Grebek Pabrik: Daya Ledak Perlawanan Buruh

“Pernah nonton film China bertarung bawa umbul-umbul? Itulah yang terjadi di Bekasi. Selama 24 jam, tiap hari orang sliweran bawa bendera!” tutur John Octavianus Silaban, Sekjen Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Rabu malam, 6 Februari 2013. Sekitar 12 orang berkumpul di sekretariat FPBI di kawasan Cikarang.

John tak ingat kapan tepatnya istilah grebek pabrik mulai dipakai. Seingatnya, paska penutupan tol pada 27 Januari 2012, tiba-tiba saja istilah itu menjadi sangat populer. Saat itu, ribuan buruh yang tergabung Buruh Bekasi Bergerak (BBB) melakukan aksi penutupan jalan tol Jakarta – Cikampek menuntut Upah Minimum tahun 2012 Kabupaten Bekasi. Aksi mogok dan penutupan jalan tol itu dipicu oleh adanya Gugatan tentang SK Gubernur (UMK Kab.Bekasi) ke PTUN Bandung oleh Apindo.

Rentetan aksi-aksi dalam berbagai bentuk pun marak.

“Ada ribuan grebek pabrik sepanjang 2012. Awalnya serentak di isu pengupahan, muncul solidaritas, kemudian mulai ada sweeping pabrik…” sebut Santosa, Ketua FPBI yang baru terpilih Januari 2013 lalu.

Tak terang benar siapa yang memulai grebek pabrik. Semula orang menyebutnya geruduk pabrik atau hajatan pabrik, sebuah aksi solidaritas terhadap pabrik yang sedang bermasalah. Kebanyakan adalah kasus outsourcing. Buruh dari pabrik lain dan serikat buruh lain datang bersolidaritas, menduduki pabrik dan menunggui proses negosiasi. Tak jarang hingga berhari-hari.

Bagi FPBI, aksi grebek pabrik pertama dilakukan di PT Mitratama Rasa Sejati, pabrik di kawasan Jababeka yang memproduksi saus. Aksi dilakukan paska penutupan tol Januari 2012. Mereka masih menyebut dengan istilah ‘hajatan pabrik’.

Saat itu, 5 orang pengurus PUK FPBI yang dituding sebagai biang kerok karena memperjuangkan persoalan upah diancam akan di-PHK. Yang terjadi, buruh melakukan perlawanan dengan aksi mogok. Via SMS, mereka meminta dukungan solidaritas. Dengan cepat SMS tersebar ke semua anggota.

“Mereka kirim SMS bahwa kami akan lakukan mogok. Mereka kirimkan kronologi dan tuntutan. FPBI kebetulan juga bertetangga dengan serikat lain, jadi SMS ini dilempar. Ramai!” kata John. Sejak Januari 2013, ia terpilih sebagai Sekretaris Jendral. FPBI berdiri sejak 2001 dan badan hukum 2006. Awalnya bernama Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ). Pada kongres Januari 2013, diputuskan berubah menjadi FBPI, dan kini memperluas cabang-cabang di luar Jabotabek.

Opiek, salah satu pengurus FPBI, ingat benar awal terjadinya grebek di PT Mitratama. Pagi hari, buruh sudah menggelar perundingan dengan pihak manajemen. Di luar gerbang pabrik, massa dari pabrik-pabrik lain terus berdatangan. Kebetulan pagi itu pergantian shift 3. Mereka yang baru pulang kerja, berbondong-bondong ke PT Mitratama Dalam waktu singkat, telah terkumpul 1000 orang.

“Tak diijinkan masuk, kami terus orasi di depan gerbang untuk memberikan dukungan…” tambahnya. Semakin siang, massa semakin menggembung. Pintu gerbang pabrik pun akhirnya didobrak.

“Semangat massa adalah, ‘sudah gak usah banyak cingcong! Nggak dikasih dalam sekian menit, dobrak! Jangan harap mereka (manajemen) bisa pulang.. ” tambah John.

