Catatan dari Aksi KPB Jabodetabek – 29 Maret 2010

Serombongan demi serombongan kaum buruh berdatangan dilokasi samping gedung Bulog, tempat yang telah disepakati sebagai titik kumpul sebelum mengadakan aksi di Gedung Depnakertrans, dan tepat pukul 10.00 Wib dengan langkah tegap dan pasti sambil terus bernyanyi dan melengkingkan Yel-Yel massa aksi berjalan menuju Gedung tempat berkantornya Muhaimin Iskandar. Saat massa aksi telah memasuki Gedung yang terlihat megah tersebut, barisan massa aksi yang tergabung dalam Komite Perjuangan Buruh Jabotabek telah disambut dengan tatapan sinis dan bengis anak muda berseragam coklat yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, tapi hal tersebut tidak membuat gentar barisan massa aksi.

Setelah sampai dihalaman gedung dan merapikan barisan, tanpa ragu LIMA RATUSAN massa aksi Komite Perjuangan Buruh Jabotabek (KPB Jabotabek) Menyanyi dan melakukan Yel-tel yang saling bersahutan yang pasti akan membuat orang-orang yang ada disekitar lokasi aksi tersebut akan tersentuh oleh semangat yang ditularkan oleh massa aksi tersebut. Tim dari depnakertrans ternyata tidak kalah sigap dengan massa aksi, dan langsung menyatakan bahwa Bapak Muhaimin TIDAK ADA DITEMPAT!, langsung informasi tersebut disambut dengan dengan teriakan marah oleh massa aksi, karena ini bukan kali pertama Muhaimin menggunakan jurus tidak ada ditempat ketika massa aksi buruh hendak bertemu dengannya, lalu dimana Muhaimin Berkantor? Baca lebih lanjut

Iklan

PERS RELEASE & PERNYATAAN SIKAP AKSI NASIONAL

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Jagakarsa Gg Hidayah II No 5 Lenteng Agung Jakarta Selatan

021-99681543 dan 081331643545

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

LAWAN PENJAJAHAN MODAL DAN ELIT-ELIT POLITIK ANTI RAKYAT.

BATALKAN KENAIKAN BBM, BERIKAN SUBSIDI YANG SEBESAR-BESARNYA

UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

Salam Pembebasan

Desakan yang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional, selalu mendapatkan restu dari elit-elit politik yang bertebaran di panggung trias politika Nasional. Maka dengan segala antusiasme yang tinggi semua elit politik anti rakyat yang duduk di parlemen, Jajaran eksekutif dan Yudikatif, mereka menyambutnya dengan menyiapkan dan mengesahkan berbagai macam produk perundang-undangan dalam bentuk PP, UU, Perpres, Permen dll.

Mereka semua bersatu padu untuk lebih mengarahkan masa depan Indosesia ke dalam sistem ekonomi-politik yang lebih ramah terhadap Pasar dan terbuka atas Intervensi Pemodal Asing maupun dalam Negeri (Baca: Neoliberalisme). Namun sangat tidak ramah bagi Pertumbuhan Kesehjateraan ekonomi rakyat.

Setidaknya sejak tahun 1998 hinga saat ini, liberalisasi terjadi di Hampir semua bidang ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari Negara untuk mencabut perlahan-lahan dan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, Listrik, Pertanian, lalu di Jualnya sebagian besar asset BUMN-BUMN strategis (PT KAI, PT TELKOM, PT Semen Gresik dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran Negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu secara bersamaan Negara juga telah membuka lebar pintunya untuk Pasar dan Perdagangan bebas di beberapa kawasan Ekonomi khusus Indonesia. untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07). kemudian Oleh Negara di atur dalam PERPU No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI, Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM.

Hingga saat ini ternyata sistem kepemilikan stuktur agraria nasional belum berubah Total dengan model yang kerakyatan. Akhirnya menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia secara Perlahan terus dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif. Beberapa gambaran singkat di atas itu, bisa sangat nyata. Bahwa Liberalisasi ekonomi-politik di Indonesia saat ini sudah bersinergi kuat dalam prakteknya. Keadaan Itulah yang menjadi salah satu sebab utama kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % pada tanggal 24 Mei 2008.

Jika di lacak dari akar sejarahnya sekitar tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas Baik di sektor Hulu maupun Hilir. Mereka bekerja sama dengan IDB dan WB untuk menyiapkan draft UU yang di tujukan untuk mereformasi total sektor energi secara keseluruhan. Maka pada tahun 2001 terbitlah UU Migas yang di dalam salah satu pasalnya, UU Migas 2001 Pasal 28 Ayat 2 dengan tegas menyatakan Bahwa “…Harga BBM dilepas sesuai dengan mekanisme Pasar”. Aturan itu semakin kuat dengan skema pada tahun 2005 dan penjelasan APBN-P 2008 tentang pencabutan subsidi BBM secara bertahap sampai pada akhirnya pemerintah tidak mensubsidi BBM sama sekali. Sehingga Tidak menutup kemungkinan Bahwa selambat-lambatnya Pada tahun 2009 harga BBM di Indonesia sama dengan BBM Internasional Rp 12.000/liter.

