Mengecam Keras Tindakan Reaksioner Sekelompok Ormas yang didukung Tentara sebagai untuk Penghancuran kekuatan berlawan kaum buruh di kawasan Industri Cikarang-Bekasi

Surat Terbuka dan Siaran Pers Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia

Setelah perjuangan dalam pemogokan sejuta buruh kemarin pada 3 Oktober 2012 yang menuntut Penghapusan outsourcing, kerja kontrak dan penolaka upah murah. berbagai upaya terus dilakukan pemodal, dalam bentuk loby-loby kelas kakap terus dilakukan oleh Apindo kepada Rezim agar tuntutan kaum buruh diabaikan.

Konteks itu terbaca jelas sebagaimana statemen ketua Apindo Sofyan Wanandi (3/10) yang berkata; Sebenarnya tiga tuntutan kaum buruh semestinya bisa diselesaikan di tingkat tripartit, tanpa melalui aksi mogok nasional yang menganggu iklim Investasi di Indonesia, ditambahkan dia lagi bahwa masalah outsourcing ini semata-mata karena kelemahan pengawasan (www.kabar24.com 3 Oktober 2012)

Setali tiga uang pada sisi lain yang perlu dilihat adalah upaya kartel kapitalis internasional yang kerap menjerat dengan hutang dan mendesakkan program program neoliberalisme kepada rezim. Oleh Karena ADB (Asia Development Bank/Bank Pembangunan Asia) yang memberikan peringatan dengan tegas kepada rezim SBY agar tidak menghapus sistem outsourcing di Indonesia, karena sistem outsourcing sangat berguna demi penghematan perusahaan (Detik Finance, 3 Oktober 2012). Baca lebih lanjut

Iklan

PERNYATAAN SIKAP PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA – 1 Mei 2010

1 Mei 2010 – Kaum Buruh dan Massa Rakyat Bersatulah Bangun Organisasi Politik Yang Revolusioner Untuk Rebut Kekuasaan dan Kesejahteraan Sejati

Hidup Buruh !!

Hidup Tani !!

Hidup Massa Rakyat Progresif !!

Salam Persatuan Perjuangan untuk Pembebasan Nasional !!

Setelah National Summit 2009 berjalan dengan mulusnya yang melahirkan banyak rekomendasi kebijakan ekonomi kapitalistik selama 5 tahun ke depan, setelah ACFTA disahkan pada Januari 2010 sesunguhnya membuat Industri dalam negeri tak berdaya dan mematikan peluang hidup ratusan Juta Buruh industri, Puluhan Petani Tak Bertanah di Indonesia. Namun Rezim Boneka Kapitalis SBY dan Para Elit poitik yang berada di Senayan, justru menutup mata atas kenyataan dari dampak yang berkembang

Untuk Kaum buruh, menanggung semua beban dari krisis kapitalisme kemarin 2008-2009. Saat ini dan mungkin di masa yang akan datang mereka tetap dijadikan bulan-bulanan kembali dengan berbagai kebijakan Negara, karena semua komitnen politik dari rezim berkuasa maupun semua partai-partai borjuasi saat ini hanya diabdikan pada para pemodal.

Saat ini terus terjadi Ledakan angka PHK, rendahnya jaminan social kaum buruh, dibatasinya kehidupan berorganisasi dalam pabrik, masih konsistenya Negara medalam menerapkan politik Upah murah dan lainya, cukup membuktikan bahwa Negara Republik kapitalis Indonesia tidak pernah melindungi kaum buruh.

Tidak benar, kalau Negara menyatakan ada Jaminan Sosial terhadap kaum buruh, ada perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi, ada Intervensi yang sungguh-sungguh dari Negara saat buruh di PHK. Ternyata itu semua, tidak hadir secara alamiah alias akibat dari kebaikan Negara.

Tapi semua hak-hak dasar yang saat ini sudah diraih oleh kaum buruh adalah akibat perjuangan yang keras oleh kaum buruh itu sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman perjuangan KPB Jabotabek, saat melakukan tekanan politik menuntut Hak dan kepastian bekerja lewat aksi massa dan pemogokan 2 hari 2 malam di Depnakertrans beberapa waktu yang lalu.

Dengan derajat penindasan yang tidak kalah dengan kaum buruh, para petani miskin dan buruh tani tak bertanah di pedesaan yang jumlahnya puluhan juta jiwa. Sekarang juga kian meradang kehidupanya, janji-janji manis rezim yang katanya sudah melakukan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), dengan melakukan redistribusi tanah sebanyak 8,15 juta Hektare kepada para petani. Ternyata jauh panggang dari api.

