BERJUANG DI ERA KAPITALISASI PENDIDIKAN

Oleh : “ Kent” Yusriansyah [1]

Pendahuluan

Dalam sebuah kesempatan Seminar Nasional Tentang Pendidikan yang di selengarakan oleh DPMI (Dewan Pembebasan Mahasiswa IAIN) Surabaya dengan tema .“RUU BHMN-BHP: Solusi Atau Masalah Baru Di Dunia Pendidikan”. Pada tanggal 31 Mei 2007. Salah satu peserta seminar berkomentar dengan nada yang cukup serius “…Jika RUU BHP disahkan maka jangan berharap banyak, anak-anak kaum miskin akan menikmati bisa memperoleh hak pendidikanya, karena dengan UU BHP maka secara legal Negara membuat dunia pendidikan semakin tidak terjangkau ”. Dari situlah diskusi pro dan kontra dimulai.

Setidaknya apa yang berkembang pada forum itu tepat untuk mengambarkan atas fakta-fakta dilapangan tentang “Pelarangan oleh Negara kepada orang miskin untuk menikmati hak sekolahnya” Fenomena itu tentu saja mengelitik perasaan kita sebagai manusia yang masih peduli dengan nilai-nilai dasar kemanusian.

Lantas pertanyaan yang layak di ajukan ialah, bagaimana mungkin orang miskin bisa bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi kalau biaya pendidikan yang setiap tahun semakin terus melanggit alias MAHAL???, sementara untuk kebutuhan makan saja mereka harus bekerja keras ditenggah semakin sempitnya lapangan pekerjaan akhir-akhir ini dan melonjaknya harga-harga kebututan pokok saat ini akibat kenaikan BBM tanggal 24/5/08. Tentu saja kita tidak bisa menutup atas fakta yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran mencapai lebih kurang 40 Juta Jiwa [2]

Kapitalisme dengan Pasar Bebas Sebagai “Ilhamnya”

Istilah liberalisasme dalam pasar yang berkembang sekarang, nampaknya adalah sebuah topic sekaligus kondisi yang tak pernah mati dan sangat menarik dalam bahasan dikalangan pemikir ekonomi, politisi dan negarawan, pelaku bisnis, sampai dikalangan kampus atau dunia pendidikan. tentu saja titik pembahasan itu berkembang menghasilkan kesimpulan yang multi tafsir.

Apabila diamati secara mendalam dan kritis atas praktek yang berkembang pada iklim liberalisasi sesungguhnya telah menciptakan sebuah kebutuhan yang berkelanjutan bagi kapitalisme dalam menata terus memperluas dan akhirnya menguasai struktur pasar Internasional sehingga menyebabkan kaum borjuis/pemodal Internasional dengan leluasa membangun karakter kosmopolitan atas produksi barang dagangan dan jasanya (komoditas) di dunia ini.

Di Globalisasi dengan segala nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamya, yakni semangat liberalisasi pasar adalah sebuah kenyataan sejarah dari tingkat perkembangan masyarakat di dunia yang mungkin saat ini tidak ada satupun manusia yang dapat lari dari terkamannya. Sekarang kita menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat di Dunia ini terkena epidemi pendewaan pasar yang penuh dengan persaingan tidak sehat alias monopolistik yang mengakibatkan keuntungan yang melimpah ruah kekantong kepada pemilik modal Internasional

Fenomena Globalisasi, sebenarnya jauh-jauh hari pada awal abad 20 sudah dilihat V.I Lenin yang mengistilahkanya dengan Imperialisme atau perkembangan tertinggi dari Imperialisme. Yakni sebuah ciri dari perkembangan ekonomi Internasional yang ditandai dengan penyatuan capital Industri dan capital Bank dalam kapital finans, pembagian wilayah pasar dunia antar kapitalis, monopoli dan penguasaan atas pasar.