Akibat Dari liberalisasi Migas sektor Hulu, Indonesia sudah banyak mengalami kerugian besar akibat dari pembayaran Cost Recovery Trilyunan Rupiah kepada kontraktor Migas Asing dan kondisi itu di perparah dengan Liberalisasi sektor Hilir (eceran) Migas sehingga mengakibatkan penguasaan sektor migas di Indonesia sekarang telah bergeser dari Pemerintah (Pertamina) ke raksasa-Raksasa Minyak Dunia semacam Shell, Caltex, Petronas, Gulf Oil, Agip, Chevron, British Petroleoum, Conaco Philip dll. Mereka Para Raksasa Minyak Dunia itu telah mengantongi Izin untuk membuka 20.000 SPBU di Seluruh Indonesia yang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2010.

Akhirnya dalam pandangan Serikat Mahasiswa Indonesia secara tegas, melihat bahwa pemerintah dan seluruh elit politik yang memberikan Andil besar dalam menaikkan BBM sesungguhnya bukan sebabkan karena membengkaknya beban APBN 2008 yang terapresiasi oleh melambungnya Harga Minyak Dunia, sehingga menanggung kerugian rugi yang sangat besar. Padahal sebab-sebab kenaikan BBM di Indonesia lebih di karenakan adanya program-program liberalisasi Sektor Energi dan Migas di dalam Negeri, tingginya cost recovery pengelolaan migas yang dibayarkan kepada kontraktor/perusahaan pemenang tender eksplorasi ladang minyak di Indonesia dan Tidak Jelasnya DMO yang ada.

Iklim liberalisasi (Penjajahan Modal) Juga semakin menerjang sektor Pendidikan Nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang akarnya sudah di tancapkan pada saat indonesia menandatangani GATTS dan AFAS yang menangtur perdangan bebas 12 sektor jasa, salah satunya adalah pendidikan. Bisa di rasakan secara kongkrit dampaknya yakni biaya pendidikan makin mahal dan semakin susah di jangkau oleh rakyat yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan konsumsi akibat membenkaknya harga-harga di Pasaran.

Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih di sempurnakan lagi agar dalam bentuk UU Nomer 20/ 2003 Tentang Sisdiknas, dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional Ke depan yang sangat Pro Modal dan Anti terhadap Rakyat khususnya mereka yang berpendapatan Rata-rata 1 juta/Bln.

Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini bisa kita melihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang masuk, penurunan itu rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan.

Perlu dicatat Bahwa pada hari ini tanggal 17 Juli 2008, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak secara nasional dan sadar sepenuhnya bahwa neoliberalisme sesungguhnya menyebabkan BBM Naik, Di swastanisasikan BUMN-BUMN strategis, di cabutnya subsidi-subsidi Untuk Rakyat dan Mahalnya Biaya Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Kami menuntut:

  1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan BBM Tahun Depan.
  2. Tolak Penjualan aset-aset Vital milik Negara
  3. Berikan Kembali Subsidi kepada Rakyat yang sebesar-besarnya.

Serikat Mahasiswa Indonesia Menyerukan Kepada Massa Rakyat Untuk:

1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia.

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

2. Negera harus bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan politik secara berkesinambungan dengan Organisasi Rakyat di semua teritori perlawanan dan sektor massa rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang kongkrit.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni Elit-Elit politik dan Kaum Pemodal.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Untuk Rakyat.

1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan.

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

2. Bangun Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang Kerakyatan.

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati.

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

4. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat.

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia.

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah tidak memiliki Kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Salam Pembebasan.

Jakarta, 17 Juli 2008

Tertanda,

Ketua Umum

Kent Yusrianyah

Liputan Media terhadap aksi FPN 1 Juni di Jakarta

01/06/2008 08:24 wib – Nasional Aktual
Demo Tolak Harga BBM Masih Terus Berlanjut

Jakarta, CyberNews. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Setidaknya ada tiga aksi unjuk rasa terkait BBM yang akan di gelar di Jakarta pada Minggu (1/6) ini.

Pada pukul 11.00 WIB, sebanyak 500 orang dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) akan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, menaikkan upah buruh dan tani, dan menyediakan lapangan kerja.

Masih di kawasan yang sama, Front Pembebasan Nasional (FPN) juga turut berdemo. Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.000 orang ini dimulai pukul 12.00 WIB, kantor World Bank dan depan Istana Merdeka. Mereka juga menuntut nasionalisasi tambang di bawah kontrol rakyat dan menolak intervensi Bank Dunia. Agenda utama mereka tetap menolak kenaikan harga BBM.

Aksi di kawasan Istana masih terus berlanjut. Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia pada pukul 13.00 WIB akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka juga menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Pada waktu yang bersamaan, berlangsung apel akbar dan pawai oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Aksi dilakukan di dua lokasi yakni di belakang Stasiun Gambir dan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini diperkirakan diikuti 3.000 orang. Kegiatan ini digelar untuk menentang adanya kelompok yang melakukan pemaksaan dan kekerasan untuk menghalangi keyakinan kelompok lain. Dalam kegiatan ini rencananya beberapa tokoh masyarakat akan hadir sebagai orator.

