Pernyataan Sikap: Ancaman Undang-Undang Kamnas oleh Rezim Anti Rakyat dan Kembalinya Rezim Militeristik Penghianatan Demokrasi Rakyat

Salam Pembebasan Nasional!!!

Tekanan modal Internasional yang masuk ke Indonesia lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mewajibkan Indonesia untuk memberlakukan rezim tangan besi sebagai jalan program imprealisme  dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya perlawanan dari gerakan rakyat pro demokratikmaka atas dasar hal tersebut pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional agar dapat meredam gerak perlawanan rakyat.

Rezim SBY-Budiono jilid 2 yang memang menghamba pada kelas pemodal telah dengan nyata menunjukkan sosok sebenarnya dimana ia mengiginkan agar pemerintahan yang dipimpinya ini kembali pada masa era orde baru dengan kekuasaan tertinggi atas keamanan nasional di tangan militer dan ditentukan langsung oleh penguasa yaitu presiden artinya apabila ada ancaman yang  dianggap membahayakan negara maka akan langsung dicap sebagai orang yang menggangu keamanan nasional dan tanpa ada pertimbangan apapun maka orang tersebut akan ditahan dan dipenjarakan tanpa adanya proses peradilan yang jelas ini menunjukkan bahwa telah hilangnya demokratisasi dinegeri ini, jika kita lihat kenapa Pemerintah dan juga DPR ngotot igin mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional ini semua terkait dengan bangkitnya perlawanan kelas buruh yang melakukan aksi pemogokan secara nasional yang mengakibatkan mulai tidak nyamannya Pemodal dan pemerintah anti rakyat.

Pada tanggal 3 oktober lalu tentu kita masih ingat dimana ada jutaan kaum buruh Indonesia bersama-sama dengan elemen gerakan petani, mahasiswa, perempuan dan juga kaum miskin kota bersama-sama melakukan mogok nasional sebagai salah satu sikap nyata terkait kegagalan sistem kapitalisme yang sudah usang dan menolak segala bentuk penjajahan modal serta gerakan rakyat menuntut agar pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keluar dari jurang penghisapan kapitalisme dan akibat ekskalasi gerakan rakyat yang mulai meningkat maka pemerintah mulai menghawatirkan gerakan tersebut akan meluas dan membesar dan dapat membahayakan pemerintah dan memperlambat gerak modal sehingga dapat mengakibatkan kerugian atas mandeknya modal tersebut, tidak sampai disitu budaya perlawanan kaum buruh yang memberanikan diri untuk menduduki pabrik pabrik yang tidak taat pada aturan serta budaya perlawanan dengan cara mogok nasional juga membuat gerah kelas pemodal atas dasar hal tersebut maka pemerintah yang memang menjadi majikan dan penjaga kelas pemodal melakukan upaya untuk penghancuran gerakan rakyat dengan akan mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk meredam dan menghancurkan gerakan rakyat yang bangkit.

Didalam Undang-Undang Keamanan Nasional disebutkan bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan hal ini menunjukkan bahwa apabila ada gerakan rakyat yang melakukan mogok dan mengganggu stabilitas ekonomi maka itu dapat di katakan ancaman dan dapat dilakukan tindakan untuk menghancurkanya dimana aparatur refresif yaitu TNI/Polri dan Intelejen yang akan langsung melakukan pembubaran dan penghancuran seperti apa yang telah terjadi pada massa orde baru silam kita punya massa kelam tentang militer dan massa kelam dengan wajah baru akan diberlakukan kembali di Indonesia.

Disamping itu juga didalam pengelolaan keamanan nasional yang menjadi pengelola dan penanggung jawab keamanan nasional adalah presiden yang menetapkan strategi keamanan nasional yang akibatnya kewenangan absolute atas keamanan dan ancaman nasional ada ditangan presiden untuk menetapkan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil dasar ini menjadi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh presiden dan aparatur pemerintah.

Atas dasar hal tersebut maka Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) menyatakan dengan tegas dan menolak Rancangan Undang-Undang Kamnas karena merupakan penghianatan hak rakyat untuk berdemokrasi dan Persatuan Perjuangan Indonesia menyerukan kepada seluruh gerakan buruh, petani, mahasiswa, nelayan, perempuan, pedangang, pemuda, kaum miskin kota dan dll bersama-sama untuk menolak Undang-Undang Keamanan Nasional .

Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) dengan ini menyatakan sikap :

  1. Menolak Rancangan UU Keamanan Nasional karena jelas-jelas akan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia
  2. Menolak Rancangan UU Keamanan Nasional karena jelas-jelas hanya akan melanggengkan kekuasaan Kaum Modal dalam rangka melakukan perampasan dan penindasan terhadap hak-hak rakyat
  3. Berikan Jaminan Keamanan bagi Hak Rakyat Untuk Berdemokrasi sepenuhnya.
  4. Mengajak seluruh komponen rakyat untuk bersatu padu melakukan penolakan Rancangan UU Keamanan Nasional  dan mengutuk bersama-sama segala upaya pengesahannya

“Mereka Yang Memposisikan Rakyatnya adalah Musuh adalah PENGHIANAT dan harus DILAWAN!!

—–

Jakarta, 28 Nopember 2012

Merdeka 100%

Persatuan Perjuangan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s