“KAPITALISME TELAH GAGAL DALAM MENSEJAHTERAN RAKYAT, MEA ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MERAMPAS HAK & MENYENGSARAKAN RAKYAT”

Pernyataan Sikap Aksi Serentak KPOP

(Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda)

27 April 2015

kpopMasyarakat Ekonomi Asean atau pasar bebas wilayah asean adalah program yang akan dilakukan oleh pemerintahan jokowi-jk pada akhir tahun 2015. Apa yang telah dikatakan oleh jokowi-jk bahwa berjalannya MEA akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tapi sejatinya, MEA adalah program liberalisasi yang semakin menghancurkan Indonesia. Indonesia yang dijadikan basis pasar dan basis produksi karena melihat banyaknya sumber daya manusia, tenaga kerja dengan upah yang murah dan tidak lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat besar. Dengan semua yang tersedia, maka akan menjadi daya tarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di indonesia, serta didukung oleh penghapusan tarif BEA dan menghapus pembatasan investasi asing.

MEA juga memaksa rakyat Indonesia untuk berhadapan langsung dan bersaing dengan rakyat dari negara-negara lain, hal itu akan semakin berbahaya untuk tenaga kerja Indonesia. Melihat tenaga kerja Indonesia yang sangat minim lulusan SMP – SMA dan kemampuan buruh yang kurang lalu ditambah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. MAka akan banyak buruh Indonesia yang akan digantikan oleh buruh-buruh dari negara lain sehingga akan marak terjadinya PHK massal dan bertambahnya pengangguran. Dari hal ini semakin jelas bahwa negara tidak lagi memikirkan nasib buruh yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi sampai kekerasan dan dibayar murah. Baca lebih lanjut

Iklan

Serikat Pekerja PT PLN Tolak Diasuransikan

JAKARTA, SENIN — Rencana PT Jamsostek untuk mengasuransikan seluruh karyawan PT PLN pada Desember 2008 ditolak keras oleh Serikat Pekerja (SP) PT PLN. Program ini menyusul syarat yang diberikan PT Jamsostek yang hendak membeli obligasi PT PLN sebesar 30 persen.

“SP menolak asuransi apapun sebab hingga saat ini kami masih sah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja sesuai PP no 33 tahun 1977, jo UU no 3 tahun 1992 pasal 3, apalagi itu diadakan sendiri oleh perusahaan,” kata Ketua SP PT PLN Ahmad Daryoko saat konferensi pers di kantor PLN Pusat Jakarta, Senin.

Ahmad menjelaskan, soal pembelian obligasi SP PT PLN tidak mempermasalahkan, hal itu dipersilakan sebab merupakan wewenang direksi. Namun, soal program asuransi, persetujuan berada di tangan pekerja sehingga tidak ada keputusan sepihak.

Besarnya biaya asuransi juga menjadi masalah yang disoroti oleh SP. Sebagai contoh, untuk asuransi kesehatan, pihak PLN hanya mengeluarkan Rp 650 juta sampai Rp 670 juta per tahun untuk 54.000 karyawannya, sedangkan pihak Jamsostek meminta Rp 2 Miliar per tahun.

“Hal ini jelas kami tolak, apalagi asuransi yang kami ikuti tidak ada masalah dan berjalan dengan baik,” katanya

Ahmad mengira, PT Jamsostek memberlakukan program asuransi berdasar UU No 40 tahun 2004, pasal 5, yang menerangkan PT Jamsostek bisa memonopoli program jaminan sosial tenaga kerja untuk seluruh perusahaan di Indonesia. Padahal, tahun 2005, melalui keutusan MK no 007/PUU-111/2005 menyatakan PT Jamsostek bukan satu-satunya penyelenggara jaminan sosial. Maka tidak ada kewajiban untuk mengikutsertakan karyawan sebuah perusahaan menjadi peserta asuransi PT Jamsostek.

Masalahnya, banyak perusahaan yang belum tahu mengenai keputusan MK itu, kata Ahmad.

Pemogokan kerja, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi jika usaha pemindahan asuransi terus dilakukan, apalagi melalui direksi PLN. “Jika seperti itu, di mata kami asuransi BUMN sudah tidak kredibel lagi,” kata Ahmad. kompas.com