Siaran Pers Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ)

Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek SPKAJ

Di Dukung Oleh:

ABM, KASBI, FPBJ, SMI, KPOP, SBTPI, SP AP I, PRP

Sekretariat: Kampung Rawa Panjang Kec Bojonggede Kabupaten Bogor

Email: spkaj_kai@yahoo.com

Telp: 021-94202531

Siaran Pers

STOP PHK, Perkerjakan Kembali Dan Angkat Sebagai Pekerja Tetap PT KAI

Hidup Buruh

Hidup SPKAJ

Secara beriringan dalam krisis, situasi perburuhan di Indonesia semakin hari malah semakin meradang. Tingginya kasus PHK di hampir semua sektor industri mulai manufaktur, keuangan, jasa dan transportasi. tentu semakin memicu angka Penganguran dan menimbulkan efek lanjutanya yakni permasalahan social semacam kriminalitas, kelaparan, dan sudah pasti memperbesar angka kemiskinan di Negeri yang kaya raya ini.

Setumpuk Kisah nyata penolakan Pengusaha atas status buruh sebagai pekerja tetap, acap kali dijadikan sebagai senjata awal Pengusaha dan Pemilik Modal untuk semakin menghemat Biaya Produksi Perusahaan sehingga dalam muncullah praktek PHK secara Sepihak atas Buruh/Pekerja/Karyawannya. Hal itu Selalu terjadi di Negeri ini sejak diberlakukanya UU ketenagakerjaan yang Pro pasar, membela pemodal namun sangat anti terhadap kesehjateraan Kaum Buruh. Klimaks dari Setiap episode Perselisihan Hubungan Industrial baik dalam situasi Normal apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi yang juga melanda di negeri ini adalah PHK terhadap buruh/pekerja/karyawan.

Dari ribuan kasus PHK yang tidak diurus dengan tepat oleh Negara. Satu kasus lagi di depan mata kita perlu dicatat, sejak tahun 1999-2008 sekarang, di tubuh PT KAI sebagai penyedia  transportasi massal Kereta Api yang paling diminati masyarakat. Ternyata sering terjadi perselisihan, hak, kepentingan dan PHK dalam hubungan Industrial antara Pekerja Kereta Api (Dalam Hal ini SPKAJ/Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek) dengan PT Kereta Api Indonesia (Div Jabotabek), PT Koperasi Wahana Usaha Jabotabek (PT KOWASJAB), PT Kencana Lima (PT KL).

Segala Upaya baik dalam bentuk perundingan-perundingan bipatrit  dan sebagainya telah ditempuh sejak kasus ini mencuat pada tahun 2000 – Maret 2008. Upaya mediasi kasus yang juga melibatkan Komisi IX DPR RI tanggal 1 April 2008  telah diperjuangkan dengan gigih oleh Para Pekerja Kereta Api PT KAI Divisi Angkutan Transportasi Jabotabek untuk merebut hak-haknya yang tidak diberikan semestinya oleh Pemberi kerja dan Atasanya (PT KAI), namun semua upaya SPKAJ justru tidak dihiraukan sama sekali oleh pihak Manajemen PT KAI disatu sisi dan Negara yang memang terkesan lepas tangan atas kasus ini.

Saat ini terdapat 149 (dengan masa kerja rata-rata 5 tahun lebih) dan ditambah 71 pekerja. Yang bekerja di PT KAI divisi Angkutan Transportasi Jabotabek mengoperasikan Bagian Inti dari Usaha Jasa Transportasi Kereta Api, ternyata belum diangkat menjadi pegawai tetap PT KAI. Hal itu di mata Hukum tentu saja melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 66 mengatur sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

2. Penyediaan jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja.

Di samping itu SPKAJ menduga kuat, bukti-bukti bahwa PT KAI, KOWASJAB Dan PT Kencana Lima, telah menghalang-halangi SPKAJ untuk melakukan aktifitasnya sebagai sebuah serikat buruh independent di lingkungan kerja perkeretaapian ini sama halnya PT KAI, Kowasjab dan PT Kencana Lima telah melakukan UNION BUSTING terhadap SPKAJ. Tidak sedikit intimadasi baik secara halus maupun terang-terangan ditujukan kepada anggota SPKAJ di berbabagai station baik yang di lintas timur (Bekasi – Jakarta Kota) maupun lintas Selatan (Bogor –Jakarta Kota), kondite itula yang dipandang oleh SPKAJ memecah persatuan intrernal organisasi.

