Lawan Politik Elit Borjuasi ! Cabut Paket UU Anti Demokrasi Rakyat (UU Pilkada, UU MD3S, dll) Bangun Alat Politik Alternatif Sejati !

Demokrasi Borjuasi : Melahirkan Kesengsaraan Rakyat

Agustus lalu, genap 69 tahun sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, pada kenyataannya kita tak kunjung lepas dari penjajahan modal. Selain nostalgia semu soal kemerdekaan, tahun 2014 menjadi momen politik yang menentukan pergantian rezim pro modal ke rezim pro pasar bebas berikutnya, Jokowi-JK. Di tengah gegap-gempita pemilu dan kisruh parlemen elit hari ini, tentunya kita tidak bisa melepas bagaimana situasi nasional Indonesia yang akan bergejolak. Hal yang paling penting untuk kita tinjau adalah bagaimana situasi ekonomi nasional prapemilu maupun pasca pemilu berlangsung.

Pasca krisis global pada tahun 2008, kita dihadapkan dengan situasi penyelamatan krisis global. Penyelamatn krisis tersebut dijalankan dengan skema agenda kompetis pasar bebas (globalisasi) di seluruh kawasan di dunia. Skema globalisasi dijalankan melalui skema liberalisasi dalam tiga aspek yaitu liberalisasi modal, liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja. Di kawasan Asia Tenggara sendiri skema tersebut dilakukan dengan merealisasikan pasar bebas antar negara di kawasan tersebut. Misalnya kesepakatan pasar bebas AC-AFTA, AIFTA, yang menghantarkan Indonesia ke dalam situasi keruntuhan kedaulatan ekonomi. Pada tahun 2015 nanti kita akan dihadapkan pada pengesahan persaingan bebas antar kawasan ASEAN melalui kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). MEA merupakan turunan dari berbagai kesepakan internasional yang gencar dilakukan pada akhir 2013. Beberapa pertemuan internasional tersebut diantaranya pertemuan WTO, APEC, G-8, G-20, dan sejenisnya. Dengan alibi kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional, mereka menawarkan obat mujarab dari krisis, yaitu pembukaan pasar bebas, liberalisasi arus modal dan liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja. Baca lebih lanjut

Iklan

“Bangkitlah Kaum Tani, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia

Menyambut Hari Tani 2014

Tepat 24 September 2014 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berusia 54 tahun. Dan selama tahun itulah rezim borjuasi berganti tetapi belum ada yang serius menjalankannya sejak UU tersebut disahkan. Terlebih saat ini arah kebijakan ekonomi yang neoliberal dalam kekuasaan borjuasi akan membuat kebijakan tentang persoalan agraria juga akan mengikutinya yaitu pro modal dan pro pasar. Kaum Tani Indonesia ditindas, Rakyat Indonesia dihianati dan terjajah!!

Pemerintah pada tahun 2011 mengeluarkan PP Nomor 32 mengesahkan berlakunya program percepatan pembangunan atau yang dikenal dengan MP3EI. Program ini sangat sarat dengan kepentingan Neoliberalisme anak kandung kapitalisme di Indonesia yang memang sejatinya sudah dianut oleh pemerintahan borjuasi sampai saat ini. Baca lebih lanjut

MELAWAN NEOLIBERALISME: Hasil Pemilu 2014 Siapapun Rezimnya, Neoliberalisme Pasti Semakin Kuat

persatuan_perjuanganJaman sudah semakin liberal, dengan semakin kokohnya pondasi lewat kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah : 1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi 2) Memotong sampai menghapuskan subsidi. 3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN 4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”. Itulah yang pasti akan selalu dan harus di jalankan oleh rezim yang terpilih hasil pemilu 2014 nanti. Baca lebih lanjut