(Tempo /CN09) sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar 200 buruh berdemo di depan Kantor Bank Dunia Jakarta, Ahad (1/6). Massa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional ini memulai unjuk rasa di Hotel Indonesia. Dari Bundaran Hotel Indonesia mereka kemudian konvoi menuju Kantor Bank Dunia Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Aksi ini dilakukan sebagai pernyataan sikap protes mereka terhadap organisasi keuangan dunia ini. Pengunjuk rasa menilai Bank Dunia terlalu banyak intervensi terhadap kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menjerat masyarakat Indonesia. Selain itu mereka juga menyatakan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut para pengunjuk rasa, langkah tersebut tak perlu diambil oleh pemerintah.

Mereka menyatakan, pemerintah seharusnya menyikapi kenaikan harga minyak dunia dengan kebijaan lain yang lebih proporsional, yakni memotong gaji dan tunjangan elit politik hingga 50 persen, mengambilalih atau menasionalisasi industri migas Indonesia dan menghapus hutang luar negeri.(DOR)

Massa Front Pembebasan Nasional Ajak Rakyat untuk Melawan

Minggu, 01 Juni 2008, 14:53:17 WIB

Laporan: Sugihono

Jakarta, myRMnews. Sedikitnya 500 orang yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional yang di antaranya terdiri atas Aliansi Buruh Menggugat, Serikat Pekerja PLN dan Serikat Pekerja Angkasa Pura sudah mendekati Istana Merdeka, Minggu (1/6).

Mereka akan bergabung dengan ribuan orang Hizbut Tahrir Indonesia dan massa buruh lainnya yang sudah lebih dulu datang ke depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.

Massa Front Pembebasan Nasional beriring-iringan menggunakan 10 bus Metromini, sepeda motor dan truk. Dalam aksi kali ini Front Pembebasan Nasional mengeluarkan lima seruan kepada masyarakat Indonesia.

Pertama, para sopir angkot, taksi, bajaj, truk,trailer dan lain-lain harus menolak kenaikan harga BBM. Lebih baik BBM tidak dinaikkan ketimbang tarif angkutan ikut naik.

Kedua, tukang ojek dan pengendara sepeda motor lainnya jelas adalah bagian dari rakyat yang pasti merasakan imbas kenaikan harga BBM. Maka mereka wajib untuk bergabung dalam Front Pembebasan Nasional untuk menolak kenaikan harga BBM.

Ketiga, rakyat di kampung-kampung diserukan untuk berdemontrasi dan mimbar bebas bagi kelompok-kelompok yang menolak kenaikan harga BBM dan membuat posko-posko penolakan kenaikan harga itu.

Empat, semua buruh juga diserukan untuk melakukan aksi dan mimbar bebas di kawasan-kawasan industri dan membentuk posko penolakan kenaikan harga BBM.

Kelima, kepada seluruh rakyat Indonesia diserukan untuk bergabung mendirikan posko-posko perlawanan menolak kenaikan harga BBM. yat

sumber : http://www.myrmnews.com/situsberita/

Warga Kembali Demo Tolak Kenaikan BBM

1 Juni 2008 – 15:58 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, JakartaSembilan hari setelah kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 28,7%, masyarakat kembali menolak keputusan pemerintah itu. Ratusan orang dari Front Pembebasan Nasional dan Front Perjuangan Rakyat berunjuk rasa di Bundaran HU, Jakarta, Minggu (1/6). Mereka menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang langsung terasa dampak negatifnya.

Pengunjuk rasa menyatakan kenaikan harga BBM pada 23 Mei lalu terbukti semakin menyengsarakan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok segera melambung. Tarif angkutan pun naik minimal 20%. Sebentar lagi diikuti kenaikan tarif listrik. Bantuan langsung tunai Rp 100 ribu dinilai bukan sebagai bentuk kepedulian negara.

“Kita masyarakat tertindas akan terus melakukan perlawanan. Pemerintah justru membenturkan penerima BLT dengan masyarakat yang melakukan penolakan,” kata Nining, juru bicara aksi Front Pembebasan Nasional.

Menurut Nining, para pejabat negara, anggota DPR, elite politik, dan para pemodal tidak akan merasakan dampak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, media massa terus memberitakan daftar kekayaan pejabat negara. “Ini yang kita sebut kita dijajah oleh agen kaum modal dan mereka yang punya uang berlimpah serta hidup mewah,” ujarnya.

Ratusan pengunjuk rasa ini juga berdemonstrasi di depan gedung Bank Dunia. Lembaga donor ini dinilai sebagai pemeran utama yang mendukung dan mendorong kenaikan harg a BBM. Dengan alasan pinjaman dan bantuan, Bank Dunia justru menguasai seluruh sumber alam dan aset negeri ini. “Dia (Bank Dunia) merupakan biang kerok keterpurukan ekonomi politik Indonesia,” kata Nining.

Massa Front Perjuangan Rakyat langsung menuju Istana Negara. Mereka membawa tuntutan yang sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Mereka menilai keputusan pemerintah tersebut memperparah krisis di Indonesia, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), pendapatan kaum tani dan nelayan terampas, serta usaha pedagang kecil semakin terpuruk.

