Salahkah Buruh Menuntut Hak Pekerjaan dan penghidupan yang layak?

18bg-copyStudy kasus perjuangan PTP FPBI PT Johnson

Setahun sampai belasan tahun buruh setiap harinya melakukan aktivitas rutin mereka bekerja berdasarkan jam dan shift kerja yang memang telah ditentukan. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang malam, berangkat malam pulang pagi begitu seterusnya. Aktivitas tersebut terjadwal, tertuang dalam peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan oleh para buruh karena jika tidak dipatuhi segala bentuk sanksi sudah menunggu tidak terkecuali sanksi dikeluarkand ari perusahaan.

Bertahun-tahun pekerjaan tersebut dilakukan sudah pasti menghasilkan nilai yaitu nilai pakai dan nilai tukar, karena jika pekerjaan yang dilakukan para buruh tidak menghasilkan nilai maka akan tidak mungkin perusahaan tersebut berdiri tegak sejak dahulu kala hingga sekarang. Bahwa tidak akan mungkin suatu perusahaan tetap berdiri bahkan terus mengembangkan usahanya apabila tidak ada keuntungan besar yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan distribusi barang-barang (nilai Guna&Nilai Tukar) yang dihasilkan oleh para buruh. Sehingga sangat sering kita dengar bahwa keberadaan buruh dalam suatu perusahaan merupakan kekayaan hidup berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan. apakah kita bisa mengatakan buruh itu tidak penting? Baca lebih lanjut

Iklan

Mengutuk tindakan kekerasan oleh Polisi dan elemen ormas kepada kaum buruh yang sedang berjuang untuk kenaikan upah minimum

Pernyataan Sikap Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)

Tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, kaum buruh juga diperlalukan tidak manusiawi. Sore ini, tanggal 21 November 2014, Aparat keamanan yang bekerja bersama ormas-ormas di kabupaten bekasi melakukan tindakan kekerasan yang brutal. Demonstrasi kaum buruh yang secara hukum dilindungi oleh Undang-undang dibubarkan secara paksa. Kaum buruh juga mendapat perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan yang terencana. Sangat terlihat rapi dan terkoordinir dari gerakan-gerakan ormas tersebut. Kami menduga kondisi ini telah direncanakan sebelumnya.

Sejak satu bulan ini, ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikaan upah. Para buruh berkonsentrasi di gedung tempat Dewan Pengupahan yang mengadakan rapat untuk menentukan besaran Upah Minimum. Parah buruh hadir diluar gedung untuk memberikan dorongan moral kepada wakil-wakkilnya yang sedang memperjuangkan kenaikan upah bagi penghidupan mereka. Namun, wakil dari Apindo tidak mau menerima usulan dr serikat pekerja, jika kita lihat tuntutan buruh di kabupaten bekasi sangatlah wajar UMK di kisaran Rp. 3.000.000. Ini sangat realistis, melihat bahwa Bekasi memiliki kawasan terbesar di Indonesia. Bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, misal beberapa daerah di jawa timur yg angkanya mencapai Rp. 2.700.000. Sementara itu wakil dari Pemerintah Kab. Bekasi juga tidak mau menggubris masukan dari buruh, surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris. Baca lebih lanjut

“UPAH LAYAK NASIONAL ADALAH HAK BURUH INDONESIA”

fpbi1PERNYATAAN SIKAP AKSI SERENTAK NASIONAL FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Sejak kekuasaan modal (kapitalisme) berdiri tegak dengan prinsip liberalisasi atau mekanisme pasar bebas Negara dengan segala perangkatnya menjadi tidak mampu atau gagal mensejahterakan rakyat. Justru Negara berposisi tegas membenarkan dan turut serta melancarkan program-program liberalisasi disegala sektor tidak terkecuali sektor tenaga kerja.

Proses liberalisasi sektor tenaga kerja tidak terlepas dari proses penetrasi modal secara terus menerus baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Kepentingan penanaman modal di Indonesia satu sisi adalah penguassaan atas semua asset-asset vital/strategis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan disisi yang lain adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Jalan Liberalisasi yang menjadi pilihan utama pembangunan nasional dari masa ke masa. Baca lebih lanjut

“MENGUTUK KERAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM BENTUK APAPUN”

Cikarang, 3 Desember 2013,

PERNYATAAN SIKAP FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI)

Bermula dari tindakan PHK massal terhadap semua anggota termasuk pengurus PTP FPBI PT Sri Rejeki Perdana Steel (SPS) sebanyak 260 orang yang dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan PT SPS. Tindakan PHK massal tersebut dilakukan oleh manajmen sebagai tindakan balasan manajemen atas aksi mogok yang dilakukan oleh serikat pekerja karena pihak perusahaan telah mem-PHK pengurus serikat pekerja sebanyak 4 orang.

Bahwa mogok dalam peraturan terkait ketenagkerjaan merupakan hak pekerja yang dilakuka ketika tidak adanya kesepakatan dalam perundingan antar kedua belah pihak. Tata cara mogok termasuk akibat hukum atas mogok sudah di atur jelas dalam UUD 13 tahun 2003 dan keputusan menteri No 232 tahun 2003, artinya tindakan mogok kerja tidak menyebutkan harus di PHK. Sehingga tindakan balasan manajemen merupakan tindakan sepihak yang tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Baca lebih lanjut

FPBI: BURUH TOLAK PHK MASSAL DIHAJAR POLISI

Sejak pagi hingga sore tadi (3/12) di depan PT Srirejeki Perdana Steel (PT SPS). Ratusan buruh yang tergabung di Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) kembali merebut haknya yang dirampas pengusaha. Tapi ironisnya, bukan hak dipekerjakan kembali justru buruh dihadapkan dengan arogansi kepolisian yang secara paksa membubarkan dengan tindak kekerasan dan tembakan gas airmata secara terus-menerus kepada para buruh pabrik. Bahkan berdasarkan pantauan tim investigasi FPBI, para polisi juga terus melakukan pengejaran, pemukulan terhadap buruh sehingga banyak mengalami luka-luka, memar dikepala akibat pukulan polisi, bahkan ada yang mengalami luka bocor dikepala akibat terkena tembakan selongsong peluru gas air mata. Baca lebih lanjut