BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM dan BERIKAN UPAH LAYAK UNTUK HIDUP LAYAK BURUH INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP

FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Tepat pada tanggal 17 November 2014 pemerintahan jokowi-Jk mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 18 November 2014 dimulai dari jam 00.00 wib.

Kenaikan tersebut berarti pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk publik dengan berbagai alibi-alibi mereka. Alibi pengurangan subsidi sesungguhnya tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya diantaranya; mulai dari alasan APBN berdarah-darah karena pembengkakan subsidi sehingga membuat APBN deficit, alibi subsidi harus dialihkan kesektor produktif seperti pembangunan jalan dll. sampai pada alibi bahwa subsidi lebih baik untuk membangun jalan daripada dihabiskan dijalan, subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya alias tidak tepat sasaran.

Pertanyaannya kemudian adalah jika APBN jebol kenapa harus pengurangan subsidi yang menjadi jalan keluar, apakah tidak ada jalan keluar lain?.

Bahwa alasan APBN jebol karena subsidi BBM tidak lah benar, pertama; APBN memang selalu di design defisit sehingga memungkinkan Negara untuk terus menutupi kekurangan anggaran dari hutang dan membenarkan dirinya (pemerintah) untuk mengurangi bahkan beberapa subsidi untuk public di hapuskan. Kedua; APBN sesungguhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi program seperti infrastruktur yang memang sudah menjadi agenda besar pemerintah dengan pengusaha dalam program MP3EI. Pengurangan diperuntukkan untuk pembayaran cicilan hutang. Pengurangan subsidi tidak dialihkan kesektor produktif seperti membangun industrialisasi nasional termasuk pengolahan hasil eksplorasi migas dll, Pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara ,jalur kereta api dan pelabuhan sesungguhnya adalah dalam rangka memuluskan investasi asing di indonesia sesuai program MP3EI. Maka jebolnya APBN bukan disebabkan oleh anggaran subsidi yang tidak seberapa besarnya tapi disebabkan oleh ketidakmauan Negara untuk mendesign anggaran yang pro rakyat Karenanya design APBN sesungguhnya tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Katanya subsidi di nikmati oleh orang kaya. pernyataan ini tidak lah lebih hanya sebuah lelucon yang mengilusi kesadaran rakyat. Harus diketahui bahwa energy seperti BBM merupakan kebutuhan dasar rakyat untuk kemajuan peradaban rakyat. Sekitar 80 juta rakyat menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dan mencari nafkah, menggunakan mobil untuk alat angkutan transportasi dan distribusi barang. Juga banyak nelayan kecil yang memanfaatkan BBM dalam proses produksinya.

Pengurangan subsidi sebagai jalan keluar untuk menghemat anggaran adalah sebuah pandangan sesat, bahwa anggaran dalam APBN terdiri dari beberapa post, dan subsidi salah satu post yang anggarannya masih kecil dibanding dengan total belanja untuk kementerian, non kementerian, belanja untuk pembelian barang dan modal.

Bahwa pengurangan subsidi hingga pencabutan subsidi untuk sektor publik sesungguhnya adalah paket kebijakan passar bebas alias liberalisasi yang dititipkan jauh-jauh hari sebelum jokowi-jk memimpin. Artinya pemerintahan Jokowi-Jk hanya melanjutkan paket program liberalisasi yang sudah ada sebelumnya.

Kepentingan para pemodal termasuk pengusaha Jokowi dan Jusuf kalla, pertama; Menghilangkan monopoli negara atas penguasaan pasar migas dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir. Kedua; menguasai asset-asset strategis yang di miliki oleh negara untuk menjadi milik segelintir individu-individu, seperti halnya sekarang pemodal internasional dan dalam negeri menguasai sumber-sumber migas dan non migas.

Benarkah tidak ada jalan lain selain menaikan harga BBM ?

Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang ada, tergantung dari kemauan pemerintah atau political will untuk mencari jalan keluar lain yang tidak berefek pada semakin melorotnya kualitas kesejahteraan rakyat sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Bahwa subsidi sektor publik ( BBM,air,listrik,pendidikan dan kesehatan ) adalah sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyatnya maka seharusnya subsidi untuk rayat tetap harus dipertahankan oleh negara. Berikut jalan keluar selain menaikan harga BBM :

Membangun industri nasional pengolahan migas dari hulu sampai hilir dan nasionalisasi asset – asset strategis, Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam minyak bumi dan gas menjadi sangat ironis bila BBMnya harus import karena tidak memiliki industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar jadi, walhasil semua sumber – sumber kekayaan alam migas banyak dikuasai oleh investor asing sehingga menjadi sangat wajar jika harga BBM mahal. Maka solusinya adalah membangun industri pengolahan migas sendiri untuk kemandirian ekonomi bangsa.

Memaksimalkan fungsi BUMN sebagai penyangga ekonomi negara. Indonesia memiliki kurang lebih 114 BUMN. Dengan keuntungan / deviden yang harus disetor ke kas negara maka seharusnya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya adalah diluar banyak saham BUMN yang sudah diprivatisasi / dimiliki oleh swasta juga ada beberapa BUMN yang nakal tidak menyetorkan deviden ke kas negara sehingga pendapatan negara berkurang. Maka pemerintah harus tegas mengembalikan fungsi BUMN sehingga tidak perlu lagi mengurangi subsidi BBM

Menaikan pajak barang mewah, jika alasan pemerintah subsidi BBM tidak tepat sasaran akibat dinikmati oleh pengguna mobil pribadi maka seharusnya pemerintah membatasi penggunaan mobil pribadi dengan menaikan pajak sehingga menambah kas negara. Bukan sebaliknya, pemerintah Jokowi –Jk justru akan menjalankan kembali program mobil murah yang akan semakin meningkatkan konsumsi BBM dan menambah kemacetan jalan.

Bangun persatuan perjuangan klas buruh bersama massa rakyat.

Setelah buruh berjuang menuntut kenaikan upah dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak nasional tetapi hanya mendapatkan upah untuk sekedar menjawab kebutuhan minimum supaya besok bisa berproduksi kembali keesokan harinya. Sementara massa rakyat dihadapkan dengan perampasan tanah, penggusuran, biaya kesehatan dan pendidikan yang terus meningkat.

Tentu bukan persoalan kemampuan buruh membeli BBM seharga Rp 8500, akan tetapi dampak yang muncul akibat kenaikan tersebut. Pertama; Harga barang dan jasa semakin mahal.  Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya.

Setelah kenaikan BBM akhir tahun ini diperkirakan naik menjadi 7.3% dari yang semula 5.3%. Pada oktober tahun kalender 2014 menurut BPS untuk 7 kelompok pengeluaran total laju inflasi sebesar 25% karena terjadinya peningkatan inflasi dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Kedua; Kemiskinan bertambah. Jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil berupa tiga kartu sakti namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan mengingat subsidi pemerintah untuk kesehatan, pendidikan juga sangat kecil

Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru hanya sekedar pencitraan dan obat bius bagi massa rakyat untuk meredam gerakan rakyat.

Ketiga; Pengangguran bertambah. Dengan alasan kenaikan harga BBM. Hal ini menimbulkan pengusaha mengurangi beban usaha salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentunya akan menimbulkan angka pengangguran meningkat karena alasan cost produksi semakin meningkat. Kembali buruh menjadi tumbal.

Maka jelaslah kenaikan upah tahun 2015 tidaklah akan berarti apa-apa kecuali hanya sekedar penambahan-penambahan nominal dan penyusaian-penyusaian saja bahkan akan lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi yang pastinya akan terus meningkat pasca pengumuman kenaikan harga BBM.

Berdasarkan situasi itu, kami dari FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) melakukan aksi secara nasional dan bersama-sama menyatakan sikap tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM.

Dan kami menyerukan kepada seluruh massa rakyat untuk terus membangun persatuan perjuangan klas buruh dan massa rakyat Indonesia untuk membangun alat politik alternatif.

Jakarta, 18 November 2014

Ttd

SANTOSO WIDODO

KETUA UMUM FPBI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s