Selain massa Front Perjuangan Rakyat dan Front Pembebasan Nasional, Bundaran Hotel Indonesia juga disesaki massa Hizbut Tahrir Indonesia yang menentang kenaikan harga BBM. (E4)

sumber : http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita

Kronologi Aksi Front Pembebasan Nasional 1 Juni 2008

1.00 – 12.00 WIB
Sekitar 700 massa aksi Front Pembebasan Nasional (FPN) berkumpul di depan Bundaran Hotel Indonesia dan mempersiapkan barisan aksi, dipimpin oleh korlap (koordinator lapangan) aksi dengan meneriakkan yel-yel aksi: ‘Elit politik’, kemudian massa aksi menjawab: ‘Musnahkan! Rakyat berkuasa’. Korlap meneriakkan: ‘BBM naik, siapa tanggung jawab?’, massa aksi menjawab: ‘Kaum modal dan elit politik!’. Korlap meneriakkan: ‘World Bank-IMF’, massa aksi menjawab: ‘Usir lintah darat!’. Selain yel-yel, juga diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Spanduk utama aksi ada 2, yaitu:
1. SBY-JK dan Partai Politik Elit Telah Gagal!! Ambil Alih Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat !!!
2. Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM.

12.00 – 12.30 WIB
Masa aksi bergerak mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia.

12.30 – 12.45 WIB
Front Pembebasan Nasional melakukan konvoi : 50 pegendara motor, 4 truk dan 5 metro mini, menuju kantor World Bank di Jalan Jenderal Sudirman. Sepanjang perjalanan 50 pengendara motor membunyikan klakson sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah SBY-Kalla yang telah menaikkan harga BBM.

13.00 – 13.45 WIB
Panggung politik digelar di depan kantor Bank Dunia dibuka oleh Koordinator FPN, Anwar Sastro Maaruf. Dalam orasi politiknya Kawan Sastro (demikian dia biasa dipanggil) menyampaikan tentang krisis yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi kapitalisme. Menjelaskan jalan keluar (solusi) alternatif yaitu: Menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas di bawah kontrol rakyat, yang hanya bisa dijalankan oleh sebuah pemerintahan alternatif yang berpihak pada rakyat miskin, bukan pemerintahan boneka penjajahan modal dan elit politik. Selain kawan Sastro, juga ketua Front Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ) menyampaikan orasi politik berkaitan dengan persoalan-persoalan kaum buruh yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberalisme.Panggung politik diakhiri dengan rencana penyegelan simbolik dilakukan dengan memajang spanduk ‘Usir Bank Dunia dari Indonesia,Singkirkan SBY-JK dan Partai Politik Elit Penyebab Kenaikan Harga BBM’, di depan masuk Bank Dunia tetapi upaya ini tidak berhasil karena dihalangi oleh puluhan polisi, walaupun kemudian polisi berhasil dipaksa untuk memegang spanduk tersebut.

13.45
Massa aksi FPN kembali melakukan konvoi menuju istana negara.

15.00
Massa aksi tiba di depan Patung Kuda Indosat, dan mengatur barisan sebelum melakukan aksi reli menuju istana negara.

15.30
Massa aksi tiba di depan Istana Negara

15.30 – 17.00
Panggung politik digelar di depan Istana Negara. Orasi pertama dibuka oleh Kawan Nining Elitos Ketua Umum Kasbi, disusul perwakilan dari Serikat Buruh Bangkit, Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara, Aliansi Buruh Menggugat, Persatuan Rakyat Pekerja oleh Ken Budha Kusumandaru, Serikat Mahasiswa Indonesia, Persatuan Politik Rakyat Miskin dan perwakilan dari Organisasi Pelajar. Dalam kesempatan kali ini kawan Gregorius Budi Wardoyo menyampaikan pentingnya untuk membangun dan membesarkan Front Pembebasan Nasional sebagai sebuah wadah alternatif perlawanan rakyat terhadap pemerintahan pro kapitalisme. Penting untuk membangun FPN bukan hanya di Nasional tetapi juga sampat unit terkecil dalam struktur masyarakat. Kawan Yoyok juga menyampaikan kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mensejehterahkan rakyat dan sosialisme merupakan jalan keluar alternatif untuk sampai pada kesejahteraan.

Selain massa aksi dari Front Pembebasan Nasional, di istana negara juga telah aksi dari Front Persatuan Rakyat (FPR) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tuntuan Tolak Kenaikan Harga BBM.

Aksi Front Pembebasan Nasional di Daerah

*Sumatera Utara:*

*Selasa, 27 Mei 2008:* Ratusan Massa dari FPN Sumatera Utara melaukan aksi
penyegelan SPBU Petronas yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Medan.
Penyegelan ini di lakukan sebagai simbol perlawanan terhadap Modal
Internasional yang menjarah kekayaan alam Indonesia, juga sebagai bentuk
perlawanan terhadap pemerintahan SBY-JK yang selalu tunduk pada kepentingan
Modal Internasional. Selain melakukan penyegelan SPBU, massa FPN juga
melakukan aksi teaterikal dan pembakaran ban bekas.

Sebelumnya, gedung DPRD Sumut juga di demo oleh FPN, yang pada intinya
menyatakan ketidak percayaan pada Elit-Elit Politik yang ada di parlemen,
karena tidak mampu mensejahterakan rakyat.

