Turunkan Harga BBM, Naikkan Subsidi Sektor Energi

INDONESIA_-_0728_-_Commenti_JokowiPernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia

Menolak Kenaikan Harga BBM

Sebulan setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian 1.5 bulan berikutnya harga BBM diturunkan, sekarang tanggal 28/03/2015 Pemerintahan Jokowi-JK kembali menaikkannya lagi. Untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) harga BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.400 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp 7.400 per liter dari harga awal Rp 6.900 per liter. Sementara untuk luar Jamali, jenis premium menjadi Rp 7.300 per liter dan solar menjadi Rp 6.900 per liter.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi. Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali. Akibat kebijakan ini, harga BBM di Indonesia murni mengikuti fluktuasi harga di pasar internasional. Begitu mulusnya jalan Jokowi untuk melakukan pencabutan subsidi dan meliberalisasi sektor energi, yang tidak pernah terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Meskipun kebijakan pencabutan subsidi selalu berhasil dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, mereka selalu mendapatkan perlawanan yang sengit oleh rakyat. Kali ini keadaan berlainan, Jokowi telah mengembalikan kepercayaan diri kaum elit politik di Republik ini. Kaum kapitalispun mendapatkan angin segar kembali, karena Jokowi juga dijuluki sebagai pendukung Upah Murah oleh kaum buruh Indonesia.

Setidaknya ada lima alasan yang selalu didengungkan oleh pemerintah untuk mencabut subsidi ini; Pertama , subsidi tidak tepat sasaran dan perlu dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Kedua , subsidi BBM menyebabkan pembengkakan APBN. Ketiga , terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi asumsi yang tertera dalam APBN. Keempat, menaikkan harga BBM mendorong pembatasan konsumsi BBM. Kelima, memutus arus penyelundupan dan penyelewengan harga.

Kelima alasan tersebut diatas dapat dengan mudah kita patahkan. Pertama, sektor energi adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti halnya pangan, kesehatan dan pendidikan, karenanya ia harus dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat untuk mendorong produktifitas. Kedua, pembengkakan dan jebolnya APBN tidak bisa hanya menyalahkan pada subsidi sektor ini, lagi pula subsidi adalah tanggungjawab negara. Ketiga, lalu muncul pertanyaan, mengapa politik energi Indonesia Indonesia gagal mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia? Pemerintah seharusnya mencari solusi lain yang tidak memberatkan rakyatnya, seperti konversi energi dan penyediaan transportasi massal yang memadai. Keempat, sesuai dengan premis awal bahwa energi adalah kebutuhan dasar, maka kenaikkan harga tidak akan berdampak pada pola konsumsi. Kelima, kita semua tahu bahwa rakyat biasa tidak melakukan penyelundupan dan penyelewengan harga.

Pada dasarnya, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi oleh Jokowi ini sama sekali tidak pernah mempertimbangkan sudut pandang kerakyatan. Didukung oleh para akademisi dan ekonom, mereka malah membuat hitung-hitungan studi bahwa ratusan triliun bisa dihemat oleh negara jika harga BBM dinaikkan. Asumsi-asumsi tersebut terus dipropagandakan berulang-ulang sehingga kebohongan nampak nyata sebagai sebuah kebenaran. Namun, diluar daripada itu semua mereka tidak memasukkan hitungan berapa banyak kaum kapitalis yang akan diuntungkan dari pencabutan subsidi itu atau betapa semakin parahnya kehidupan sehari-hari rakyat.

Belum lagi jika kita menyinggung tentang ulah para Mafia Migas yang keberadaan diakui sendiri oleh Jokowi dengan membentuk Tim Pemberantasan Mafia Migas. Namun hingga hari ini tidak pernah jelas siapa para mafia tersebut, atau apakah pemberantasaanya menuai keberhasilan. Jika kondisi ini yang terjadi tidakkah kita bisa menuding balik bahwa penerima kesejahteraan utama dari pencabutan subsidi itu adalah para mafia?

Program reformasi struktural yang dijalankan oleh Jokowi adalah diabadikan untuk mengembalikan trek liberalisme yang selama ini dikotori oleh korupsi, maladministrasi dan inefisiensi ekonomi. “The Right Man in The Right Place at The Right Time” adalah ungkapan yang tepat untuk sosok Jokowi. Dia akan menyelamatkan Kapitalisme di Indonesia yang saat ini sedang sekarat. Kenaikan harga BBM di Indonesia adalah bagian dari program penghematan kapitalis yang sekarang sedang digulirkan di seluruh dunia sejak krisis pada tahun 2008. Memotong anggaran-anggaran sosial yang berarti mencabut subsidi, menekan upah buruh di tingkat yang paling rendah, mengundang investor asing untuk membiayai proyek-proyek infratruktur adalah beberapa program turunan Kapitalisme Internasional.

Untuk itu kami mengajak seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menggagalkan kenaikan harga BBM, kita dapat membuat subsidi diperbesar kembali. Jangan percaya elit politik, bongkar kepalsuan citra mereka. Berlawanlah dengan segala kekuatan yang kita punya.
Hidup Rakyat Indonesia!!!

Tertanda
Adi Wibowo
Sekretaris Nasional
PPI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s