“Bangkitlah Kaum Tani, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia

Menyambut Hari Tani 2014

Tepat 24 September 2014 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berusia 54 tahun. Dan selama tahun itulah rezim borjuasi berganti tetapi belum ada yang serius menjalankannya sejak UU tersebut disahkan. Terlebih saat ini arah kebijakan ekonomi yang neoliberal dalam kekuasaan borjuasi akan membuat kebijakan tentang persoalan agraria juga akan mengikutinya yaitu pro modal dan pro pasar. Kaum Tani Indonesia ditindas, Rakyat Indonesia dihianati dan terjajah!!

Pemerintah pada tahun 2011 mengeluarkan PP Nomor 32 mengesahkan berlakunya program percepatan pembangunan atau yang dikenal dengan MP3EI. Program ini sangat sarat dengan kepentingan Neoliberalisme anak kandung kapitalisme di Indonesia yang memang sejatinya sudah dianut oleh pemerintahan borjuasi sampai saat ini. Baca lebih lanjut

Iklan

MAYDAY 2010, KEBANGKITAN PERJUANGAN BURUH INDONESIA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL DARI PENJAJAHAN KELAS MODAL

MEDIA ABM – SUARA BURUH

Menolak Rencana UU Ketenagakerjaan Versi Apindo – Kadin.

Telah berkali-kali kaum pengusaha berusaha merevisi UU no.13 tahun 2003 karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar (kehendak kaum modal) saat ini, tetapi usaha revisi tersebut selama ini masih berhasil digagalkan oleh kaum Buruh Indonesia melalui Persatuan Perjuangannya. Agenda revisi UU no.13 tahun 2003 telah dimasukkan kedalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR tahun 2010. Kadin dan Apindo sebagai organisasi kaum pemodal telah menyiapkan draft revisi UU ketenagakerjaan tersebut, misalnya: akan menghilangkan atau setidak-tidaknya membatasi jumlah pesangon hingga 5x upah, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourcing, kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi dan pengawasan serta menginginkan perundingan Buruh-Pengusaha (Bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan, dll. Yang pada intinya merubah sistem ketenagakerjaan di Indonesia menjadi flexibel (luwes) agar penghisapan hasil kerja Buruh didapatkan lebih berlipat-lipat lagi oleh para pemilik modal.

Kaum Buruh Indonesia juga berkepentingan untuk melakukan revisi terhadap UU ketenagakerjaan, sebab UU tersebut terbukti semakin membuat ketidakpastian kerja dan hilangnya kesejahteraan kaum Buruh Indonesia. Sistem kerja-kontrak dan outsourcing harus dihapuskan, karena meskipun UU no 13/2003 membatasi pelaksanaannya tetapi dalam prakteknya pengusaha melanggar batasan tersebut. Kerja pengawasan dan perlindungan oleh negara harus ditingkatkan dengan memberi sangsi pidana yang lebih berat kepada pengusaha yang melanggar undang-undang tersebut dan menghukum pidana juga kepada pegawai pemerintah yang lalai menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kaum Buruh, menambah jumlah pesangon agar pengusaha tidak gampang melakukan PHK, dll. Tuntutan tersebut bukan semata-mata merevisi UU ketenagakerjaan saat ini tetapi pemerintah harus membuat UU Perlindungan Buruh, sejatinya posisi Buruh tidak-lah berimbang dengan pengusaha sehingga pemerintah HARUS berpihak kepada kaum Buruh.

MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS.

