Energi (BBM) sebagai Hak Dasar Rakyat; Tolak Pencabutan Subsidi Energi!!!

bbm-naikKeputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang belum genap 100 hari telah menambah penderitaan rakyat. Beberapa alasan pemerintah subsidi BBM harus dipangkas, antara lain; subsisdi melebihi kuota beban anggaran, Subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya. Kemudian, pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi ke program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.

Secara sepintas dan berpikir pendek, alasan tersebut terlihat masuk akal. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, kita akan mendapati “kesesatan berfikir” rezim Jokowi-JK.

Baca lebih lanjut

Iklan

BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM dan BERIKAN UPAH LAYAK UNTUK HIDUP LAYAK BURUH INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP

FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Tepat pada tanggal 17 November 2014 pemerintahan jokowi-Jk mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 18 November 2014 dimulai dari jam 00.00 wib.

Kenaikan tersebut berarti pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk publik dengan berbagai alibi-alibi mereka. Alibi pengurangan subsidi sesungguhnya tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya diantaranya; mulai dari alasan APBN berdarah-darah karena pembengkakan subsidi sehingga membuat APBN deficit, alibi subsidi harus dialihkan kesektor produktif seperti pembangunan jalan dll. sampai pada alibi bahwa subsidi lebih baik untuk membangun jalan daripada dihabiskan dijalan, subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya alias tidak tepat sasaran.

Pertanyaannya kemudian adalah jika APBN jebol kenapa harus pengurangan subsidi yang menjadi jalan keluar, apakah tidak ada jalan keluar lain?. Baca lebih lanjut

“UPAH LAYAK NASIONAL ADALAH HAK BURUH INDONESIA”

fpbi1PERNYATAAN SIKAP AKSI SERENTAK NASIONAL FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Sejak kekuasaan modal (kapitalisme) berdiri tegak dengan prinsip liberalisasi atau mekanisme pasar bebas Negara dengan segala perangkatnya menjadi tidak mampu atau gagal mensejahterakan rakyat. Justru Negara berposisi tegas membenarkan dan turut serta melancarkan program-program liberalisasi disegala sektor tidak terkecuali sektor tenaga kerja.

Proses liberalisasi sektor tenaga kerja tidak terlepas dari proses penetrasi modal secara terus menerus baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Kepentingan penanaman modal di Indonesia satu sisi adalah penguassaan atas semua asset-asset vital/strategis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan disisi yang lain adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Jalan Liberalisasi yang menjadi pilihan utama pembangunan nasional dari masa ke masa. Baca lebih lanjut