesungguhnya mendorong agar rakyat kita menjadi buruh murah di negeri sendiri dan tanpa perlindungan karena menghidupkan sistem buruh kontrak.

Dalam bahasa lain, Pemerintah dan DPR yang mengabdi dan menghidupkan terus sistem Kapitalisme. Paham yang mendorong Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya hanya untuk PEMODAL bukan untuk RAKYAT. Pemerintah yang menjajah atas nama modal.

Bahkan, dengan terampil mereka juga telah membuat serikat buruh yang selalu menarik iuran anggota namun pengurus dan politik organisasinya hanya pro dengan perusahaan bukan pro buruh. Menjadi corong dan juru bicara pengusaha kepada kaum buruh bukannya jurubicara dan alat perjuangan kaum buruh. Inilah Saatnya Meninggalkan Serikat Buruh Gadungan semacam ini.

Perlawanan Buruh
Meski demikian, usaha-usaha perlawanan kaum buruh di nasional dan wilayah terus menerus tumbuh dan menggelora. Demikian juga perlawanan kaum tani yang tanah dan hutannya terus menerus dirampas oleh pengusaha kehutanan dan perkebunan, tidak pernah surut memberikan perlawanan.

Selama ini, persoalan-persoalan perburuhan dilawan oleh organisasi buruh. Pembangunan ormas-ormas buruh juga telah meningkat tidak hanya di wilayah semata namun juga telah membentuk konfederasi nasional kaum buruh. Demikian juga persoalan kaum tani dengan tumbuhnya serikat dan organisasi tani di wilayah hingga nasional.

Oleh kesadaran sejarahnya, peningkatan kualitas kerjasama antara buruh, petani, pemuda dan mahasiswa dalam mendorong perjuangan juga terus dilakukan. Ribuan kali aksi massa kerjasama telah dilakukan. Namun, pemerintah, DPR, elit partai politik yang ada sekarang tetap saja menghasilka kebijakan yang terus menerus menindas kaum buruh dan petani.

Apa Organisasi Politik
Inilah saatnya ormas-ormas meneruskan dan meluruskan jalan perjuangannya. Diliruskan karena kerapkali para buruh merasa silap dengan perilaku partai politik borjuis yang seolah pro buruh dan petani, selalu mengunakan bahasa-bahasa kerakyatan untuk menipu kembali rakyat.

Saatnya sekarang, Organisasi Massa Buruh, Tani, Pemuda dan Mahasiswa mengukuhkan diri sebagai organisasi politik yang berjuang mengalahkan KAPITALISME.

Untuk itu dibutuhkan Organisasi Politik. Organisasi Politik adalah wadah yang memperjuangkan kepentingan politik seluruh rakyat khususnya Kaum Buruh dan Tani agar berkuasa dalam kekuasaan politik, ekonomi sosial dan budaya. Sebab, pemerintah telah dikuasai oleh para pemodal.

Mengapa organisasi politik, sebab ormas-ormas kita tingkat tertinggi perlawanannya selama ini adalah menekan dan kemudian menitipkan agenda kepada pemerintah. Padahal mereka adalah antek-antek sejati dari kapitalisme.

Siapakah yang Membangun dan Memimpin Organisasi Politik. Mereka adalah Kaum Buruh, petani, pemuda dan mahasiswa yang telah mengabdikan diri dalam perjuangan massa selama ini. Meraka yang selalu membangun, belajar dan hidup bersama ormas.

Iklan

SIARAN PERS DAN SIKAP POLITIK DALAM RANGKA ULANG TAHUN SMI YANG KE II PADA TANGGAL 17-8-2008

KOMITE PIMPINAN  PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

 

Jl. Jagakarsa Gg Hidayah II No 5 Lenteng Agung Jakarta Selatan

021-99681543 dan 081331643545

 

Email : serikat_mahasiswa@ yahoo.co. id

www.kppsmi.wordpres s.com

  

KAUM MODAL DAN ELIT POLITIK MENYINGKIRLAH,

SAATNYA RAKYAT INDONESIA BERDAULAT PENUH !!!