Di tengah lautan massa, situasi sebertambah panas. Pihak manajemen gentar. Tuntutan akhirnya dipenuhi tanpa kecuali. Para buruh PT Mitratama bersorak girang. Mereka yang bersolidaritas pun merasakan buah kemenangan. Metode grebek pabrik dianggap cukup ampuh untuk memenangkan tuntutan. Grebek pabrik kian popular dan dipakai semua serikat buruh. Grebek pun selalu melibatkan solidaritas massa dalam jumlah ribuan.

John berkisah, pada periode itu, tak habis-habisnya buruh mendatangi sekretariat. Mereka berharap dibantu pabriknya digrebek agar persoalan mereka cepat selesai.

“Itu jaman jaya-jayanya berjuang buruh Bekasi. Sebelumnya jarang sekali orang memakai atribut serikat buruh. Pas grebek pabrik, semua punya kebanggaan pakai atribut. Semua saling menegur di jalan, halo kawan!” ujarnya sambil tertawa. “Tiga bendera (serikat) masuk pun gak masalah. Kita datang, mereka menjelaskan situasi dan target. Kita bergantian orasi.”

Daniel menambahkan, “Nggak heran 1 orang bisa nyatroni 5 pabrik dalam sehari. Naik motor. Dimana-mana terjadi seperti itu. Di kawasan MM2100 juga.”

Bagaimana cara mobilisasi hingga ribuan orang?

“SMS! Cukup 1 SMS ‘besok ada hajatan di pabrikku’, minimal 1000 orang terkumpul…” tambahnya.

Jejaring social seperti Facebook, menurut Santosa, cukup efektif menyebarkan informasi. “Informasi, kasus-kasus, yang kadang di jajaran pengurus pusat tidak tahu, masuk lewat Facebook. Share lewat wall dan group. Ada situasi apa? Memang hari ini gaya buruh sekarang, yang nggak punya Facebook, nggak gaul!” ujarnya sambil tertawa.

MEMILIKI lebih dari 1600 pabrik, Jababeka merupakan kawasan industri terpadat di kabupaten Bekasi. Kondisi geografis juga cukup berpengaruh mudahnya konsolidasi terbangun. Sebagian pabrik terkonsentrasi di dalam 7 kawasan industri besar seperti Jababeka, EJIP, Delta Silicon atau MM2100.

Dalam ‘Hukum yang Retak, Perundingan dan Grebek Pabrik’ tanggal 24 Oktober 2012 Abu Mufakhir dari LIPS menulis “banyak yang sependapat jika aksi grebek pabrik dinilai berawal dari perkembangan lapangan aksi Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah) yang dicetuskan oleh MPBI ketika May Day 2012. Kemudian, grebek pabrik menjelma menjadi metode baru yang dijalankan oleh beberapa serikat buruh untuk melawan semakin meluasnya sistem kerja outsourcing.”

Santosa mengamini. Ia menyebut bahwa problem bersama buruh, yakni sistem kerja outsourcing lah yang menjadi pemersatu gerakan buruh.

“Sekat-sekat bendera serikat hilang, biar pun FSPMI, FPBI, toh statusnya sama, kontak outsourcing. Sama-sama apes. Itu yang bikin solidaritas timbul. Kenapa bergerak sendiri toh persoalannya sama? Outsourcing bikin kesadaran solidaritas semakin tinggi. Di tengah posisi hukum yang tidak berpihak, mau tidak mau kekuatan massa lah yang dipakai bersama-sama.

Penolakan buruh terhadap sistem outsourcing marak dilakukan sejak diberlakukan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sistem kerja kontrak/outsourcing. Namun pemerintah ngotot mempertahankan kendati banyak protes menilai bahwa sistem itu sangat merugikan buruh. Status pekerja kontrak membuat buruh tidak memiliki jaminan atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pengusaha bisa memecat kapanpun mereka mau.

Aksi di kawasan Bekasi terus melonjak: aksi pabrik, aksi penutupan tol menuntut Upah Minimum 2012 pada Januari 2012, dan terus berlanjut pada bulan Maret terkait rencana kenaikan BBM hingga pada peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei. Puncak daya ledak buruh adalah aksi mogok nasional pada Oktober, yang diikuti sekitar 80 kawasan buruh.

