Sikap Politik : Lawan Kenaikan BBM

Sikap Politik

LAWAN KENAIKAN HARGA BBM!

Salam _Pembebasan Nasional ! Salam Persatuan Perjuangan !

1 April 2012 adalah hari “bahagia” yang ditunggu-tunggu oleh pemerintahan penganut paham neoliberal SBY-Budiono, karena tepat di tanggal tersebut akan resmi dinaikannya harga BBM yang artinya adalah untuk kesekian kalinya pemerintahan yang kapitalistik ini mengeluarkan kebijakan yang menindas dan pastinya untuk menyengsarakan rakyat.

Pemerintah beralasan menaikkan BBM karena selama ini subsidi BBM lebih banyak dirasakan oleh kaum menengah keatas. Subsisdi yang katanya salah sasaran itu akan dihapus dan akan dilokasikan ke rakyat miskin, salah satunya melalui program bantuan langsung tunai (BLT). Alasan lainnya, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk menyeimbangkan harga minyak dunia yang naik hingga 125,71 USD per barel. Kenaikan ini dipicu oleh situasi perkembangan geopolitik di negara-negara Arab seperti Mesir, Libya, dan Iran. Kondisi krisis ekonomi di Eropa juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga minya dunia tersebut. Alasan yang dikemukakan pemerintah itu adalah suatu alasan yang dibuat-buat untuk menutupi suatu kebijakan yaitu kebijakan Liberalisasi Energi yang merupakan bagian pelaksanaan agenda NEOLIBERAL di Indonesia.

Pemerintahan SBY-Budiono yang menganut Neoliberal itu telah dari awal memiliki agenda besar yaitu menghapuskan subsidi di sektor publik yang semuanya harus selesai di 2013 . Salah satunya yaitu meliberalkan sektor energi . Dalam paham neoliberal pemberian subsidi di sektor publik adalah hal yang tabu dan harus dihapuskan. Dalam meliberalkan sektor energi langkah yang diambil adalah dengan diberikannya 25% ijin usaha untuk perusahaan asing (Total, Shell,Petronas) dan lokal (AKR Corporindo) dalam bisnis BBM. Oleh karenanya secara bertahap harga BBM dalam negeri akan disamakan dengan harga BBM internasional atau dengan kata lain akan diserahkan ke dalam mekanisme pasar yang artinya harga BBM itu ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diingini oleh perusahaan raksasa minyak dunia. Hal ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa harga BBM itu dinaikkan. Jadi BUKAN subsidi yang salah sasaran.

Pemerintahan borjuasi SBY-Budiono menilai tingginya impor minyak yang dilakukan Indonesia mengakibatkan membengkaknya APBN terlebih ketika saat ini naiknya harga minyak dunia. Alasan impor tersebut karena produksi minyak nasional berkurangnya disebabkan 90% sumur minyak yang kita yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Sehingga produksi minyak nasional tidak memenuhi target. Bagi pemerintah pencabutan subsidi itu akan mengurangi beban APBN tersebut. Tetapi bila melihat data dari Pusat Data ESDM tentang ekspor impor produksi minyak nasional dalam kurun waktu 2006-2011 menyatakan bahwa ekspor minyak nasional masih lebih tinggi dibandingkan impornya. Artinya beban impor minyak tersebut masih bisa dikonpensasi dari keuntungan ekspor, sehingga harga BBM tidak perlu dinaikkan. Tetapi pemerintahan SBY-Budiono sebagai penganut paham neoliberal tersebut tetap menaikan harga BBM dan melakukan pencabutan subsidi.

