Cina Akan Lindungi Pertanian Dari Krisis Global

TEMPO Interaktif: Pemerintah Cina hari Minggu mengeluarkan peringatan bahwa tahun ini bisa jadi merupakan tahun berat bagi masyarakat di pedesaan, karena kebijakan pembangunan Cina yang telah terfokus ke perkotaan akan membuat kawasan pedesaan kurang diperhatikan di tengah krisis ekonomi global saat ini. Oleh karena itu ada beberapa program yang akan dilaksanakan untuk melindungi perekonomian daerah dan petani. Diperkirakan ada 800 juta warga Cina yang tinggal di pedesaan dan pemerintah Cina dilaporkan akan menginstruksikan program-program jaminan sosial, perlindungan petani, dan pekerja di daerah, penciptaan lapangan kerja di daerah, serta peningkatan pendapatan warga daerah. Pernyataan itu dkeluarkan Dewan Negara (The State Council) pemerintah Cina serta Komite Pusat Partai Komunis Cina, dan dipublikasikan kantor berita Xinhua. Krisis ekonomi global yang berlanjut dan perlambatan ekonomi dunia telah menimbukan dampak negatif yang meningkat pada perekonomian Cina, sehingga pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada 2009 adalah hal yang sangat penting, demikian isi pernyataan itu. Seperti dilaporkan pada pergantian tahun jumlah pekerja migran Cina yang diberhentikan akibat krisis ekonomi global saat ini mencapai enam juta orang. Sebagian besar dari mereka dilaporkan kembali ke kampung halaman mereka yang memperburuk masalah pengangguran di pedesaan.

AFP | RONAL

Iklan

Krisis Kapitalisme, Tidak Berhenti Cari Tumbal

PHK Terus Terjadi, 2.000 Pekerja di Sumsel Terkena PHK dan Dirumahkan.

Palembang , Kompas – Dampak krisis global terus meminta korban pemutusan hubungan kerja kalangan buruh di beberapa daerah. Di Sumatera Selatan, misalnya, sejak pertengahan 2008 hingga awal 2009, buruh yang dirumahkan atau dikenai pemutusan hubungan kerja mencapai 2.000 orang.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah jauh lebih besar sebelumnya dilaporkan terjadi di Jawa Barat. Di provinsi itu sejak November 2008 sudah lebih dari 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Di Jawa Tengah, 3.441 buruh dari 31 perusahaan juga terkena PHK sepanjang 2008.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan Ahmad Rizal kepada wartawan, Jumat (9/1) di Palembang, mengatakan, dari 2.000 buruh tersebut sekitar 90 persen di antaranya berstatus dirumahkan. Sisanya sudah terkena PHK.

”Awal 2009 ini, kami kembali menerima laporan dari PT Musi Plasindo, yang telah merumahkan lebih dari 30 karyawan berstatus buruh harian lepas. Kasus ini sedang ditangani secara tripartit,” kata Ahmad Rizal.

Awal Desember 2008, buruh di Sumsel yang statusnya dirumahkan dan dikenai PHK tercatat 1.000 orang. Pada awal 2009 ini, jumlahnya meningkat menjadi 2.000 orang.

Tidak melapor

Ahmad Rizal mengingatkan, jumlah itu barulah data yang dilaporkan secara resmi ke Kantor Kadin Sumsel. ”Jika dilihat secara riil di lapangan, diperkirakan lebih banyak. Apalagi, banyak perusahaan yang tidak berani melapor jika melakukan PHK atau merumahkan karyawan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Nazaruddin Latief mengemukakan, pencari kerja di Sumsel pada akhir 2008 mencapai 3,4 juta orang. Jumlah ini bertambah sebesar 17.701 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Suwarto, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, mengingatkan, perusahaan yang melakukan PHK kepada para pekerjanya akibat terpaan krisis global, seharusnya tidak secara sepihak. Sebelum adanya PHK, pihak perusahaan perlu membicarakan terlebih dahulu dengan pekerja.

”Agar pekerja juga mengetahui bahwa kondisi perusahaan memang benar-benar tidak mampu. Krisis global jangan hanya dijadikan alasan untuk mem-PHK pekerja,” ujar Suwarto, menanggapi PHK di Jateng pada 2008.

Oleh karena itu, Suwarto mengimbau para pekerja untuk turut mengawasi pelaksanaan PHK yang ditempuh pihak perusahaan. (oni/gre/ilo/kompas.com)

Liberalisasi Migas Terus Berjalan Walaupun situasi Krisis

Salam Pembebasan Nasional!!