Santosa menyebut, aksi penutupan tol lah itu yang memperkuat solidaritas.

“Melumpuhkan tol dan kawasan, mulai timbul solidaritas. Apalagi APINDO menggugat SK, semua merasakan dampaknya. Setelah aksi penutupan tol, komunikasi antar serikat buruh makin baik. Disusul keluar putusan MK tentang outsourcing. Kita lihat bahwa mayoritas anggota kita statusnya kerja kontrak outsourcing yang tidak sesuai aturan. Ini yang bikin komunikasi kita makin baik dan terbangun rasa satu nasib. Sehingga di salah satu pabrik ada persoalan tentang status kerja, tinggal SMS saja : kita mau mogok hari ini. Kita respon sepulang kerja, grebek pabrik!”

Di Bekasi mayoritas adalah buruh outsourcing. Perasaan sama-sama sebagai pekerja dengan nasib tidak menentu, solidaritas pun jadi mudah tersusun. Didukung situasi pabrik juga tempat tinggal mereka yang berdekatan. Diikat dalam satu kawasan, dalam satu nasib yang sama-sama tanpa kepastian.

“Kebanyakan di depan pabrik ada warung. Jadi pulang kerja, ngopi, tukar cerita, tukar informasi dan tukar semangat…” terang John. Situasi yang berkembang di pabriknya cepat tersebar dari mulut ke mulut. Jika ada tetangga pabrik melakukan aksi, biasanya dilakukan selama berhari-hari, dan kadang menginap, tetangga-tetangga pabrik datang bersolidaritas.

Hampir setiap hari grebek pabrik terjadi. Kesadaran untuk berserikat juga cukup meluap. Merekapun panen anggota.

“Semua serikat buruh panen anggota. FPBI waktu itu anggotanya sekitar 2000, sekarang jadi 12 ribu. Kita pernah rasain, perlunya dipasang tulisan jam kerja. Karena hingga tengah malam, ada saja yang datang mendaftar jadi anggota!” kata John. Ia mencontohkan di PT Mitratama, semula anggotanya hanya 150 orang. Paska gencarnya grebek pabrik, anggota meroket hingga ke angka 2000 anggota.

Di tingkat pabrik, sebelum ada grebek terdapat 9 PTP. Dalam waktu tak lebih dari 3 bulan, kini menjadi 53 PTP. Kelebihan lain, adalah, terkikisnya sekat antar pabrik dan antar serikat.

Berbagai kemenangan dengan disepakatinya Perjanjian Bersama, membikin kepercayaan diri buruh terkerek tinggi-tinggi. Sekat-sekat atribut antar pabrik, antar serikat mampu dikikis, dan menyatu dalam genderang perang melawan sistem outsourcing dan upah murah. Grebek pabrik membuat daya ledak perlawanan buruh menjadi semakin bertenaga.

Oktober 2012, aksi-aksi buruh mulai menemui titik balik. Buruh dihajar dari semua penjuru. Para preman dikerahkan untuk mengintimidari, menyerang pabrik hingga melakukan razia.

Serangan Balik Negara dan Kaum Modal

Dalam rentang setahun, aksi mogok, grebek pabrik, aksi tutup kawasan hingga penutupan tol benar-benar meledakkan Bekasi. Militansi dan kepercayaan diri para buruh pun sampai di titik didih. Puncaknya, 3 Oktober 2012, serikat buruh yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) serentak mogok nasional, diikuti sekitar tiga juta massa buruh di 80 kawasan industri se-Indonesia, termasuk Bekasi.

Saat buruh unjuk gigi dengan kekuatan massanya, pemodal pun mulai ketir-ketir. Dengan sokongan birokasi, militer dan tangan-tangan preman, mereka bergerak melakukan serangan balik.

“Ada perkembangan terbaru sekarang, sweeping! Yang memakai baju atribut serikat, akan dipaksa mencopotnya. Kalau nggak mau, dihajar!” tutur John, sambil berjalan menelusur gang sempit dan becek menuju sekretariat FPBI, sekitar 300 meter dari jalan besar di kawasan industri Cikarang.