Karena PPAN ternyata orientasinya lebih bersifat land market (pemenuhan pasar tanah, bagi Investor) hasil asistensi ADB yang didesakkan di BAPPENAS dan BPN beberapa tahun yang lalu. Jadi Progam ini kami menyebutnya bukan untuk petani atau rakyat tak bertanah tapi untuk kepentingan investor (Pemodal) semata.

Walhasil, dengan melihat kaum buruh dan petani sebagai dua komponen pokok rakyat yang paling banyak mendiami republik ini, namun kehidupan ekonomi mereka saat ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti secara kualitatif. Akibat Negara kapitalis Indonesia masih menghalangi pertumbuhan kesehjateraan mereka dan massa rakyat tertindas terhisap lainya.

Saat ini Lewat perjuangan dan kampanye politik pada Kamis, 22 April 2010 ini. Persatuan Perjuangan Indonesia, beserta seluruh barisanya di Buruh, petani, pemuda mahasiswa dan miskin perkotaan berkeyakinan politik bahwa sesungguhnya rezim boneka kapitalis yang dipimpin SBY saat ini TELAH GAGAL 100% untuk membawa Indonesia Merdeka 100%.

Maka lewat aksi ini pula PPI menyatakan sikapnya mendukung seluruh perjuangan politik yang maju hasil kreasi massa rakyat dan kaum Proletar Indonesia. Termasuk mendukung aksi-aksi kaum buruh pada hari buruh internasional yang berlangsung pada 1 Mei 2010.

Sudah saatnya kita semua selaku massa rakyat Indonesia terus mempertinggi dan memperhebat cara-cara perjuangan kepada lawan-lawan poltik kita yakni kaum borjuis dan seluruh elit politik penindas rakyat, mempersolid tindakan berorganisasi lewat Organisasi Politik Revolusioner bukan organisasi politik buatan elit dan kaum borjuis yang sangat konservatif dan anti perubahan, Kami juga akan mengembangkan cara-cara berpolitik yang lebih revolusioner yang pernah dijalankan kaum proletar di seluruh dunia.

Akhirnya dengan momentum Hari buruh Internasional pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010, Kami PPI beserta Massa Rakyat Indonesia lewat aksi massa akan menunjukkan dan membongkar siapa dan bagaimana sebenarnya watak dan sifat Seluruh Elit Politik, Partai partai Borjuis yang dikomandoi oleh SBY lewat system Kapitalisme, apakah masih layak dipertahankan di Indonesia atau diganti kehendak politik revolusioner massa rakyat dengan system yang lebih adil yakni SOSIALISME.

Salam Persatuan Perjuangan Untuk Pembebasan Nasional !!!

Jakarta, 22 April 2010

Komite Sentral

Persatuan Perjuangan Indonesia

Kent Yusriansyah

Sekretaris Jenderal

Ini salah satu bukti rencana Neoliberal yang di anut Indonesia

Minggu, 13 September 2009 | 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan DPR RI akan melakukan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang (RUU) mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selasa 15 September 2009 dalam rapat Paripurna DPR RI. Demikian jadwal yang diterima Persda, Jumat (11/9), dari Kabag Pemberitaan DPR RI di Jakarta.

“Tak lama lagi DPR akan menghasilkan UU KEK. Ini manfaatnya luar biasa bagi
investasi terutama di daerah,” kata Ketua DPR RI Agung Laksono pada buka
puasa bersama HIPMI (himpunan pengusaha muda Indonesia) di Jakarta, Jumat
(11/9), malam lalu.

Rencananya sebelum diputuskan, Senin 14 September 2009 panitia khusus (Pansus)
KEK DPR RI akan melakukan rapat kerja pemantapan khusus RUU KEK dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri
Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Hukum-HAM Andi Mattalatta.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan RUU KEK intinya memberikan kemudahan investasi di wilayah KEK, insentif pajak dan bea cukai.

“Daerah yang diajukan sebagai pilot project itu belum ada. Selama dua tahun terakhir ada belasan daerah yang mengusulkan. Kita tunggu UU KEK selesai lalu
kita evaluasi bagaimana kesiapan daerah yang mengusulkan wilayahnya dijadikan
KEK,” kata Mari yang juga Timnas KEK ini.