Kawan-kawan,

Meskipun Harga BBM turun (walaupun ini dipengaruhi oleh turunnya Harga Minyak dunia), Ternyata di indonesia saat krisis seperti ini, Liberalisasi Masih Kencang Melaju.

Berikut ini ulasan kontan.online yg relevan

Exxon Ajukan Perpanjangan POD ke Pemerintah

JAKARTA . ExxonMobil Oil Indonesia mengajukan perpanjangan rencana pengembangan atau plan of development (POD) blok Natuna D Alpha yang akan berakhir besok.

Maman Budiman, Vice President Public Affair ExxonMobil bilang perusahaan minyak asal Amerika Serikat tersebut tetap mengajukan POD baru karena bersikukuh kontrak yang dipegangnya masih sah.

Menurut Maman, ExxonMobil telah mengajukan POD Natuna D Alpha kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Direktorat Jenderal Migas pada 30 Desember 2008 lalu.

“Exxon masih menunggu keputusan Pemerintah atas proposal rencana pengembangan itu. Karena selama belum ada keputusan, kontrak kami di Natuna belum berakhir,” kata Maman, Kamis (8/1).

Menurutnya, masih sah nya perpanjangan kontrak yang dipegang ExxonMobil di Natuna D Alpha pada 1995 karena kontrak tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengajukan rencana pengembangan sebelum 9 Januari 2009. Dan hal tersebut sudah dipenuhi ExxonMobil.

“Saya tidak mau berandai-andai kalau pemerintah tidak mau memperpanjang kontrak. Kita lihat saja nanti,” kata Maman.

Sayangnya konfirmasi terbaru atas pengajuan perpanjangan POD tersebut belum bisa diperoleh dari Kepala BP Migas Raden Priyono atau Dirjen Migas Evita Herawati Legowo. Namun, sebelumnya Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pernah menandaskan bahwa kontrak ExxonMobil di Natuna D Alpha sudah berakhir atas keputusan rapat Kabinet pada awal 2008.

Gentur Putro Jati

Kronologis Krisis Di Dunia Sepanjang Abad 20

No

Tahun

Masalah-Masalah

1

1860-1921

Peningkatan Jumlah Bank di Amerika s/d 19 Kali Lipat

2

1907

Krisis Perbankan Internasional dimulai di New York

3

1913

Lahirnya US Federal Reserve Sistem

4

1914 – 1918

Perang Dunia I

5

1920

Depresi Ekonomi Jepang

6

1922-1923

Jerman Mengalami Hiper Inflansi

7

1927

Jepang mengalami Krisis Keuangan 37 Bank Tutup

8

1929-1930

The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga Pendapatan national product-nya (GNP) terpangkas lebih dari setengahnya.

9

1931

Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas.

10

1942-1945

Perang Dunia II

11

1944 – 1966

Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya.

12

1944 – 1946

Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues hungaria meningkat dari 12000 million (11digits) hingga 27 digits.

13

1945 – 1948

Jerman mengalami hyper inflasi akibat Kalah dalam perang dunia kedua.

14

1945 – 1955

Krisis Perbankkan Nigeria

15

1950-1971

Periode tidak terjadi krisis Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi disektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara)

16

1971

Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme  bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate.

17

1971-73

Kesepakatan Smithsonian (1 Ons emas = 38 USD). Dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.

18

1973

Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)

19

1973 -…

Mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative.

20

1973 – 1974

Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England  meningkatkan kompetisi pada supply of credit

21

1974

Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis.

22

1978-80

80  Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri.

23

1980

Krisis Dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya.

24

1980

Krisis Hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.

25

1982

Krisis Hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis.

26

1987

The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply

27

1994

Krisis di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.

28

1997

Krisis Keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia

29

1998

Krisis Keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi)

30

1998

Krisis Keuangan di Brazil

31

1999

Krisis Keuangan di Argentina

Data Di olah Dari Sumber(Roy & Glyn Davies, 1996 & Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)

Disusun oleh : Kent (PPI Nasional)

Krisis Dunia

“apakah krisis ekonomi saat ini adalah krisis finansial semata atau ini adalah krisis kapitalisme?” Atau juga dengan pertanyaan berikut: “apakah krisis ini bersifat siklikal atau ini adalah krisis yang bersifat sistemik?”

