TOLAK PENGGUSURAN DAN BERIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YG LAYAK UNTUK SELURUH RAKYAT

“ Penggusuran menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetanggaan dan keluarga, rusaknya kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah, serta melenyapkan aset hunian. Bagi sebagian pihak, penggusuran merupakan pelanggaran hak tinggal dan hak mem- iliki penghidupan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. ”

kpopMaraknya agenda penggusuran yang terjadi di seluruh kota di Indonesia khususnya Jakarta, tidak pernah lepas dari kebijakan nasional dalam merealisasikan agenda Masterplan Percepatan Petumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang saat ini dilaksanakan. Walaupun alasan ini sering diselubungi dengan alasan penataan tata ruang kota dan ketertiban umum. Namun sejatinya penataan tata ruang kota dan perbaikan infrastruktur merupakan bagian dari realisasi kebijakan MP3EI. Dalam tahapan implementasi perencanaan tersebut disyaratkan untuk melakukan perbaikan infrastruktur untuk melancarkan aliran modal dan mendukung hubungan ekonomi baik nasional maupun internasional. Dan dampak yang terjadi secara langsung dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah : Perampasan Hak untuk hidup layak .Menurut amandemen UUD 1945 BAB XA tentang hak asasi manusia pasal 28H ayat 1, bahwa warga negara Indonesia memiliki hak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta hak atas kesehatan, hak bertempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik. Dalam setiap pelaksanaan penggusuran yang dilakukan pemerintah pasti terjadi perampasan hak rakyat terhadap kehidupan yang layak. Artinya bila negara tidak mampu memberikan jaminan terhadap unsur-unsur yang dijamin oleh UUD dan peraturan lainnnya, secara konstitusional negara telah melakukan pelanggaran HAM atas warga negaranya.

Tetapi sampai saat ini penggusuran tetap di lakukan oleh Negara. Khusus pemerintahan DKI Jakarta jika kita teliti di DKI Jakarta ada sekitar 137 titik penggusuran tempat tinggal maupun tempat men cari nafkah sedangkan solusi atau jalan keluar yg diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta masih jauh dari kelayakan dan kesejahteraan. Rusunawan dan tempat usaha yg di bangun dan diberikan pemerintah masih banyak persoalan, dari kelayakan tempat, sarana air, listrik, akses transportasi bahkan lokasi yg begitu jauh dari tempat usaha mereka bahkan harga sewa yag mahal sehinggal itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah.

Ekspansi perluasan perkebunan kelapa sawit yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia hari telah mengancam bahkan sampai menghilangkan mata pencaharian rakyat untuk kesejahteraan hidup rakyat. Sementara disisi lain pemerintah merampas tanah, ribuan hektar ladang dan sawah digusur dan ribuan petani diusir keluar dari tanahnya atas nama REDD (perdagangan karbon). Di Manggarai 3040 hektar tanah petani digusur dari daerah yang akan dijadikan kawasan hutan lindung, di Sulawesi Utara 450 hektar ladang di gusur dan di Papua hampir 5 juta hektar tanah akan dijadikan kawasan serapan karbon dengan menggusur masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di Ulu Masen, Nangro Aceh Darusalam sekitar 750.000 hektar tanah rakyat sudah tidak boleh ditinggali dan digarap lagi. Di Muara Jambi, para petani harus berjuang melindungi tanah pertanian mereka seluas 101.000 hektar tanah yang di klaim menjadi kawasan konservasi dalam skema perdagangan karbon.

Pasar-pasar tradisional diseluruh wilayah Indonesia tidak luput dari penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan alasan ketertiban umum. Hal ini terjadi di Pasar Tiban Pekalong yang sejak tahun 2013 sudah berusaha digusur oleh pemerintah Kota Pekalongan, yang tentunya akan menghilangkan mata pencaharian para pedagang pasar Tiban.

Dalam setiap pelaksanaan penggusuran yang dilakukan pemerintah pasti terjadi perampasan hak rakyat terhadap kehidupan yang layak. Hal ini terjadi akibat dari pembiaran dan diabaikannya hak rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya, pada pasal 11 ayat 1 negara sebagai pihak yang mengakui dan bertanggungjawab atas hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk sandang dan perumahan juga atas perbaikan kondisi hidup.

Maka dari itu kita bangun persatuan dan kekuatan rakyat untuk merebut hak hak kita sebagairakyat yang telah dirampas oleh Negara yang saat ini berpihak kepada kepentingan modal. Mari kita bangun persatuan dan kekuatan rakyat untuk mengambil hak hak kita sebagai rakyat. Karena dengan persatuan rakyat maka kita bisa merubah tatanan negeri ini menjadi lebih baik dan sejahtera secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan itu kami dari KESATUAN PERJUANGAN ORGANISASI PEMUDA menyerukan mari kita berkumpul.menghimpun dan bangun persatuan untuk menuntut :

  1. Tolak penggusuran tanah dan rumah rakyat
  2. Tolak penggusuran tempat mencari makan rakyat
  3. Tolak perda tibum
  4. Berikan perumahan yang layak
  5. Berikan lapangan pekerjaan yang layak dan manusiawi

MARI BERSATU,BERKUMPUL DAN MENGHIMPUN UNTUK TOLAK PENGGUSURAN DAN BERIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YG LAYAK UNTUK SELURUH RAKYAT

Ket: Statement Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP) pada aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s