Siaran Pers Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ)

Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek SPKAJ

Di Dukung Oleh:

ABM, KASBI, FPBJ, SMI, KPOP, SBTPI, SP AP I, PRP

Sekretariat: Kampung Rawa Panjang Kec Bojonggede Kabupaten Bogor

Email: spkaj_kai@yahoo.com

Telp: 021-94202531

Siaran Pers

STOP PHK, Perkerjakan Kembali Dan Angkat Sebagai Pekerja Tetap PT KAI

Hidup Buruh

Hidup SPKAJ

Secara beriringan dalam krisis, situasi perburuhan di Indonesia semakin hari malah semakin meradang. Tingginya kasus PHK di hampir semua sektor industri mulai manufaktur, keuangan, jasa dan transportasi. tentu semakin memicu angka Penganguran dan menimbulkan efek lanjutanya yakni permasalahan social semacam kriminalitas, kelaparan, dan sudah pasti memperbesar angka kemiskinan di Negeri yang kaya raya ini.

Setumpuk Kisah nyata penolakan Pengusaha atas status buruh sebagai pekerja tetap, acap kali dijadikan sebagai senjata awal Pengusaha dan Pemilik Modal untuk semakin menghemat Biaya Produksi Perusahaan sehingga dalam muncullah praktek PHK secara Sepihak atas Buruh/Pekerja/Karyawannya. Hal itu Selalu terjadi di Negeri ini sejak diberlakukanya UU ketenagakerjaan yang Pro pasar, membela pemodal namun sangat anti terhadap kesehjateraan Kaum Buruh. Klimaks dari Setiap episode Perselisihan Hubungan Industrial baik dalam situasi Normal apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi yang juga melanda di negeri ini adalah PHK terhadap buruh/pekerja/karyawan.

Dari ribuan kasus PHK yang tidak diurus dengan tepat oleh Negara. Satu kasus lagi di depan mata kita perlu dicatat, sejak tahun 1999-2008 sekarang, di tubuh PT KAI sebagai penyedia  transportasi massal Kereta Api yang paling diminati masyarakat. Ternyata sering terjadi perselisihan, hak, kepentingan dan PHK dalam hubungan Industrial antara Pekerja Kereta Api (Dalam Hal ini SPKAJ/Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek) dengan PT Kereta Api Indonesia (Div Jabotabek), PT Koperasi Wahana Usaha Jabotabek (PT KOWASJAB), PT Kencana Lima (PT KL).

Segala Upaya baik dalam bentuk perundingan-perundingan bipatrit  dan sebagainya telah ditempuh sejak kasus ini mencuat pada tahun 2000 – Maret 2008. Upaya mediasi kasus yang juga melibatkan Komisi IX DPR RI tanggal 1 April 2008  telah diperjuangkan dengan gigih oleh Para Pekerja Kereta Api PT KAI Divisi Angkutan Transportasi Jabotabek untuk merebut hak-haknya yang tidak diberikan semestinya oleh Pemberi kerja dan Atasanya (PT KAI), namun semua upaya SPKAJ justru tidak dihiraukan sama sekali oleh pihak Manajemen PT KAI disatu sisi dan Negara yang memang terkesan lepas tangan atas kasus ini.

Saat ini terdapat 149 (dengan masa kerja rata-rata 5 tahun lebih) dan ditambah 71 pekerja. Yang bekerja di PT KAI divisi Angkutan Transportasi Jabotabek mengoperasikan Bagian Inti dari Usaha Jasa Transportasi Kereta Api, ternyata belum diangkat menjadi pegawai tetap PT KAI. Hal itu di mata Hukum tentu saja melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 66 mengatur sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

2. Penyediaan jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja.

Di samping itu SPKAJ menduga kuat, bukti-bukti bahwa PT KAI, KOWASJAB Dan PT Kencana Lima, telah menghalang-halangi SPKAJ untuk melakukan aktifitasnya sebagai sebuah serikat buruh independent di lingkungan kerja perkeretaapian ini sama halnya PT KAI, Kowasjab dan PT Kencana Lima telah melakukan UNION BUSTING terhadap SPKAJ. Tidak sedikit intimadasi baik secara halus maupun terang-terangan ditujukan kepada anggota SPKAJ di berbabagai station baik yang di lintas timur (Bekasi – Jakarta Kota) maupun lintas Selatan (Bogor –Jakarta Kota), kondite itula yang dipandang oleh SPKAJ memecah persatuan intrernal organisasi.

Atas hal itulah, maka kali ini bersamaan dengan berjalanya sidang Perkara Perselisihan kepentingan, Hak dan PHK, di Pengadilan Hubungan Industrial, SPKAJ menyatakan:

  1. Perkerjakan Kembali dan angkat Semua Pekerja Eks KOWASJAB dan PHL menjadi Pegawai dengan status Pegawai tetap PT KAI.
  2. Berikan Seluruh kekurangan gaji kami yang terbukti di Potong Oleh PT KOWASJAB maupun PT Kencana Lima.
  3. Stop Union Busting.
  4. Cabut Sistem Kontrak dan Outchorsing.

Dan SPKAJ juga Menyerukan kepada semua serikat buruh dan organisasi rakyat di Indonesia untuk tetap mengalang persatuan untuk perjuangan melawan sistem perburuhan dan sistem ekonomi politik yang tidak adil. Demi terbebasnya kaum buruh dan massa rakyat dari kuasa modal serta penindasanya yang jahat.

Demikian Siaran Pers dibuat sekaligus sebagai Pernyataan Sikap SPKAJ. Atas Perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Juni 2009

Humas Aksi

Pupuh Saepullah              (021-94202531)

Kent Yusriansyah             (021 -99681543 dan 0813 3164 3545)

Anwar “Sastro” Ma’ruf     (081 21059 0010)

One thought on “Siaran Pers Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s