*Jabotabek :*

*Kamis, 29 Mei 2008* : Sekitar 2000 orang massa FPN melakukan aksi ke Istana
Negara. Aksi ini di mulai dari dua titik kumpul, Grogol dan Salemba. Massa
dari dua titik ini kemudian melakukan longmarch (rute aksi dari Grogol:
Grogol-Roxy- Harmoni-Istana. Rute dari Salemba: Salemba-Senin- Tugu
Tani-Kedubes AS-Istana) untuk mengajak rakyat di sepanjang rute aksi agar
terlibat dalam aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM. Selain menolak
kenaikan harga BBM, FPN juga menyerukan pada rakyat untuk segera melakukan
nasionalisasi industri migas di bawah kontrol rakyat, menyerukan agar gaji
pejabat negara yang sangat besar untuk di potong, agar tidak membebani
anggaran negara.

Setelah melakukan longmarch dari dua ttitik tesebut yang mendapatkan
sambutan hangat dari rakyat di sepanjang jalan, massa aksi bertemu di depan
RRI untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Sebelumnya massa yang bergerak dari
Grogol, berhenti terlebih dahulu di Depan Kantor Menkokesra, untuk
memberikan kecaman terhadap Elit Politik yang gagal.

Upaya ribuan massa FPN untuk bergerak ke Istana, tidak berjalan mulus karena
aparat kepolisian mencoba memprovokasi, dengan mencoba membubarkan massa,
mengancam supir mobil komando, membentak massa, bahkan hingga memukuli
koordinator barisan pelopor, kawan Kuswara hingga memar di bagian muka.
Namun provokasi ini tidak di tanggapi oleh massa FPN dengan kepala panas,
melainkan dengan cara menyolidkan barisan dan sedikit demi sedikit bergerak
maju ke Istana, dan akhirnya massa aksi dapat maju hingga di seberan jalan
depan Istana Negara dan melakukan Pidato-pidato politik dari
pimpinan-pimpinan berbagai macam organisasi yang tergabung dalam FPN.

Dalam aksi kali ini, FPN sekali lagi menunjukan garis politik anti kooptasi
Elit Politik secara tegas, ketika Permadi yang merupakan anggota DPR dari
PDIP, nampak di sekitar lokasi aksi, massa FPN dengan semangat menyerukan
yel-yel aksi ” Elit Politik,Gulingkan! Rakyat Berkuasa” yang di tujukan pada
Permadi. Tentu saja, Permadi menjadi terkejut karena biasanya, kedatangan
anggota Dewan untuk memberikan dukungan pada aksi-aksi tertentu di sambut
hangat oleh massa, namun bagi FPN, sikap anggota Dewan/Elit Politik yang
saat ini menolak kenaikan harga BBM adalah kepalsuan, karena di tangan DPR
dan Pemerintalah lah semua kebijakan yang meliberalkan sektor migas di
godok, di buat dan dijalankan.

Akhirnya tepat pukul 17.30, ribuan massa FPN membubarkan diri, dengan
terlebih dahulu membuat barisan panjang menuju ke Patung Kuda, dan kemudian
kembali ke tempat masing-masing.

*Minggu, 1 juni 2008*: 2 ribu massa FPN yang diantaranya menggunakan
kendaraan bermotor, akan mengadakan aksi massa menolak kenaikan harga BBM.
Massa akan berkumpul di Bunderan HI, kemudian akan ke kantor Bank Dunia dan
Istana Negara. Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, FPN juga
menuntut agar Industr Migas yang saat ini di kuasai Internasional, untuk di
nasionalisasi, bukan oleh elit politik, tapi oleh kekuatan rakyat yang
terorganisir. Sebelum menuju ke bunderan HI, massa FPN yang berasal dari
Bekasi, akan melakukan aksi mimbar bebas di beberap terminal antara lain,
terminal cikarang dan bekasi.

Aksi kali ini, mengarah ke Bank Dunia, untuk menunjukan pada rakyat
Indonesia, bahwa kenaikan harga BBM tidak lepas dari campur tangan
lembaga-lembaga keuangan Internasional, dengan menggunakan pemerintahan
boneka di negara-negara dunia ketiga.

Menjelang aksi 1 juni ini, upaya-upaya untuk melemahkan pembangunan gerakan
FPN ataupun gerakan rakyat yang lain semakin gencar. Selebaran-selebaran
gelap yang berisikan provokosi terhadap FPN �seperti FPN akan mengganti uang
tranport dan makan bagi peserta aksi, FPN membagi-bagi sembako gratis dll-
semakin banyak, juga sms-sms fitnah terhadap FPN maupun terhadap
individu-individu dalam FPN

*Yogyakarta: *

*Minggu, 1 juni 2008* : KRB (Komite Rakyat Bersatu), akan melakukan aksi
dari Tugu Yogyakarta ke Istana Agung. Dengan perkiraan massa mencapai 400
orang berencana untuk menduduki Istana Agung. Aksi ini akan di mulai jam 11
siang. Sebelum aksi telah di lakukan berbagai pra kondisi di posko-posko
batalkan kenaikan BBM, dengan persatuan rakyat, saatnya rakyat berkuasa.
Aktifitas di posko-posko antara lain menyebakan angket yang berisi
pertanyaan :

1. Apakan anda setuju kenaikan BBM ?

2. Apakah anda sepakat dengan aksi-aksi penolakan kenaika BBM?

3. Apakah anda bersedia ikut aksi menolak kenaikan Harga BBM ?

Selain angket, juga di lakukan pemutaran film, diskusi dan pertunjukan
kesenian.