 

Salam Pembebasan

Sejarah telah mencatat bahwa Perjalanan persatuan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tirani penindasan sistem kapitalisme dengan kekuasaan modalnya saat ini masih belum redup dan kami sangat yakin perjuangan massa rakyat pasti tidak dapat di redupkan oleh kekuatan dan kekuasaan yang menindas, dia akan bangkit, bergerak dan terus membesar.

 

Walaupun secara kongkrit saat ini di seluruh dunia dan di Indonesia Khususnya  Kekuasaan Neoliberalisme yang gemar mencabut subsidi bagi rakyat (Seperti BBM, LISTRIK, Pendidikan dan Tranportasi) , Menaikkan harga kebutuhan Pokok seenaknya, Menjual BUMN-BUMN strategis, membuat upah Buruh Murah dan meminggirkan petani dari lahan garapanya sampai mengkondisikan kaum miskin di perkotaan untuk bertindak Kriminal.

 

Semua yang terjadi di atas sesungguhnya cermin secara langsung yang menunjukkan kegagalan Negara Kapitalisme Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Semua Elit Politik baik yang berkuasa semacam SBY-JK, Para Menterinya, Para Wakil “Rakyat” di Parlemen (MPR-DPR) maupun yang bernafsu untuk berkuasa Semacam Wiranto, Prabowo, Megawati, Amien Rais, Rizal Ramli Dll secara prinsip tidak pernah memberi solusi kongrit untuk menjalankan agenda-agenda kerakyatan seperti membangun Industri Nasional, Menjalankan reforma Agraria, Memutus hubungan dengan Negara-Negara Imperialis, Nasionalisasi Aset-Aset Vital, Membangun kerjasama dengan Negara-negara anti Imperialis, Memperbesar Subsidi untuk kesehjateraan rakyat.

 

Tentu saja mereka semua dalam political will-nya saat ini dan akan datang, secara tegas Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan mereka tidak akan melakukan itu semua SEKALI lagi Pasti Tidak Menjalankan Agenda-Agenda Kerakyatan diatas. Bukti-Bukti yang dapat kita perlihatkan dalam scenario kebijakan ekonomi nasional pasca kenaikan harga BBM bulan tanggal 23 Mei 2008 kemarin. Pertama, Pemerintah dan DPR-RI menyiapkan Pengesahan sebuah Blueprint Draft Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Jauh lebih Ramah Terhadap Modal baik Asing maupun Dalam Negeri. Kedua, Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menarik dan meyakinkan Para Investor khususnya dari luar negeri dengan menaikkan bunga BI Rate dan  menunjukkan “keberhasilanya Meredam” dampak sosial kenaikan BBM.

Sebagaimana yang dilaporkan dalam KONTAN edisi Kamis,7/8/08 “Aliran dana panas semakin deras, arus masuk dana asing bakal makin kencang dalam lima bulan terakhir ini. Investor asing jangka pendek mengambil untung dari kebijakan moneter ketat bank Indonesia . Rapat Dewan Gubernur BI yang berlansung pada 6/8/08 mengerek BI rate, bunga acuan rupiah menjadi 9%”.

 

Kenyataan diatas semakin mendapat Sandaranya  oleh Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan  Direktorat Penelitian dan Peraturan perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso yang mengatakan, “Biar pemodal Asing tetap membenamkan dananya di Instrumen keuangan, Indonesia harus menciptakan Iklim Investasi yang menarik. Iklim Investasi yang menarik tersebut salah satunya dapat dilihat dari nilai tukar yang stabil. Makanya BI selama ini selalu menjaga Rupiah agar tidak terjadi berfluktuasi terlalu tinggi,” di tambahkannya lagi. Jurus Pemikat lain untuk menahan dana asing adalah dengan memberi imbal hasil yang menarik.  Ujarnya (Kontan hal 10, 7/8/08).

 

Kalau dilihat dari argumentasi pejabat moneter di atas. Jelaslah menunjukkan sangat mengabdi pada modal asing dan neoliberalisme bukan mengabdi kepada ekonomi kerakyatan. Tentu saja hal itu sebagai wujud kongkrit sudah berjalanya scenario Blueprint Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Jauh lebih Ramah terhadap Modal baik Asing maupun Dalam Negeri, walapun belum di sahkan. Maka, bisa di bayangkan sendiri bagaimana kehidupan ekonomi rakyat Indonesia saat Blueprint kebijakan ekonoimi yang kental nuansa Neoliberalisme itu sudah di sahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah berkuasa.

