Salahkah Buruh Menuntut Hak Pekerjaan dan penghidupan yang layak?

18bg-copyStudy kasus perjuangan PTP FPBI PT Johnson

Setahun sampai belasan tahun buruh setiap harinya melakukan aktivitas rutin mereka bekerja berdasarkan jam dan shift kerja yang memang telah ditentukan. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang malam, berangkat malam pulang pagi begitu seterusnya. Aktivitas tersebut terjadwal, tertuang dalam peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan oleh para buruh karena jika tidak dipatuhi segala bentuk sanksi sudah menunggu tidak terkecuali sanksi dikeluarkand ari perusahaan.

Bertahun-tahun pekerjaan tersebut dilakukan sudah pasti menghasilkan nilai yaitu nilai pakai dan nilai tukar, karena jika pekerjaan yang dilakukan para buruh tidak menghasilkan nilai maka akan tidak mungkin perusahaan tersebut berdiri tegak sejak dahulu kala hingga sekarang. Bahwa tidak akan mungkin suatu perusahaan tetap berdiri bahkan terus mengembangkan usahanya apabila tidak ada keuntungan besar yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan distribusi barang-barang (nilai Guna&Nilai Tukar) yang dihasilkan oleh para buruh. Sehingga sangat sering kita dengar bahwa keberadaan buruh dalam suatu perusahaan merupakan kekayaan hidup berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan. apakah kita bisa mengatakan buruh itu tidak penting? Baca lebih lanjut

Iklan

SITUASI SEKARANG AKAN PENTINGNYA PARTAI BURUH DAN LANGKAH KE DEPAN

restuKebuntuan kapitalisme dan politik borjuasi yang kita saksikan hari ini membutuhkan sebuah kepemimpinan yang sejati, dan kepemimpinan ini hanya bisa datang dari kelas buruh. Kelas buruh, dengan memimpin dan merangkul semua lapisan tertindas, adalah satu-satunya kelas revolusioner yang dapat membebaskan bangsa ini dari rantai kapitalisme dan imperialisme yang tidak hanya mengikatnya tetapi juga mencekiknya.

Bukannya bersandar pada kelas borjuasi nasional dan para perwakilannya, bukannya membonceng dan menitipkan suara pada partai-partai borjuasi, bukannya membatasi diri pada pilihan terbaik dari yang buruk, tetapi menyerukan kemandirian kelasnya dengan lantang dan tegas. Secara konkret ini berarti sudah saatnya kelas buruh membangun partai politiknya sendiri, membangun sebuah partai buruh massa. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan revolusioner dari kelas buruh, dan adalah tanggung jawab – dan bahkan kehormatan – bagi kelas ini untuk mengemban tugas ini.

Baca lebih lanjut

Energi (BBM) sebagai Hak Dasar Rakyat; Tolak Pencabutan Subsidi Energi!!!

bbm-naikKeputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang belum genap 100 hari telah menambah penderitaan rakyat. Beberapa alasan pemerintah subsidi BBM harus dipangkas, antara lain; subsisdi melebihi kuota beban anggaran, Subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya. Kemudian, pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi ke program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.

Secara sepintas dan berpikir pendek, alasan tersebut terlihat masuk akal. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, kita akan mendapati “kesesatan berfikir” rezim Jokowi-JK.

Baca lebih lanjut

Pemogokan Umum Sebagai Metode Perjuangan Bersama

308032_2455228077282_842926913_nPemogokan bukanlah tujuan, tetapi sebuah metode yang ampuh untuk menuntut hak ekonomi dan politik. Pemogokan merupakan produk dari sejarah yang ditempa dengan kesadaran tinggi. Kita sadari bahwa manusia adalah pecipta sejarah, akan tetapi ia tidak bisa menciptakan sejarah dengan semaunya sendiri, berdasarkan situasi yang dipilih sendiri akan tetapi berdasarkan situasi yang langsung dihadapi, ditentukan dan ditransformasikan dari masa lalu. Artinya pemogokan tidak boleh dibuat secara paksa dan sepihak, serampangan berdasarkan keinginan-keinginan pimpinan serikat buruh atau organisasi lainnya. Baca lebih lanjut

Pengertian Upah Seperti Ini Membuat Buruh Menderita

Tolak-Upah-MurahPengusaha merekayasa pengertian upah sehingga memudahkannya menjalankan politik upah murah. Upah umumnya merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan pengusaha kepada buruh. Pengertian ini sesungguhnya mengandung banyak kesalahan dan akibat-akibat yang merugikan kelas pekerja. Demikian disampaikan Sukanti, Departemen Litbang Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (LITBANG PP FPBI), saat di hubungi RaningNews, Jakarta, 26/10.