Posko-pokso ini telah ada di :

1. Posko Induk, UGM, Yogyakarta

2. Posko di Kampus Atmajaya, Babarsari, Yogyakarta

3. Posko di Suryo Wijayan

4. Posko di Kampus UIN

5. Posko di Kampus UMY

6. Posko di Sewon

7. Posko di Parang Tritis

8. Posko di Bawu Sasran

*Semarang, Jawa Tengah :*

*Senin, 2 juni 2008*: FPN Semarang akan melakukan aksi penutupan/blokir
jalan di beberapa titik, antara lain Kaligawe dan Banyumanik.

*Jawa Timur*

*Surabaya dan Sekitarnya*

*Minggu, 1 juni 2008*: 500 massa FPN akan melakukan aksi dari Hotel Cendana
ke Gedung Grahadi (Kantor Gubernur) Jawa Timur, untuk menuntut pembatalan
kenaikan harga BBM. Sama seperti FPN di daerah lainnya, FPN Jatim juga
menuntut Nasionalisasi Industri Migas di bawah kontrol rakyat., karena semua
elit-slit politik telah gagal. Bersamaan dengan aksi, FPN Jawa Timur juga
akan membuka Posko Induk Pengaduan Dampak Kenaikan Harga BBM di depan Gedung
Grahadi, yang sudah di dirikan malam ini.

*Senin, 2 juni* : FPN Jawa Timur akan melakukan aksi solidaritas terhadap
PHK 150 buruh yang menjadi anggota FSPMI. PHK ini dilakukan oleh pihak
pengusaha PO CIPTO karena tidak menginginkan adanya serikat buruh di
perusahaannya. Aksi solidaritas ini akan di lakukan di Konjen Jepang. Selain
aksi solidaritas, aksi hari senin ini juga tetap mengkampanyekan penolakan
terhadap kenaikan harga BBM

Perkembangan lain :

FPN Jawa Timur telah membuka posko-posko Pengaduan Dampak Kenaikan BBM di
berbagai tempat :

1. Posko di Lempung Tama (kawasan Industri Tandes) Surabaya

2. Posko di Kampus Untag, Semolawaru, Surabaya

3. Posko di Kampus Unesa, Ketintang, Surabaya

4. Posko di Kampus IAIN, Wonocolo, Surabaya

5. Posko di sekretariat KPPD, Ngagel, Suarabaya

6. Posko di Sekber FPN, Dukuh Kupang, Surabaya

*Malang*

*Minggu, 1 juni 2008* : Jaringan FPN di Jawa Timur dengan Organ-Organ
Gerakan lainnya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Malang (FPRM)
akan melakukan Rapat Akbar Penolakan Kenaikan Harga BBM di Balai Kota
Malang, dengan perkiraan massa berjumlah 1458 orang. Sebelumnya telah di
bagikan petisi penolakan kenaikan harga BBM di basis masing-masing
organisasi.

*Kalimantan Timur*

*Samarinda*

Upaya untuk membangun FPN sedang di lakukan, dengan cara melakukan
diskusi-diskusi dengan organisasi-organisa si yang struktur nasionalnya telah
tergabung dalam FPN, di samping diskusi dengan organ gerakan setempat yang
juga mempunyai kehendak yang sama. Hasil diskusi di antara organisasi ini
akan di share ke organ-organ gerakan secara luas, karena di Kalimantan Timur
sudah terbangun aliansi untuk merespon kenaikan harga BBM dan sudah beberap
kali melakukan aksi-aksi.

*Sulawesi Tengah*

*Palu *

Sekitar tanggal 2-10 Juni, FPN Palu akan mengadakan aksi massa menolak
kenaikan harga BBM

*Parigi*

*Senin, 2 Juni 2008*: FPN Pargi berencana akan melakukan aksi menolak
kenaikan harga BBM, Nasionalisasi Industri Migas di Bawah kontrol Rakyat,
dengan perkiraan massa mencapai 1000 orang yang berasal dari Serikat Tani
Parigi dan Organisasi Pemuda, dengan sasaran aksi Gedung Bupati dan Gedung
DPRD Parigi.


*FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)*
Email: pembebasan.nasional @…
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

Pres Release Aksi Front Pembebasan Nasional 29 Mei 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

ALIANSI BURUH MENGUGAT, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA, PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA, PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, FBTN, PEREMPUAN MAHARDIKA, KPA, SERIKAT PENGAMEN INDONESIA, IGJ, LBH JAKARTA, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, FKML, KPSNI, GMNI UKI, SPRP, KBRD, BEM UNINDRA,  JK-LPK, KONTRAS, VHR, ELSAM, JKB, PBHI, LPBH FAS, SPEED, SIEKAP, SP-PLN, SP-ANGKASA PURA, SP-PJB, SP3, PERGERAKAN, RUMAH KIRI, KALYANAMITRA, FAK.SASTRA UKI,KOMUNITAS MAHASISWA UNTAG JKT, BEM UNIAT JKT, BURUH PUTRI INDONESIA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, SEPETAK,  KAPCI, SNT JKT, APK JKT, SPKAJ

————————————————————————————–

SEKALI LAGI, TETAP GAGALKAN KENAIKAN BBM

DAN BERIKAN SUBSIDI YANG LAYAK KEPADA RAKYAT

Tanggal 29 Mei 2008 Sudah Lima Hari kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % menyerang kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Sementara itu dalam hitungan Lima Hari pula bisa dipastikan kantong dan rekening SBY-JK, elit-elit politik, konglomerat-konglomerat, dan Bos-Bos Raksasa minyak Dunia terus membesar. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi ???….