 

Tepat tiga hari kedepan Indonesia yang katanya sudah meproklamasikan kemerdekaan dirinya sejak 63 tahun lalu, ternyata kedulatan ekonomi-politiknya secara De Fakto saat ini masih di gadaikan oleh para elit-politik yang bersekutu dengan para pemodal dalam dan luar Negeri, sehingga Kemerdekaan sejati 230 Juta Rakyat Indonesia semakin dirampas dan ditentukan oleh segelintir Orang (Elit-Politik dan Pemodal).

 

Oleh karena itu, kita sebagai rakyat yang tertidas bersatu padu merebut kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan tetap menjaga, membangun persatuan gerakan rakyat yang solid dalam perjuangan melawan neoliberalisme yang kejam ini. Dengan tetap menyerukan kepada massa rakyat Indonesia untuk tetap secara konsisten:

1.    Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia.

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

 

2. Menuntut Negera Untuk Selalu bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

 

3.    Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS, HANURA, GERINDRA Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.  

 

4.    Memperkuat dan membangun hubungan serta pengaruh politik secara berkesinambungan terhadap Organisasi Rakyat di semua teritori rakyat dan sector-sektor progresif rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang progresif di semua basis-basis perlawanan massa .

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsia si Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

 

5.    Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni politik kaum borjuis.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Perjuangan Kita dan Massa Rakyat akan semakin menghebat, jika, Bergeraknya Potensi subyektif kaum gerakan dalam mendorong titik api perlawanan rakyat, sehingga saling hubungan yang menentukan dengan Dinamika Obyektif Ekonomi Kapitalisme yang tergangu Akibat berbagai macam krisis internal di tubuhnya. Itu bisa meledak Hebat dan apa yang Kita dan massa rakyat harapkan Agar tatanan Masyarakat lama Ambruk karena akarnya semakin lama semakin Keropos oleh tekanan perjunagan gerakan massa . Maka Tidak ada jalan keluar sebagai solusinya selain:

Jalan Keluar Bagi Kita Semua, Untuk berdaulat penuh.

1.    Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan.

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

 

2.    Pembangunan Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang berkarakter Kerakyatan.

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

 

3.    Laksanakan Reforma Agraria Sejati.

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

 

4.    Nasionalisasi Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat.

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga  bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

 

5.    Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia.

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah Tidak memiliki Kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya.

 

6.    Banggun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialisme. 

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini. 

 

Demikan Siaran Pers Sekaligus Penegasan Sikap politik Kami Serikat Mahasiswa Indonesia yang memperingati Hari Ulang Tahun Ke II.

 

Salam Pembebasan.

 

Jakarta, 14 Agustus 2008

 

Tertanda

 

 

 

Kent Yusriansyah

Ketua Umum

SERUAN POLITIK

SERUAN POLITIK

LAWAN PENJAJAHAN MODAL BENTUK ORGANISASI POLITIK RAKYAT

KOMITE PERSIAPAN- PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA

Sepuluh tahun reformasi, pemerintah mencoba keluar dari jebakan krisis ekonomi dengan menggunakan Politik Kerjasama, Bimbingan dan Hutang dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional) dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Namun semakin dijalankan politik yang dianut oleh pemerintah semakin membuat negara kita terpuruk. Bahkan, kerjasama ini semakin menguras modal dan kekayaan nasional seperti kekayaan tambang, minyak, gas, hutan, tanah, perikanan.

Pemerintah dan DPR telah menjual badan usaha milik negara (BUMN) seperti Telkom, Indosat, Listrik, dan Gas. Sehingga, untuk barang-barang kekayaan nasional ini tidak dipakai untuk melayani kebutuhan rakyat.

Pemerintah dan DPR telah menjual bank-bank milik negara, sehingga Bank ini tidak lagi mau melayani petani dan usaha milik rakyat. Bank yang dikuasai asing tersebut hanya mau melayani konsumsi rakyat bagi produk kapitalis, perusahaan milik mereka sendiri seperti mobil, sepeda motor dan kartu kredit. Namun tidak untuk melayani rakyat membangun usaha mandiri. Pemerintah dan DPR juga akan menjual kembali pelabuhan, bandara, jalan tol, kepada pengusaha asing atas perintah Bank Dunia, IMF dan WTO.

