“UPAH LAYAK NASIONAL ADALAH HAK BURUH INDONESIA”

fpbi1PERNYATAAN SIKAP AKSI SERENTAK NASIONAL FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Sejak kekuasaan modal (kapitalisme) berdiri tegak dengan prinsip liberalisasi atau mekanisme pasar bebas Negara dengan segala perangkatnya menjadi tidak mampu atau gagal mensejahterakan rakyat. Justru Negara berposisi tegas membenarkan dan turut serta melancarkan program-program liberalisasi disegala sektor tidak terkecuali sektor tenaga kerja.

Proses liberalisasi sektor tenaga kerja tidak terlepas dari proses penetrasi modal secara terus menerus baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Kepentingan penanaman modal di Indonesia satu sisi adalah penguassaan atas semua asset-asset vital/strategis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan disisi yang lain adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Jalan Liberalisasi yang menjadi pilihan utama pembangunan nasional dari masa ke masa.

Ada begitu banyak program-program pemerintah dalam mempertahankan Neoliberalisme di Indonesia beberapa diantaranya:

Pertama; Pasar Bebas. Tepat per Januari 2015 rezim Jokkowi-JK akan melaksanakan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh rezim sebelumnya salah satunya pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN)pada tahap lanjut akan berujung menjadi pasar bebas dunia. Masyarakat ekonomi ASEAN tentu sudah bisa dipastikan akan semakin ter-liberalisasi-nya pasar tenaga kerja, kesemuanya akan merugikan kaum buruh Indonesia maupun kaum buruh Negara lain, sementara disisi yang lain sepenuh-penuhnya hanya akan memberikan keuntungan pada si pemilik modal (dalam negeri & luar negeri) yaitu semakin bebasnya arus modal keluar masuk tanpa hambatan dan berujung pada semakin meningkatnya akumulasi modal secara terus menerus.

Di sektor tenaga kerja kepentingan tersebut tanpak begitu sangat jelas, program labour market fleksibility (LMF) merupakan bukti paling konkrit sebuah skema liberalisasi di sektor tenaga kerja. Selain dari program tersebut perangkat Negara sebagai alat politik para kapitalisme (pemilik modal) memperkuatnya dengan menjalankan politik upah murah dan mendapatkan legitimasi dari regulasi-regulasi yang membenarkan program tersebut.

Sistem kerja yang luwes atau fleksibel seperti kerja kontrak & outsourcing merupakan wujud nyata bahwa kaum buruh/pekerja tidak memiliki kepastian masa depan, kaum buruh antar sesama kaumnya akan semakin bersaing atau berebut untuk mendapatkan kebaikan pengusaha dalam banyak hal, padahal itu tidak mungkin dan hanya akan mendatangkan kerugian bagi kaum buruh dan keuntungan bagi si pengusaha. Maka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MAE) merupakan penyempurnaan atau pematangan konsep Labour Market Fleksibility (LMF) menuju liberalisasi tenaga kerja sepenuhnya.

Kedua; Pencabutan subsidi di sektor public. pada semester pertama tahun 2013 pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan defisit anggaran karena subsidi, alasan karena salah sasaran. Padahal sesungguhnya kepentingan mereka adalah melepaskan monopoli Negara atas energi dan memberikan para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menguasai asset-asset vital milik negara. Akibatnya secara bertahap kekayaan yang dimiliki Negara seperti energi yang seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadi kemakmuran segilintir individu para pemilik modal atas penguasaan modal swasta. Disisi yang lain nasib rakyat atas kenaikan BBM adalah terjadinya penurunan daya beli rakyat karena terjadinya lonjakan kenaikan harga barang dan jasa.

Ketiga; Politik Upah Murah. Upah sebagai ukuran kemampuan daya beli mayoritas kaum buruh di design sangat rendah alias upah murah. Bahwa sampai saat ini kaum buruh selalu dihadapkan dengan persoalan upah yang tidak mampu memberikan kehidupan yang layak dalam arti sesungguhnya. Upah yang diterima kaum buruh kenyataannya hanya sekedar mampu menjawab kebutuhan buruh supaya keesokan harinya bisa melakukan aktifitas produksi kembali bukan untuk hidup layak secara manusiawi (tercukupinya kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas hidup buruh).