Mayoritas berpendapat, krisis ini adalah krisis finansial, sementara suara-suara lain yang sayup-sayup sampai mengatakan, krisis ini adalah krisis kapitalisme. Pendapat pertama, jatuh pada penyederhanaan dan terperangkap pada batas-batas sistem ekonomi kapitalisme. Misalnya, terlalu asyik menganalisis cara kerja sistem finansial yang memang rumit itu. Sementara, pendapat kedua, gagal menyodorkan argumentasi yang meyakinkan kenapa krisis finansial ini hanyalah puncak gunung es dari krisis kapitalisme.

Artikel singkat ini berpendapat, krisis ini adalah krisis kapitalisme yang disebabkan oleh stagnasi sektor riil berkelanjutan yang diidap oleh ekonomi AS. Bagian pertama artikel ini, hendak menggambarkan cara kerja sektor finansial sehingga terjadi krisis. Bagian kedua, melaju pada soal, mengapa sektor finansial menjadi begitu dominan dalam struktur ekonomi AS, apa yang menjadi basis dari pertumbuhan itu? Bagian ketiga, coba menunjukkan solusi-solusi baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat strategis.

Dari Finans ke Finansialisasi

Argumen bahwa krisis ini adalah krisis finansial, bukan sesuatu yang keliru. Faktanya, sektor keuangan (finans) memiliki posisi yang begitu dominan dalam struktur ekonomi AS. Sebagai misal, pasar kredit utang AS yakni, seluruh utang baik dalam bentuk utang rumah tangga, bisnis dan utang pemerintah, meningkat sebesar 1,6 kali pendatapan national bruto AS pada 1973, menjadi 3,5 kali pada 2007. Sementara itu, keuntungan yang diraup sektor ini mewakili 14 persen dari total keuntungan korporasi pada 1981. Pada periode 2001-02, keuntungan yang diperoleh mencapai sekitar 50 persen.

Dengan posisinya yang demikian itu, ekonom Gerald Epstein menyebutkan betapa pasar keuangan tumbuh semakin pesat dan sangat menentukan, demikian juga mativasi-motivasi keuangan, lembaga-lembaga keuangan, dan juga peran elite-elite keuangan dalam operasi di sektor ekonomi maupun dalam pembentukan kebijakan-kebijakan kelembagaan ekonomi.

Posisi sektor keuangan yang sangat dominan ini menarik ditelaah, karena mencerminkan pergeseran finans ke apa yang kini disebut sebagai finansialisasi. Dalam pergeseran itu, fungsi sektor keuangan melampaui apa yang selama ini diajarkan dalam buku teks ekonomi konvensional. Kita tahu, dalam buku teks itu ditulis bahwa sektor keuangan berfungsi untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang dipandang produktif (sektor riil). Proses ini berlangsung hati-hati, terukur, dan secara ekonomi bisa diprediksi keuntungan maupun kerugiaannya.

Itu sebabnya, ketika kita datang ke bank untuk meminta pinjaman kredit usaha, kita ditanya macam-macam, diminta persyaratan studi kelayakan proyek, dan dimintai agunan jika dalam perjalanannya usaha kita ternyata merugi. Tidak cukup sampai di situ, pihak bank juga melakukan peninjauan lapangan, untuk memastikan bahwa proposal bisnis kita tidak hanya akal-akalan di atas kertas.

Dengan kata lain, finans, menurut ekonom Ramaa Vasudevan, seharusnya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi “nyata” yang antara lain memproduksi barang-barang yang bisa dimanfaatkan (sepeda, misalnya) atau memproduksi barang-barang jasa (seperti pelayanan kesehatan).

Tetapi, dalam era finansialisasi, fungsi tradisional sektor keuangan ini bergerak dengan sangat radikal ke arah praktek spekulasi. Masih menurut Vasudevan, mekanisme paling mendasar dari finansialisasi adalah transformasi aliran pendapatan di masa depan (dari keuntungan, dividen, atau pembayaran tingkat bunga), ke dalam aset-aset yang bisa diperdagangkan seperti, saham (stock) atau surat obligasi (bond). Sebagai contoh, pendapatan korporasi di masa depan diubah ke dalam saham ekuitas yang kemudian diperjualbelikan di pasar kapital. Hal serupa, juga terjadi pada pinjaman (loan), yang berpengaruh pada pembayaran bunga tetap dalam durasi waktu tertentu, memperoleh hidup barunya ketika dikonversi ke dalam pasar surat berharga. Dan utang yang berlipat itu, secara bersama-sama kemudian disatukan untuk selanjutnya “dipecah-pecah” ke dalam surat berharga baru yang dikenal dengan nama collateral debt obligation (CDO), seperti mortgage, kartu kredit, dan pinjaman mahasiswa.

