Memperjuangkan Demokrasi

Drama Pilpres bulan Juni kemarin kita saksikan dengan kemenangan Jokowi, namun drama tersebut belum usai, sekuel drama tersebut masih terus dibuat. Jokowi boleh dikata menang di eksekutif pemerintahan, namun di sisi parlemen, barisan Koalisi Merah Putih bisa dikatakan hampir menguasai. Sementara itu diakhir pemerintahannya, SBY memainkan peran yang sangat cantik. Seolah-olah berdiri diantara dua kubu yang sedang berseteru, partai demokrat bagaikan biduan yang sangat mempesona.

Pilpres tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perseteruan diantara dua kubu yang dibumbui isu-isu populis berhasil menyita kesadaran politis rakyat. Banyak diantara organisasi-organisasi politik rakyat dan serikat buruh ikut dalam gerakan dukung-mendukung dan menjadi relawan dalam pertarungan elektoral tersebut. “Tidak ada kawan sejati, yang ada adalah kepentingan yang abadi” adalah suatu ungkapan umum yang lazim kita dengar. Ya, dalam politik kaum borjuis ungkapan ini sangat tepat untuk dialamatkan. Lihatlah faksi-faksi politik yang ada di Parlemen sekarang, dulu mereka adalah kawan sejati kemudian menjadi musuh yang paling garang, namun bisa jadi pemilu mendatang mereka akan rujuk kembali.

Persoalan demokrasi tiba-tiba menjadi tema menarik untuk dibicarakan dikarenakan perubahan dalam metode pemilihan. Langsung dan Tidak Langsung. Banyak orang mengatakan demokrasi telah mati atau Orde Baru telah bangkit kembali. Lalu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah selama ini, setelah reformasi, demokrasi telah tumbuh subur di Republik ini?

Demokrasi = Kediktatoran Borjuasi

Satu hal tidak dapat kita lepaskan adalah bahwa saat ini kita sedang berada dibawah sistem ekonomi politik Kapitalisme. Tentu saja demokrasi yang saat ini telah dipraktekkan bertujuan untuk menopang sistem yang sedang berjalan tersebut, sistem pemilihan umum yang dijalankan juga sarat dengan kepentingan pihak yang diuntungkan dalam sistem ini, kaum borjuis, dan tepat untuk mengatakan bahwa demokrasi ini adalah demokrasi borjuis. Segala macam instrumen ketatanegaraan pun diarahkan menuju tata tertib masyarakat kapitalis. Birokrasi, Parlemen dan lembaga-lembaga peradilan, Kepolisian dan lembaga-lembaga bersenjata lainnya, tak lebih hanya untuk menjaga ketertiban masyarakat kapitalis. Demokrasi yang saat ini dipraktekkan sesungguhnya sebuah kediktatoran borjuasi. Semakin dia diterapkan semakin kuat modal masuk kedalam tatanan ekonomi politik, semakin banyak aset kekayaan sumber daya alam yang dikuasai para kapitalis, semakin banyak produk Undang-Undang yang bertujuan untuk meliberalisasi tatanan politik ekonomi.

Pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) bukanlah merupakan esensi dari demokrasi, Ia tidak lebih dari tata cara pemilihan. Lebih lanjut, demokrasi bukan hanya persoalan tata cara pemilihan. Demokrasi liberal ala borjuis memang mempunyai banyak varian, pemilihan langsung (one man one vote) adalah salah satunya. Pemilihan langsung-pun juga terdapat variannya, ia yang mendapatkan suara terbanyak belum tentu memenangkan kontestasi pemilu tersebut, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menerapkan sistem ini.