Atas hal itulah, maka kali ini bersamaan dengan berjalanya sidang Perkara Perselisihan kepentingan, Hak dan PHK, di Pengadilan Hubungan Industrial, SPKAJ menyatakan:

  1. Perkerjakan Kembali dan angkat Semua Pekerja Eks KOWASJAB dan PHL menjadi Pegawai dengan status Pegawai tetap PT KAI.
  2. Berikan Seluruh kekurangan gaji kami yang terbukti di Potong Oleh PT KOWASJAB maupun PT Kencana Lima.
  3. Stop Union Busting.
  4. Cabut Sistem Kontrak dan Outchorsing.

Dan SPKAJ juga Menyerukan kepada semua serikat buruh dan organisasi rakyat di Indonesia untuk tetap mengalang persatuan untuk perjuangan melawan sistem perburuhan dan sistem ekonomi politik yang tidak adil. Demi terbebasnya kaum buruh dan massa rakyat dari kuasa modal serta penindasanya yang jahat.

Demikian Siaran Pers dibuat sekaligus sebagai Pernyataan Sikap SPKAJ. Atas Perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Juni 2009

Humas Aksi

Pupuh Saepullah              (021-94202531)

Kent Yusriansyah             (021 -99681543 dan 0813 3164 3545)

Anwar “Sastro” Ma’ruf     (081 21059 0010)

Iklan

Serikat Pekerja PT PLN Tolak Diasuransikan

JAKARTA, SENIN — Rencana PT Jamsostek untuk mengasuransikan seluruh karyawan PT PLN pada Desember 2008 ditolak keras oleh Serikat Pekerja (SP) PT PLN. Program ini menyusul syarat yang diberikan PT Jamsostek yang hendak membeli obligasi PT PLN sebesar 30 persen.

“SP menolak asuransi apapun sebab hingga saat ini kami masih sah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja sesuai PP no 33 tahun 1977, jo UU no 3 tahun 1992 pasal 3, apalagi itu diadakan sendiri oleh perusahaan,” kata Ketua SP PT PLN Ahmad Daryoko saat konferensi pers di kantor PLN Pusat Jakarta, Senin.

Ahmad menjelaskan, soal pembelian obligasi SP PT PLN tidak mempermasalahkan, hal itu dipersilakan sebab merupakan wewenang direksi. Namun, soal program asuransi, persetujuan berada di tangan pekerja sehingga tidak ada keputusan sepihak.

Besarnya biaya asuransi juga menjadi masalah yang disoroti oleh SP. Sebagai contoh, untuk asuransi kesehatan, pihak PLN hanya mengeluarkan Rp 650 juta sampai Rp 670 juta per tahun untuk 54.000 karyawannya, sedangkan pihak Jamsostek meminta Rp 2 Miliar per tahun.

“Hal ini jelas kami tolak, apalagi asuransi yang kami ikuti tidak ada masalah dan berjalan dengan baik,” katanya

Ahmad mengira, PT Jamsostek memberlakukan program asuransi berdasar UU No 40 tahun 2004, pasal 5, yang menerangkan PT Jamsostek bisa memonopoli program jaminan sosial tenaga kerja untuk seluruh perusahaan di Indonesia. Padahal, tahun 2005, melalui keutusan MK no 007/PUU-111/2005 menyatakan PT Jamsostek bukan satu-satunya penyelenggara jaminan sosial. Maka tidak ada kewajiban untuk mengikutsertakan karyawan sebuah perusahaan menjadi peserta asuransi PT Jamsostek.

Masalahnya, banyak perusahaan yang belum tahu mengenai keputusan MK itu, kata Ahmad.

Pemogokan kerja, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi jika usaha pemindahan asuransi terus dilakukan, apalagi melalui direksi PLN. “Jika seperti itu, di mata kami asuransi BUMN sudah tidak kredibel lagi,” kata Ahmad. kompas.com

Krisis Dunia

“apakah krisis ekonomi saat ini adalah krisis finansial semata atau ini adalah krisis kapitalisme?” Atau juga dengan pertanyaan berikut: “apakah krisis ini bersifat siklikal atau ini adalah krisis yang bersifat sistemik?”

