LAWAN REZIM UPAH MURAH SBY-BOEDIONO, SAATNYA KELAS BURUH BERKUASA

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI)

pada aksi nasional 22 Oktober 2013

Ekonomi Global: Krisis di Negeri-negeri imperialis

Hari ini kita menjadi saksi hidup atas sebuah tragedi besar dalam tatanan sistem ekonomi politik kapitalisme. Kita menyaksikan krisis demi krisis yang menimpa dunia yang kian kronis setiap harinya. Krisis yang melanda ekonomi pasar membuat cita-cita ekonomi yang sejati, yakni membangun kesejahteraan bersama, semakin jauh dari kenyataan. Krisis umum Kapitalisme pada abad ke-21 ini telah semakin memperjelas hari depan mereka yang sesungguhnya; Bahwa Kapitalisme tidak mempunyai tempat di masa yang akan datang.

Ini merefleksikan kenyataan bahwa sistem kapitalis telah tiba di jalan buntu. Kapitalisme telah menumpuk kontradiksi-kontradiksi selama berpuluh-puluh tahun. Dibangun diatas pondasi yang rapuh, mengkonsentrasikan alat-alat produksi hanya pada golongan kecil kaum borjuasi yang kemudian menjelma menjadi kekuatan yang memonopoli seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Kekuatan monopolistik tersebut terwujud dalam sebuah perusahaan yang menghisap tenaga buruhnya, kota menghisap sumber daya pedesaan, maupun sebuah negara yang menjajah negara lainnya. Kontradiksi selama berpuluh-puluh tahun akhirnya berujung pada sebuah gelembung yang siap meletus bernama krisis.

Aksi

Krisis ekonomi global kontemporer yang dipicu oleh skandal kredit macet sektor properti dan krisis keuangan di AS pada awal 2008, sampai sekarang belumlah surut juga, dan bahkan semakin mendalam. Di negeri Paman Sam sendiri, pertumbuhan ekonomi masih sangat lamban, angka pengangguran masih tinggi, defisit anggaran dan neraca perdagangan terus membengkak, dan utang telah mencapai US$ 16,7 triliun. Negera besar seperti Amerika, yang selama puluhan tahun tampak jaya dan tidak dapat tergoyahkan, sekarang seperti orang pesakitan. Setelah terjadinya fiscal cliff alias pengetatan anggaran disertai kenaikan pajak, quantitative easing tapering off atau penghentian stimulus moneter, dan kemudian government shutdown atau penonaktifan sejumlah fungsi pemerintahan, kini Amerika terancam gagal bayar utang alias default. Kondisi yang sama terjadi di Eropa. Seluruh Uni Eropa ekonominya akan menyusut 0,4% tahun ini, dengan tingkat pengangguran 12%. Di Yunani dan Spanyol, pengangguran sudah tembus 25%. Ini berarti 1 diantara 4 orang adalah pengangguran. Tidak ada satupun pemerintahan yang dapat duduk tenang. Mereka cemas dan tidak tahu bagaimana dapat keluar dari krisis ini.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah negara dengan kesenjangan ekonomi tinggi dan sekaligus merupakan negara terburuk dalam mengatasi hantaman krisis ekonomi. Pada krisis tahun 1998, Indonesia negara yang paling terpuruk akibat krisis dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, begitupun juga dengan krisis tahun 2008. Ekonom-ekonom borjuis di negeri inipun mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang rentan krisis. Bahkan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Ketika ekonomi Amerika Serikat (AS) bergejolak, negara ini terkena dampak buruk seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan jatuhnya harga saham. Kerentanan ini semakin diperparah dengan data utang luar negeri yang berasal dari sektor swasta, termasuk BUMN. Proporsi utang ini telah mencapai 27% dari gross domestic product Indonesia yang kini mencapai Rp 8.000 triliun. Angka 27 persen ini sangat mengkhawatirkan karena jika sudah mencapai 30% akan membuka peluang krisis ekonomi yang sangat parah.

Rezim SBY-Boediono telah melakukan berbagai macam langkah untuk995873_10201994219799726_1268278147_n mengantisipasi dampak buruk krisis ini. Namun, lagi-lagi langkah yang dilakukan hanyalah proyek tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Tanggal 12 september, BI memutuskan untuk kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari 7 persen menjadi 7,25 persen. Kebijakan tersebut merupakan yang keempat kali diambil oleh BI sejak Juni 2013 lalu. Kemudian Bank Indonesia (BI) baru saja menandatangani perjanjian Bilateral Swap Agreement (BSA) atau kesepakatan saling tukar devisa dengan Korea Selatan senilai USD 10 miliar. Sebelumnya, BI juga telah melakukan perpanjangan kerja sama BSA dengan China senilai USD 15 miliar dan dengan Jepang senilai USD 12 miliar.

Selain itu kebijakan pemerintah yang selalu digembar-gemborkan adalah mengundang investasi asing untuk masuk ke Indoensia. Seluruh nilai investasi masih didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 51,5 triliun.

Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik menjadi Rp 19,7 triliun dari sebelumnya Rp 14,1 triliun (Data Humas BKPM). Semakin terlihat bahwa negeri ini semakin dikuasai oleh asing. KTT APEC yang baru saja selesai dilaksanakan di Bali merupakan upaya untuk menyelamatkan sistem kapitalisme dari krisis. Strateginya dengan mendorong negara-negara berkembang untuk semakin meliberalisasi pasarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara maju. Agenda konektivitas yang digagas juga hendak membuka pasar sumber daya Indonesia bagi kepentingan investasi asing. Singkatnya, negara-negara maju menggunakan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menyelematkan diri mereka dari krisis. Hal ini sama saja bahwa Rezim SBY-Boediono tunduk pada kepentingan mereka.

 Rezim SBY: Tunduk pada kepentingan Imperialis, Teror bagi rakyatnya

Seluruh langkah yang diambil oleh pemerintahan SBY-Boediono tersebut tidak akan pernah bisa mengatasi krisis yang selalu berulang. Satu-satunya cara bagi mereka adalah menyerang kelas buruh dan rakyat dengan program penghematan, dan ini sudah menyebabkan gejolak sosial besar. Setelah Pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 22 Juni 2013, inflasi melonjak tajam, beberapa harga pangan naik diatas 100%. Sementara kepada para pengusaha, justru diberikan keringan, dari tax holiday hingga subsidi.

Berdasarkan data ekonomi saat ini, Indonesia sedang mengalami anjloknya nilai rupiah, defisit neraca perdagangan hingga terkurasnya devisa negara. Hal ini berdampak pada meningkatnya harga bahan pokok dan mendorong meningkatnya angka inflasi. Terhitung per September 2013, inflasi masih berada di angka 8%. Kondisi ini akan semakin menggerus upah buruh.

Dari nilai nominal upah buruh tahun 2013, akibat persoalan kelangkaan pangan diawal tahun 2013 telah mendorong penurunan nilai riil upah buruh sebesar 1,01%. Dengan penajaman situasi krisis hari ini, artinya penurunan nilai riil upah buruh akan semakin membesar dan akhirnya upah buruh tidak akan mampu membeli kebutuhan hidupnya dan keluarga. Terlebih lagi ketidakmampuan pemerintah menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hari ini masih bergantung pada impor akan semakin memperparah pemenuhan kebutuhan pokok buruh.

Untuk memberikan kepastian bagi para investor, dikeluarkanlah inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja. Rezim ini mengakomodir kepentingan investor yang ingin merespon gejolak perlawanan kaum buruh pada penentuan upah saat akhir tahun. Di dalam inpres tersebut juga mencantumkan keterlibatan Polri dalam rangka menjaga stabilitas keadaan. Rezim Upah Murah, adalah sebutan yang tepat untuk dialamatkan pada pemerintahan SBY-Boediono. Tidak hanya itu praktis tidak ada satu partai politikpun yang menolak penerapan upah murah. Jadi,seluruh partai politik yang saat ini becokol di Senayan adalah juga pendukung rezim upah murah.

Dalam hal kebijakan penentuan upah, penentuan upah seharusnya tidak lagi berdasarkan upah minimum propinsi (UMP) ataupun Upah minimum kota/ kabupaten (UMK), tetapi harus berdasarkan pada Upah Layak Nasional (ULN) seperti yang selama ini sudah disuarakan oleh gerakan serikat buruh secara nasional, karena system pengupahan saat ini hanya akan menciptakan kota/ kabupaten sasaran penghisapan terhebat, karena tiap kota/kabupaten akan berlomba menetapkan UMK terendah dengan dalih sebagai daya tarik investasi.

Politik liberal yang terjadi selama ini memang lebih banyak menghasilkan pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional yang lebih tunduk pada kepentingan kaum modal dibandingkan kepada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Tanpa merubah system pengupahan menjadi sistem Upah Layak Nasional sesungguhnya rezim SBY-Boediono sedang memperpanjang penghisapan hebat kaum modal pada kerja kaum buruh Indonesia.

Krisis yang terjadi disebabkan oleh rezim yang menganut sistem politik ekonomi kapitalis dan cengkraman imperialis. Seharusnya bukan buruh dan rakyat Indonesia yang menanggung kesalahan sistem ini. Untuk itulah kami menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menyokong gerakan kelas buruh yang saat ini sedang bangkit.

Bersama kelas buruh Indonesia, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk:

  1. Melawan Rezim SBY_Boediono yang menerapkan politik upah murah.
  2. Berlakukan sistem Upah Layak nasional dimulai pada tahun 2014
  3. Bangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri, putuskan ketergantungan ekonomi terhadap negeri-negeri Imperialis.
  4. Atasi krisis dengan mengganti rezim dan sistem secara fundamental.

Hidup Rakyat Indonesia!! Salam Pembebasan Nasional!!

22 Oktober 2013, Persatuan Perjuangan Indonesia

Sekretaris Jenderal

Kent Yusriansyah

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s