Kronologis Kasus Nestle

Perjanjian Kerja Bersama antara pihak perusahaan dengan Serikat Buruh Nestle Indonesia Panjang ( SBNIP ) mendekati habis masa berlakunya pada Desember 2007. Maka pihak SBNIP pun menyampaikan keinginan untuk memperbaharui PKB, namun pihak management belum menanggapi permintaan perundingan PKB tersebut.

Oktober – November 2007, penundaan proses perundingan PKB. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar LAmpung meminta SBNIP melakukan verifikasi terhadap keanggotaan SBNIP pada tanggal 2 Oktober – 7 November 2007, bersaman dengan itu Manajemen menolak pelaksanaan perundingan PKB dengan alasan menunggu hasil dari kerja verifikasi Disnaker. Setelah pihak Disnaker mengeluarkan hasil verifikasi , maka SBNIP mengirimkan surat perundingan PKB, namun manajemen tidak juga memberikan jawaban yang signifikan terhadap proposal ajakan SBNIP untuk merundingkan PKB.

Desember 2007, Upaya pemberangusan SBNIP. 12 Desember 2007 Malam hari sekitar pukul 21:30 Ketua dan pengurus SBNIP mendapatkan pemberitahuan melalui sms dari beberapa orang anggota bahwa M Harun, Ikhsan Salim dan Jon Aidison datang kerumah anggota dengan membawa misi menggantikan pengurus SBNIP dengan komposisi kepengurusan yang mereka tentukan dengan meminta menanda tangani surat penggantian kepengurusan tanpa diketahui oleh pengurus yang sah.

13 Desember 2007. Dilingkungan pabrik ( departemen Engineering ) aktivitas permintaan tanda tangan juga berlangsung. Memperhatikan kondisi ini pengurus SBNIP meminta kepada Head Of Engineering untuk tidak menimbulkan keresahan di lingkungan departemen engineering. Kemudian pengurus mendapatkan informasi bahwa di ruang HRD juga terdapat aksi permintaan tanda tangan terhadap anggota yang diminta langsung oleh  Khafid Khoyudi dan Hadiansyah (Supervisor/Manajemen). Dua Orang pengurus kemudian menghadap meminta agar aksi penanda tanganan pembentukan pengurus serikat yang baru dihentikan karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pada tanggal tersebut pula ketua SBNIP mendapatkan kesaksian dari 2 orang yang saat itu masih menjadi anggota yakni Ahmad Junaidi dan Amiruddin bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 terdapat pertemuan yang dihadiri para manajemen beserta para operator dimana pertemuan tersebut merencanakan perusakan terhadap SBNIP.

14 Desmber 2007. SBNIP mengirimkan surat terbuka , meminta agar semua pihak yang melakukan pemecah belahan terhadap persatuan SBNIP agar menghentikan aksi tersebut karena melanggar UU No. 21 Tahun 2000.

19 Desember 2007. Menanggapi surat terbuka yang dikirimkan oleh SBNIP, manajemen meminta SBNIP untuk menyerahkan proposal ( draft ) PKB. Kemudian SBNIP menyerahkan proposal PKB tersebut pada tanggal 19 Desember 2007.

28 Desember 2007. Pemberangusan SBNIP tahap II. Pada kesempatan ini Disnaker kembali melakukan pemeriksaan keabsahan SBNIP. Namun pada akhirnya Disnaker mencabut sementara nomor pencatatan SBNIP. Menghadapi kondisi ini SBNIP merencanakan untuk mengadakan KLB untuk mencari dan mengesahkan cara agar SBNIP dapat terus bertahan. Undangan SBNIP ini kemudian dihambat oleh manajemen dengan menghimbau secara tertulis dan lisan agar anggota tidak menghadiri KLB tersebut

30 Desember 2007. SBNIP kemudian melakukan KLB untuk mendapatkan keputusan anggota antara lain :

  • Penetapan AD/ART
  • Menetapkan keabsahan Ketua Umum di hadapan Kongres Luar Biasa
  • Menetapkan logo SBNIP
  • Pemberhentian 8 orang anggota yang melanggar AD/ART
  • Melakukan langkah-langkah dalam rangka anti system outsourcing