Pemerintah penganut paham neoliberal ini pasti akan mengerahkan segala cara agar agenda pencabutan subsidi ini berjalan, hal ini terbukti dengan mengerahkan alat represifnya yaitu TNI dan Polisi dalam menghadang setiap gerakan masa rakyat yang menentang kenaikan harga BBM ini . Bersama partai borjuasi lain sebagai koalisinya yang tak lain adalah juga penganut paham neoliberal akan berusaha menyesatkan rakyat melalui media-media dan tempat umum kalau kenaikan BBM ini harus dilakukan. Pemerintah dan partai borjuasi koalisinya mengangap subsidi yang harusnya merupakan kewajiban Negara yang diberikan kepada rakyat untuk memastikan rakyatnya mendapatkan sumber energi yang murah menjadi hal yang memberatkan APBN. Bahkan sekarang secara bersama mendorong pandangan bahwa subsidi saat ini hanya bisa dirasakan oleh si miskin yang nantinya setelahnya subsidi akan dicabut seluruhnya. Bukankah kebijakan pemerintah penganut neoliberalisme ini dengan melepas kepemiikan sumber energi ke swasta/asing penyebab kemiskinan tersebut? Bukankah pencabutan subsidi di sektor publik merupakan penyebab kemiskinan? Bagi PPI Jakarta apa yang dilakukan pemerintah dan partai borjuasi itu merupakan penghianatan besar bagi rakyat dan harus dilawan.

Sejatinya pemerintah tidak perduli akan efek yang ditimbulkan dan dirasakan rakyat akibat kenaikan BBM ini karena menjalankan kebijakan neoliberal merupakan kewajiban pemerintah kepada kaum modal (si kapitalis). Harga kebutuhan yang melonjak sudah pasti akan dirasakan oleh rakyat. Selama ini pemerintah tidak pernah berkuasa untuk mengendalikan naikan harga-harga kebutuhan pokok paska kenaikan BBM. Pemerintah juga tidak pernah bisa menjamin nasib kaum buruh dalam memenuhi kebutuhannya paska kenaikan BBM. Pemerintah juga tidak pernah bisa menjamin bahwa harga-harga pupuk tidak akan naik untuk petani. Pemerintah juga pernah tidak bisa menjamin bahwa nelayan akan tetap bisa melaut paska kenaikan BBM ini. Program BLT bagi rakyat miskin selalu menjadi salah satu alat ‘jualan’ pemerintah yang akan diberikan paska BBM naik walau sudah terbukti bahwa BLT itu merupakan program bodoh karena tidak pernah menjadi solusi bagi rakyat untuk keluar dari kemiskinannya. Dengan naikknya BBM rakyat akan semakin miskin. Oleh karenanya menghadapai ini PPI Jakarta menghimbau dan mendorong agar rakyat harus berhimpun bersama untuk mengadakan perlawanan-perlawanan untuk menghadang setiap program-program neoliberalisme yang sudah jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat.

Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia ,Jakarta sebagai kekuatan politik rakyat bersikap:

  1. PPI Jakarta menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Bahwa kenaikan BBM ini bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia dan harus di LAWAN

  2. PPI Jakarta menolak segala upaya pemerintah untuk meliberalisasikan sumber daya energi dan mendesak agar segera menasionalisasikan kembali seluruh sumber-sumber energi tersebut.

  3. PPI Jakarta menolak pencabutan subsidi untuk semua sektor publik. Karena subsidi merupakan kewajiban Negara kepada seluruh rakyatnya.

  4. PPI Jakarta mendukung sepenuhnya perlawanan yang dilakukan oleh gerakan rakyat dalam menentang agenda neoliberalisme di Indonesia. Dan itu menjadikannya musuh bersama bagi rakyat Indonesia adalah suatu keharusan.

  5. Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM dan TDL ini membuktikan bahwa selama Indonesia dipimpin oleh kekuasaan yang kapitalistik atau menghamba dengan kepentingan kaum modal maka tidak akan ada keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Jayalah Sosialisme, Merdeka 100%!

Jakarta, 17 Maret 2012

Pimpinan Kolektif PPI Jakarta, Sekretaris Kota

Arie Widodo

One thought on “Sikap Politik : Lawan Kenaikan BBM

  1. Tidak ada alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM, dalih penyelamatan APBN semata-mata hanyalah bagian dari konspirasi busuk rezim dengan kapitalisme internasional, pimpinan rezim negara ini benar2 telah memperlihatkan ketertundukanya terhadap kapinter, dmna lawatan kerjax semata-mata untuk memeperkokoh kerjasamax dengan para pemodal internasional.
    Sudah saatx kita mempertajam amarah rakyat untuk mendelegitimasi penguasa hari ini, Mengepung semua pusat-pusat kekuasaan antek pemodal n membangun terus persatuan gerakan rakyat untuk mewujudkan pembebasan nasional melawan imperialisme. salam pembebasan nasional

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s