Bentuk baru surat berharga ini, selanjutnya memperoleh eksistensinya sebagai mesin investasi yang sangat kompleks, sehingga sulit bagi kita untuk melacak hubungannya dengan pinjaman semula. Itu sebabnya, kata Vasudevan, finansialisasi ini tidak menyebabkan finans menjadi lebih efektif dalam memenuhi fungsi dasar dan utamanya, sebagaiman tertulis dalam buku teks ekonomi konvensional. Korporasi, misalnya, ketika masuk ke pasar saham tidak bermaksud menjadikannya sebagai sumber keuangan bagi investasinya. Demikian juga, ketika mereka meminjam di pasar surat berharga, hal itu tidak sendirinya ditujukan untuk investasi di sektor produktif. Apa yang terjadi sejak 1980an, korporasi membelanjakan lebih banyak uang mereka untuk membeli kembali saham mereka sendiri, lantas menjual kembali saham tersebut dalam bentuknya yang baru.

Begitulah proses ini bekerja dalam skala waktu dan ruang yang sangat cepat, tidak terduga, dan mengglobal. Investasi dan keuntungan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang nyata dan rasional tapi, oleh sentimen yang irasional. Tidak seperti saat kita membeli mobil, dimana kita harus tahu persis bahwa mobil tersebut benar-benar aman ketika dikendarai. Dalam keadaan pasang, misalnya, terjadi euforia di kalangan investor dengan janji keuntungan berlipat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terjadi apa yang oleh ekonom Hyman Minsky sebut sebagai “ponzi finance” atau hiperspekulasi. Sebaliknya, pada masa surut, euforia itu berganti dengan rasa panik dengan kerugian yang juga berlipat. CDO yang seharusnya berfungsi “melumasi” ekonomi melaui penyebaran resiko, malah makin mempercepat kebangkrutan dan menghela ekonomi pada gelombang siklus kenaikan dan keruntuhan yang drastis.

Dalam konteks krisis ekonomi AS saat ini, ekonom Marty Wolfson, menjelaskan dengan gamblang cara kerja finansialisasi yang berujung krisis terparah sejak depresi 1930an: peningkatan spekulatif dalam harga aset, harapan optimistik yang sangat berlebihan, dan ekspansi utang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika gelombang spekulatif itu terus berlanjut. Ketika gelombang itu pecah, utang tak bisa lagi dibayar dan sejumlah lembaga keuangan tiba-tiba mendapati neracanya defisit. Ketika resiko bank gagal, pemberi pinjaman pun ketakutan. Mereka menjadi panik, menolak memberi pinjaman kepada siapapun dengan segala resikonya. Dalam situasi seperti itu, yang terutama adalah bagaimana mengamankan uang tunai dan atau aset-aset yang sangat aman.

Menghadapi “katrina financial” seperti ini, pemerintah AS kemudian bertindak sebagai lender of last resort, yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah ekonomi AS, dengan cara memberikan pinjaman kepada bank-bank investasi dan perusahaan-perusahaan asuransi. Lebih dari itu, pemerintah AS juga mengambilalih seluruh jenis aset-aset collateral dalam bentuk pinjaman, di samping menerapkan standar keamanan yang sangat tinggi sebagaimana yang secara tradisional berlaku ketika krisis keuangan menimpa. Pinjaman juga diberikan kepada korporasi-korporasi non-finansial, melalui pembelian surat komersial mereka.

Yang sangat menarik, walaupun pemerintah AS telah mengambil tindakan super dramatis, seperti menalangi (bailout) lembaga-lembaga keuangan macam American International Group (AIG) atau juga Fannie Mae and Freedie Mac, hal itu ternyata tidak memadai untuk meyakinkan kembali para pemberi pinjaman (lenders), mengenai kemampuan lembaga-lembaga keuangan untuk menghormati komitmen pembayarannya.

Mengapa ketidakpercayaan ini bisa mencapai titik nol? Mengapa panik ini begitu sulit dikontral?

Wolfson mengatakan, hal itu harus dicari nalarnya pada permainan pat gulipat yang terjadi di sektor keuangan. Katanya, akar krisis finansial ini akibat meluasnya penggunaan sekuritas yang terlalu kompleks dan beranak-pinak tanpa kendali, yang dikenal sebagai derivatif, dalam sistem keuangan global yang terderegulasi dan saling berkaitan. Contoh sederhananya diberikan Wolfson: derivatif sebagai kontrak finansial nilainya berasal dari sesuatu, sebutlah aset atau index. Nah, akar dari krisis finansial ini berasal dari derivatif yang dinamakan mortgage backed securitites (MBS), dimana MBS ini adalah klaim pembayaran dari keseluruhan cicilan utang perumahan yan kemudian dijadikan surat berharga.