“Ada mitos tentang upah yang terus dikembangkan oleh pengusaha sehingga pengusaha sangat leluasa melakukan politik upah murah. Mitos ini terus dipertahankan oleh pengusaha bahkan dalam aturan hukumpun mitos upah itu ada. Mitos upah yang berkembang saat ini antara lain; Upah adalah harga keringat buruh, upah sesuai keterampilan dan upah harus disesuaikan dengan hukum pasar. Inilah dasar pengupahan yang tidak layak hari ini”, ujarnya. Baca lebih lanjut

Lawan Politik Elit Borjuasi ! Cabut Paket UU Anti Demokrasi Rakyat (UU Pilkada, UU MD3S, dll) Bangun Alat Politik Alternatif Sejati !

Demokrasi Borjuasi : Melahirkan Kesengsaraan Rakyat

Agustus lalu, genap 69 tahun sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, pada kenyataannya kita tak kunjung lepas dari penjajahan modal. Selain nostalgia semu soal kemerdekaan, tahun 2014 menjadi momen politik yang menentukan pergantian rezim pro modal ke rezim pro pasar bebas berikutnya, Jokowi-JK. Di tengah gegap-gempita pemilu dan kisruh parlemen elit hari ini, tentunya kita tidak bisa melepas bagaimana situasi nasional Indonesia yang akan bergejolak. Hal yang paling penting untuk kita tinjau adalah bagaimana situasi ekonomi nasional prapemilu maupun pasca pemilu berlangsung.

Pasca krisis global pada tahun 2008, kita dihadapkan dengan situasi penyelamatan krisis global. Penyelamatn krisis tersebut dijalankan dengan skema agenda kompetis pasar bebas (globalisasi) di seluruh kawasan di dunia. Skema globalisasi dijalankan melalui skema liberalisasi dalam tiga aspek yaitu liberalisasi modal, liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja. Di kawasan Asia Tenggara sendiri skema tersebut dilakukan dengan merealisasikan pasar bebas antar negara di kawasan tersebut. Misalnya kesepakatan pasar bebas AC-AFTA, AIFTA, yang menghantarkan Indonesia ke dalam situasi keruntuhan kedaulatan ekonomi. Pada tahun 2015 nanti kita akan dihadapkan pada pengesahan persaingan bebas antar kawasan ASEAN melalui kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). MEA merupakan turunan dari berbagai kesepakan internasional yang gencar dilakukan pada akhir 2013. Beberapa pertemuan internasional tersebut diantaranya pertemuan WTO, APEC, G-8, G-20, dan sejenisnya. Dengan alibi kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional, mereka menawarkan obat mujarab dari krisis, yaitu pembukaan pasar bebas, liberalisasi arus modal dan liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja. Baca lebih lanjut

Krisis Ekonomi Internasional, Konflik Elit Politik dalam Negeri, Pertegas Kontradiksi Rakyat dan Negara Kapitalis Republik Indonesia

Babakan Baru dalam kisah lama penyakit kapitalisme.

Kata yang tepat saat melukiskan situasi internasional saat ini adalah KRISIS khususnya segi ekonomi (dalam pengertian pasar) jika pasar terjadi maka sudah barang tentu ada hambatan yang cukup luar biasa dalam sirkulasi, sistem pertukaran dan jual beli barang dagangan termasuk modal.

Lebih parahnya lagi AS dan UE sebagai negeri penjaga kapitalisme sejak tahun dalam tiga tahun terakhir mengalami krisis keuangangan dan goncangan sehingga mengalami defisit anggaran, mendorong naiknya harga komoditas bahan dasar utama industri, mengkoreksi akslerasi sebaran kapital di negara NIC Sampai pada over produksi kapitalisme dan turunnya daya beli masyarakat telah membuat panik investor di seluruh dunia, itulah yang terjadi saat ini dan pada akhirnya memporakprandakan struktur pasar modal dan finansial perdagangan dunia. Baca lebih lanjut