Mengapa elit politik pemerintah dan DPR selalu setuju rencana ini sebab selain dari prilaku korup, sesungguhnya merekalah para pemilik kontrak, direksi, komisaris, pengacara dan konsultan, wakil resmi dan tidak resmi dari para pengusaha tersebut. Dan selama ini mereka berselimut Partai Politik, DPR, Presiden, Gubernur dan Bupati di tanah air.

Dilain pihak, dengan dalih menciptakan lapangan kerja, elit-elit ini sangat gencar membujuk dan menarik investor ke tanah air. Untuk usaha ini Pemerintah dan DPR merubah semua hukum, merancang kebijakan dan peraturan sehingga semakin menindas kaum buruh.

Untuk menipu kita, mereka juga fasih menggunakan bahasa-bahasa yang pro rakyat, wong cilik dan para buruh dan petani. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan mereka. Menemukan wajah asli mereka yang sesungguhnya ganas kepada rakyat?

Mudah saja, dalam sejarah hidupnya keseharian mereka sejak dulu tidak pernah hadir, bekerja dan bersama-sama kaum buruh dan petani memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, bisa jadi sepanjang hidup mereka adalah bagian dari kekuasaan pemerintah masalalu dan pemerintahan sekarang yang terus menindas ini.

Pada masa lalu dan sekarang mereka juga menggunakan segala dalil ilmiah dan agama untuk mengesahkan kebijakan mencabut subsidi bagi rakyat miskin, membiarkan upah buruh murah, membiarkan pendidikan dan kesehatan mahal, membiarkan tanah-tanah petani dirampas, membiarkan para buruh tani dan petani kecil tidak mempunyai tanah.

Mereka adalah pemerintah yang sejak orba sampai sekarang terus menerus berbicara bagaimana caranya mencari investor agar menanamkan modal di Indonesia yang sesungguhnya mendorong agar rakyat kita menjadi buruh murah di negeri sendiri dan tanpa perlindungan karena menghidupkan sistem buruh kontrak.

Dalam bahasa lain, Pemerintah dan DPR yang mengabdi dan menghidupkan terus sistem Kapitalisme. Paham yang mendorong Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya hanya untuk PEMODAL bukan untuk RAKYAT. Pemerintah yang menjajah atas nama modal.

Bahkan, dengan terampil mereka juga telah membuat serikat buruh yang selalu menarik iuran anggota namun pengurus dan politik organisasinya hanya pro dengan perusahaan bukan pro buruh. Menjadi corong dan juru bicara pengusaha kepada kaum buruh bukannya jurubicara dan alat perjuangan kaum buruh. Inilah Saatnya Meninggalkan Serikat Buruh Gadungan semacam ini.

Perlawanan Buruh

Meski demikian, usaha-usaha perlawanan kaum buruh di nasional dan wilayah terus menerus tumbuh dan menggelora. Demikian juga perlawanan kaum tani yang tanah dan hutannya terus menerus dirampas oleh pengusaha kehutanan dan perkebunan, tidak pernah surut memberikan perlawanan.

Selama ini, persoalan-persoalan perburuhan dilawan oleh organisasi buruh. Pembangunan ormas-ormas buruh juga telah meningkat tidak hanya di wilayah semata namun juga telah membentuk konfederasi nasional kaum buruh. Demikian juga persoalan kaum tani dengan tumbuhnya serikat dan organisasi tani di wilayah hingga nasional.

Oleh kesadaran sejarahnya, peningkatan kualitas kerjasama antara buruh, petani, pemuda dan mahasiswa dalam mendorong perjuangan juga terus dilakukan. Ribuan kali aksi massa kerjasama telah dilakukan. Namun, pemerintah, DPR, elit partai politik yang ada sekarang tetap saja menghasilka kebijakan yang terus menerus menindas kaum buruh dan petani.

Apa Organisasi Politik

Inilah saatnya ormas-ormas meneruskan dan meluruskan jalan perjuangannya. Diliruskan karena kerapkali para buruh merasa silap dengan perilaku partai politik borjuis yang seolah pro buruh dan petani, selalu mengunakan bahasa-bahasa kerakyatan untuk menipu kembali rakyat.