Para pengusaha meradang lantaran aksi mogok buruh membuat proses produksi mandek. Akumulasi modal pun terancam. Tergabung dalam FIB (Forum Investor Bekasi), mereka segera melakukan lobi ke pemerintah daerah dan pusat. Markas Komando Resort Militer (Makorem) Bekasi dan Polresta Bekasi pun didatangi dengan dalih meminta jaminan keamanan. Tangan-tangan preman, tak lupa dikerahkan.

“Preman-preman ini ormas lama. Mereka selalu pakai atribut, memantau aksi, lalu pergi…” tambah John. Selang beberapa hari usai pertemuan tersebut, pada 19 Oktober 2012, 200 preman menyatroni PT Samsung Electronics Indonesia di kawasan Jababeka, Cikarang. Tak hanya memantau aksi, mereka kini mulai melakukan serangan fisik.

Awalnya, manajemen PT Samsung memecat dua karyawan yang bergabung dengan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia). Teman-temannya bersolidaritas. Berhari-hari mereka menggelar aksi di depan pabrik. Para menyerang, bersenjata kayu, bambu runcing dan pentungan menyerbu dan memporak-porandakan tenda aksi mereka.

Itu kali pertama mereka mengusung bendera MBB (Masyarakat Bekasi Bersatu). Pola geraknya khas, beramai-ramai, bersenjata dan bergerak brutal mengintimidasi buruh. Seminggu kemudian, posko buruh PT Byung Hwa, Bekasi giliran diserang. Teror makin menggila. Dalam sehari, gerombolan massa ini terus bergerak melakukan sweeping di kawasan industri Jababeka Bekasi. Polisi hanya membiarkan saja.

Kantor-kantor serikat buruh tak luput dari amukan. Tengah malam, Rumah Buruh, tempat konsolidasi buruh FSPMI, diserbu gerombolan preman dengan senjata tajam. Belasan buruh terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit.

“Kita memang sedang diadu. Preman mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat dibuat tidak respek dengan buruh, dengan dalih mogok dan anarkis…” Menurut John, MBB merupakan forum bertemunya berbagai elemen. Mulai 8 Kepala Desa di kawasan industri tersebut hingga ormas-ormas seperti Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi  (Gibas), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Belakangan, bergabung pula ormas yang sudah lama ada seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Putra Daerah (Ikapud).

“Ada tukang ojek, preman terminal, diberi uang 30 ribu – 50 ribu. Tak semua mereka berasal dari Bekasi. Ada juga yang berasal dari Cakung, Jakata Utara..”

Serangan terhadap buruh itu tak lepas dari geliat panas aksi-aksi pemogokan dan grebek pabrik yang marak terjadi. Bermacam-macam kepentingan saling berkelindan. Pengusaha yang telak merugi lantaran banyaknya mogok, perusahaan-perusahaan outsourcing yang ikut terkena imbas hingga para pengusaha limbah yang kelimpungan karena pendapatannya terampas jika pabrik tak beroperasi.

“PT Samsung mengancam akan tutup, vendor-nya ada 100. Artinya, kalau mereka tutup bayangkan efeknya pada bisnis limbah. Limbah ini dikuasai satu kelompok, dia berani keluarkan duit berapapun..” terang John.

Limbah, di kawasan ini merupakan lading bisnis yang menggiurkan. Menurut Santosa, perputaran uang dari hasil limbah ini mencapai 9 miliar per hari. Selama ini, limbah menjadi bisnis personal pentolan preman dan kerap jadi sumber konflik di antara ormas karena berebut akses ini.

Akhir tahun 2011, ribuan massa dari GMBI berhadap-hadapan dengan ormas lainnya, diantaranya FKPPI, GIBAS, Garuda Hitam, Pendekar Banten, Singa Bekasi, IKAPUD, Pemuda Pancasila. Mereka nyaris baku hantam memperebutkan limbah PT Kyowa. Kericuhan itu memicu kemacetan parah di jalan tol menuju Cikampek dan Cikarang. Jika sebelumnya mereka baku hantam berebut limbah pabrik, kali ini mereka berkoalisi untuk menghantam buruh di Bekasi.

