Ini salah satu bukti rencana Neoliberal yang di anut Indonesia

Minggu, 13 September 2009 | 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan DPR RI akan melakukan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang (RUU) mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selasa 15 September 2009 dalam rapat Paripurna DPR RI. Demikian jadwal yang diterima Persda, Jumat (11/9), dari Kabag Pemberitaan DPR RI di Jakarta.

“Tak lama lagi DPR akan menghasilkan UU KEK. Ini manfaatnya luar biasa bagi
investasi terutama di daerah,” kata Ketua DPR RI Agung Laksono pada buka
puasa bersama HIPMI (himpunan pengusaha muda Indonesia) di Jakarta, Jumat
(11/9), malam lalu.

Rencananya sebelum diputuskan, Senin 14 September 2009 panitia khusus (Pansus)
KEK DPR RI akan melakukan rapat kerja pemantapan khusus RUU KEK dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri
Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Hukum-HAM Andi Mattalatta.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan RUU KEK intinya memberikan kemudahan investasi di wilayah KEK, insentif pajak dan bea cukai.

“Daerah yang diajukan sebagai pilot project itu belum ada. Selama dua tahun terakhir ada belasan daerah yang mengusulkan. Kita tunggu UU KEK selesai lalu
kita evaluasi bagaimana kesiapan daerah yang mengusulkan wilayahnya dijadikan
KEK,” kata Mari yang juga Timnas KEK ini.

Menurut Mari pemberlakuan KEK nantinya tidak akan menggusur keberadaan UU free trade zone (FTZ). “FTZ tetap hidup sampai masa dia berakhir. Bisa saja diperpanjang FTZ atau menjadi KEK. Dan sebenarnya KEK lebih luas dari FTZ. Kita menyempurnakan UU ini agar lebih luas dari FTZ,” kata Mari.

Dia menyarankan Pemda yang menyarankan wilayahnya dijadikan KEK untuk komitmen menjalankan syarat yang diperlukan sebuah wilayah dijadikan KEK. “Pemda komitmen adakan infrastruktur seperti jalan, air, listrik, dan
sebagainya. Daerah tersebut juga harus berada pada jalur perdagangan karena
bagaimana produksi barang tidak bisa jual. Iklim ekonomi daerah tersebut juga
harus kondusif,” kata Mari.

Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan implementasi KEK sangat tergantung pada keinginan kepala daerah yang bersangkutan. “Apa kepala daerahnya pro
investasi atau tidak. Saya kira UU mengenai investasi sekarang sudah bagus, cuma
kemauan dan pelaksanaannya yag tidak maksimal dan itu yang penting,” kata
Erwin.

Dikatakannya, RUU KEK secara khusus memang mengatur mengenai perlakuan khusus berinvestasi di suatu wilayah kawasan ekonomi namun apakah dalam pelaksanannya kelak sudah ada koordinasi baik antara sesama aparatur pemerintahan maupun dengan pengusaha.  “Misalnya koordinasi antara aparatur pajak dan bea cukai apa sudah dimatangkan, ” katanya.

Juga, lanjut Erwin, yang paling penting dari UU KEK ini adalah kesiapan sektor
infrastruktur dari daerah bersangkutan. “Bagi pengusaha harus jelas insentif yang detil diberikan baru investor mau investasi di situ,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s