Lebih jauh dalam dunia pendidikan nasional yang berkembang pada era perdagangan bebas saat ini semakin perlu untuk pahami. Karena, semua negara anggota WTO yang sudah menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain: layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan, serta jasa-jasa lainnya akan terus “Ditekan” agar secepatnya melaksanakan kesepakatan yang diambil dalam berbagai macam konferensi dan perundingan tingkat tinggi yang mengatur masalah perdagangan bebas barang dan jasa tersebut.

Konsekuensi dari komitmen Indonesia dalam WTO, yang juga diikuti dengan kesertaan dalam menandatangani GATS (kesepakatan WTO berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa), AFAS (ASEAN Framework on Services) serta Deklarasi Bogor 1994/APEC dan agenda Aksi Osaka. Semua perundingan internasional itu sebagai produk pendukung liberalisasi pasar yang dikembangkan WTO.

Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, secara otomatis semua hasil perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan multilateral, diratifikasi menjadi UU No 7/1994 sebagai sebagai prasyaratnya agar lalu lintas perdagangan barang dan jasa dari Indonesia bisa bersaing dan diterima di pasar bebas.

Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua komoditas jasa, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Dari kondisi diatas, kita bisa melihat bersama begitu besarnya kepentingan para pemodal asing terhadap dunia pendidikan nasional baik secara langsung maupun tidak. Langsung, karena dunia pendidikan merupakan ladang bisnis sangat yang sangat menjanjikan di kemudian hari.

Sebagai Perbandingan Yang Latah

Sejak tahun 1980-an di negara-negara maju, sector perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002).

Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 miliar atau 126 triliun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Exports mengungkapkan bahwa pada 1994 sektor jasa telah menyumbangkan 70% pada PDB Australia, menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total Negeri Kanguru tersebut. Sebuah survei yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan 1,2 miliar dolar Australia pada 1993.

Oleh karena itu, asumsi latah yang kemudian dikembangkan sebagai bahan perbandingan oleh para perancang kebijakan pendidikan (baca: Pemerintah) dengan melihat pengalaman AS, Inggris dan Autralia yang mengubah Orientasi pendidikanya menjadi sector Industri jasa yang berhasil menyumbang dana ke kas Negara. Itulah yang ditiru rezim dengan tanpa memperhatikan peri kehidupan ekonomi rakyat yang makin hari kian melarat.

Pendidikan Nasional Dari Layanan Social Menjadi Industri Jasa.

Tentu saja di era kapitalisme yang kejam ini mau tidak mau, perlulah untuk memahami pertama kali secara kuantitatif terhadap peluang dan kesempatan rakyat dalam memperoleh hak pendidikan untuk bersekolah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, malah kenyataanya Rezim yang berkuasa SBY-JK pengabdi neoliberalisme terus berlari kencang meninggalkan tanggung jawabnya.

Sekarang anda bisa membayangkan Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Dari data kuantitatif yang sifatnya sekunder itu kita bisa melihat betapa rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia, jika ditotal dari semua penduduk yang menghuni di negeri ini.

Sementara itu dilain pihak, hubungan antara Industri pendidikan dengan dunia usaha kian mesra saja. Produsen-produsen teknologi informasi, piranti lunak komputer dan alat-alat elektronik, Perusahaan-perusahaan media cetak (termasuk buku untuk bahan ajar), maupun produk makanan dan minuman turut andil dalam membangun kapling diatas hubungan barang dagangan semata kedalam bagian sistem pendidikan nasional.

Denyut nadi dunia pendidikan nasional saat ini semakin tidak stabil alias carut marut dengan niat Rezim boneka Imperialis yang akan mengesahkan UU BHP, karena nilai-nilai yang berkembang dalam prakteknya nanti hanyalah berorientasi penumpukan modal dan pengembangan modal yang akan di pertahankan mati-matian sebagai filosofinya. Disitulah bisa kita bayangkan pada masa yang akan datang melihat kenyataan kongkrit bahwa sesungguhnya wajah dunia pendidikan nasional di era globalisasi dengan pasar bebasnya yang meminggirkan nilai kemanusian yang hakiki tentu saja jauh dari nilai dan falsafah kerakyatan.