Mayoritas berpendapat, krisis ini adalah krisis finansial, sementara suara-suara lain yang sayup-sayup sampai mengatakan, krisis ini adalah krisis kapitalisme. Pendapat pertama, jatuh pada penyederhanaan dan terperangkap pada batas-batas sistem ekonomi kapitalisme. Misalnya, terlalu asyik menganalisis cara kerja sistem finansial yang memang rumit itu. Sementara, pendapat kedua, gagal menyodorkan argumentasi yang meyakinkan kenapa krisis finansial ini hanyalah puncak gunung es dari krisis kapitalisme.

Artikel singkat ini berpendapat, krisis ini adalah krisis kapitalisme yang disebabkan oleh stagnasi sektor riil berkelanjutan yang diidap oleh ekonomi AS. Bagian pertama artikel ini, hendak menggambarkan cara kerja sektor finansial sehingga terjadi krisis. Bagian kedua, melaju pada soal, mengapa sektor finansial menjadi begitu dominan dalam struktur ekonomi AS, apa yang menjadi basis dari pertumbuhan itu? Bagian ketiga, coba menunjukkan solusi-solusi baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat strategis.

Dari Finans ke Finansialisasi

Argumen bahwa krisis ini adalah krisis finansial, bukan sesuatu yang keliru. Faktanya, sektor keuangan (finans) memiliki posisi yang begitu dominan dalam struktur ekonomi AS. Sebagai misal, pasar kredit utang AS yakni, seluruh utang baik dalam bentuk utang rumah tangga, bisnis dan utang pemerintah, meningkat sebesar 1,6 kali pendatapan national bruto AS pada 1973, menjadi 3,5 kali pada 2007. Sementara itu, keuntungan yang diraup sektor ini mewakili 14 persen dari total keuntungan korporasi pada 1981. Pada periode 2001-02, keuntungan yang diperoleh mencapai sekitar 50 persen.

Dengan posisinya yang demikian itu, ekonom Gerald Epstein menyebutkan betapa pasar keuangan tumbuh semakin pesat dan sangat menentukan, demikian juga mativasi-motivasi keuangan, lembaga-lembaga keuangan, dan juga peran elite-elite keuangan dalam operasi di sektor ekonomi maupun dalam pembentukan kebijakan-kebijakan kelembagaan ekonomi.

Posisi sektor keuangan yang sangat dominan ini menarik ditelaah, karena mencerminkan pergeseran finans ke apa yang kini disebut sebagai finansialisasi. Dalam pergeseran itu, fungsi sektor keuangan melampaui apa yang selama ini diajarkan dalam buku teks ekonomi konvensional. Kita tahu, dalam buku teks itu ditulis bahwa sektor keuangan berfungsi untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang dipandang produktif (sektor riil). Proses ini berlangsung hati-hati, terukur, dan secara ekonomi bisa diprediksi keuntungan maupun kerugiaannya.

Itu sebabnya, ketika kita datang ke bank untuk meminta pinjaman kredit usaha, kita ditanya macam-macam, diminta persyaratan studi kelayakan proyek, dan dimintai agunan jika dalam perjalanannya usaha kita ternyata merugi. Tidak cukup sampai di situ, pihak bank juga melakukan peninjauan lapangan, untuk memastikan bahwa proposal bisnis kita tidak hanya akal-akalan di atas kertas.

Dengan kata lain, finans, menurut ekonom Ramaa Vasudevan, seharusnya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi “nyata” yang antara lain memproduksi barang-barang yang bisa dimanfaatkan (sepeda, misalnya) atau memproduksi barang-barang jasa (seperti pelayanan kesehatan).

Tetapi, dalam era finansialisasi, fungsi tradisional sektor keuangan ini bergerak dengan sangat radikal ke arah praktek spekulasi. Masih menurut Vasudevan, mekanisme paling mendasar dari finansialisasi adalah transformasi aliran pendapatan di masa depan (dari keuntungan, dividen, atau pembayaran tingkat bunga), ke dalam aset-aset yang bisa diperdagangkan seperti, saham (stock) atau surat obligasi (bond). Sebagai contoh, pendapatan korporasi di masa depan diubah ke dalam saham ekuitas yang kemudian diperjualbelikan di pasar kapital. Hal serupa, juga terjadi pada pinjaman (loan), yang berpengaruh pada pembayaran bunga tetap dalam durasi waktu tertentu, memperoleh hidup barunya ketika dikonversi ke dalam pasar surat berharga. Dan utang yang berlipat itu, secara bersama-sama kemudian disatukan untuk selanjutnya “dipecah-pecah” ke dalam surat berharga baru yang dikenal dengan nama collateral debt obligation (CDO), seperti mortgage, kartu kredit, dan pinjaman mahasiswa.

