MAYDAY 2010, KEBANGKITAN PERJUANGAN BURUH INDONESIA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL DARI PENJAJAHAN KELAS MODAL

MEDIA ABM – SUARA BURUH

Menolak Rencana UU Ketenagakerjaan Versi Apindo – Kadin.

Telah berkali-kali kaum pengusaha berusaha merevisi UU no.13 tahun 2003 karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar (kehendak kaum modal) saat ini, tetapi usaha revisi tersebut selama ini masih berhasil digagalkan oleh kaum Buruh Indonesia melalui Persatuan Perjuangannya. Agenda revisi UU no.13 tahun 2003 telah dimasukkan kedalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR tahun 2010. Kadin dan Apindo sebagai organisasi kaum pemodal telah menyiapkan draft revisi UU ketenagakerjaan tersebut, misalnya: akan menghilangkan atau setidak-tidaknya membatasi jumlah pesangon hingga 5x upah, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourcing, kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi dan pengawasan serta menginginkan perundingan Buruh-Pengusaha (Bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan, dll. Yang pada intinya merubah sistem ketenagakerjaan di Indonesia menjadi flexibel (luwes) agar penghisapan hasil kerja Buruh didapatkan lebih berlipat-lipat lagi oleh para pemilik modal.

Kaum Buruh Indonesia juga berkepentingan untuk melakukan revisi terhadap UU ketenagakerjaan, sebab UU tersebut terbukti semakin membuat ketidakpastian kerja dan hilangnya kesejahteraan kaum Buruh Indonesia. Sistem kerja-kontrak dan outsourcing harus dihapuskan, karena meskipun UU no 13/2003 membatasi pelaksanaannya tetapi dalam prakteknya pengusaha melanggar batasan tersebut. Kerja pengawasan dan perlindungan oleh negara harus ditingkatkan dengan memberi sangsi pidana yang lebih berat kepada pengusaha yang melanggar undang-undang tersebut dan menghukum pidana juga kepada pegawai pemerintah yang lalai menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kaum Buruh, menambah jumlah pesangon agar pengusaha tidak gampang melakukan PHK, dll. Tuntutan tersebut bukan semata-mata merevisi UU ketenagakerjaan saat ini tetapi pemerintah harus membuat UU Perlindungan Buruh, sejatinya posisi Buruh tidak-lah berimbang dengan pengusaha sehingga pemerintah HARUS berpihak kepada kaum Buruh.

MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS.

Pelaksanaan perdagangan bebas sebenarnya bukan-lah didasarkan kepada dorongan kebutuhan dalam negeri seperti Indonesia tetapi hal tersebut adalah keputusan dari pemilik modal dari negara maju yang menggunakan organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai alat untuk membuka kebebasan bagi penanaman modal, perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia, sehingga para pemilik modal di dunia maju dapat mengeruk kekayaan alam diseluruh dunia dan memperdagangkan barang miliknya diseluruh dunia tanpa ada lagi hambatan hukum dan pajak. Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan lebih dari 20 negara, yang terkini adalah pelaksanaan perdangan bebas ASEAN-China, dan keseluruh pelaksanaan perdagangan bebas tersebut makin menghancurkan industri kita yang berdampak pada semakin banyaknya Buruh yang PHK saat ini. Perdagangan bebas hanya akan memberikan kebebasan pemilik modal untuk menghisap sumber daya alam kita yang sangat kayak, menghisap kerja para pekerja Indonesia dengan upah murah dan menjadikan Rakyat Indonesia sebagai konsumen barang-barang pengusaha yang hasil merampok karya kerja Buruh. Hanya pemerintah dan partai-partai politik berpikiran TIDAK WARAS yang membiarkan perdangan bebas itu terlaksana dan kita TIDAK membutuhkan mereka. Program kerjasama antar negara (internasional) yang saling mendukung terpenuhinya kebutuhan Rakyat masing-masing negara yang saat ini kita butuhkan dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara yang kekuasaannya dikontrol oleh kelas Pekerjanya, bukan negara kapitalis seperti Indonesia saat ini.