Dalam proses menuju krisis, broker perumahan biasanya melipatgandakan nilai perumahan kepada peminjam, dimana ia kemudian datang ke bank komersial, sebutlah Bank of America untuk membiayai pinjaman tersebut. Bank komersial ini selanjutnya pergi ke lembaga pemeringkat, katakanlah Standard and Poor untuk memperoleh rating terbaik kategori AAA, untuk selanjutnya menjual pinjaman tersebut kepada Fannie Mae, yang menyatukan keseluruhan grup perumahan tersebut. Fannie Mae kemudian menjual hasil MBS kepada bank investasi seperti, Lehman Brothers. Lehman kemudian mempaketkan kembali MBS tadi dalam beragam bentuk yang lebih kompleks yang disebut CDO. Pembeli CDO ini mungkin adalah bank, hedge fund, atau pemberi utang yang lain.

Untuk menghindari kerugian, para pembeli MDS dan CDO kemudian mengamankan dirinya dengan mengasuransikan resikonya kepada perusahaan asuransi macam AIG, melalui pembayaran premium secara periodik. Nah, ketika AIG bangkrut, maka proteksi yang dikhayalkan itupun runtuh seperti rumah kartu. Dan karena sektor keuangan ini posisinya sangat dominan, seperti disebutkan di awal tulisan ini, maka krisis sektor ini dengan cepat merembet dan mengobrak-abrik sektor ekonomi lainnya.

Catt: Disunting Dari Coen Husien Pontoh

Rafael Correa: Krisis Amerika Bukti Kegagalan Sistem Kapitalis

Sunday, 05 October 2008

Presiden Ekuador, Rafael Correa hari Ahad (5/10) menilai krisis yang  terjadi di Amerika menjadi bukti kegagalan sistem kapitalis dan periode Kapitalisme telah berakhir. Kantor Berita Fars mengutip Prensa Latina Kuba menulis, Rafael Correa mengatakan, sistem kapitalis terbukti gagal dan ekonomi Amerika sebagai pasar terbesar dunia tengah dililit krisis.

Correa menambahkan, apa yang terjadi di Amerika tidak terbatas pada krisis keuangan, namun bukti kebuntuan sebuah sistem yang dibangun tanpa dicermati secara serius. Menurut Correa, solusi krisis sistem keuangan Amerika tidak akan bisa selesai dengan menyuntikkan dana 700 miliar dolar kepada bank-bank yang telah bangkrut, namun yang lebih penting lagi adalah Amerika harus melakukan perubahan fundamental.

Pemerintah Revisi Target Pertumbuhan Industri

Angga Aliya ZRF – detikFinance

Jakarta – Pemerintah akan merevisi target pertumbuhan industri nasional yang sebelumnya dipatok sebesar 5% hingga akhir tahun 2008. Penyebab utamanya disinyalir adanya penurunan penyerapan ekspor beberapa produk manufaktur seperti tekstil dan sepatu ke pasar Amerika Serikat.

Demikian hal tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta , Minggu (5/10/2008).

“Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika pasti akan memengaruhi sejumlah komoditas produk manufaktur nasional yang mengandalkan pasar di sana ,” jelasnya usai rapat kordinasi bersama beberapa menteri.

Ia juga menambahkan, melemahnya pasar Amerika tidak bisa dihindari sehingga secara langsung ekspor produk manufaktur dalam negeri akan mengalami gangguan. ujar Fahmi di Jakarta, kemarin.

“Pasti akan mempengaruhi target pertumbuhan industri, pasar Amerika kan sedang melemah. Ekspor produk manufaktur kita akan mengalami gangguan,” ucapnya.

Namun ia tidak merinci berapa target pertumbuhan industri yang bisa dicapai insudtri nasional setelah memperhitungkan krisis AS.

Menurutnya, pasar Amerika baru akan pulih sekitar enam bulan ke depan. “Setelah bailout dikelurkan ternyata tidak memberikan dampak positif, saham Dow Jones malah jatuh. Memang ada beberapa yang stabil tapi perlu waktu untuk kembali normal,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, ekpor nasional memang sangat dipengaruhi pasar Amerika. Namun hal ini tidak hanya terjadi bagi Indonesia saja, tetapi juga bagi banyak negara lainnya.

“Secara finansial berbagai negara bisa melakukan pemulihan dengan berbagai cara, termasuk juga kita,” tuturnya.

(ang/lih)