Sekali lagi kita tidak bisa menutup mata bahwa atas fakta yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan penganguran mencapai lebih kurang 40 Juta Jiwa, sebuah angka yang cukup fenomenal, kondisi itu berpeluang memunculkan kebodohan. Betapa tidak, saat ini biaya pendidikan di Indonesia tidak pernah gratis alias sangat mahal dan otomatis semakin memberatkan beban hidup rakyat Indonesia yang mayoritas berpendapatan rata-rata 900 ribu/bulan.[3]

Belum lagi persoalan kualitas pendidikan nasional khususnya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang secara umum amburadul. Tidak usah jauh-jauh membandingkan antara kualitas pendidikan di Indonesia dengan Negara maju. Bandingkan saja dengan India, Kuba dan Malaysia. Tentu saja kualitas pendidikan Indonesia sangat jauh tertinggal.[4]

Pada sisi yang lain Paradigma masyarakat atas pendidikan nasional yang berkualitas malah menterjemahkanya hanya soal kemampuan ekonomi peserta didik dalam segi pembiayaan saja, sehingga banyak kasus terjadi siapa yang berani membayar mahal maka, ia akan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jelas ini Paradigma yang salah kaprah.

Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Keempat perguruan tinggi tersebut dijadikan percontohan penerapan otonomi perguruan tinggi. Ciri khas suatu PT-BHMN adalah pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. Pemerintah tidak lebih hanya bertindak sebagai fasilitator asing alias kaki tanganya saja.

Di samping itu, pemerintah tidak berwenang untuk menunjuk rektor karena peran tersebut sudah diambil oleh Majelis Wali Amanat (WMA). Dalam RUU BHP juga disebutkan bahwa BHP dapat melakukan Investasi yang mengasilkan pendapatan tetap dibawah kontrol MWA. Dari situ sangat jelas bahwa kewenangan MWA dapat berperan sebagaimana layaknya Dewan komisaris dan Dewan Direksi, sebagai pemegang kontrol tertinggi atas kehidupan BHP-nya. Karena secara prisnsip MWA hanya memikirkan keuntungan sebagai orientasi utamanya

MWA yang Profit oriented itu memang tidak bisa dilepaskan dengan komposisi isi dari MWA itu sendiri, yang 2/3-nya bukan dari perwakilan satuan pendidikan namun dari perwakilan masyarakat atau swasta yang notabene memiliki kepentingan besar dalam mengembangankan investasinya dalam bisnis di bidang jasa pendidikan. Selain itu dalam pasal 28 ayat 1 juga dijelaskan bahwa BHP bisa melakukan penggabungan atau merger atas badan hukum satuan pendidikan yang lain, jadi jelaslah gambaran bahwa Institusi pendidikan yang akan datang yang tidak memiliki rasio kecukupan modal dalam mengelola BHP maka secara otomatis gulung tikar kalau tidak mau melakukan merger dan akuisisi dengan BHP yang lebih kuat modalnya.

Pada perkembangannya, pemerintah sedang mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) yang nantinya semakin memantapkan kemandirian institusi pendidikan tinggi karena akan berlaku bagi semua institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Rancangan undang-undang tersebut merupakan hasil rekomendasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam penerapan UU BHP nanti membuat seluruh perguruan tinggi lainnya, mengerakakan model pendidikan dengan manajemen yang ”profesional” sebagaimana layaknya sebuah perusahaan salah satu prinsip itu adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas berkaitan dengan pengusahaan dan pengelolaan anggaran dan dana pendidikan yang transparan. Pemaparan akuntabilitas institusi menjadi tugas penting Dewan Audit sebagai salah satu organ BHP. Dewan Audit ini dipilih dan diangkat oleh MWA, yang notabene sebagai pemiliki modal di institusi tersebut. Dengan demikian akan terlihat jelas, siapa pelaku (pemodal) dari suatu institusi, dan bagaimana pengelolaan dana tersebut di dalam institusi.