Kebijakan liberalisasi sektor Energi dan Migas di Dalam Negeri

Adalah skema kebijakan neoliberalisme (Penjajahan gaya baru) yang disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan nasional saat ini, sehingga mereka menyiapkan format yan lebih rapi agar semua aspek kebijakan tentang Kenaikan harga BBM pada 24/05/08 hanya ditangkap sepihak oleh penglihtan rakyat. Padahal dalam pandangan FPN jelas semua itu adalah tipuan yang mudah di tebak arahnya.

Maka jelaslah kenyataan ini harus kita lawan adanya, Meskipun Harga BBM dunia setinggi sekarang (Berkisar 135 U$/Barell, 28/05/08) sebenarnya pemerintah secara politik sudah menetapkan proyeksi untuk mencabut subsidi BBM yang artinya juga akan memicu naiknya Harga BBM dikemudian hari. Skenario itu dapat kita lihat dalam beberapa produk hukum yang bersemangatkan neoliberalisme antara lain, UU Energi Nomer 30 Tahun 2007, APBN Perubahan 2008 tentang pembatasan jumlah Subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun (dengan asumsi harga minyak dunia 95 U$/barrel dan jumlah BBM subsidinya 39 juta kilo liter).

Selain itu, yang tidak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat, adalah kebijakan Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya disektor energi. Liberalisasi sektor energi tidak hanya terjadi sektor hulu (Eksplorasi) tetapi juga sektor hilir (Distribusi dan pemasaran). Lewat UU MIGAS pemerintah berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertamina. Yang ditawarkan kemudian adalah membuka kesempatan bagi Perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Dengan alasan supaya kompetisi dalam distribusi dan pemasaran bisa “adil”, akhirnya lagi-lagi subsidi minyak harus dicabut. Sebab, jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk. Ini setidaknya pernah ditegaskan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir Migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk” (Kompas, 14/5/03).

Coba lihat salah satu Keuntungan Modal Internasional, Exxon Mobil yang pada tahun 2007 mendapatkan keuntungan sebesar US$ 40,6 milyar (Rp. 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (Rp. 1.057  trilyun/CNN), yang didapat dari kekayaan alam Indonesia. Belum lagi di tambah dengan Perusahaan-perusahaan Internasional lainnya (saat ini sudah 90 % Industri Migas Indonesia di kuasai Modal Internasional). Dengan harga saat ini US $ 135 / barel maka nilainya mencapai 1,25 triliun per hari atau Rp 458,25 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya,  mencapai 82,8 trilun per tahun (Bandingkan dengan Defisit Anggaran Sekarang, yang hanya Rp 21,4 trilyun).

Keuntungan dari Migas jika di kelola sendiri oleh Rakyat jelas akan bertambah, karena biaya Cost Recovery dapat diturunkan dengan drastis (biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kita-kepada kontraktor minyak nasional dan Internasional yang menggarap ladang Migas Kita. Dalam hitungan persentase, biaya yang dikeluarkan Pemerintah kita adalah 100%, dan Modal Internasional, tidak mengeluarkan sepeser biaya apapun, bahkan sekarang ini, malah di tambah bonus 20 % lagi, jika ingin meneruskan usahanya di tambang marginal) Besarnya biaya Cost Recovery dari awal 2007 hingga pertengahan 2007, sudah mencapai Ro 93,9 Trilyun. Namun Pemerintah dan elit politiknya tetap mempertahankan liberalisasi Migas ini, karena sekali lagi itu sangat menguntungkan Mereka, Tapi Tidak Bagi RAKYAT INDONESIA.

Disisi yang lain pemerintah selalu mengatakan bahwa pemberian subsidi Kepada Rakyat, termasuk mensubsidi BBM adalah tidak mendidik dan membuat rakyat hidupnya malas alias tidak mandiri secara ekonomi serta memberatkan APBN, Padahal Perlu diketahui dengan seksama sesungguhnya Subsidi Kepada Rakyat Itu Adalah  Kewajiban yang Mutlak di berikan Negara untuk tetap mengalokasikanya sebesar mungkin agar perekomian rakyat tetap stabil ditengah situasi naikkan BBM yang diikuti Oleh naiknya sembako, Transportasi, TDL dan sebaginya.

Jadi Jelaslah selama ini argumentasi tentang HARGA BBM DI PASAR INTERNASIONAL NAIK dan DEFISIT ABPN akibat Pemberian Subsidi yang sering dijadikan Alasan Pokok PEMERINTAH, ELIT POLITIK, INTELEKTUAL PRO MODAL tentang Kenaikan harga BBM. di mata Kami Front Pembebasan Nasional adalah gagal dan tidak Ilmiah.

Oleh Karena itu Kami dari FRONT PEMBEBASAN NASIONAL menuntut:

  1. Gagalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga Sembako.
  2. Berikan Subsidi Pada Rakyat.
  3. Potong Gaji dan Cabut Semua Tunjangan Para Pejabat Negara Dan Anggota DPR.

