Surat Terbuka Untuk Pemerintahan Diraja Malaysia Agar Segera Membebaskan Ahmad Abd Jalil

Kepada Yth :
Inspektur Jenderal Polisi
Tan Sri Ismail Omar,
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia,
50.560 Bukit Aman,
Kuala Lumpur, Malaysia.
Telp: +603 2262 6015
Fax: +603 2272 5613
 
Perihal: Bebaskan kawan Ahmad Abd Jalil segera
————————————————————-
Kami mengetahui bahwa telah terjadi tindakan penangkapan dan penahanan kepada kawan Ahmad Abd Jalil atas komentarnya yang kritis kepada Sultan Johor di facebook. Komentar ini dianggap menghina sehingga secara reaksioner kepolisian Malaysia melakukan penangkapan kepadanya. Bahkan kawan Ahmad Abd Jalil disangkakan melanggar Undang-Undang hasutan 1948 dan UU Komunikasi Multimedia 1998. Selain dari pada itu kawan Ahmad Abd Jalil juga mendapatkan ketidakadilan atas penghilangan haknya sebagai warga Negara dengan tidak diperbolehkan di damping oleh kuasa hukum dan juga tidak boleh bertemu dengan keluarganya.
Persatuan Perjuangan Indonesia  menilai penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian Diraja Malaysia kepada  kawan Ahmad Abd Jalil adalah suatu tindakan semena-mena dan anti demokrasi. Tindakan yang sudah melanggar hak asasi untuk melakukan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat.
Apa yang dilakukan oleh pemerintahan dan Kepolisian Diraja Malaysia ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan  berwatak “kepala batu” yang selalu memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melindungi kekuasaan atas kerakusan dan penindasan terhadap rakyatnya, sehingga bila ada rakyat yang kritis dan berfikiran maju dianggapnya sebagai ancaman dan musuh yang harus ditangkap dan disingkirkan.
Disamping itu dengan tidak diberikannya hak untuk didampingi kuasa hukum dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarganya makin memperjelas bahwa pemerintahan Malaysia telah melakukan tindakan intimidasi terhadap warga negaranya sendiri. Harusnya pemerintah dan kepolisian Malaysia malu atas apa yang dilakukannya ini.
Hak yang harusnya dimiliki warga negaranya dan dilindungi dalam konstitusinya secara sepihak oleh pemerintah Malaysia tidak diberikan. Dimanakah fungsi negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya tapi malah melakukan sebaliknya dengan mengintimidasi dan menghapus hak warga negaranya.
Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintahan Malaysia harusnya dapat menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dalam hal ini hak dalam berekspresi, hak mengemukakan pendapat dan hak mendapatkan perlindungan dalam hukum karena hal itu tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Terlebih hak-hak itu juga tercantum dalam Undang-Undang Federasi Malaysia.
 –
Dengan ini Persatuan Perjuangan Indonesia mendesak:
  1.  Kepada pemerintahan Malaysia untuk segera membebaskan kawan Ahmad Abd Jalil tanpa syarat
  2. Pemerintahan Malaysia tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang anti demokrasi dan juga melakukan intimidasi-intimidasi terhadap warga negaranya sendiri.
  3. Pemerintahan Malaysia memberikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh warga negaranya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Federasi Malaysia secara utuh
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan.
Jakarta, 8 Agustus 2012
 
Arie Widodo
 
(Sekretaris Kota PPI Jakarta)
Office: Jl. Zeni 1/10, Mampang Prapatan – Jakarta Selatan 12790   (+6281316894884)
CP:  Arie Widodo: 081574003637
———————————————————————————————————————————————————————————–
Tembusan:
 
·Dato ‘Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak,
Perdana Menteri Malaysia,
Kantor Perdana Menteri,
Main Block, Perdana Putra Building,
Pemerintah Pusat federal Administrasi,
62.502 Putrajaya, MALAYSIA
Telp: 603-8888 8000 Fax: 603-8888 3444
E-Mail: ppm@pmo.gov.my
· Dato ‘Seri Hishamuddin Tun Hussein bin
Menteri Dalam Negeri Malaysia
Blok D1 & D2, Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
62.546 Putrajaya
Tel: 03 8886 8000/3000
Fax: 03-88891613/03-88891610
· Tan Sri Hasmy Agam,
Ketua, Malaysia Komisi Hak Asasi Manusia,
Level 11, Menara TH Perdana,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur.
Tel: 03 26125600 Fax: 03 26125620
· Mr Frank La Rue
Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Swiss
Fax: +41 22 917 9006
· Ms Margaret Sekaggya,
Pelapor Khusus tentang situasi para pembela hak asasi manusia,
Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)
Email: defenders@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s