Forum seperti MBB juga dibentuk di beberapa kawasan lain dengan pola nyaris serupa. Ada Masyarakat Peduli Investor (MPI) di MM2100, Masyarakat Peduli Industri (MPI) di Cakung, Jakarta Utara, ada juga Masyarakat Peduli Bekasi (MPB). ”Sahabat Pengusaha, Musuh Buruh Anarkis” adalah moto MPI. Kepentingan dan pola yang diusung seragam, membela investor dengan berbagai cara : teror dan intimidasi.
****

8 NOVEMBER 2012, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan beberapa perwakilan serikat buruh bergandeng tangan dengan tawa sumringah di Cikarang Technopark Building, Cikarang, Bekasi. Hari itu, dihadiri bupati Bekasi, DPRD Bekasi, Kapolres Bekasi, Danrem Bekasi serta kepala desa di sekitar kawasan industri Cikarang, resmi diteken ”Deklarasi Harmonisasi Industri.”

Ada 6 butir kesepakatan, intinya agar serikat buruh dan masyarakat saling menahan diri untuk tidak saling melakukan tindakan balasan. Deklarasi harmonisasi industri itu menjadi tropi kemenangan kaum pemodal. Ruang gerak buruh semakin dipersempit, dan sebaliknya, membuka pintu selebarnya kepada para preman untuk melancarkan aksi-aksinya.

Kapolres yang baru memperketat aturan buruh untuk mogok dan melakukan aksi. Jika semua sebelum aksi hanya perlu surat pemberitahuan disertai fotokopi koordinator aksi, kini terbit aturan baru yang lebih rumit. Serikat buruh harus menyetor satu fotokopi KTP untuk setiap 20 peserta aksi. Jika ada 2000 orang, maka harus diserahkan 100 fotokopi KTP kepada Polresta Bekasi. Harus diserahkan minimal 5 hari sebelum aksi.

Aturan ini jelas sangat janggal dan merepotkan. Satu per satu kemenangan kecil buruh dengan kesepakatan dalam Perjanjian Bersama buah dari grebek pabrik, kemudian diingkari. Penangguhan kenaikan upah pun banyak terjadi.

“Hampir semua Perjanjian Bersama (PB) dilanggar. Karyawan tetap di PHK, kontrak tidak diperpanjang, bahkan sampai ada yang cari celah dengan jalur kriminalisasi…” terang Michael, salah satu pengurus pusat FPBI, yang juga hadir malam itu.

Ada beberapa faktor kegagalan Perjanjian Bersama. Michael menyebut, seringkali buruh lemah di tata cara berunding.

“Konsep perjanjian tidak tegas. Tidak sistematis, yang pekerja tetap berapa orang dan kapan SK ditetapkan tidak jelas. Ada juga yang tanda tangan dua pihak tidak ada. Celah-celah itu kemudian dipakai oleh manajemen..”

Ditambahkannya, seringkali serikat di pabrik tidak berani mengawal dan tidak paham model pengawalan. “Semangatnya baru semangat kroyokan. Yang harus mengelola kan mereka. Itu evaluasi kita.”

Dalih pengingkaran Perjanjian Bersama adalah manajemen dalam kondisi terancam oleh buruh saat menekennya. Berbarengan dengan itu biasanya disusul pemecatan pengurus dan anggota serikat buruh yang aktif dalam grebek pabrik.

John menambahkan, ada juga serikat yang pengurusnya main mata dengan perusahaan.
“Pernah terjadi di PT Dharma Electrindo Manufacturing, basisnya FKI SPSI, pertama grebek soal status. Ketuanya bilang, pulang, pulang, tuntutan sudah dipenuhi. Buruhpun bersorak girang. Pas ditunggu tidak ada. Dilakukan grebek ulang. Akhirnya ketahuan kalau ketua serikatnya menipu. Akhirnya dipukuli atas nama massa…”

Santosa mencatat beberapa kegagalan dari Perjanjian Bersama,
“Masih banyak serikat yang pemikiran belum maju, misal di pabrik baru berdiri seminggu, belum banyak pengetahuan diberikan ke anggota, tapi dengan situasi mereka tertekan sistem kontrak dan musim grebek yang sedang marak dan berhasil, akhirnya ikut. Teman-teman hanya melihat trend ini pasti berhasil. Persoalannya tak sesederhana itu, selesai digrebek yang berurusan kan serikat pekerja yang ada di pabrik. Yang dituntut kemampuan mereka di pabrik.”