Menurut Mari pemberlakuan KEK nantinya tidak akan menggusur keberadaan UU free trade zone (FTZ). “FTZ tetap hidup sampai masa dia berakhir. Bisa saja diperpanjang FTZ atau menjadi KEK. Dan sebenarnya KEK lebih luas dari FTZ. Kita menyempurnakan UU ini agar lebih luas dari FTZ,” kata Mari.

Dia menyarankan Pemda yang menyarankan wilayahnya dijadikan KEK untuk komitmen menjalankan syarat yang diperlukan sebuah wilayah dijadikan KEK. “Pemda komitmen adakan infrastruktur seperti jalan, air, listrik, dan
sebagainya. Daerah tersebut juga harus berada pada jalur perdagangan karena
bagaimana produksi barang tidak bisa jual. Iklim ekonomi daerah tersebut juga
harus kondusif,” kata Mari.

Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan implementasi KEK sangat tergantung pada keinginan kepala daerah yang bersangkutan. “Apa kepala daerahnya pro
investasi atau tidak. Saya kira UU mengenai investasi sekarang sudah bagus, cuma
kemauan dan pelaksanaannya yag tidak maksimal dan itu yang penting,” kata
Erwin.

Dikatakannya, RUU KEK secara khusus memang mengatur mengenai perlakuan khusus berinvestasi di suatu wilayah kawasan ekonomi namun apakah dalam pelaksanannya kelak sudah ada koordinasi baik antara sesama aparatur pemerintahan maupun dengan pengusaha.  “Misalnya koordinasi antara aparatur pajak dan bea cukai apa sudah dimatangkan, ” katanya.

Juga, lanjut Erwin, yang paling penting dari UU KEK ini adalah kesiapan sektor
infrastruktur dari daerah bersangkutan. “Bagi pengusaha harus jelas insentif yang detil diberikan baru investor mau investasi di situ,” ujarnya.

Ekonomi Indonesia Tetap Bergantung HUTANG LN

Dalam situasi krisis ini, jelas sekali devisa negara kita tergerus untuk mengcover arus keuangan…. .., untuk tetap menjaga keamanan moneter dalam negeri, jalan yang dipakai ternyata tetap tuntunduk pada mekanisme neoleberal.

berikut ini Ulasan yang relevan dari kontan.co.id

Emerging Market Harus Menghadapi Ongkos Pinjaman yang Tinggi

SINGAPURA. Negara-negara emerging market kini harus berlomba untuk menaikkan dananya untuk membiayai defisit anggarannya. Pasalnya, negara-negara ini kemungkinan harus membayar ongkos pinjaman yang lebih tinggi karena risiko global. Hal ini dibeberkan oleh Brown Brothers Harriman & Co. di New York .

Menurut Brown, pendapatan ekspor untuk sub-developing nation telah menyusut karena lemahnya permintaan dari luar negeri dan jatuhnya harga-harga komoditi. Sementara itu, remuknya pasar kredit telah mengikisforeign-direct investment, termasuk sumber daya vital seperti pendapatan dari selisih mata uang.

“Biaya pinjaman untuk utang emerging market telah anjlok dalam beberapa bulan ini. Namun tetap saja masih cukup tinggi,” kata Win Thin, senior foreign-exchange strategist, yang menulis laporannya kemarin.

JPMorgan Emerging Markets Global Bond Index, atau EMBI, menghasilkan 6,70% lebih daripada U.S. Treasuries kemarin. Angka ini turun dari bulan Oktober lalu yang mencapai 8,91% yang merupakan level yang paling lebar sepanjang enam tahun terakhir ini.

“Kita melihat penyebaran EMBI Global untuk membuatnya lebih normal tahun ini ke level 500 basis poin,” tulis Thin.

Philipina, Turki, Brasil dan Columbia telah meludeskan bond dalam denominasi dolar minggu ini. Sementara itu Chile , Malaysia , Korea Selatan dan Indonesia kemungkinan juga akan menambah utang global dalam jumlah yang tak terbatas di tahun 2009 ini.

“Kebutuhan untuk meningkatkan penerbitan utang sebagai bagian dari kebutuhan untuk mengongkosi pengeluaran defisit; sama halnya dengan kebutuhan mereka untuk menambahkan cadangan devisa mereka,” tulis Thin.

Emerging European countries, kecuali Rusia, belum mengumumkan rencananya untuk mencari pinjaman asing dan kemungkinan hal ini terjadi hingga ada dana bantuan dari International Monetary Fund.

Femi Adi Soempeno Bloomberg