Sikap Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia : Mogok Umum Nasional Cara Kaum Buruh Melawan!

Sistem kapitalisme diseluruh penjuru dunia saat ini mengalami krisis yang cukup mendalam, krisis tersebut tidak hanya menyerang pada permukaan sistemnya tetapi juga sudah menyerang pada jantung sistemnya, yaitu AKUMULASI KAPITAL! Tidak hanya menyerang pada negara ekspansi modal tetapi juga telah menyerang pada Negara-negara jantung sistem kapitalisme tersebut yaitu Eropa dan Amerika Serikat, Negara-negara yang selama ini sebagai simbol mitos keberhasilan sistem kapitalisme sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sanggup bertahan dan mensejahterakan masyarakat dunia satu demi satu harus masuk meja operasi akibat pendarahan ekonomi yang cukup parah tetapi hingga saat ini usaha penyelamatan tersebut belum mampu menyelamatkan sistem kapitalisme dari lubang kehancurannya bahkan semakin hari semakin nyata jalan kehancuran bagi sistem tersebut.

Negara Utang Luar Negeri Pendapatan Domestik Brutto (PDB) Rasio Utang/PDB Utang PerKapita

Amerika

US$ 14,959 triliun

US$ 15,04 triliun.

99,46%

US$ 47.664.

Italia

US$ 2,494 triliun

US$ 1,826 triliun.

136,6%,

US$ 40.724.

Australia

US$ 1,283 triliun.

US$ 917,7 miliar

139,9%.

US$ 58.322.

Spanyol

US$ 2,392 triliun

US$ 1,411 triliun.

169,5%.

US$ 50.868.

Prancis

US$ 5,63 triliun

US$ 2,21 triliun.

254,4%.

US$ 85.824.

sumber: detik.com, 14 September 2012

Globalisasi ekonomi-politik kapitalisme sebagai jalan kesejahteraan, dengan membiarkan pasar membangun caranya menyalurkan kesejahteraan kepada rakyat tanpa campur tangan negara beberapa tahun yang lalu digembar-gemborkan sebagai satu-satunya jalan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Praktik Globalisasi modal tersebut ternyata malah mempercepat dunia pada krisis ekonomi dan memasalkan kemiskinan rakyat dunia, kekayaan hanya menumpuk pada segelintir orang yang menjadi pemodal dan birokrat korup. Saat krisis ekonomi menerjang negara-negara tersebut maka rakyat pekerjanyalah yang dikenakan kewajiban menanggung beban dari kerakusan para pemilik modal melalui program pengetatan ekonomi dengan memotong bahkan menghapuskan tunjangan kesejahteraan yang selama ini masih didapatkan rakyatnya, dan rakyat pekerja dinegara-negara eropa, Amerika, bahkan Korea melawan perampasan kesejahteraan tersebut dengan mogok kerja dan Massa Aksi kejantung kekuasaan.

Badai krisis modal di eropa dan amerika serikat semakin memburuk bagi system kapitalisme, tetapi rezim SBY-Boediono ternyata memilih menyediakan Indonesia bagi alternatif akumulasi modal melalui program-program liberalisasi pasar dan investasi di Indonesia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bukanlah program yang sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat, tetapi diperuntukkan untuk melayani kepentingan akumulasi modal dengan mengkapling wilayah republik dan dibagikan kepada para pemodal. MP3EI dan KEK adalah cara pembangunan dengan mengandalkan investasi modal swasta dan menempatkan sumber daya produktif nasional (sumber daya alam dan tenaga kerja) sebagai sapi perahan demi keuntungan sebesar-besarnya para pemodal tersebut, keberadaan puluhan tahun PT Freeeport di tanah Papua adalah contoh nyata praktik eksploitasi modal, yang hanya menyisakan kerusakan alam dan kemiskinan kepada rakyat.

Politik upah  murah telah dipraktikkan di Indonesia sejak masa Orde baru hingga pemerintahan SBY-Boediono saat ini, upah murah dijadikan sebagai tawaran utama kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia. Persaingan antar kelas pemodal adalah bagian yang melekat utuh pada sistem kapitalisme, pemenang persaingan akan mendapatkan akumulasi keuntungan yang tinggi dan perluasan pasar tetapi pemodal yang gagal bersaing akan gulung tikar, untuk dapat memenangkan persaingan tersebut maka pemodal akan berlomba-lomba mencari wilayah yang mampu menyediakan bahan baku yang lebih murah dan tenaga kerja murah (upah murah), sehingga upah murah adalah bagian yang tidak terlepaskan dalam hukum besi sistem kapitalisme.