Sementara itu, seperti mendapat angin segar, aksi preman bergerak semakin ofensif. Mereka hadir di tengah perundingan pabrik, hingga mengintimidasi di basis-basis. Kelompok ini juga kerap show a force dengan menggelar konvoi di kawasan. Mereka bilang “Kami tak mau berbenturan dengan teman serikat, tapi kalau kalian maksa pabrik tutup, kami punya usaha kontrakan, tukang ojek, limbah, juga bisa tutup!”

Selebaran mengatasnamakan 8 kepala desa, ditempel di semua pabrik, mengancam agar buruh agar tidak lagi aksi dan bikin pengusaha bangkrut: “Himbauan Kepada Seluruh PUK Serikat Pekerja di Kawasan Industri Bekasi, mereka menghimbau untuk tidak lagi diadakan aksi besar-besaran di Bekasi “Karena mesti kita sadari, bahwa pabrik-pabrik yang ada di Bekasi adakah sumber kehidupan masyarakat Bekasi dan buruh. Kita harus meyakinkan kepada Pengusaha bahwa Bekasi adalah kawasan yang kondusif dan bebas dari tekanan dari manapun..”

Jika bulan-bulan sebelumnya, Bekasi riuh dengan sorak-sorai kemenangan buruh, maka bulan-bulan terakhir adalah parade teror para preman. Tak cuma konvoi, mereka juga menggelar razia dan sweeping ke kawasan industri.

Seorang anggota serikat yang dikenali dari atributnya seperti jaket atau baju, dihadang di jalan dan dipaksa mencopot jaketnya. Berani menolak, siap-siap dikeroyok dan motornya diremukkan.

“Ada anggota serikat, jaketnya dirampas dan dibakar di hadapan korban. Tentu, tujuannya untuk melumpuhkan nyali…” Daniel, pengurus FPBI menambahkan.

Pemodal pun di atas angin. Semua pabrik yang pernah diduduki buruh, digruduk balik oleh MBB.

“Ada Kepala Desa terlibat, ditemani Kanid Intel Cikarang Barat dan disuruh kita buat kesepakatan, bahwa buruh tak boleh melakukan mogok lagi. Akhirnya ditandatangani juga. Kita bisa menolak sebenarnya, tapi jadi konyol. Kita benar-benar diadu sama warga…” kata Michael.

Intimidasi ini bergerak hingga ke rumah-rumah kontrakan buruh. Ada perusahaan yang merekrut preman-preman ini dan menggaji mereka dengan jabatan pengamanan luar. Mereka memaksa buruh meneken perjanjian untuk tidak ikut mogok. Mereka bergerilya mendatangi rumah ke rumah buruh yang sedang berkasus dengan menebar ancaman: “Daripada elu susah, rakyat susah, mending ambil aja tawaran itu…”
***

SELAIN pengingkaran Perjanjian Bersama, kriminalisasi buruh adalah peluru berikutnya yang ditembakkan perusahaan. Mayoritas buruh di Bekasi berijasah SD dan SMP, sementara syarat masuk kerja adalah ijasah SMA. Perusahaan outsourcing menganjurkan mereka bikin ijasah palsu dan itu pun diamini pihak HRD. Sehingga, lazim di Bekasi, pemalsuan ijasah dengan men-scan ijasah — biasanya milik saudaranya- kemudian diganti nama dan foto.

“Setiap pabrik ada 2 – 4 perusahaan outsourcing. Perusahaan ini mematok harga 1,5 juta sampai 2,5 juta per tiap buruh yang masuk. Setelah diterima, mereka masih dipotong 200 ribu untuk biaya administrasi. Ini bisnis menggiurkan buat perusahaan outsourcing. Ada yang sudah puluhan tahun kerja, kemarin SK pengangkatan, ditahan HRD dan malah diancam : sampeyan masuk sini pake ijasah palsu. Itu melanggar hukum. Mau saya kasusin atau saya PHK?” John menirukan ancaman dari perusahaan.