JAMINAN SOSIAL BERKUALITAS BAGI SELURUH RAKYAT.

Pemerintah telah lama lalai melakukan perlindungan kehidupan Rakyatnya dan semakin mengabaikan peran perlindungan saat semakin menggilanya sistem kapitalisme di Indonesia, karena sistem kapitalisme MENGHARAMKAN SUBSIDI kepada Rakyat. Jaminan sosial sejatinya adalah hak Rakyat yang dijamin oleh konstitusi bukan bentuk kebaikan oleh sebuah rezim berkuasa, maka tidak terlaksananya UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bentuk pelanggaran konstitusi oleh rezim SBY-JK, SBY-Budiono dan partai-partai politik DPR. Sesungguhnya UU no.40 tahun 2004 masih belum memberikan perlindungan social yang optimal kepada Rakyat Indonesia, karena hanya pekerja formal (PNS, TNI, Polri, Buruh) yang mendapatkan jaminan social: kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kesehatan dan pension (khusus TNI, Polri dan PNS), sedangkan Rakyat Indonesia lainnya yaitu Rakyat fakir miskin, yang jika bersandar pada standard BPS (penghasil dibawah US$1 per-hari) tahun 2009 adalah sebanyak 32.53 juta orang (14.15 %), maka akan terdapat 150 juta orang yang masih tidak mendapat jaminan social kesehatan. Padahal sejatinya Rakyat Indonesia tersebut juga hidup miskin dinegeri yang kaya raya. Selain Rakyat penerima jaminan social yang masih sangat sedikit, program jaminan social yang didapatkan juga masih terbatas. Kita harus memaksa Negara memberikan jaminan social kepada SELURUH RAKYAT INDONESIA juga pada program jaminan social: pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, perumahan yang manusiawi, pendapatan tetap pada penduduk dewasa, sehingga UU no.40/2004 tersebut harus direvisi dan penyelenggaraannya harus oleh badan khusus jaminan social (badan wali amanah) yang tidak berbentuk BUMN maupun badan komersil lainnya. Hanya manusia yang tidak berakal sehat yang menolak memberikan jaminan social kepada Rakyatnya dan manusia seperti itu tidak layak menjadi pemimpin negeri ini.

JALAN KELUAR BAGI RAKYAT INDONESIA

Industrilisasi Nasional.

Industi Indonesia saat ini mayoritas diisi oleh industri perakitan dan industri pertambangan tetapi antara kedua sector industry tersebut terjadi kekosongan industry untuk sector pengolahan hasil tambang menjadi bahan dasar industry dan bahan baku, fakta tersebut membuat industry kita rapuh dan sangat tergandung pada kepentingan modal asing, tidak ada kemandirian dalam membuat perencanaan industry berdasarkan pada ketersediaan bahan baku dalam negeri dengan kebutuhan Rakyat Indonesia. Sejak pemerintahan orde-baru Suharto industry Indonesia didasarkan kepada kebutuhan berproduksi kaum modal didunia pertama dan menggantungkan pembangunan industry kepada investor swasta, lalu menyerahkan pengolahan industry tambang kepada pemodal asing untuk semata-mata dikeruk bahan tambangnya tetapi pengolahan industry pasca pertambangannya dilakukan di negeri lain, pola tersebut masih berlangsung hingga pemerintahan SBY-Budiono saat ini.

Industry nasional dimaksudkan untuk membangun industry yang mandiri dan terpadu mulai dari tambang dan energy, industry dasar bahan baku hingga industry perakitan serta menghubungkan secara terpadu antara industry dan pertanian Rakyat. Industrialisasi nasional hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan nasional dan Rakyat mayoritasnya.

Nasionalisasi Industri Vital.