Dapat dikatakan pengontrolan dilakukan secara terpusat. Akreditasi merupakan jaminan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi. Badan Akreditasi Nasional (BAN) adalah lembaga yang berperan dalam penilaian akreditasi tersebut. Kinerja BHP sendiri selalu dievaluasi baik oleh institusi sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Bila suatu institusi memiliki posisi strategis secara Internasional, maka institusi tersebut didorong untuk melakukan akreditasi internasional. Dapat dipastikan ketika akreditasi dengan standar internasional, maka kurikulum yang akan diberlakukan di institusi tersebut akan disesuaikan kepada kebutuhan internasional.

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa BHMN atau BHP bukanlah komersialisasi apalagi privatisasi kampus. Mereka salah besar, pada kenyataannya justru komersialisasi ini tidak dapat dihindari di dalam Prakteknya, karena pencarian dan pengelolaan keuangan institusi pendidikan dilakukan secara otonomi, sehingga pada akhirnya nanti pemerintah tidak campur tangan lagi dan privatisasi kampus malah semakin jelas semakin berjalan sesuai dengan kehendak dari para investornya.[5]

Secara pasti dan otomatis akibat langsung dirasakan oleh rakyat yang hendak menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi akan minimal akan berpikir ulang kalau tidak mengurungkan niatnya. Karena biaya pendidikan sangat mahal, belum lagi diperparah dengan kurikulum yang tidak mencerdaskan karena di orientasikan untuk memenuhi tuntutan pasar global.[6] Sementara orang miskin yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, seakan tetap dibiarkan terbelenggu dengan “kebodohanya” karena para peyelengara negara dalam Political Will-nya semakin tegas melepas tanggung jawabnya.

Sebenarnya dalam UU Sisdiknas 20/2003 sudah tergambar jelas tentang arah pendidikan nasional di Indonesia yang memiliki kecenderungan terkoneksi dengan sistem Global alias kapitalisme. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas yang berbunyi :“Masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelengaraan pendidikan”. Lalu dikuatkan dengan Pasal 12 ayat (b) “yang memberikan kepada peserta didik untuk menangung biaya penyelengaraan pendidikan”. Beberapa pasal dan ayat yang tertuang dalam UU Sisdiknas 20/2003, sangatlah aneh dan bertengangan 180 derajat dengan amandemen UUD 1945 pasal 31 (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” kemudian dipertegas pada ayat 4 “Negara memprioritaskan angaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD”. Namun kita haruslah melihat dalam prakteknya angaran pendidikan secara keseluruhan hanyalah 10,3%-11-,8 dari RAPBN 2007 atau sekitar 51,3 trilyun dari total anggaran belanja nasional yang berjumlah 746,5 trilyun, tentu angka tersebut sangatlah jauh dari prosentase yang telah ditetapkan sebesar 20% untuk angaran pendidikan.[7]

Bersatu dan Tolak RUU-BHP Adalah Keharusan

Jangan heran jika RUU BHP dan sejenisnya sudah diputuskan. Maka berbagai macam episode penindasan, kekerasan di lingkungan kampus yang sasaranya tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa, sekali lagi mahasiswa akan terus terjadi dengan berbagai bentuk. Tentu masih segar dalam memori kita berbagai kasus episode penindasan dan kekerasan di dunia pendidikan terus berlansung di negeri ini.

Seperti yang terjadi di UAD (Univ Ahmad Dahlan) Yogyakarta yang mengeluarkan Surat edaran Rektor, tertanggal 27 September 2006 No: R/465/A.10/IX/2006, tentang Pembinaan Organisasi kemahasiswaan UAD yang isinya : a) Tidak diperpolehkan bagi organisasi ekstra berdiri di kampus UAD, b) Melarang aktivitas organisasi ekstra selain IMM, mengunakan nama Universitas Ahmad Dahlan, dan fasilitas milik UAD. Lalu Di ITS Surabaya yang pada tanggal 16 Mei 2007, mengeluarkan SK Rektor No: 2908/12/KM/2007 Tentang, “Pemberian Sanksi Pencabutan Status Sebagai Mahasiswa ITS Dalam Waktu Tertentu Atas Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa ITS”.

