Turunkan Harga BBM, Naikkan Subsidi Sektor Energi

INDONESIA_-_0728_-_Commenti_JokowiPernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia

Menolak Kenaikan Harga BBM

Sebulan setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian 1.5 bulan berikutnya harga BBM diturunkan, sekarang tanggal 28/03/2015 Pemerintahan Jokowi-JK kembali menaikkannya lagi. Untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) harga BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.400 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp 7.400 per liter dari harga awal Rp 6.900 per liter. Sementara untuk luar Jamali, jenis premium menjadi Rp 7.300 per liter dan solar menjadi Rp 6.900 per liter.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi. Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali. Akibat kebijakan ini, harga BBM di Indonesia murni mengikuti fluktuasi harga di pasar internasional. Begitu mulusnya jalan Jokowi untuk melakukan pencabutan subsidi dan meliberalisasi sektor energi, yang tidak pernah terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Meskipun kebijakan pencabutan subsidi selalu berhasil dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, mereka selalu mendapatkan perlawanan yang sengit oleh rakyat. Kali ini keadaan berlainan, Jokowi telah mengembalikan kepercayaan diri kaum elit politik di Republik ini. Kaum kapitalispun mendapatkan angin segar kembali, karena Jokowi juga dijuluki sebagai pendukung Upah Murah oleh kaum buruh Indonesia. Baca lebih lanjut

Iklan

Energi (BBM) sebagai Hak Dasar Rakyat; Tolak Pencabutan Subsidi Energi!!!

bbm-naikKeputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang belum genap 100 hari telah menambah penderitaan rakyat. Beberapa alasan pemerintah subsidi BBM harus dipangkas, antara lain; subsisdi melebihi kuota beban anggaran, Subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya. Kemudian, pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi ke program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.

Secara sepintas dan berpikir pendek, alasan tersebut terlihat masuk akal. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, kita akan mendapati “kesesatan berfikir” rezim Jokowi-JK.

Baca lebih lanjut

Seruan PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA (PPRI)

10523207_1582461505308196_9151612960510833320_n

Bersatu, Batalkan Kenaikan Harga BBM!

Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat!

Hentikan Liberalisasi Ekonomi!

Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?

  1. Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi-seharusnya dengan keuntungan 10%, harga BBM hanya Rp 1700.
  2. Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudikmencari nafkah, bukan untuk hura-hura.
  3. Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini.
  4. Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal.
  5. Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur-jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll—kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya.
  6. Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya—sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin.
  7. KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan hargaharga kebutuhan hidup.
  8. Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitasgaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri).
  9. Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata.
  10. Orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta)

Baca lebih lanjut

Tolak Politik Upah Murah “Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi

Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal. Baca lebih lanjut

BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM dan BERIKAN UPAH LAYAK UNTUK HIDUP LAYAK BURUH INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP

FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Tepat pada tanggal 17 November 2014 pemerintahan jokowi-Jk mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 18 November 2014 dimulai dari jam 00.00 wib.

Kenaikan tersebut berarti pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk publik dengan berbagai alibi-alibi mereka. Alibi pengurangan subsidi sesungguhnya tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya diantaranya; mulai dari alasan APBN berdarah-darah karena pembengkakan subsidi sehingga membuat APBN deficit, alibi subsidi harus dialihkan kesektor produktif seperti pembangunan jalan dll. sampai pada alibi bahwa subsidi lebih baik untuk membangun jalan daripada dihabiskan dijalan, subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya alias tidak tepat sasaran.

Pertanyaannya kemudian adalah jika APBN jebol kenapa harus pengurangan subsidi yang menjadi jalan keluar, apakah tidak ada jalan keluar lain?. Baca lebih lanjut