Bentuk baru surat berharga ini, selanjutnya memperoleh eksistensinya sebagai mesin investasi yang sangat kompleks, sehingga sulit bagi kita untuk melacak hubungannya dengan pinjaman semula. Itu sebabnya, kata Vasudevan, finansialisasi ini tidak menyebabkan finans menjadi lebih efektif dalam memenuhi fungsi dasar dan utamanya, sebagaiman tertulis dalam buku teks ekonomi konvensional. Korporasi, misalnya, ketika masuk ke pasar saham tidak bermaksud menjadikannya sebagai sumber keuangan bagi investasinya. Demikian juga, ketika mereka meminjam di pasar surat berharga, hal itu tidak sendirinya ditujukan untuk investasi di sektor produktif. Apa yang terjadi sejak 1980an, korporasi membelanjakan lebih banyak uang mereka untuk membeli kembali saham mereka sendiri, lantas menjual kembali saham tersebut dalam bentuknya yang baru.

Begitulah proses ini bekerja dalam skala waktu dan ruang yang sangat cepat, tidak terduga, dan mengglobal. Investasi dan keuntungan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang nyata dan rasional tapi, oleh sentimen yang irasional. Tidak seperti saat kita membeli mobil, dimana kita harus tahu persis bahwa mobil tersebut benar-benar aman ketika dikendarai. Dalam keadaan pasang, misalnya, terjadi euforia di kalangan investor dengan janji keuntungan berlipat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terjadi apa yang oleh ekonom Hyman Minsky sebut sebagai “ponzi finance” atau hiperspekulasi. Sebaliknya, pada masa surut, euforia itu berganti dengan rasa panik dengan kerugian yang juga berlipat. CDO yang seharusnya berfungsi “melumasi” ekonomi melaui penyebaran resiko, malah makin mempercepat kebangkrutan dan menghela ekonomi pada gelombang siklus kenaikan dan keruntuhan yang drastis.

Dalam konteks krisis ekonomi AS saat ini, ekonom Marty Wolfson, menjelaskan dengan gamblang cara kerja finansialisasi yang berujung krisis terparah sejak depresi 1930an: peningkatan spekulatif dalam harga aset, harapan optimistik yang sangat berlebihan, dan ekspansi utang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika gelombang spekulatif itu terus berlanjut. Ketika gelombang itu pecah, utang tak bisa lagi dibayar dan sejumlah lembaga keuangan tiba-tiba mendapati neracanya defisit. Ketika resiko bank gagal, pemberi pinjaman pun ketakutan. Mereka menjadi panik, menolak memberi pinjaman kepada siapapun dengan segala resikonya. Dalam situasi seperti itu, yang terutama adalah bagaimana mengamankan uang tunai dan atau aset-aset yang sangat aman.

Menghadapi “katrina financial” seperti ini, pemerintah AS kemudian bertindak sebagai lender of last resort, yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah ekonomi AS, dengan cara memberikan pinjaman kepada bank-bank investasi dan perusahaan-perusahaan asuransi. Lebih dari itu, pemerintah AS juga mengambilalih seluruh jenis aset-aset collateral dalam bentuk pinjaman, di samping menerapkan standar keamanan yang sangat tinggi sebagaimana yang secara tradisional berlaku ketika krisis keuangan menimpa. Pinjaman juga diberikan kepada korporasi-korporasi non-finansial, melalui pembelian surat komersial mereka.

Yang sangat menarik, walaupun pemerintah AS telah mengambil tindakan super dramatis, seperti menalangi (bailout) lembaga-lembaga keuangan macam American International Group (AIG) atau juga Fannie Mae and Freedie Mac, hal itu ternyata tidak memadai untuk meyakinkan kembali para pemberi pinjaman (lenders), mengenai kemampuan lembaga-lembaga keuangan untuk menghormati komitmen pembayarannya.

Mengapa ketidakpercayaan ini bisa mencapai titik nol? Mengapa panik ini begitu sulit dikontral?