Pelaksanaan perdagangan bebas sebenarnya bukan-lah didasarkan kepada dorongan kebutuhan dalam negeri seperti Indonesia tetapi hal tersebut adalah keputusan dari pemilik modal dari negara maju yang menggunakan organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai alat untuk membuka kebebasan bagi penanaman modal, perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia, sehingga para pemilik modal di dunia maju dapat mengeruk kekayaan alam diseluruh dunia dan memperdagangkan barang miliknya diseluruh dunia tanpa ada lagi hambatan hukum dan pajak. Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan lebih dari 20 negara, yang terkini adalah pelaksanaan perdangan bebas ASEAN-China, dan keseluruh pelaksanaan perdagangan bebas tersebut makin menghancurkan industri kita yang berdampak pada semakin banyaknya Buruh yang PHK saat ini. Perdagangan bebas hanya akan memberikan kebebasan pemilik modal untuk menghisap sumber daya alam kita yang sangat kayak, menghisap kerja para pekerja Indonesia dengan upah murah dan menjadikan Rakyat Indonesia sebagai konsumen barang-barang pengusaha yang hasil merampok karya kerja Buruh. Hanya pemerintah dan partai-partai politik berpikiran TIDAK WARAS yang membiarkan perdangan bebas itu terlaksana dan kita TIDAK membutuhkan mereka. Program kerjasama antar negara (internasional) yang saling mendukung terpenuhinya kebutuhan Rakyat masing-masing negara yang saat ini kita butuhkan dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara yang kekuasaannya dikontrol oleh kelas Pekerjanya, bukan negara kapitalis seperti Indonesia saat ini.

JAMINAN SOSIAL BERKUALITAS BAGI SELURUH RAKYAT.

Pemerintah telah lama lalai melakukan perlindungan kehidupan Rakyatnya dan semakin mengabaikan peran perlindungan saat semakin menggilanya sistem kapitalisme di Indonesia, karena sistem kapitalisme MENGHARAMKAN SUBSIDI kepada Rakyat. Jaminan sosial sejatinya adalah hak Rakyat yang dijamin oleh konstitusi bukan bentuk kebaikan oleh sebuah rezim berkuasa, maka tidak terlaksananya UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bentuk pelanggaran konstitusi oleh rezim SBY-JK, SBY-Budiono dan partai-partai politik DPR. Sesungguhnya UU no.40 tahun 2004 masih belum memberikan perlindungan social yang optimal kepada Rakyat Indonesia, karena hanya pekerja formal (PNS, TNI, Polri, Buruh) yang mendapatkan jaminan social: kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kesehatan dan pension (khusus TNI, Polri dan PNS), sedangkan Rakyat Indonesia lainnya yaitu Rakyat fakir miskin, yang jika bersandar pada standard BPS (penghasil dibawah US$1 per-hari) tahun 2009 adalah sebanyak 32.53 juta orang (14.15 %), maka akan terdapat 150 juta orang yang masih tidak mendapat jaminan social kesehatan. Padahal sejatinya Rakyat Indonesia tersebut juga hidup miskin dinegeri yang kaya raya. Selain Rakyat penerima jaminan social yang masih sangat sedikit, program jaminan social yang didapatkan juga masih terbatas. Kita harus memaksa Negara memberikan jaminan social kepada SELURUH RAKYAT INDONESIA juga pada program jaminan social: pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, perumahan yang manusiawi, pendapatan tetap pada penduduk dewasa, sehingga UU no.40/2004 tersebut harus direvisi dan penyelenggaraannya harus oleh badan khusus jaminan social (badan wali amanah) yang tidak berbentuk BUMN maupun badan komersil lainnya. Hanya manusia yang tidak berakal sehat yang menolak memberikan jaminan social kepada Rakyatnya dan manusia seperti itu tidak layak menjadi pemimpin negeri ini.

JALAN KELUAR BAGI RAKYAT INDONESIA

Industrilisasi Nasional.

Industi Indonesia saat ini mayoritas diisi oleh industri perakitan dan industri pertambangan tetapi antara kedua sector industry tersebut terjadi kekosongan industry untuk sector pengolahan hasil tambang menjadi bahan dasar industry dan bahan baku, fakta tersebut membuat industry kita rapuh dan sangat tergandung pada kepentingan modal asing, tidak ada kemandirian dalam membuat perencanaan industry berdasarkan pada ketersediaan bahan baku dalam negeri dengan kebutuhan Rakyat Indonesia. Sejak pemerintahan orde-baru Suharto industry Indonesia didasarkan kepada kebutuhan berproduksi kaum modal didunia pertama dan menggantungkan pembangunan industry kepada investor swasta, lalu menyerahkan pengolahan industry tambang kepada pemodal asing untuk semata-mata dikeruk bahan tambangnya tetapi pengolahan industry pasca pertambangannya dilakukan di negeri lain, pola tersebut masih berlangsung hingga pemerintahan SBY-Budiono saat ini.