Sistem kerja kontrak dan outsourcing adalah inovasi dari sistem kapitalisme untuk meningkatkan kemampuan para pemodal memenangkan persaingan, pemodal yang mampu membangun sistem produksi yang paling fleksibel (Istilah SBY: Luwes) yang akan mampu memenangkan persaingan dan menguasai pasar karena fleksibilitas produksi akan menghasilkan penurunan biaya produksi (biaya tenaga kerja menjadi tetap dan tidak perlu mencadangkan biaya phk dan pensiun buruh) dan penurunan resiko investasi dari tuntutan dan pemogokan buruh. Selama sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi negara dan dunia maka fleksibilitas produksi (termasuk fleksibilitas pasar tenaga kerja) akan menjadi senjata untuk mengakumulasi keuntungan meskipun akan mengorbankan dan memiskinkan jutaan orang buruh dan keluarganya.

Pemerintah dunia ke-tiga yang percaya pada jimat “investasi asing sebagai motor pembangunan” kemudian berlomba-lomba merubah kebijakan negaranya dan menyajikan menu yang paling efisien dan fleksibel kepada para pemodal, termasuk pemerintah Negara Indonesia.  SBY-Boediono saat ini tampil dengan gagah sebagai pembela utama kepentingan kaum modal di Indonesia, meskipun sudah jutaan buruh menyatakan menolak upah murah, outsourcing dan kerja kontrak tetapi hingga saat ini Rezim SBY-Boediono tetap bertahan pada sistem yang telah terbukti menyengsarakan jutaan buruh Indonesia.

Penghancuran masa depan buruh dan keluarganya karena kebijakan sistem kerja kontrak dan outsourcing kemudian diperparah oleh pembiaran secara serentak oleh pegawai pengawas Kemenakertrans hingga dinas tenaga kerja kab/kota terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha soal upah dan sistem kerja PKWT, pembiaran ini terjadi karena adanya praktik suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pegawai dinas tenaga kerja, tetapi hingga saat ini KPK hingga Kejaksaan Negeri tidak pernah secara serius mengungkap praktik suap yang telah mengorbankan masa depan jutaan buruh di Indonesia.

Sejak disahkannya UU nomor 13 tahun 2003 hingga saat ini sudah sudah jutaan kali buruh Indonesia berjuang untuk melawan praktik kerja kontrak dan outsourcing yang bertentangan dengan Undang-Undang tetapi selalu membentur tembok kekuasaan pemodal dan birokrasi korup para pegawai pengawas dan seringnya buruh menjadi korban dalam penegakkan undang-undang tersebut. Kesabaran perjuangan kaum buruh Indonesia akhirnya masuk pada kualitas baru seperti yang dipraktikkan oleh gerakan buruh di kabupaten bekasi dan beberapa wilayah lainnya, Mogok kerja dan Solidaritas buruh tanpa memandang bendera menjadi pilihan metoda perjuangan menggantikan pengharapan pada Negara, dan terbukti bahwa dalam beberapa bulan metoda perjuangan tersebut dipraktikkan puluhan ribu buruh dari ratusan perusahaan telah berhasil diperjuangkan menjadi pekerja tetap terbebas dari ketidak pastian hubungan kerja (magang, harian lepas, sistem kontrak, dan outsourcing). Mogok kerja dan Solidaritas buruh tanpa memandang bendera telahterbukti menjadi senjata yang ampuh untuk memperjuangkan hak dan saat ini hal tersebut telah menjadi pegangan utama dalam perjuangan kaum buruh, tetapi masih ada jutaan buruh lain pada ribuan perusahaan di Indonesia yang masih mengalami sistem kerja kontrak dan outsourcing yang Illegal, maka adalah tepat Seruan MOGOK Nasional yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai langkah perjuangan buruh secara nasional. Negara membiarkan Undang-undang diinjak-injak oleh pengusaha maka persatuan perjuangan buruh bangkit menegakkan Undang-undang dan menegakkan hak kemanusiaan kaum buruh.