Sejak invasi modal swasta (nasional maupun asing) era Suharto dan berpuncak pada ditetapkannya UU Penanaman Modal no.25 tahub 2007 yang meberikan keleluasaan kepada investor swasta untuk menguasai keseluruhan sector industry termasukl industry vital yang menguasaai hajat hidup orang banyak, mulai industry tambang dan energy hingga industi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, dll. Privatisasi adalah cara yang banyak dilakukan oleh pemerintah dalam melayani kepentingan modal swasta untuk menguasai industry vital tersebut. Penguasaan industry vital tersebut oleh swasta bukan semata-mata memberikan kesempatan untuk menghisap kepada perusahaan tersebut tetapi mengakibatkan semakin hilangnya kedaulatan nasional terhadap kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Nasionalisasi adalah syarat dasar untuk membangun kembali kedaulatan ekonomi nasional dan Rakyat, tanpa mengambil-alih industry vital yang dikuasai oleh swasta (baik nasional maupun asing) makan program pembangunan kesejahteraan Rakyat akan selalu disabotase oleh pemilik modal tersebut, tetapi tidak cukup dinasionalisasi lalu dikembalikan menjadi BUMN seperti selama ini, tetapi harus di-ikuti dengan partisipasi ter-organisir dari Rakyat dalam mengontrol perencanaan dan pengelolaan industry tersebut.

Penghapusan Utang Negeri dan Melawan Korupsi.

Utang luar negeri Indonesia sampai dengan januari 2010 mencapai US$178,041 milar atau naik 17.55% (US$26,584 miliar) jika dibandingkan dengan januari 2009, dari utang pemerintah mencapat US$1.167 triliun atau 25.8% dari PDB. Ketergantungan terhadap utang tidak hanya terjadi saat ini tetapi kebiasaan buruk ini telah berlangsung sejak kekuasaan Suharto. Utang yang diberikan oleh pemerintah asing maupun lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dll) bukan karena kebaikan dan ingin membangun kesejahteraan Rakyat Indonesia tetapi dimaksudkan sebagai alat untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Jeratan utang selalu digunakan oleh para pemodal untuk menguasai negera-negara yang meiliki sumber daya alam yang kaya tetapi ekonominya masih lemah dan dalam menjalankan siasat jahat tersebut selalu akan membiarkan penyelenggara pemerintahan melakukan korupsi, mulai dari penguasa nasionalnya hingga penguasa tinggkat kota/kabupaten. Utang dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang dimaksudkan untuk melemahkan kedaulatan nasional dan Rakyat agar dapat dijajah dan dihisap. Maka perjuangan kelas Buruh juga untuk menghapus utang pemerintah (utang pokok dan bungan utang) baik pada asing (pemerintah asing, swasta maupun lembaga multinasional) maupun pada swasta nasional, menghentikan ketergantungan utang sebagai jalan pembiayaan pembangunan nasional dan menangkap serta menyita asset-aset pada koruptor dan menggunakan dana tersebut sebagai jalan pembiayaan pembangunan.

Bangun Persatuan Rakyat dan Alat Perjuangan Politik Rakyat.

Untuk dapat bertahan dari serangan keserakahan kaum modal saat ini hingga untuk dapat menjalankan program-program jalan keluar untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat maka kita tidak dapat lagi menggantungkannya pada pemerintahan SBY-Budiono saat ini maupun partai-partai politik yang ada di DPR karena telah bertahun-tahun mereka bertindak untuk kepentingan kelas modal, bukan untuk kepentingan Rakyat mayoritas, maka kita harus membangun Persatuan Perjuangan Rakyat sebagai wadah maju dan ter-organisir bagi Rakyat Buruh, Tani, Nelayan, Miskin Kota maupun mahasiswa. Hanya Persatuan Rakyat yang berani melawan kerakusan kaum modal yang akan membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi Rakyat mayoritas dan kemajuan peradaban yang bersandar pada kearifan lingkungan. Maju… !! Lawan… !!! Rakyat Berkuasa !!!

1 MEI 2010

Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s