Kemudian segera setelah KLB tersebut, pada 2 Januari 2008, SBNIP mendaftarkan hasil-hasil kongres mencatatkan kembali keanggotaan dan kepengurusan SBNIP

09 Januari 2008. Dalam kondisi pencatatan SBNIP yang dicabut oleh Disnaker ini terdapat pengumuman untuk melakukan Rapat Umum Anggota ( RUA ) tandingan yang dibuat oleh Amirudin dan M Yufian yang menurut SBNIP adalah pengumuman dalam rangka kudeta terhadap kepengurusan SBNIP yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2008

11 Januari 2008. Karena kondisi anggota SBNIP yang mulai dihantui rasa ketakutan maka pada tanggal 11 Januari 2008 anggota SBNIP mengirimkan petisi kepada perusahaan

13 Januari 2008. Gagal menghadirkan mayoritas anggota, beberapa orang yang hadir dalam peetemuan tersebut mengubah rencana semula yang ingin melakukan pemilihan ketua SBNIP yang baru dengan membentuk Forum Komunikasi Buruh Nestle Indonesia Panjang ( FKBNIP ) dan mereka pun mendaftarkan pencatatan serikatnya.

23 Januari 2008. Setelah mendapatkan kembali surat pencatatan maka SBNIP pun segera mengajukan perundingan PKB yang sudah habis masa berlakunya, namun kemudian manajemen meminta agar SBNIP melakukan bergabung dengan FKBNIP untuk berunding bersama dengan manajemen. Pihak SBNIP pun menolak dan meminta pihak manajemen berunding dengan SBNIP sebagai serikat buruh yang mempunyai hak berunding karena mayoritas

Perundingan PKB akhirnya dapat terlaksana pada tanggal 15 – 23April 2008, namun kemudian dalam beberapa hal penting manajemen tidak bersedia melakukan perundingan lebih lanjut yang mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu ( deadlock ) pada tanggal 24 April 2008. Beberapa hal penting yang tersebut adalah:

  1. Kebebasan Berserikat
  2. Perundingan Pengupahan
  3. Penataan Penggunaan Tenaga Outsourcing
  4. Komponen Uang Pesangon dan Dana Pensiun

Karena kebuntuan tersebut maka manajemen melaporkan kebuntuan tersebut ke Disnaker agar dapat dilakukan mediasi. Dan pada tanggal 25 Agustus 2008 anjuran dari mediasi disampaikan ke SBNIP oleh Disnaker.

8 September 2008. Mulai saat ini setelah rapat dengan anggota dan pengurus lainnya disepakati untuk melakukan aksi simpati sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atas perjuangan SBNIP

11 Februari 2009. Terjadi pertemuan antara manajemen, SBNIP dengan FKBNIP dalam rangka membentuk LKS Bipartit, namun SBNIP menolak karena menyangkut proses perundingan PKB yang belum selesai.

Dalam pembahasan tersebut FKBNIP menolak dugaan bahwa mereka terbentuk atas campur tangan manajemen, bahkan melaporkan salah satu pengurus SBNIP ( Ale Hamzah ) ke Kepolisian Sektor Panjang dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang akhirnya pemeriksaan kepada Ale Hamzah dihentikan pihak kepolisian karena tidak memiliki dasar yang kuat.

22-23 April 2009. Beberapa pengurus dan anggota mendapatkan informasi bahwa pihak manajemen telah mendaftarkan perundingan PKB ke Pengadilan Hubungan Industrial.dan hingga saat ini ( 25 Mei 2008 ) baru memasuki persidangan pertama.

11 mei 2009, Sidang pertama di PHI (SBNIP memohon penangguhan ke majelis hakim selama 2 minggu kedepan / 25 mei 2009 untuk mempersiapkan berkas-berkas)

25 Mei 2009, sidang ke-2 SBNIP sebagai tergugat dipertanyakan keabsahan kuasa hukumnya karena pengurus berhak mewakili persidangan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s