Industry nasional dimaksudkan untuk membangun industry yang mandiri dan terpadu mulai dari tambang dan energy, industry dasar bahan baku hingga industry perakitan serta menghubungkan secara terpadu antara industry dan pertanian Rakyat. Industrialisasi nasional hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan nasional dan Rakyat mayoritasnya.

Nasionalisasi Industri Vital.

Sejak invasi modal swasta (nasional maupun asing) era Suharto dan berpuncak pada ditetapkannya UU Penanaman Modal no.25 tahub 2007 yang meberikan keleluasaan kepada investor swasta untuk menguasai keseluruhan sector industry termasukl industry vital yang menguasaai hajat hidup orang banyak, mulai industry tambang dan energy hingga industi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, dll. Privatisasi adalah cara yang banyak dilakukan oleh pemerintah dalam melayani kepentingan modal swasta untuk menguasai industry vital tersebut. Penguasaan industry vital tersebut oleh swasta bukan semata-mata memberikan kesempatan untuk menghisap kepada perusahaan tersebut tetapi mengakibatkan semakin hilangnya kedaulatan nasional terhadap kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Nasionalisasi adalah syarat dasar untuk membangun kembali kedaulatan ekonomi nasional dan Rakyat, tanpa mengambil-alih industry vital yang dikuasai oleh swasta (baik nasional maupun asing) makan program pembangunan kesejahteraan Rakyat akan selalu disabotase oleh pemilik modal tersebut, tetapi tidak cukup dinasionalisasi lalu dikembalikan menjadi BUMN seperti selama ini, tetapi harus di-ikuti dengan partisipasi ter-organisir dari Rakyat dalam mengontrol perencanaan dan pengelolaan industry tersebut.

Penghapusan Utang Negeri dan Melawan Korupsi.

Utang luar negeri Indonesia sampai dengan januari 2010 mencapai US$178,041 milar atau naik 17.55% (US$26,584 miliar) jika dibandingkan dengan januari 2009, dari utang pemerintah mencapat US$1.167 triliun atau 25.8% dari PDB. Ketergantungan terhadap utang tidak hanya terjadi saat ini tetapi kebiasaan buruk ini telah berlangsung sejak kekuasaan Suharto. Utang yang diberikan oleh pemerintah asing maupun lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dll) bukan karena kebaikan dan ingin membangun kesejahteraan Rakyat Indonesia tetapi dimaksudkan sebagai alat untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Jeratan utang selalu digunakan oleh para pemodal untuk menguasai negera-negara yang meiliki sumber daya alam yang kaya tetapi ekonominya masih lemah dan dalam menjalankan siasat jahat tersebut selalu akan membiarkan penyelenggara pemerintahan melakukan korupsi, mulai dari penguasa nasionalnya hingga penguasa tinggkat kota/kabupaten. Utang dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang dimaksudkan untuk melemahkan kedaulatan nasional dan Rakyat agar dapat dijajah dan dihisap. Maka perjuangan kelas Buruh juga untuk menghapus utang pemerintah (utang pokok dan bungan utang) baik pada asing (pemerintah asing, swasta maupun lembaga multinasional) maupun pada swasta nasional, menghentikan ketergantungan utang sebagai jalan pembiayaan pembangunan nasional dan menangkap serta menyita asset-aset pada koruptor dan menggunakan dana tersebut sebagai jalan pembiayaan pembangunan.

Bangun Persatuan Rakyat dan Alat Perjuangan Politik Rakyat.