Lalu di kampus yang dikenal masyarakat sebagai saksi reformasi 1998 yakni Universitas Trisakti Jakarta, juga tidak kalah garangnya dalam menindas mahasiswa. Tepatnya pada 21 Mei 2007, 3 orang mahasiswa direpresi polisi kampus dan celakanya lagi Waktu itu Ketua BEM Fak HUKUM USAKTI [8] juga menjadi sasaran dan bulan-bulanan intimidasi birokrat kampus, para mahasiswa itu direpresi pada saat mengalang aksi petisi bersama mahasiswa Trisakti untuk menuntut perbaikan fasilitas kampus, dan solidaritas terhadap rekanya yang mendapat intimidasi dari Wakil PD III Fak Hukum, Bapak ferry Edward.

Di NTB tepatnya di IKIP Mataram. Terjadi juga kekerasan terhadap mahasiswa di dalam kampus oleh preman bayaran pejabat kampus, sehingga mengakibatkan, terbunuhnya seorang mahasiswa yang bernama Ridwan. Belum lagi di UISU (Universitas Islam Sumatra Utara) baru-baru ini, dan yang paling fenomenal adalah kasus kekerasan di lingkungan kampus IPDN Sumedang dan UNAS Jakarta.

Beberapa kasus diatas adalah sebagian kecil dari amburadulnya pendidikan nasional yang tidak demokratis karena semakin pro pasar alias komersil, mahal dan tidak pernah memihak rakyat. Itulah skenario episode baru penindasan di dunia pendidikan dengan lakon utamanya adalah Kapitalisme, sehingga membuat mahasiwa semakin dijauhkan dari peran sosialnya dalam mengabdi pada kekuatan massa rakyat buruh dan kaum tani. peredaman aktivitas politik terhadap mahasiswa akan semakin kongkrit pada giliranya nanti terjadi pelarangan terhadap mahasiswa untuk berekspresi, berserikat bersama organisasi yang progesif, serta mengeluarkan pendapat dan menghargai kritik.

Pastilah di dalam era baru kapitalisasi pendidikan nasional, semua aktifitas politik yang progresif dari mahasiswa akan tergantikan dengan aktifitas-aktifitas kemahasiswaan hanya semata-mata hanya bersifat rekreatif dan entertainment semata, yang sudah barang tentu adalah langkah dari kaum pemodal untuk mengiklankan daganganya misalnya program Class Music on Campus dan lain-lainya sebuah acara musik di yang di salah satu televisi nasional yang disponsori perusahaan rokok. belum lagi acara entertainment yang lain yang sering mampir di kampus-kampus tempat kita belajar dan berjuang. Inilah contoh-contoh kongkrit depolitisasi secara sistematis oleh kapitalisme yang sudah mengalir deras dalam ranah pendidikan nasional, atas situasi yang kapitalistik itulah nanti mempengaruhi, bahkan tidak jarang menjadi segi yang menentukan munculnya sikap pragmatisme dan oportunisme dari massa mahasiswa.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi kongkrit di atas maka sudah saatnya secara konsisten meningkatkan terus dalam praktek perjuangan yang sifatnya demokratis semacam perbaikan fasilitas akademik, penurunan uang SPP, membuka ruang partisipasi yang luas dan seimbang antara birokrat kampus dan kaum mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan, hak-berserikat dalam kampus dan seterusnya sehingga praktek perjuangan kita bersama massa mahasiswa dalam memaksimalkan tuntutan dengan segenap energi berlawan dari massa dalam rangka memperoleh pendidikan nasional gratis, ilmiah dan demokratis di semua tingkat dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai kelompok gerakan yang progresif menyerukan:

Pertama, gerakan massa mahasiswa harus mendesak secara konsisten kepada Negara agar bertanggung jawab secara konsisten membiayai dan mengratiskan seluruh tingkat pendidikan nasionalnya tidak hanya dalam bentuk retorika politik dan hukum saja, namun bukti kongkrit dilapangan. Untuk itulah gerakan massa mahasiswa harus mengkampanyekan secara terus-menerus kepada massa mahasiswa dan rakyat di seluruh Indonesia tentang RUU BHP yang anti rakyat.