Setali tiga uang dengan situasi yang dialami oleh kaum buruh saat ini juga dialami oleh kaum tani, janji untuk melaksanakan Reforma Agraria ternyata hanya Janji Palsu, malah Rezim SBY-Boediono mengarahkan penguasaan tanah pada mekanisme pasar tanah dan mengutamakan penguasaan tanah secara sangat luas kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan bahkan membiarkan perampasan tanah rakyat oleh perusahaan swasta maupun PTPN bahkan dalam banyak kejadian Negara melakukan kekerasan kepada rakyat yang tanahnya dirampas. Nelayan Indonesia juga mengalami situasi yang sama, nelayan tradisional tersingkir oleh perusahaan penangkapan ikan, tanpa mendapatkan perlindungan dari Negara. Pasar tradisional rakyat juga semakin tersingkir oleh pasar modern, jutaan pedagang harus mengais kehidupan dari sisa-sisa rampasan yang dilakukan oleh perusahaan pasar modern. Liberalisasi pendidikan yang mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan juga semakin menghebat, pendidikan yang seharusnya menjadi modal sosial rakyat telah menjadi komoditi yang diperdagangkan. Rezim SBY-Boediono juga terus melakukan teror kepada rakyat Indonesia dengan akan menaikkan harga listrik dan BBM pada tahun 2013, bahkan PT Kereta Api Indonesia juga akan melakukan kenaikan tarif pada 1 oktober 2012, jelaslah hal-hal tersebut bukanlah semata-mata soal kemampuan keuangan Negara (karena Bank Indonesia saja meminjamkan US$ 1 Milliar kepada IMF) tetapi hal tersebut dilakukan untuk memuluskan penguasaan modal swasta pada bidang-bidang strategis pasar kelistrikan, pasar BBM, pasar Angkutan kereta api dll.

Mengharapkan  Negara, rezim SBY-Boediono, untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia sudah TERBUKTI GAGAL, dan mengharapkan perubahan melalui mekanisme demokrasi elit juga sudah TERBUKTI GAGAL, sudah saatnya RAKYAT berjuang bersama RAKYAT dengan caranya RAKYAT. Tuntutan tegas kaum buruh soal penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing dan politik upah murah sudah sepatutnya didukung oleh rakyat tani, nelayan, pedagang tradisonal, mahasiswa, dan rakyat lainnya, dan tiba saatnya solidaritas rakyat buruh juga akan mendukung tuntutan perjuangan rakyat tani, nelayan, pedagang tradisonal, mahasiswa, dan rakyat lainnya. Mogok Umum Nasional untuk mendukung tuntutan perjuangan buruh saat ini harus kita jadikan sebagai CARA RAKYAT BERJUANG.

Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia dengan ini menyatakan sikap:

  1. Mendukung Tuntukan Gerakan Buruh Indonesia Untuk Menghapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing serta Melawan Politik Upah Murah serta mendukung dan Terlibat pada Rencana Mogok Nasional yang akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012 hingga selesai.
  2. Menyerukan kepada Rakyat Tani, Rakyat Nelayan, Rakyat Miskin Kota, Mahasiswa dan Pemuda Untuk Mendukung tuntutan perjuangan kaum buruh Indonesia dan Terlibat pada Mogok Nasional 3 Oktober 2012 hingga Selesai serta Menjadikan Mogok Nasional Tersebut menjadi MOGOK UMUM NASIONAL untuk melawan sistem Kapitalisme dan rezim pelayan kaum modal.
  3. Sistem Kapitalisme telah nyata-nyata memiskinkan mayoritas rakyat didunia, dan memperkaya segelintir orang yang menjadi Pemodal, Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia Berjuang untuk menghancurkan sistem ini dan membangun sistem baru yang manusiawi bersama ratusan juta rakyat diseluruh dunia.
  4. Rezim SBY-Boediono Telah terbukti sebagai pelayan kepentingan kaum modal di Indonesia, kemiskinan dan penderitaan rakyat hanya dianggap angka statistik. Persatuan Perjuangan Rakyat Berjuang Untuk menumbangkan rezim SBY-Boediono dan membangun Pemerintahan Indonesia yang Tunduk pada kehendak Rakyat

Jakarta, 1 Oktober 2012

 

 

Kent Yusriansyah

Sekretaris Jenderal KPPPI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s