Di PT Sri Rejeki Perdana Steel, itu sudah berlangsung. Ada 130 buruh yang disodori dua pilihan: PHK atau dikriminalisasi dengan ancaman akan melaporkan soal ijasah palsu ke polisi. Hasilnya, nyaris semua memilih PHK.

Pintu penjara pun menghadang buruh-buruh penggerak grebek pabrik. Sulthoni Farras, adalah korban pertama kriminalisasi paska harmonisasi. September 2012, ia memimpin Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progresif) memprotes sistem kontrak buruh PT Dongan. Semua tuntutan normatif buruh dipenuhi. Perjanjian Bersama pun diteken.

Namun, paska terjadinya harmonisasi industri, PT Dongan ingkar janji. Perjanjian Bersama yang sudah diteken pun diingkari. Sulthoni, penerima LBH Award 2009, yang menggerakkan aksi justru dijebloskan ke penjara dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Aksi grebek pabrik yang dulu ribuan kali, merosot tajam. Jalanan yang dulu marak umbul-umbul dan sorak-sorai buruh, kini meredup. Apakah aksi teror ini berhasil melumpuhkan keberanian buruh, Santosa menyakini tidak. Ia melihatnya justru sebagai momentum terbaik untuk meningkatkan kesadaran politik buruh.

“Kita sampaikan ke anggota, bahwa ini sudah dikondisikan pengusaha dan pemerintah sistematis untuk membungkam gerakan buruh. Dan kesadaran teman-teman ini bisa lebih maju. Satu hal baik lagi, kini semua organisasi bicara soal keamanan organisasi. ”

Hal itu diamini oleh Nanik, seorang pengurus di PUK PT Sintertex, yang aktif mengorganisir buruh sejak 2003.
“Karena dari awal kita pernah mengalami hal itu, ya tidak kaget. Kekuatan buruh adalah kekuatan massa. Justru ini menaikkan spirit perjuangan. Dulu, tahun 2003 kita lebih gila lagi. Hanya dengan beberapa pabrik, beberapa orang, kita berani menolak UU 13 tahun 2003. Itu lebih nekad!”

Beberapa serikat buruh memilih cooling down dan tidak membalas serangan preman. FKI, SPSI, Progresif, FPBI, GSPB-PPBI juga berkonsolidasi membentuk Komite Anti Kriminalisasi dan Anti Premanisme (KAKAP). Sudah beberapa kali mereka aksi ke Pemda Bekasi menuntut pertanggungjawaban Bupati atas banyaknya kasus penangguhan upah, PHK massal dan kriminalisasi.

Michael melihat, ada hal yang lebih besar di balik ini. Bahwa situasi sengaja diperpanas sebagai desain rezim SBY.
“Jika konflik meletup, maka akan menjadi legitimasi pemerintah untuk mengegolkan RUU Kamnas!” tandasnya. Ia memandang substansi RUU Kamnas dan Ormas yang kini tengah digodok DPR adalah lebih untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik Negara dan menekan kaum buruh.

Paska gelegak grebek pabrik, serikat buruh bergulat dengan dialektika baru. Di luar sederet evaluasi, FPBI mencatat banyak kemajuan hasil dari grebeg pabrik: konsolidasi internal yang terbangun, peningkatan jumlah anggota dan ketrampilan berorganisasi, militansi dan kepercayaan yang membumbung tinggi untuk berlawan dengan segala daya.

Serangan terhadap buruh dari segala penjuru ini secara telanjang telah menunjukkan watak culas dan eksploitatif dari negara dan pemodal.

“Ini adalah mekanisme dari sebuah sistem. Bahwa penindasan ini tidak terjadi serta-merta. Bukan hanya outsourcing persoalan yang harus kita benahi saat ini..“ tambah Nanik. ***

Tulisan ini ditambilkan kembali dari sumbernya: Prakarsa Rakyat

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s