Peryataan Sikap SMI Terhadap Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Pernyataan Sikap

LAWAN KAPITALISASI PENDIDIKAN

MENGUTUK TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP GERAKAN MAHASISWA

Salam Pembebasan !

Pendidikan Gratis ( Dari SD – Perguruan Tinggi ), Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan murah guna mengefektifkan proses produksi barang, penenaman nilai-nilai dan budaya individualistic pada generasi muda untuk memperkuat hegemoni dan akumulasi modal untuk mendapatkan keuntungan serta monopoli teknologi menjadi factor pendorong yang kuat bagi Imperialisme untuk melakukan penetrasi di sector pendidikan. Penggunaan mekanisme perdagangan dunia ( WTO, IMF, BD, ADB dllnay ) sebagai instrument dalam mendorong perdagangan bebas atau liberalisasi di negara-negara Dunia ke-3 dengan meminimalisir peran dan tanggungjawab negara. Rezim yang tunduk dan bersimpuh di hadapan kaum modal ( borjuasi ), dengan patuhnya menjalankan titah sang pemodal dalam melakukan liberalisasi.

Pemerintahan Indonesia menyambut baik dan gembira kepentingan kaum modal dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan dan perangkat hokum KAPITALISASI PENDIDIKAN telah dikelaurkan dan dijalankan; Telah banyak kebijakan dan regulasi yang di keluarkan pemerintah dalam melakukan liberalisasi dunia pendidikan. Mulai dari terbitnya PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,  PP No 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 yang semuanya menjadi legalitas dari pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, UPI.  Semua aturan-aturan tersebut terangkum dalam “JUKLAK dan JUKNIS “ liberalisasi yang di susun oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Uncang Badan Hukum Pendidikan ( UU BHP ) yang di sahkan pada desember 2008 lalu dan dipertegas dengan dikelarkannya Perspres no 77 tahun 2007 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Yang menyatakan bahwa sector jasa pendidikan dapat disertai modal asing sebesar 49 %.

Semenjak RUU BHP mulai di rancang secara tertutup oleh anggota dewan, perlawanan-perlawanan atas RUU tersebut telah mulai dilakukan oleh berbagai kelompok seantero Indonesia. Alas an penolakan tersebut sangatlah jelas yaitu liberalaisasi, Komersialisasi dan privatisasi pendisisikan ata dalam kacamata SMI itu adalah KAPITALISASI PENDIDIKAN.

Krisis 98, semakin mendorong pemerintahan pro Kaum Modal untuk melakukan liberalisasi pendidikan. Krisis 2008 kemarin, memantapkan pemerintahan SBY-JK beserta sekutunya untuk mengesahkan UU BHP sebagai solusi terbaik didunia pendidikan ditengah situasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Paska dishaknnya UU BHP, perlawanan terus berkobar dengan tuntutan CABUT UU BHP.

Jika kita menelaah dan mengkaji lebih dalam isi dan substansi RUU BHP maka dasar penolakan sangat jelas dan tegas :

1)       RUU ini akan menghilangkan peran dan tanggungjawab negara dalam dunia pendidikan. Negara tidak akan lagi mengontrol arah dan tujuan pendidikan serta tidak akan memberikan sibsidi lagi tapi dalam bentuk hibah. Jika negara tidak mensubsidi lagi dari mana lembaga pendidikan ( TK-PT ) mendapatkan biaya operasionalnya ? hanya ada ada 3 pilihan yang bisa di lakukan oleh lembaga pendidikan yang memberlakukan BHP; 1. Menaikkan biaya sekolah/kuliah, 2. Mendatangkan investor dalam kampus/bekerja sama dan 3. Kedua-duanya di lakukan. Kedua, Nampak dengan jelas bahwa orientasi pendidikan dalam konteks BHP adalah berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketiga, lembaga pendidikan dijadikan Perseroan Terbatas ( PT ) penyedia jasa pendidikan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam forum WTO lima tahun silam, dalam kesepakatan GATT’S menyatakan dengan tegas bahwa Pendidikan adalah sector jasa yang diperdagangkan. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perpres no 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal oleh pemerintahan SBY-JK, dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa jasa pendidikan dapat dikuasai oleh modal asing sebesar 49 %.  Jika mendatangkan investor dalam kampus atau sekolah maka intervensi mereka terhadap arah dan tujuan pendidikan akan semakin kuat dan tentunya akan di arahkan sesuai dengan keinginan mereka. Siapa yang punya modal saat ini selain kaum-kaum pemodal atau si KAPITALIS. Sementara kepentingan si kaptalis terhadap dunia pendidikan antara lain ; bagaimana dia memutar modal yang sedikit untuk mendapatkan akuntungan yang banyak di sector pendidikan, tenaga kerja yang ahli dan bisa mengoperasionalkan tehnologi-tehnologi canggih yang mereka miliki tapi dengan gaji yang murah, menanamkan budaya-budaya individualis pada generasi muda sehingga tidak punya kepekaan social.

