Energi (BBM) sebagai Hak Dasar Rakyat; Tolak Pencabutan Subsidi Energi!!!

bbm-naikKeputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang belum genap 100 hari telah menambah penderitaan rakyat. Beberapa alasan pemerintah subsidi BBM harus dipangkas, antara lain; subsisdi melebihi kuota beban anggaran, Subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya. Kemudian, pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi ke program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.

Secara sepintas dan berpikir pendek, alasan tersebut terlihat masuk akal. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, kita akan mendapati “kesesatan berfikir” rezim Jokowi-JK.

Pertama, Logika bahwa subsidi adalah beban bagi anggaran negara merupakan logika yang sesat. Sejatinya, subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi tersebut berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar sehingga harga-harga suatu produk masih dapat terjangkau oleh masyarakat. Artinya, negara mimiliki tanggungjawab dalam mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat termasuk subsidi BBM.

Logika sesat kedua adalah BBM dinikamti oleh orang kaya, sehingga subsidi BBM harus dipangkas. Disini pemerintah hendak membenturkan antara golongan kaya dan masyarakat miskin, sementara masyarakat miskin merupakan golongan mayoritas pengisi negeri. Pandangan tersebut tidak lain, adalah menempatkan BBM sebagai komoditas dan bukan sebagai hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam titik ini, pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan. Pemerintah yang berpaham liberal tidak akan mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Berikutnya, Logika sesat ketiga adalah pemerintahan Jokowi-JK akan mengalihkan subsidi ke pembangunan infrastruktur dan program-program perlindungan sosial bagi rakyat. Disini pemerintah menganggap bahwa BBM tidak perlu disubsidi karena bukan program perlindungan sosial. Dan kepentingan pembangunan infrastuktur tidak lain adalah kepentingan bagi korporasi dalam menyambut pasar bebas. Sehingga, investasi padat merayap, tapi tetap akan menambah penderitan dan kemiskinan bagi masyarakat.

Oleh: Azmir Zahara

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s