Kaum Buruh, Ayo Berpolitik dan Majukan Gerak Sejarah

PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA

Pernyataan Sikap pada Peringatan May Day 2015

cropped-persatuan-perjuangan1.jpgDi tahun ini, may day berbeda, pertama karena Pemerintah telah menjadikan may day sebagai hari libur nasional, kedua kaum buruh memberanikan diri mendeklarasikan satu sikap bersama, yaitu buruh berpolitik dan membangun alat politiknya sendiri. Kesadaran dan perjuangan kaum buruh telah selangkah lebih maju, dari yang semula bersifat ekonomis menjadi politis. Kenyataan yang terjadi beberapa tahun belakangan dari berbagai pengalaman perjuangan kaum buruh yang bermacam-macam serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB), mulai dari penolakan terhadap PHK sepihak dan perjuangan penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, lalu mogok nasional telah memberikan pelajaran berarti bagi kaum buruh. Kesadaran-kesadaran berjuang tersebut perlahan dan pasti semakin kuat, semakin maju. Baca lebih lanjut

Iklan

BURUH PEREMPUAN MENOLAK PASAR BEBAS

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA KOMITE PERJUANGAN RAKYAT (SMI, FPBI, KPOP, SPKAJ, PPI)

kami bukanHari Perempuan Sedunia, atau yang sering dikenal dengan sebutan International Women’s Day bertepatan pada tanggal 8 Maret bukan sebuah hari biasa yang hanya sekedar membicarakan tentang KESETARAAN. Berdekatan dengan tanggal ini, kita akan mengulang lagi ingatan kita pada sejarah bahwa International Women’s Day lahir terkait dengan adanya perubahan besar dalam corak produksi di Dunia, Era munculnya banyak industri dalam tatanan kapitalisme menjadi salah satu pemicu meledaknya kemarahan para perempuan atas penindasan terhadap buruh perempuan di pabrik-pabrik. Dimana sudah menjadi watak para pemilik pengusaha / pemodal untuk terus mengakumulasi keuntungan yang didapatkan dari tenaga-tenaga produktif yang tidak lain adalah buruh di pabrik. Baca lebih lanjut

Pengertian Upah Seperti Ini Membuat Buruh Menderita

Tolak-Upah-MurahPengusaha merekayasa pengertian upah sehingga memudahkannya menjalankan politik upah murah. Upah umumnya merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan pengusaha kepada buruh. Pengertian ini sesungguhnya mengandung banyak kesalahan dan akibat-akibat yang merugikan kelas pekerja. Demikian disampaikan Sukanti, Departemen Litbang Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (LITBANG PP FPBI), saat di hubungi RaningNews, Jakarta, 26/10.

“Ada mitos tentang upah yang terus dikembangkan oleh pengusaha sehingga pengusaha sangat leluasa melakukan politik upah murah. Mitos ini terus dipertahankan oleh pengusaha bahkan dalam aturan hukumpun mitos upah itu ada. Mitos upah yang berkembang saat ini antara lain; Upah adalah harga keringat buruh, upah sesuai keterampilan dan upah harus disesuaikan dengan hukum pasar. Inilah dasar pengupahan yang tidak layak hari ini”, ujarnya. Baca lebih lanjut

MAYDAY 2010, KEBANGKITAN PERJUANGAN BURUH INDONESIA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL DARI PENJAJAHAN KELAS MODAL

MEDIA ABM – SUARA BURUH

Menolak Rencana UU Ketenagakerjaan Versi Apindo – Kadin.

