Rezim Masih Sepakat Masa Depan Reforma Agraria yang Pro Pasar

Sikap Politik Persatuan Perjuangan Indonesia terhadap Siituasi Konflik Agraria

Semakin terang benderang jika rezim SBY dan para politisi di Senayan makin menjauh dan tidak mempunyai komitmen dalam mendorong reforma agraria. Setelah SBY menetapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang baru, Hendarman Supandji dan Kepala BKPM Chatib Basri resmi dilantik pada 14 Juni 2012 yang. Tentu ini bisa kita kaitkan dengan soal-soal masa depan dan nasib reforma agraria di Indonesia.

Pilihan kepada Hendarman sendiri mencerminkan rendahnya kompetensi dalam pemilihan pejabat publik yang  akan melayani rakyat. Secara usia, Hendarman Supandji adalah sosok senior yang tidak pernah mempunyai track record pemahaman pertanahan yang komplit dan tidak akan mampu menilisik persoalan pertanahan rakyat hingga ke pelosok nusantara.

Pemilihan Hendarman Supanji justru akan terus mengipas api sekam yang semakin membara dalam konflik agraria di Indoensia. Sebab, semakin menjauh dari proses penyelesaian  akibat cara pandang penyelesaian yg semata-mata legal formal.

Padahal, komitmen BPN sudah terbukti tumpul di era Joyo Winoto, justru  gemar berpraktek menjalankan landreform yang justru bertolak belakang dengan ketentuan UUD pasal 33 dan UUPA tahun 1960, malah meletakkan dasar yang kuat dalam pelaksanaan market landreform yang dibimbing oleh World  Bank dan IMF.

Sementara kita tahu persis bahwa Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang baru, Chatib Bisri adalah sosok yang akrab dengan pergulatan praktek liberalisasi dengan background ekonom jagoan kaum kapital. Keahliannya di bidang makro ekonomi, perdagangan internasional yang tak perlu diragukan lagi.

Chatib Bisri Sebagai mantan Penasihat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008) dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010). Saat ini selain menjadi Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chatib juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, komisaris di beberapa perusahaan publik, dan konsultan di berbagai lembaga internasional.

Sehingga  kuat terbaca baik pergantian Kepala BPN RI dan Kepala BKPM yang baru adalah lebih mengintegrasikan tata kelola pertanahan nasional yang nanti dibutuhkan untuk kepentingan proses inventasi yang sudah diracang sedemikian rupa dalam MP3EI. Sehingga kedepan hambatan dalam bentuk konflik pertanahan/agraria reda oleh pendekatan hukum normatif demi lancarnya  pelaksanaan sistem ekonomi politik yang pro modal dan ramah inventasi.

Perlu diingat Sepanjang kekuasan Rezim SBY-Boediono telah memberikan banyak pengalaman praktek penindasan terhadap rakyat khususnya kaum buruh-tani, teguhnya iman rezim kapitalisme. Betapa tidak, berbagai macam etape konsolidasi kaum modal bersama para elit politik dan rezim berkuasa senantiasa dilakukan demi berjalanya rute kapitalisme yakni (Neo)-liberalisasi dan pasar bebas di Indonesia.

Diawal kekuasaanya rezim yang juga diamini oleh seluruh politisi senayan dan parpol-parpol borjuis langsung tancap gas lurus menyusuri jalur ekonomi politik yang kapitalistik (Neo-Liberal). Betapa tidak semenjak pasca gelaran kaum modal dalam infrastructure summit; lahirlah perpres 36/2005 jo Perpres 65/2006, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Kemudian disusul National summit di tahun 2009 yang tidak kalah akomodatifnya kepada kuasa pasar dan pemodal.

Setelah nasional summit. Tiga lembaga BPN, Bappenas, DPR  akhirnya Presiden menyetujui UU 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Tentu dengan terbitnya produk hukum di bidang pertanahan ini semangatnya berbeda diametral dengan  Reforma Agraria yang sejati harapan rakyat khusunya kaum tani miskin dan tak bertanah.

Terang benderang sudah sikap dan tindakan rezim rezim SBY-Boediono beserta para pembelanya yakni seluruh partai politik dan akademisi alias intelektual pro pasar, semakin jelas dalam menghancurkan tenaga produktif yakni  khususnya kaum tani, masyarakat adat  dan nelayan sekaligus sumber daya produksi yang berbasis pada alam. Dalam skema penghancuran itu tertuang cukup terang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Lewat Bappenas yang bertugas untuk menjaga konsistensi proyek-proyek PPP dengan RPJMN sedangkan BKPM  bertugas secara lebih operasional dalam mempromosi proyek-proyek yang telah ’ready to offer’ kepada para investor. Hal itu terungkap saat Menteri PPN/Bappenas mengadakan pertemuan dengan Oxford Business Group sekaligus menyerahkan buku tentang MP3EI kepada grup bisnis tersebut pada tahun 2011 dan juga mengakomodir keluhan investor soal ketersediaan lahan yang murah untuk keperluan pembangunan.

Gayungpun bersambut pada 2012 saja pemerintah menargetkan investasi sebesar 368,6 triliun untuk menggenjot konektivitas ekonomi nasional sebagai penyedia bahan mentah (Ekstraktif) kepada pasar Internasonal. Nilai investasi ini mencakup 110 proyek di enam koridor ekonomi MP3EI. Dari 110 proyek tersebut, pemerintah menentukan 10 proyek utama yang akan dipacu pada 2012. Beberapa proyek prioritas konektivitas yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini antara lain Pelabuhan Jayapura yang nilai investasinya diperkirakan mencapai 43 triliun dan pembangunan mass rapid transportation (MRT) Jalur Utara-Selatan yang investasinya mencapai 40 triliun.

Alhasil selama kekuasan rezim SBY, parpol-parpol pro pemodal,  nasib rakyat khususnya petani kian hari terus terdesak sumber-sumber penghidupanya, baik itu yang berada di wilayah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir/pulau-pulau terpencil dan project infrastruktur semakin terdesak dan masuk dalam pusaran konflik agraria yang tak kunjung reda bahkan berdarah darah, sebagaimana yang terjadi di Bima, Sulsel, Sumut, Riau, Jambi, Jatim dll.

Sejak 2004 SBY berkuasa hingga pertengahan tahun 2012 total konflik agraria struktural di Indoensia, semakin tinggi jumlahnya, yakni 528 konflik agraria dengan luasan areal 1.520.801,3 Ha lahan rakyat/petani yang dirampas perusahaan swasta asing/dalam negeri dan negara dengan korban 90 meninggal dunia, ratusan orang dipenjara dan dianiaya, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu kami memandang perlu, didesakan rezim untuk cepat menjalankan agenda politik nasional menjawab persoalan utama rakyat dan arah republik sebagai jalan keluar yang utuh yakni;

  1. Tuntaskan konflik  dan kekerasan di sektor-sektor agraria sekarang juga
  2. Tarik TNI/Polri dari wilayah konflik agraria
  3. Jalankan Pembaruan Agraria di bawah kontrol rakyat
  4. Segera Nasionalisasi Asset Swasta dibawah Kontrol Rakyat.
  5. Bangun Industri Nasional yang Kokoh di Bawah Kontrol Rakyat

Demikian sikap politik Persatuan Perjuangan Indonesia.

Salam Persatuan Perjuangan

Merdeka 100%

Jakarta, 21 Juni 2014

Kent Yusriansyah

Sekretaris Jenderal

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s