Saatnya sekarang, Organisasi Massa Buruh, Tani, Pemuda dan Mahasiswa mengukuhkan diri sebagai organisasi politik yang berjuang mengalahkan KAPITALISME.

Untuk itu dibutuhkan Organisasi Politik. Organisasi Politik adalah wadah yang memperjuangkan kepentingan politik seluruh rakyat khususnya Kaum Buruh dan Tani agar berkuasa dalam kekuasaan politik, ekonomi sosial dan budaya. Sebab, pemerintah telah dikuasai oleh para pemodal.

Mengapa organisasi politik, sebab ormas-ormas kita tingkat tertinggi perlawanannya selama ini adalah menekan dan kemudian menitipkan agenda kepada pemerintah. Padahal mereka adalah antek-antek sejati dari kapitalisme.

Siapakah yang Membangun dan Memimpin Organisasi Politik. Mereka adalah Kaum Buruh, petani, pemuda dan mahasiswa yang telah mengabdikan diri dalam perjuangan massa selama ini. Meraka yang selalu membangun, belajar dan hidup bersama ormas.

Seruan Nasional Kita: Lawan Penjajahan Modal Bentuk Organisasi Politik Rakyat!

Mayday dan Persatuan Gerakan Rakyat

Oleh: Beny Y

Pada saat ini kondisi ekonomi-politik Indonesia semakin mendekati titik-nadirnya, permsalahan yang dialami rakyat semakin menghimpit dan semakin tak tertahankan. Kenaikan tingkat inflasi hanya disikapi dengan program-program parsial oleh rezim borjuis komprador yang menguasai pemerintahan republik ini.

Dapat kita saksikan di berbagai media dan kita ketahui secara langsung sebagai kader-kader pelopor yang belajar dan berjuang bersama rakyat klas pekerja bahwa sekarang gerakan buruh sedang memasuki masa pasang-nya. Hal ini diakibatkan mulai diprivatisasinya BUMN-BUMN strategis yang bergerak dibidang transportasi.

Demonstrasi penolakan privatisasi, kerja kontrak dan outourching yang dilakukan oleh buruh PELNI dan PJKA Jabodetabek merupakan suatu bukti nyata dari mulai bergeraknya kesadaran buruh atas dasar dari permasalahan mereka, yakni Neoliberalisme.

Disatu sisi pemecahan dan penggembosan konsolidasi gerakan buruh pun dilakukan oleh serikat buruh kuning dan serikat buruh yang dipengaruhi oleh partai borjuasi. Sangat ironi bila elit-elit pengurus SPSI, SBSI, SPN dan SPMI teryata terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan modal. Dengan iming-iming tiket pemilu 2009 mereka telah bersedia menjadi agen modal untuk mulai memecah persatuan gerakan buruh.

Hal ini kalau terus dibiarkan akan semakin membahayakan gerakan buruh!

Strategi konsolidasi menuju persatuan kita harus kita arahkan langsung kepada massa buruh yang belum lagi menyadari penkhianatan yang dilakukan oleh para elit serikat buruh komprador ini. Konsolidasi dan penyadaran kepada massa harus difokuskan pada penolakan: privatisasi, kerja kontrak dan outsourching dan bila memungkinkan kita harus memblejeti perselingkuhan para elit-elit oportunis tersebut. Adalah menjadi kewajiban kita sebagai kader pelopor untuk segera bergerak mengkonsolidasikan gerakan buruh dan gerakan sektor rakyat lain, untuk bersama gerakan buruh melawan Neoliberalisme.

Tanpa adanya inisiatif dari kita maka konsolidasi massa tidak akan berjalan dengan maksimal, yang terpenting yang harus kita lakukan pada saat ini adalah menyadarkan massa rakyat akan permasalahan dasar mereka dan memblejeti kelakuan elit-elit opotunis yang mengatasnamakan dan bertopengkan gerakan buruh.


1Pandangan pribadi penulis dalam menyikapi perkembangan konsolidasi Mayday

2Penulis aktif sebagai anggota Dept.Pendidikan dan Kaderisasi KP-PPI Jakarta