Kedua, gerakan massa harus mulai bersatu padu dengan gerakan rakyat lainya dalam alat perjuangan bersama dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa-desa untuk menghadapi musuh-musuh utama rakyat Indonesia yakni Imperialisme dan kaki tanganya di dalam negeri yang kian hari makin mengurita dan menindas rakyat.

Ketiga, gerakan massa progresif di Indonesia juga perlu memikirkan dan membangun persekawanan yang solid gerakan rakyat Internasional yang anti Imperialisme, karena memang pada hakekatnya Imperialisme tidak hanya menindas umat manusia di Indonesia tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini juga di tindas dan dihisap oleh Imperialisme.

Serikat Mahasiswa Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa Upaya memperjuangankan kebutuhan rakyat agar pendidikan nasional bisa Gratis, demokratis serta berkualitas. Haruslah berpadu dengan program perjuangan politik strategis, yakni :

  1. Segera lancarkan Reforma Agraria Sejati yang berlandaskan prinsip kerakyatan Bukan PPAN yang merupakan landreform ala World Bank
  2. Melakukan Nasionalisasi Aset Asing
  3. Membangun Industrialisasi nasional yang berwatak kerakyatan.
  4. Menyita Semua Asset Koruptor kakap
  5. Menghapus hutang Luar Negeri, yang telah menguras APBN
  6. Menolak Intervensi IMF, WTO, WB dan Segera Putuskan hubungan Diplomatik dengan Negeri Imperialis.

Dari program-program itulah kemudian kami berpijak untuk terus melancarkan perjuangan yang panjang ini tentunya bersama massa rakyat.


[1] Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat SMI

[2] Di olah dari data base SMI 2006

[3] KPP-SMI, “Pendidikan Dibawah Bayang-bayang Kapitalisme” Pamflet Seri Propaganda Tentang RUU BHP, April 2007. Jakarta.

[4] Yusrianyah, “Kualitas Amburadul, Bangunan Megah: Sebuah Refleksi, untuk hari pendidikan Nasional”, Makalah diskusi SMI Cab Malang, 2-5-2006.

[5] Menteri Keuangan pernah mengatakan…. “Kalau Departemen yang saya pimpin memberikan dana untuk membiayai sector pendidikan saya bisa dipenjara” Mengutip dari wawancara dengan Bpk Dr Patdono Suwignyo, Anggota TIM Perumus PT BHMN ITS (31/5/07).

[6] Pola penataan system pendidikan yang menyokong secara efektif berjalanya pasar bebas alias global market mulai marak Di Indonesia…, “Ketidakpercayaan dunia usaha di Amerika dan Eropa sekarang terhadap kualitas lulusan-lulusan Universitas pada umumnya, telah mendorong 2500 perusahaan di AS dan Eropa membuat Lembaga pendidikan sendiri, agar lulusanya lebih marketable…” Wawancara dengan Bpk Dr Patdono Suwignyo. Tim Perumus ITS-BHMN (31/5/07)

[7] Toni Triyanto, “Menolak kapitalisasi Pendidikan, Menuntut Perwujudan pendidikan gratis dan berkualitas kepada Negara”. Makalah untuk seminar regional sehari, 23-5-2007 di Kampus Unikal. Pekalongan.

[8] Ketiga mahasiswa itu adalah tercatat sebagai anggota SMI yang bernama Benny Josepto, Damar panca, Dan Medika Pahala. Waktu itu Ketua BEM Fak Hukum bernama Anggi yang juga tercatat sebagai Anggota SMI.

One thought on “BERJUANG DI ERA KAPITALISASI PENDIDIKAN

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s