Untuk dapat bertahan dari serangan keserakahan kaum modal saat ini hingga untuk dapat menjalankan program-program jalan keluar untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat maka kita tidak dapat lagi menggantungkannya pada pemerintahan SBY-Budiono saat ini maupun partai-partai politik yang ada di DPR karena telah bertahun-tahun mereka bertindak untuk kepentingan kelas modal, bukan untuk kepentingan Rakyat mayoritas, maka kita harus membangun Persatuan Perjuangan Rakyat sebagai wadah maju dan ter-organisir bagi Rakyat Buruh, Tani, Nelayan, Miskin Kota maupun mahasiswa. Hanya Persatuan Rakyat yang berani melawan kerakusan kaum modal yang akan membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi Rakyat mayoritas dan kemajuan peradaban yang bersandar pada kearifan lingkungan. Maju… !! Lawan… !!! Rakyat Berkuasa !!!

1 MEI 2010

Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

PERNYATAAN SIKAP PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA – 1 Mei 2010

1 Mei 2010 – Kaum Buruh dan Massa Rakyat Bersatulah Bangun Organisasi Politik Yang Revolusioner Untuk Rebut Kekuasaan dan Kesejahteraan Sejati

Hidup Buruh !!

Hidup Tani !!

Hidup Massa Rakyat Progresif !!

Salam Persatuan Perjuangan untuk Pembebasan Nasional !!

Setelah National Summit 2009 berjalan dengan mulusnya yang melahirkan banyak rekomendasi kebijakan ekonomi kapitalistik selama 5 tahun ke depan, setelah ACFTA disahkan pada Januari 2010 sesunguhnya membuat Industri dalam negeri tak berdaya dan mematikan peluang hidup ratusan Juta Buruh industri, Puluhan Petani Tak Bertanah di Indonesia. Namun Rezim Boneka Kapitalis SBY dan Para Elit poitik yang berada di Senayan, justru menutup mata atas kenyataan dari dampak yang berkembang

Untuk Kaum buruh, menanggung semua beban dari krisis kapitalisme kemarin 2008-2009. Saat ini dan mungkin di masa yang akan datang mereka tetap dijadikan bulan-bulanan kembali dengan berbagai kebijakan Negara, karena semua komitnen politik dari rezim berkuasa maupun semua partai-partai borjuasi saat ini hanya diabdikan pada para pemodal.

Saat ini terus terjadi Ledakan angka PHK, rendahnya jaminan social kaum buruh, dibatasinya kehidupan berorganisasi dalam pabrik, masih konsistenya Negara medalam menerapkan politik Upah murah dan lainya, cukup membuktikan bahwa Negara Republik kapitalis Indonesia tidak pernah melindungi kaum buruh.

Tidak benar, kalau Negara menyatakan ada Jaminan Sosial terhadap kaum buruh, ada perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi, ada Intervensi yang sungguh-sungguh dari Negara saat buruh di PHK. Ternyata itu semua, tidak hadir secara alamiah alias akibat dari kebaikan Negara.

Tapi semua hak-hak dasar yang saat ini sudah diraih oleh kaum buruh adalah akibat perjuangan yang keras oleh kaum buruh itu sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman perjuangan KPB Jabotabek, saat melakukan tekanan politik menuntut Hak dan kepastian bekerja lewat aksi massa dan pemogokan 2 hari 2 malam di Depnakertrans beberapa waktu yang lalu.

Dengan derajat penindasan yang tidak kalah dengan kaum buruh, para petani miskin dan buruh tani tak bertanah di pedesaan yang jumlahnya puluhan juta jiwa. Sekarang juga kian meradang kehidupanya, janji-janji manis rezim yang katanya sudah melakukan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), dengan melakukan redistribusi tanah sebanyak 8,15 juta Hektare kepada para petani. Ternyata jauh panggang dari api.

Karena PPAN ternyata orientasinya lebih bersifat land market (pemenuhan pasar tanah, bagi Investor) hasil asistensi ADB yang didesakkan di BAPPENAS dan BPN beberapa tahun yang lalu. Jadi Progam ini kami menyebutnya bukan untuk petani atau rakyat tak bertanah tapi untuk kepentingan investor (Pemodal) semata.

Walhasil, dengan melihat kaum buruh dan petani sebagai dua komponen pokok rakyat yang paling banyak mendiami republik ini, namun kehidupan ekonomi mereka saat ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti secara kualitatif. Akibat Negara kapitalis Indonesia masih menghalangi pertumbuhan kesehjateraan mereka dan massa rakyat tertindas terhisap lainya.