Telah berkali-kali kaum pengusaha berusaha merevisi UU no.13 tahun 2003 karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar (kehendak kaum modal) saat ini, tetapi usaha revisi tersebut selama ini masih berhasil digagalkan oleh kaum Buruh Indonesia melalui Persatuan Perjuangannya. Agenda revisi UU no.13 tahun 2003 telah dimasukkan kedalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR tahun 2010. Kadin dan Apindo sebagai organisasi kaum pemodal telah menyiapkan draft revisi UU ketenagakerjaan tersebut, misalnya: akan menghilangkan atau setidak-tidaknya membatasi jumlah pesangon hingga 5x upah, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourcing, kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi dan pengawasan serta menginginkan perundingan Buruh-Pengusaha (Bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan, dll. Yang pada intinya merubah sistem ketenagakerjaan di Indonesia menjadi flexibel (luwes) agar penghisapan hasil kerja Buruh didapatkan lebih berlipat-lipat lagi oleh para pemilik modal.

Kaum Buruh Indonesia juga berkepentingan untuk melakukan revisi terhadap UU ketenagakerjaan, sebab UU tersebut terbukti semakin membuat ketidakpastian kerja dan hilangnya kesejahteraan kaum Buruh Indonesia. Sistem kerja-kontrak dan outsourcing harus dihapuskan, karena meskipun UU no 13/2003 membatasi pelaksanaannya tetapi dalam prakteknya pengusaha melanggar batasan tersebut. Kerja pengawasan dan perlindungan oleh negara harus ditingkatkan dengan memberi sangsi pidana yang lebih berat kepada pengusaha yang melanggar undang-undang tersebut dan menghukum pidana juga kepada pegawai pemerintah yang lalai menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kaum Buruh, menambah jumlah pesangon agar pengusaha tidak gampang melakukan PHK, dll. Tuntutan tersebut bukan semata-mata merevisi UU ketenagakerjaan saat ini tetapi pemerintah harus membuat UU Perlindungan Buruh, sejatinya posisi Buruh tidak-lah berimbang dengan pengusaha sehingga pemerintah HARUS berpihak kepada kaum Buruh.

MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS.

Pelaksanaan perdagangan bebas sebenarnya bukan-lah didasarkan kepada dorongan kebutuhan dalam negeri seperti Indonesia tetapi hal tersebut adalah keputusan dari pemilik modal dari negara maju yang menggunakan organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai alat untuk membuka kebebasan bagi penanaman modal, perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia, sehingga para pemilik modal di dunia maju dapat mengeruk kekayaan alam diseluruh dunia dan memperdagangkan barang miliknya diseluruh dunia tanpa ada lagi hambatan hukum dan pajak. Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan lebih dari 20 negara, yang terkini adalah pelaksanaan perdangan bebas ASEAN-China, dan keseluruh pelaksanaan perdagangan bebas tersebut makin menghancurkan industri kita yang berdampak pada semakin banyaknya Buruh yang PHK saat ini. Perdagangan bebas hanya akan memberikan kebebasan pemilik modal untuk menghisap sumber daya alam kita yang sangat kayak, menghisap kerja para pekerja Indonesia dengan upah murah dan menjadikan Rakyat Indonesia sebagai konsumen barang-barang pengusaha yang hasil merampok karya kerja Buruh. Hanya pemerintah dan partai-partai politik berpikiran TIDAK WARAS yang membiarkan perdangan bebas itu terlaksana dan kita TIDAK membutuhkan mereka. Program kerjasama antar negara (internasional) yang saling mendukung terpenuhinya kebutuhan Rakyat masing-masing negara yang saat ini kita butuhkan dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara yang kekuasaannya dikontrol oleh kelas Pekerjanya, bukan negara kapitalis seperti Indonesia saat ini.

JAMINAN SOSIAL BERKUALITAS BAGI SELURUH RAKYAT.