Agar BBM tidak Naik Maka, Front Pembebasan Nasional Menawrkan Jalan Keluar Secara kongkrit:

  1. Nasionalisasi Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat.
  2. Nasionalisasikan Segera Aset-Aset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat.

Dan Kami Front Pembebasan Nasional Tetap Menyerukan kepada Rakyat Indonesia :

  1. Galang Persatuan dan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM,
  2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat  menggagalkan kenaikan harga BBM
  3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional
  4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM Di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.
  5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.

Jakarta, 29 Mei 2008

Front Pembebasan Nasional


FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
Email: pembebasan.nasional@gmail.com
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

SIKAP POLITIK SMI ATAS KEKERASAN POLISI THD AKSI MAHASISWA UMI

KOMITE PIMPINAN PUSAT
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jakarta Selatan.
Telp: 021-99681543 dan 081331643545
BEBASKAN MAHASISWA UMI YANG DITANGKAP KEPOLISIAN MAKASAR
PADA AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM
Salam Pembebasan
Sudah lama rakyat di Negeri ini menderita kemiskinan yang begitu mendalam, betapa ironis konon negeri yang kaya-raya sumber daya alam ini (MINYAK BUMI, GAS ALAM, BATUBARA, EMAS, PERAK, BESI, BAJA, HASIL PERIKANAN, HUTAN DLL) ternyata kebanyakan penduduk Indonesia berpenghasilan rata-rata Rp 900.000,-/bulan (Hasil Survai, Serikat Mahasiswa Indonesia Tahun 2007). Namun di tengah kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk saat ini yang pasti memiliki efek domino yakni lemahnya daya beli mayarakat atas kebutuhan konsumsi sehari-hari, ternayata kemarin tanggal 5 Mei 2008, Rezim anti rakyat yang berwatak kapitalistik lewat Presiden RI mengumumkan rencana kenaikan harga BBM Per Juni 2008 dengan kisaran kenaikan rata-rata 25-40% (Mulai dari Premium, Solar). Tentu saja ini akan memicu gejolak pasar dan politik di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam Pandangan Seriakat Mahasiswa Indonesia Kenaikan Harga BBM Di Indonesia ini lebih dikakibatkan oleh Aksi Para Spekulan Minyak yang memiliki Modal besar untuk memborong seluruh minyak bumi baik yang bersubsdi maupun tidak jelas saja apa yang dilakukan ole mereka telah meimbulakan anarkhisme di tinggkat pasar. Disisi lain keanikan harga BBM di Indonesia ini akibat dorongan dari LIBERALISASI SEKTOR MIGAS DI INDONESIA agar para Pemain Minyak DUNIA macam Chevron, CALTEX, AGIP, SHELL DLL mendapat Berkah dari kebijakan sektor migas di Indonesia. Akibatnya Kenaikan BBM tidak bisa di hindarkan lagi, Sehingga berbagai macam demontrasi dilakukan oleh diberbagai kota yang dilakukan dengan gencarnya oleh elemen masyarakat untuk menentang rencana kenaikan BBM pada bulan Juni 2008. Ternyata tidak digubris oleh Pemerintah berkuasa hari ini, Rezim Neoliberalisme SBY-JK tetap bersikukuh Untuk tetap menaikkan harga BBM dengan Dalih Menyelamatkan ABPN, Namun Pemerintah Tidak Mau menyelamatkan kesehjahteraan Rakyat.
Bahkan Di Kota Makasar tepatnya Selasa, tanggal 6 Mei 2008 demo Menolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, di respon pihak Kepolisian secara arogan dengan merepresi mahasiswa sampai memukul mundur mereka ke dalam kampus sehingga menyebabkan lima mahasiswa tertangkap Polisi. Menurut Pihak Kepolisian Makasar Aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa UMI Alaudin Makasar itu tidak mengantonggi izin dari kepolisian Makasar. Alasan Pembubaran aksi mahasiswa UMI itu justru inilah tindakan bodoh dan tidak dewasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya kepolisian Makasar. Karena jelas Aksi DEMO Mahasiswa UMI yang menolak kenaikan BBM itu tepat karena Mahasiswa UMI menyatakan agar Pemerintah menasionalisasikan semua perusahaan asing (Perusahaan Tambang Asing Khsususnya). Sehingga jelas SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Secara Nasional MENDUKUNG SEPENUHNYA AKSI-AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM yang di lakukan oleh Para MAHASISWA UMI MAKASAR sekaligus juga Mengutuk dengan Keras AROGANSI Aparat Kepolisian Makasar, Serta SEGERA BEBASKAN LIMA MAHASISWA UMI YANG TERTANGKAP.
KAMI SMI JUGA MENYERUKAN “LAWAN PENJAJAHAN MODAL TINGGALKAN PARTAI POLITIK BORJUIS DAN ELIT POLITIK BORJUIS, SERTA BANGUN ORGANISASI POLITIK YANG KERAKYATAN”. KEPADA MENGAJAK SEMUA RAKYAT TERTINDAS DI INDONESIA UNTUK TURUN KE JALAN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH SEGERA MEMBATALKAN KENAIKAN BBM DAN MENGEMBALIKAN SUBSIDI BBM UNTUK KESEHJATERAAN RAKYAT.
Jakarta, 7 Mei 2008
Tertanda
“Kent” Yusriansyah
Ketua Umum