Kemudian disisi lain. Melihat kondisi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia saat ini terutama kampus-kampus kecil ( PTS maupun PTN ) dengan kualitas dan fasilitas yang tidak memadai bahkan tidak layak, maka akan sulit bersaing dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang besar dan unggul dalam mendatangkan investor, pilihan paling realistis adalah menambah pungutan-pungutan dan menaikkan biaya sekolah atau kuliah. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi akan semakin mahal. Jika biaya pendidikan semakin mahal secara otomatis hanya orang-orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan sedangkan mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan tani serta rakyat lainnya yang 88% berpendapatan ±500rb/bln.

2)      Secara Filosofis tidak jelas dan mengandung nilai-nilai yang sangat kapitalistik ( Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi ). Dalam logika KAPITALISME semuanya dinilai dengan duit dan di manfaatkan untuk mencari keuntungan. Ketika pendidikan sudah di KAPITALISASI, siapa yang punya duit dia yang bisa sekolah. Pemerintah beranggapan bahwa dengan di berlakukannya BHMN pada institusi pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan, biaya pendidikan akan semakin murah dan fasilitas akan meningkat, tapi ternyata setelah di uji cobakan di beberapa semisal; UI, UGM, UNAIR, IPB dan ITB serta beberapa kampus besar lainnya malah biaya semakin naik, fasilitasnya tetap seperti semula dan kualitasnya tidak betambah-tambah.

3)      Secara Sosiologis; ditengah situasi krisis dan himpitan ekonomi yang memelit rakyat Indonesia, ratusan ribu buruh di PHK, ratusan ribu lainnya di rumahkan, ratusan ribu lagi dipotong gaji dan tunjangannya. Mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan di sisi lain biaya untuk bertahan hidup semakin meningkat. Situasi ini, akan semakin menambah angka DO, Putus sekolah, akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah dari SD-SMP hanya memproduksi tenaga-tenaga produktif  tunduk dibawah kuasa kaum modal, tenaga produktif yang tidak mempunyai posisi tawar sehingga dapat digaji dengan upah murah.

4)      Secara Hukum bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 45 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.  .

Dalam meneguhkan sikap kami atas Penolakan terhadap UU Badan Hukum Pendidikan dan Rasa Salidaritas atas Perbuatan yang hina dina dan terkutuk yang dilakukan oleh aparatur Negara atas aksi Mahasiswa di Makasar, dengan tegas menyatakan :

  • Mengutuk tindakan represifitas terhadap Gerakan Mahasiswa dan meminta untuk segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap.
  • Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  • CABUT UU SISDIKNAS 2003 dan UU BHP
  • PENDIDIKAN GRATIS dari SD-Perguruan Tinggi
  • TOLAK PEMILU 2009

Dan menyerukan pada seluruh kekuatan mahasiswa dan rakyat lainnya untuk : Membangun Organisasi-organisasi proggresif

Menyatukan kekuatan

Dan melawan

Hidup Buruh !

Hidup Tani !

Hidup KMK !

Hidup Mahasiswa !

Jakarta,  5 Mei 2009

Ketua Umum                                                            Sekjend SMI

Syahrir Burhanudin “Acril”                                    M. “Kadir” Surya Sukarno

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s