Pemerintah telah lama lalai melakukan perlindungan kehidupan Rakyatnya dan semakin mengabaikan peran perlindungan saat semakin menggilanya sistem kapitalisme di Indonesia, karena sistem kapitalisme MENGHARAMKAN SUBSIDI kepada Rakyat. Jaminan sosial sejatinya adalah hak Rakyat yang dijamin oleh konstitusi bukan bentuk kebaikan oleh sebuah rezim berkuasa, maka tidak terlaksananya UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bentuk pelanggaran konstitusi oleh rezim SBY-JK, SBY-Budiono dan partai-partai politik DPR. Sesungguhnya UU no.40 tahun 2004 masih belum memberikan perlindungan social yang optimal kepada Rakyat Indonesia, karena hanya pekerja formal (PNS, TNI, Polri, Buruh) yang mendapatkan jaminan social: kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kesehatan dan pension (khusus TNI, Polri dan PNS), sedangkan Rakyat Indonesia lainnya yaitu Rakyat fakir miskin, yang jika bersandar pada standard BPS (penghasil dibawah US$1 per-hari) tahun 2009 adalah sebanyak 32.53 juta orang (14.15 %), maka akan terdapat 150 juta orang yang masih tidak mendapat jaminan social kesehatan. Padahal sejatinya Rakyat Indonesia tersebut juga hidup miskin dinegeri yang kaya raya. Selain Rakyat penerima jaminan social yang masih sangat sedikit, program jaminan social yang didapatkan juga masih terbatas. Kita harus memaksa Negara memberikan jaminan social kepada SELURUH RAKYAT INDONESIA juga pada program jaminan social: pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, perumahan yang manusiawi, pendapatan tetap pada penduduk dewasa, sehingga UU no.40/2004 tersebut harus direvisi dan penyelenggaraannya harus oleh badan khusus jaminan social (badan wali amanah) yang tidak berbentuk BUMN maupun badan komersil lainnya. Hanya manusia yang tidak berakal sehat yang menolak memberikan jaminan social kepada Rakyatnya dan manusia seperti itu tidak layak menjadi pemimpin negeri ini.

JALAN KELUAR BAGI RAKYAT INDONESIA

Industrilisasi Nasional.

Industi Indonesia saat ini mayoritas diisi oleh industri perakitan dan industri pertambangan tetapi antara kedua sector industry tersebut terjadi kekosongan industry untuk sector pengolahan hasil tambang menjadi bahan dasar industry dan bahan baku, fakta tersebut membuat industry kita rapuh dan sangat tergandung pada kepentingan modal asing, tidak ada kemandirian dalam membuat perencanaan industry berdasarkan pada ketersediaan bahan baku dalam negeri dengan kebutuhan Rakyat Indonesia. Sejak pemerintahan orde-baru Suharto industry Indonesia didasarkan kepada kebutuhan berproduksi kaum modal didunia pertama dan menggantungkan pembangunan industry kepada investor swasta, lalu menyerahkan pengolahan industry tambang kepada pemodal asing untuk semata-mata dikeruk bahan tambangnya tetapi pengolahan industry pasca pertambangannya dilakukan di negeri lain, pola tersebut masih berlangsung hingga pemerintahan SBY-Budiono saat ini.

Industry nasional dimaksudkan untuk membangun industry yang mandiri dan terpadu mulai dari tambang dan energy, industry dasar bahan baku hingga industry perakitan serta menghubungkan secara terpadu antara industry dan pertanian Rakyat. Industrialisasi nasional hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan nasional dan Rakyat mayoritasnya.

Nasionalisasi Industri Vital.

Sejak invasi modal swasta (nasional maupun asing) era Suharto dan berpuncak pada ditetapkannya UU Penanaman Modal no.25 tahub 2007 yang meberikan keleluasaan kepada investor swasta untuk menguasai keseluruhan sector industry termasukl industry vital yang menguasaai hajat hidup orang banyak, mulai industry tambang dan energy hingga industi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, dll. Privatisasi adalah cara yang banyak dilakukan oleh pemerintah dalam melayani kepentingan modal swasta untuk menguasai industry vital tersebut. Penguasaan industry vital tersebut oleh swasta bukan semata-mata memberikan kesempatan untuk menghisap kepada perusahaan tersebut tetapi mengakibatkan semakin hilangnya kedaulatan nasional terhadap kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Nasionalisasi adalah syarat dasar untuk membangun kembali kedaulatan ekonomi nasional dan Rakyat, tanpa mengambil-alih industry vital yang dikuasai oleh swasta (baik nasional maupun asing) makan program pembangunan kesejahteraan Rakyat akan selalu disabotase oleh pemilik modal tersebut, tetapi tidak cukup dinasionalisasi lalu dikembalikan menjadi BUMN seperti selama ini, tetapi harus di-ikuti dengan partisipasi ter-organisir dari Rakyat dalam mengontrol perencanaan dan pengelolaan industry tersebut.

