Pendekatan Kekerasan Bersenjata adalah Kehendak Rezim Untuk Lumpuhkan Kekuatan Rakyat Demi Amannya Aliran Modal

Peryataan Sikap

Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia

Terhadap

Meninggalnya Angga Bin Darmawan (12 Th) akibat dari penyerangan dan operasi bersenjata dari Brimob dalam Konflik Agraria di Desa Tanjung Pinang-Limbang Jaya, Ogan Ilir-Sumatera Selatan

———————————————————————————————————————————————————————-

Dinamika konflik agraria, sudah tidak dapat di toleransi dengan sudut pandang apapun, pengunaan kekerasan bersenjata semakin ditampakan sebagai model pendekatan rezim kepada rakyat yang berjuang menuntut hak-haknya. Kontek itu sangat jelas terbaca pada dinamika perlawanan kaum tani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Kekerasan terstruktur oleh aparat negara kerap digunakan untuk meredam Perjuangan Rakyat di beberapa Regional, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Kepulauan Maluku dan Papua. Sedikitnya, 19 orang petani di tembak aparat TNI/Polri, 35 Orang ditahan, dan 25 Orang dianiaya serta 3 orang petani meninggal dunia.Setelah penembakan warga di Dongola tak lama kemudian meletuslah peristiwa di desa Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan seorang anak berumur 12 tahun bernama Angga Bin Darmawan, meregang nyawa akibat terjangan peluru satuan Brimob yang melakukan penyerangan di desa Limbang Jaya. Tidak hanya itu 4 orang lainya di desa yang sama juga menjadi korban penembakan brimob.

Pemicu konfliknya adalah PTPN VII Cinta Manis selama ini menguasai lahan rakyat hingga mencapai 20.000 hektar, Padahal izin hak guna usaha (HGU) PTPN VII Cinta Manis hanya mencakup 6.500 hektar. Ini jelas-jelas menyalahi aturan dan melebihi izin yang dimilikinya. Warga di 17 desa yang selama ini menjadi korban perampasan tanah oleh PTPN VII terus memperjuangkan Hak-haknya.

Berbagai upaya perjuangan harus dilakukan warga Ogan Ilir untuk menyelesaian kasus yang ada. Serangkaian proses audiensi, mediasi hingga aksi massa, dari tingkat lokal hingga nasional telah ditempuh. Namun hasilnya juga tak kunjung berpihak pada warga desa. Sebelum kejadian itu, pada 2 – 4 Juli 2012, sekitar 600 orang perwakilan petani Ogan Ilir dari 17 desa harus datang ke Jakarta, untuk memperjuangkan Hak-nya dengan melakukan aksi bersama ke beberapa kantor lembaga negara, mulai dari Kantor BPN RI, Kementrian BUMN, DPR RI dan Mabes Polri.

Namun, upaya perjuangan rakyat hingga ke Jakarta justru tidak mendapat tanggapan dari Negara. Tentu ini sangat membuktikan bahwa sesungguhnya rezim SBY saat ini tidak memiliki kesungguhan politik dalam merespon tuntutan rakyat. Justru institusi terkait seperti BPN RI, dan Kementerian BUMN, serta DPR-RI malah cuci tangan untuk persoalan rakyat yang menuntut hak atas tanahnya.

Institusi kepolisian semakin mempertegas posisinya sebagai pengaman kepentingan modal dan sebagai alat pemukul bagi rakyat yang berjuang. Hadirnya pasukan Brimob dari Mako Brimob RI Kelapa Dua, Brimob Bangka Belitung, Brimob Jambi dan Brimob Polda Sumsel serta BKO TNI yang jumlah totalnya 1813 Personel gabungan tentunya bukan dalam rangka tugas mengamankan Negara, tetapi lebih kental sebagai tukang pukulnya PTPN VII Cinta manis, dan memposisikan rakyat yang berjuang sebagai musuhnya.

Konteks diatas tentu sangat bertolak belakang  jika para investor/pemodal yang datang ke republik maka rezim pun menyambut dengan tangan terbuka dan bergegas menyiapkan segudang kepastian hukum dalam berbagai macam bentuk, guna lancarnya modal meskipun jutaan hectar tanah rakyat dirampas dengan segala cara sampai pengunaan aparat dalam operasi bersenjata di daerah konflik agraria. Sehingga darah rakyat, bahkan nyawa rakyat sering menjadi taruhanya untuk iklim inventasi yang kondusif.

Data yang terungkap oleh KPA atas tingginya Konflik lahan/agraria dari awal tahun hingga Juli 2012 mencapai 377.159 hektare dengan 116 kasus Meliputi wilayah konflik di Sektor perkebunan, pertambangan Kehutanan dan Infrastruktur masih mendominasi konflik lahan yang mengakibatkan 25.000 rumah tangga petani kehilangan lahan.

Menempatkan sumatera sebagai koridor “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” pada konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan rezim seperti saat ini, rezim SBY-Boediono hamba sahajanya kaum modal, maka akan semakin menempatkan rakyat sebagai korban persembahan bagi kaum modal, perampasan tanah rakyat dengan menggunakan kekerasan akan semakin marak terjadi, keadilan bagi rakyat Limbang Jaya Ogan Ilir serta rakyat yang saat ini berjuang untuk merebut hak tanahnya hanya akan menjadi janji manis politisi busuk pada rezim yang sedang membusuk.

Oleh karena itu, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) menegaskan bahwa, sesungguhnya rezim SBY, beserta seluruh perangkatnya lebih memilih pendekatan kekerasan yang primitif yakni cara barbarian bersenjata untuk lumpuhkan kekuatan rakyat dari berbagai segi demi keamanan aliran modal dari korporasi dalam dan luar negeri. Sebagai sebuah bentuk militerisme dan perselingkuhan modal yang selalu korbankan rakyat.

Atas kasus diatas Persatuan Perjuangan Indonesia menyatakan dengan tegas:

  1. Adili dan Penjarakan Kapolri, Kapolda Sumsel, Komandan Satuan Brimob serta Kapolres Ogan Ilir.
  2. Tarik TNI dan Polisi darilokasi konflik Ogan Ilir serta seluruh wilayah konflik agrarian diseluruh Indonesia
  3. Segera cabut hak-hak dan perizinan badan-badan usaha produksi dan konservasi di berbagai sektor (perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan/wilayah pesisir) yang telah menyalahi aturan dan berdiri di atas proses penyingkiran hak ekonomi sosial rakyat
  4. Usut tuntas perampasan tanah rakyat penyalahgunaan ijin HGU oleh PTPN VII Cinta Manis
  5. Konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) hanya akan mengarahkan Indonesia pada posisi pelayan kepentingan kaum modal terhadap kebutuhan tanah murah, sumber daya alam murah, buruh murah dan pasar yang luas, sedangkan rakyat hanya akan diposisikan sebagai objek penderita dinegeri yang dieksploitasi secara rakus.
  6. Hanya Persatuan Perjuangan Rakyat yang anti Penghisapan kaum modal yang akan mampu menghadirkan keadilan produksi bagi rakyat Indonesia

Jakarta, 1 Agustus 2012

Yusriansyah

Sekretaris Jenderal

Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia

Cp; 087775365235

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s