Demokrasi adalah persoalan partisipasi politik rakyat. Setiap usaha-usaha untuk mengecilkan ruang partisipasi politik rakyat berarti adalah usaha untuk mematikan demokrasi. Dalam demokrasi pemilihan langsung usaha-usaha untuk mematikan partisipasi langsung seringkali terlihat secara terang-terangan, misalnya dengan cara memanipulasi kesadaran konstituen melalui media massa atau lembaga survey dan lembaga polling. Propaganda palsu ini menjadi senjata ampuh bagi para politisi untuk meraup suara dalam pemilihan langsung. Lalu, bagaimana dengan pemilihan tidak langsung (melalui DPRD)? Ia pasti mempunyai efek yang lebih buruk daripada pemilihan langsung. Tidak hanya semakin mengekang partisipasi politik rakyat, tapi juga semakin menguatkan oligarki kekuasaan partai-partai politik borjuis. Partai politik borjuis bertugas mengamankan status quo, tentu saja ia tidak akan memilih pemimpin yang bersebrangan dengan kepentingannya. Seluruh partai politik yang duduk di parlemen, betatapun riuhnya pertentangan diantara mereka, pasti akan mencapai titik kompromi ini, yaitu menyelamatkan Kapitalisme.

Memajukan Demokrasi

Membawa demokrasi ke arah yang lebih maju adalah salah satu tugas utama kelas buruh sebagai penggerak roda sejarah. Demokrasi seperti apakah yang menjadi tujuan kita kelas buruh Indonesia? Demokrasi yang dibangun oleh kelas buruh harus berkebalikan dengan model demokrasi kaum borjuis. Jika Demokrasi Borjuis bertujuan mematikan partisipasi politik rakyat, Demokrasi buruh adalah memaksimalkan partisipasi politik rakyat. Bukan sekedar partisipasi dalam menentukan pemimpin, namun juga partisipasi dalam pembuatan Undang-Undang, menentukan sektor ekonomi seperti produksi dan penganggaran. Demokrasi tersebut harus memajukan kesadaran kelas buruh dan rakyat secara keseluruhan, melalui pendidikan politik dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Bagaimana cara mewujudkan demokrasi semacam ini? tentu saja tidak mudah untuk melakukannya, segenap daya upaya penentangan dari kaum borjuis akan dilakukan. Kita akan berhadapan dengan segala macam instrumen bersenjata negara borjuis modern, juga termasuk partai-partai politik yang saat ini ada. itulah kenapa sebabnya mereka tidak perah membuat suatu produk undang-undang yang memperluas partisipasi politik rakyat.

Persoalan tentang Pilkada ini adalah persoalan politik, dan setiap persoalan politik harus mampu direspon oleh kaum buruh. Untuk membawa perjuangan kaum buruh dari semata soal ekonomisme menjadi perjuangan yang lebih bersifat politis, maka seluruh peristiwa dan kenyataan politik yang terjadi di negeri ini harus disikapi oleh aksi nyata. Kita harus mendisukusi hal ini, mengabarkan kepada seluruh rakyat bahwa Demokrasi bukan hanya soal metode pemilihan. Pengalaman proses Pilkada pemilihan secara langsung sejak pasca reformasi juga tidak membawa kemajuan yang lebih berarti bagi kehidupan rakyat, mereka yang terpilih dari proses pilkada langsung akan tetap tersandera oleh kepentingan partai politik borjuasi dan birokrasi yang korup. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa Pilkada tidak langsung malahan akan membuat keadaan lebih buruk dan lebih buruk lagi. Pada akhirnya, kita mengatakan bahwa baik langsung maupun tidak langsung, Demokrasi borjuis ini tidak akan merubah kehidupan rakyat secara fundamental. Satu-satunya demokrasi yang mampu membawa ke arah yang lebih baik adalah demokrasi sosialistis yang dipandu oleh kekuatan kelas buruh. Sebuah demokrasi yang dijalankan oleh Serikat Buruh, tani, nelayan atau organisasi komunitas rakyat lainnya yang kemudian membentuk sebuah Dewan yang membuat sebuah Undang-undang, juga berfungsi sebagai komite eksekutif untuk menjalankan pemerintahan.

Di bawah sistem kapitalisme, demokrasi adalah ilusi dan mimpi di siang hari. Tidak mungkin membangun demokrasi yang sejati jika kapitalisme masih bercokol di negeri ini. Jadi kedua hal tersebut harus diperjuangkan secara lebih luas. Menghancurkan sistem kapitalisme dan memperjuangkan demokrasi yang berlandaskan partisipasi rakyat. Kelas buruh harus mampu menjalankan fungsinya sebagai garda depan untuk menjalankan tugas berat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s