Penghapusan Utang Negeri dan Melawan Korupsi.

Utang luar negeri Indonesia sampai dengan januari 2010 mencapai US$178,041 milar atau naik 17.55% (US$26,584 miliar) jika dibandingkan dengan januari 2009, dari utang pemerintah mencapat US$1.167 triliun atau 25.8% dari PDB. Ketergantungan terhadap utang tidak hanya terjadi saat ini tetapi kebiasaan buruk ini telah berlangsung sejak kekuasaan Suharto. Utang yang diberikan oleh pemerintah asing maupun lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dll) bukan karena kebaikan dan ingin membangun kesejahteraan Rakyat Indonesia tetapi dimaksudkan sebagai alat untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Jeratan utang selalu digunakan oleh para pemodal untuk menguasai negera-negara yang meiliki sumber daya alam yang kaya tetapi ekonominya masih lemah dan dalam menjalankan siasat jahat tersebut selalu akan membiarkan penyelenggara pemerintahan melakukan korupsi, mulai dari penguasa nasionalnya hingga penguasa tinggkat kota/kabupaten. Utang dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang dimaksudkan untuk melemahkan kedaulatan nasional dan Rakyat agar dapat dijajah dan dihisap. Maka perjuangan kelas Buruh juga untuk menghapus utang pemerintah (utang pokok dan bungan utang) baik pada asing (pemerintah asing, swasta maupun lembaga multinasional) maupun pada swasta nasional, menghentikan ketergantungan utang sebagai jalan pembiayaan pembangunan nasional dan menangkap serta menyita asset-aset pada koruptor dan menggunakan dana tersebut sebagai jalan pembiayaan pembangunan.

Bangun Persatuan Rakyat dan Alat Perjuangan Politik Rakyat.

Untuk dapat bertahan dari serangan keserakahan kaum modal saat ini hingga untuk dapat menjalankan program-program jalan keluar untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat maka kita tidak dapat lagi menggantungkannya pada pemerintahan SBY-Budiono saat ini maupun partai-partai politik yang ada di DPR karena telah bertahun-tahun mereka bertindak untuk kepentingan kelas modal, bukan untuk kepentingan Rakyat mayoritas, maka kita harus membangun Persatuan Perjuangan Rakyat sebagai wadah maju dan ter-organisir bagi Rakyat Buruh, Tani, Nelayan, Miskin Kota maupun mahasiswa. Hanya Persatuan Rakyat yang berani melawan kerakusan kaum modal yang akan membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi Rakyat mayoritas dan kemajuan peradaban yang bersandar pada kearifan lingkungan. Maju… !! Lawan… !!! Rakyat Berkuasa !!!

1 MEI 2010

Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

HIDUP BURUH !! BURUH BERSATU RAKYAT SEJAHTERA !!

KPBJ

Komite Perjuangan Buruh Jabodetabek

FPBJ, SPKAJ, APO JICT, GSBI, GESBURI, GSPB, SBTPI, SPOI

MENYATAKAN SIKAP

HIDUP BURUH !!

BURUH BERSATU RAKYAT SEJAHTERA !!