Saat ini Lewat perjuangan dan kampanye politik pada Kamis, 22 April 2010 ini. Persatuan Perjuangan Indonesia, beserta seluruh barisanya di Buruh, petani, pemuda mahasiswa dan miskin perkotaan berkeyakinan politik bahwa sesungguhnya rezim boneka kapitalis yang dipimpin SBY saat ini TELAH GAGAL 100% untuk membawa Indonesia Merdeka 100%.

Maka lewat aksi ini pula PPI menyatakan sikapnya mendukung seluruh perjuangan politik yang maju hasil kreasi massa rakyat dan kaum Proletar Indonesia. Termasuk mendukung aksi-aksi kaum buruh pada hari buruh internasional yang berlangsung pada 1 Mei 2010.

Sudah saatnya kita semua selaku massa rakyat Indonesia terus mempertinggi dan memperhebat cara-cara perjuangan kepada lawan-lawan poltik kita yakni kaum borjuis dan seluruh elit politik penindas rakyat, mempersolid tindakan berorganisasi lewat Organisasi Politik Revolusioner bukan organisasi politik buatan elit dan kaum borjuis yang sangat konservatif dan anti perubahan, Kami juga akan mengembangkan cara-cara berpolitik yang lebih revolusioner yang pernah dijalankan kaum proletar di seluruh dunia.

Akhirnya dengan momentum Hari buruh Internasional pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010, Kami PPI beserta Massa Rakyat Indonesia lewat aksi massa akan menunjukkan dan membongkar siapa dan bagaimana sebenarnya watak dan sifat Seluruh Elit Politik, Partai partai Borjuis yang dikomandoi oleh SBY lewat system Kapitalisme, apakah masih layak dipertahankan di Indonesia atau diganti kehendak politik revolusioner massa rakyat dengan system yang lebih adil yakni SOSIALISME.

Salam Persatuan Perjuangan Untuk Pembebasan Nasional !!!

Jakarta, 22 April 2010

Komite Sentral

Persatuan Perjuangan Indonesia

Kent Yusriansyah

Sekretaris Jenderal

Statement Persatuan Perjuangan Indonesia

Komite Pimpinan Pusat

Persatuan Perjuangan Indonesia

Bangun Persatuan Perjuangan Rakyat Untuk Pemberantasan Korupsi Sesungguhnya dan Terbentuknya Pemerintahan Bersih!

Percekcokan politik pada sidang paripurna DPR RI tanggal 2-3 Maret 2010, seolah olah masing-masing pihak seakan-akan ingin mempertontonkan sebagai yang konsisten dalam pembelaan konstitusi dan kepentingan rakyat, padahal sesungguhnya percekcokan tersebut tidak lebih dari usaha tiap kelompok untuk memperbesar kekuasaan politiknya, dan kekuasaan politik yang ada ditangan mereka sama-sekali tidak berhubungan dengan usaha untuk memperbesar kesejahteraan rakyat mayoritas, yang ada justru penipuan yang paling kasar dari para elit dan anggota DPR serta Pemegang tampuk kekuasaan Republik Kapitalis Indonesia.

Sampai dengan 3 bulan terakhir ini, ternyata belum juga sampai pada konsensus. Gejolak diantara elit yang dimulai pada soal pengungkapan kejahatan Kekuasaan rejim SBY pada kasus bailout bank century kemudian berlanjut dengan “politik buka kartu” yang mempertontonkan secara vulgar bahwa negeri ini dikuasi oleh para penjarah uang rakyat, dan akhirnya terbukalah korupsi elit partai PPP yang melakukan korupsi jatah sapi dan mesin jahit rakyat miskin sebesar 27,6 Milyar (2006), elit partai Golkar yang mencuri uang rakyat lewat tidak membayarkan pajak perusahaanya sebesar Rp 2,1 Triliun (2008), lalu elit partai PKS yang mencuri uang lewat LC fiktif (2007), elit partai PDIP yang menerima suap dari Miranda Gultom (2004) hingga soal gratifikasi para anggota DPR dari BI. Baca lebih lanjut