Wolfson mengatakan, hal itu harus dicari nalarnya pada permainan pat gulipat yang terjadi di sektor keuangan. Katanya, akar krisis finansial ini akibat meluasnya penggunaan sekuritas yang terlalu kompleks dan beranak-pinak tanpa kendali, yang dikenal sebagai derivatif, dalam sistem keuangan global yang terderegulasi dan saling berkaitan. Contoh sederhananya diberikan Wolfson: derivatif sebagai kontrak finansial nilainya berasal dari sesuatu, sebutlah aset atau index. Nah, akar dari krisis finansial ini berasal dari derivatif yang dinamakan mortgage backed securitites (MBS), dimana MBS ini adalah klaim pembayaran dari keseluruhan cicilan utang perumahan yan kemudian dijadikan surat berharga.

Dalam proses menuju krisis, broker perumahan biasanya melipatgandakan nilai perumahan kepada peminjam, dimana ia kemudian datang ke bank komersial, sebutlah Bank of America untuk membiayai pinjaman tersebut. Bank komersial ini selanjutnya pergi ke lembaga pemeringkat, katakanlah Standard and Poor untuk memperoleh rating terbaik kategori AAA, untuk selanjutnya menjual pinjaman tersebut kepada Fannie Mae, yang menyatukan keseluruhan grup perumahan tersebut. Fannie Mae kemudian menjual hasil MBS kepada bank investasi seperti, Lehman Brothers. Lehman kemudian mempaketkan kembali MBS tadi dalam beragam bentuk yang lebih kompleks yang disebut CDO. Pembeli CDO ini mungkin adalah bank, hedge fund, atau pemberi utang yang lain.

Untuk menghindari kerugian, para pembeli MDS dan CDO kemudian mengamankan dirinya dengan mengasuransikan resikonya kepada perusahaan asuransi macam AIG, melalui pembayaran premium secara periodik. Nah, ketika AIG bangkrut, maka proteksi yang dikhayalkan itupun runtuh seperti rumah kartu. Dan karena sektor keuangan ini posisinya sangat dominan, seperti disebutkan di awal tulisan ini, maka krisis sektor ini dengan cepat merembet dan mengobrak-abrik sektor ekonomi lainnya.

Catt: Disunting Dari Coen Husien Pontoh

Gabungan Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Sudah jatuh tertimpa tangga lagi, demikianlah gambaran situasi pekerja/buruh Indonesia saat ini. Dilegalkannya (meskipun secara terbatas) praktek sistem kerja kontrak dan outsourcing dalam UU 13/2003 telah memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melaksanakan sistem kerja tersebut. Dalam prakteknya ternyata pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing tersebut menjadi pilihan utama bagi pengusaha, pelaksanaannya tidak lagi semata-mata pada bidang yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan no 13/2003 tetapi sudah merambah hingga bidang inti usaha dari perusahaan. Mewabahnya sistem kerja tersebut selain karena ketamakan dari pengusaha juga disebabkan karena lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh dinas tenaga kerja.

Sejak awal hadirnya sistem kapitalisme yang menyebabkan manusia terbagi menjadi dua kelas/kelompok sosial yaitu kelompok pemodal dan kelompok pekerja, telah diduga akan terjadi ketidak adilan  yang dilakukan oleh pemodal kepada pekerja, dan pemikiran tersebut lah yang menjadi dasar disetujuinya konvensi ILO no 81 pada tanggal 11 Juli 1947 di Jenewa, Swiss. Sejatinya, pengawasaan ditujukan untuk adanya keadilan dalam hubungan industrial serta demi  menjamin penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja, dan menjadi tanggung jawab pemerintahlah memberikan pengawasan  terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam fakta lapangannya hingga hari ini fungsi pengawasan seperti itu belum dilakukan oleh aparatur negara, fungsi penegakan hukum sering sekali tidak dilakukan dan semata-mata yang dilakukan adalah pembinaan, bahkan tidak jarang pelanggaran hukum oleh pengusaha menjadi lahan korupsi petugas pengawasan. Nasib kaum buruh yang sudah terpuruk saat ini semakin terpuruk lagi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparatur negara.