Perjuangan Kami Tidak Akan Surut Walau Skorsing, Outsourching, dan Pemberangusan Serikat Serta Praktek-Praktek Mafia Peradilan Tetap dijalankan

Kami menyadiri 100% bahwa perjuangan buruh (termasuk kita semua yang ada disini) sejak tegaknya system kapitalisme di Muka bumi Indonesia, sesungguhnya perjuangan ekonomis, sampai pada hal politis selalu dibatasi, dihancurkan bahkan tidak sedikit kawan-kawan kami yang kehilangan pekerjaan dan nyawa akibat mereka perjuangan yang mereka lakukan dalam menuntut hak-hak yang sebenarnya sudah diakui Negara ini dalam UU dan berbagai peraturan hubungan industrial.

Namun semua Peraturan dan bahkan lembaga-lembaga yang berwenang mengurus masalah hubungan hubungan Industrial, termasuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Terntyata banyak hiasan saja dan bagai macan ompong yang memiliki kekuatan. Baca lebih lanjut

Pernyataan Sikap FPBJ terhadap Perjuangan Buruh Nestle

Pimpinan Pusat

Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)

Disnaker Kab.Bekasi No.Pencatatan : 705/CTT.250/I/2008

Jl. Raya Fatahilah, Rt. 002/04 No. 24 Kampung Pengkolan, Desa Kalijaya

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

PERNYATAAN SIKAP

PIMPINAN PUSAT FEDERASI PERJUANGAN BURUH JABODETABEK

Proses panjang buruh Nestle Indonesia Panjang untuk memperjuangkan kesejahteraannya merupakan hak buruh yang telah di atur dalam undang-undang yang sah di republik ini. Segala usaha untuk menghalang-halangi proses perjuangan ini adalah suatu tindakan kejahatan dan amoral.

Usaha penggantian kepengurusan SBNIP yang dimulai sejak Desember 2007 tanpa melalui proses yang demokratis dan sesuai AD/ART SBNIP jelas-jelas merupakan usaha Pemberangusan Serikat (Union Busting). Hal ini sangat bertentangan dengan Universal Declaration of Human Right (UUHDR) Pasal 20 dan 23, UU N0.21/2000, Kepres RI No.83/1998.

Pemberangusan SBNIP yang menjadi wadah buruh Nestle Indonesia Panjang untuk memperjuangkan kesejahteraannya ini sarat dengan kepentingan untuk menghadang proses perundingan untuk memperbaharui PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang habis masa belakunya pada Desember 2007.

Pengusaha sebagai penyewa tenaga kerja wajib untuk memberikan dan menghormati seluruh hak-hak buruh. Dan usaha untuk menghalang-halangi buruh untuk memperoleh hak nya dan memperjuangkan kesejahteraannya merupakan kejahatan yang tak dapat diterima.

Maka, kami dari Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek dengan ini mengecam dan menuntut:

  1. Menyerukan agar pihak PT. Nestle Indonesia Panjang segera menghentikan tindakan Pemberangusan Serikat (Union Busting).

  1. Menyerukan agar pihak pengusaha segera memberikan Kebebasan Berserikat bagi Buruh.

  1. Menyerukan agar pihak pengusaha segera membayarkan Upah yang Layak bagi Buruh.

  1. Menyerukan agar pihak pengusaha segera menghapus sistem Outsourching dan Kerja Kontrak yang ada pada bagian produksi

  1. Menyerukan agar pihak pengusaha segera merealisasikan Komponen Pesangon dan Dana Pensiun yang layak.
  1. Menyerukan pada Buruh Nestle Indonesia Panjang untuk bersatu padu dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan ketekadan yang bulat dan hati yang teguh dalam memperjuangkan setiap hak-hak kaum buruh.

Hormat kami,

Kabupaten Bekasi, 17 Juni 2009

Helmi yadi Ganto Almansyah,SH

Ketua Umum                                                                         Sekretaris Jenderal

Tembusan : 1. Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Nasional

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

5. ILO Indonesia

6. Arsip