Berbagai peraturan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah justru semakin menguatkan politik upah murah diantaranya; permenakertrans 13 tahun 2012 yang hanya mengatur 60 komponen kebutuhan dengan kualitas yang masih rendah, Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur batasan minimum alias batasan paling rendah sebuah imbalan kerja, mengatur penetapan upah yang diserahkan di masing-masing daerah padahal kebutuhan untuk kesejahteraan hidup buruh prinsipnya sama.

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan intruksi presiden yang menyatakan bahwa UMP/UMK 100% KHL artinya upah tidak boleh dinaikkan dan peraturan menteri tenaga kerja 07 tahun 2013 tentang upah minimum yang berdasarkan hasil perhitungan 60 KHL.

Kebutuhan hidup layak yang dimaksudkan peraturan tersebut adalah UMP/UMK yang sama bagi seluruh buruh lajang, berkeluarga, berkeluarga anak satu dan seterusnya. Padahal terdapat perbedaan yang tidak bisa disamakan antara kebutuhan buruh lajang dengan non lajang (sudah berkeluarga).

Terkait dengan survey, untuk mendapatkan nilai nominal atas barang-barang kebutuhan dilakukan di pasar-pasar tradisional, sementara buruh mayoritas melakukan transaksi pembelian dilakukan di warung-warung sekitar tempat tinggal/kontrakan dengan harga yang tentu berbeda dengan harga di pasar-pasar tradisional.

Dari survey kaum buruh yang dilakukan terdapat perbedaan jumlah kebutuhan di luar permenaker 13 tahun 2012. Bahwa hasil survey buruh jumlah kebutuhan buruh masih banyak yang tidak masuk sebagai item komponen yang harus di survey misalnya; jumlah jenis daging yang ditentukan hanya satu antara daging sapi atau daging ayam, ikan segar, komponen perumahan yang ditetapkan hanya sewa kamar, pendidikan dll. Begitu juga dengan jumlah kebutuhan setiap komponennya. Sedangkan segi kualitas komponen juga masih rendah. Misalkan minyak goreng kualitas curah dll.

Selain hal itu, peninjaun upah yang dilakukan sekali setahun bahkan mau dirubah sekali 2 tahun prinsipnya mempertahankan upah bersifat tetap (constan) selama 2 tahun, sementara produktifitas meningkat dan inflasi terus mengalami perubahan setiap bulannya. Seharusnya upah ditetapkan secara relatif yaitu apabila terjadi inflasi yang mempengaruhi kualitas upah ril dilakukan peninjauan/penyusaian untuk menaikkan upah, dan apabila terjadi penurunan harga (deflasi) tidak dilakukan peninjuan yang menurunkan nilai upah.

Berdasarkan kenyataan-praktik politik upah murah yang semakin memiskinkan kaum buruh, kami dari FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) bersama SMI, SPKAJ, KPOP, SPM PT PAS, SPKAJ, PERSATUAN PERJUANGAN INDONESIA, menyatakan sikap “MENOLAK POLITIK UPAH MURAH” dan menuntut :

  1. BERLAKUKAN UPAH LAYAK NASIONAL YANG SAMA BAGI BURUH INDONESIA dan Tetapkan peninjauan upah setiap 6 bulan sekali.
  2. Cabut intruksi presiden 09 tahun 2013 dan Cabut PERMENAKER NO 13 TAHUN 2012 tetapkan KHL berdasarkan kebutuhan riil kaum buruh.
  3. Hapuskan sistem kerja kontrak&outsourcing.
  4. Tolak Rencana Kenaikan harga BBM
  5. Cabut Paket Undang-Undang Anti Demokrasi.
  6. Tolak pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dan Kami dari FPBI juga menyerukan kepada para buruh, serikat-serikat buruh dan seluruh gerakan rakyat di Indonesia untuk:

Membangun usaha kongkrit dalam memperbesar konsolidasi bersama tingkat pabrik sampai nasional yang kuat untuk menyiapkan gerakan nasional mendesak rezim Borjuasi untuk memberlakukan Upah Layak Nasional yang sama bagi buruh Indonesia.

Jakarta, 27 Oktober 2014

Ttd

SANTOSO WIDODO

Ketua Umum FPBI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s