Dimasukkannya persoalan ketenaga kerjaan kedalam otoritas otonomi daerah mengakibatkan sistem pengawasan saat ini menjadi sangat buruk, banyak petugas pengawasan yang tidak punya kompetensi dalam pengawasan dan yang paling utama adalah sistem pengawasan yang saat ini ada bertentangan dengan UU no 21/2003 (rativikasi konvensi ILO no 81) yang memandatkan bahwa sistem pengawasan harus lah dilakukan oleh pemerintah pusat, sistem pelaporan yang berjenjang mulai dari bupati, gubernur hingga menteri tenaga kerja  seperti yang ada dalam surat edaran menaker Nomor : SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004, tidaklah cukup sebagai pelaksanaan sistem pengawasan yang terpusat oleh pemerintah pusat.  Maka dapat kami simpulkan bahwa secara Sistem dan implementasinya, pengawasan ketenagakerjaan saat ini sangat buruk dan sangat lemah. Dan hal ini juga yang mengakibatkan semakin terancamnya masa depan pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh saat ini. Bila bidang pengawasan masih juga tidak melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran hukum oleh pengusaha apalagi masih melindungi pengusaha yang melakukan pelanggaran, maka kami akan mempidanakan  para petugas pengawasan tersebut.

Pergeseran sistem ekonomi nasional yang semakin kearah sistem ekonomi neoliberal  telah berdampak secara luas pada kaum pekerja/buruh Indonesia. Sistem kerja kontrak dan outsourcing sejatinya adalah mekanisme   kaum modal dalam semakin melipat-gandakan keuntungannya, tanpa mau memperdulikan kehidupan dan masa depan pekerjanya. Pelaksanaan sistem tersebut membuat kaum modal dengan sangat gampang untuk merekrut tenaga kerja sekaligus juga sangat gampang dalam memutuskan hubungan kerja. Manusia sebagai penghasil kerja semata-mata diposisikan sama seperti alat kerja lainnya yang merupakan benda mati. Dalam sistem kerja yang fleksibel (luwes) tersebut, kita kaum buruh/pekerja tidak dapat merencanakan masa depan diri maupun keluarga karena kaum pekerja/buruh kehilangan kepastian kelangsungan kerja.

Melihat hal tersebut maka sudah selayaknya Presiden republik Indonesia, dan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera memusnahkan sistem kerja tersebut dari bumi Indonesia, karena sama sekali tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Sebelum dimusnahkannya sistem kerja tersebut, maka kami akan melakukan perlawanan secara nasional kepada pengusaha-pengusaha yang masih menjalankan sistem kerja out sourcing dan kontrak yang bertentangan dengan UU 13/2003.

Dengan ini kami menyampaikan sikap:

  1. Agar Presiden Republik Indonesia, untuk segera menerapkan sistem pengawasan secara nasional yang sesuai dengan uu 21/2003 dan konvensi ILO no 81
  2. Selama sistem pengawasan belum dilakukan secara nasional maka menjadi tanggung-jawab gubernur dan bupati untuk memastikan pegawai pengawasan disnaker bekerja secara benar, sunguh-sungguh dan sesuai dengan UU ketenagakerjaan.
  3. Agar pegawai pengawas ketenaga kerjaan untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksaan hak-hak pekerja, dan sistem hubungan industrial yang tidak sesuai dengan UU Ketenaga kerjaan no 13/2003.
  4. Agar pegawai pengawasan untuk segera MEMERINTAHKAN kepada pengusaha agar SEGERA MENETAPKAN seluruh pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 bulan pada bidang inti usaha menjadi PEKERJA TETAP.
  5. Agar Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mencabut pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing dari Undang-Undang Ketenaga kerjaan Republik Indonesia.

Dengan ini kami juga menyerukan:

  1. Kepada seluruh pekerja/buruh diseluruh Jakarta yang belum bergabung dalam serikat buruh untuk segera menjadi anggota serikat buruh/pekerja ataupun segera mendirikan serikat buruh/pekerja bila belum mempunyai serikat, demi terlindunginya hak-hak sosial ekonomi pekerja dan keluarga pekerja/buruh
  2. Kepada seluruh organisasi serikat buruh/pekerja yang ada ditingkat perusahaan maupun federasi yang belum tergabung dalam Gabungan federasi serikat buruh/serikat pekerja ini untuk bersama-sama bersatu demi memperjuangkan hak-hak kita.
  3. Kepada seluruh pekerja/buruh dan serikat buruh/pekerja diseluruh Indonesia agar bersatu dalam melawan pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai dengan UUK no 13/2003, kita galang perlawanan mulai dari tempat kerja, kawasan, kota/kabupaten hingga tingkat nasional.

Pekerja/Buruh Bersatu, Pekerja/Buruh Berkuasa!

Pekerja/Beruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!

 

Bekasi, 20 Februari 2008

Aliansi Buruh Menggugat

Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia

Federasi Serikat Pekerja KEP Indonesia

Federasi Serikat Pekerja LEM Indonesia

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia