Siaran Pers FPN 1 Juni 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

Sekber : Jl.Pori Raya No 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur

Telp/Fax : 021 4757881, Email : pembebasan.nasional@gmail.com

GAGALKAN KENAIKAN BBM!

SUBSIDI BAGI RAKYAT ADALAH KEWAJIBAN NEGARA!

Sudah 9 hari pemerintahan SBY-JK menaikkan harga Bahan Bakar minyak dan sudah ratusan ribu rakyat Indonesia turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut, ternyata hingga hari ini pemerintahan ini masih juga kepala batu dan tidak tahu malu! Pemerintahan SBY-JK ini semakin berani menunjukkan watak aslinya sebagai pelayan kepentingan modal, penderitaaan rakyat hanya dianggap oleh mereka sebagai bunga-bunga dalam demokrasinya, bahkan senyum mereka semakin lebar melihat penderitaan rakyat saat ini.

Menteri-menteri SBY-JK juga semakin percaya diri dalam melakukan penipuan, harga-harga yang melambung tinggi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, dengan cukup percaya diri mereka katakan cuma naik 1-5%, padahal ongkos-ongkos angkutan umum saja sudah naik minimal 20%, begitu juga dengan harga-harga sembako. Uang Rp 100.000/bulan yang mereka bagikan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan bangga mereka kampanyekan sebagai bentuk kebaikan pemerintahannya terhadap kemiskinan yang melanda rakyat, padahal faktanya uang Rp 100.000 hanya mampu menutupi kenaikan ongkos angkutan untuk satu orang, padahal dana tersebut adalah jatah satu keluarga. Sungguh tidak berprikemanusiaan prilaku mereka, rakyat yang semakin miskin akibat kebijakan mereka, masih juga dieksploitasi demi menyelamatkan citra politik mereka.

Kenaikan harga BBM sebagai tambahan bukti ketertundukan Elit Politik Indonesia pada Kaum Modal

Momen kenaikan harga minyak dunia – akibat permainan para mafia minyak dunia yang didukung oleh mekanisme pasar bebas – dipergunakan oleh rejim SBY-JK untuk menaikkan harga minyak dalam negeri, tapi sebenarnya kalaupun harga minyak dunia tidak setinggi saat ini, harga minyak dalam negeri akan tetap naik, sebab rejim SBY-JK adalah pemerintahan yang ANTI SUBSIDI, penyembah pasar bebas, antek kaum modal!

Dasar kebijakan minyak nasional saat ini adalah didasarkan pada UU Migas no 22 tahun 2001, UU yang ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati ini lah yang menceburkan pengolahan pertambangan minyak (sektor hulu) dan perdagangan minyak (sektor hilir) kekubangan pasar bebas, dan yang memandatkan pencabutan seluruh subsidi yang selama ini diberikan, sehingga suatu saat tertentu harga minyak dalam negeri akan sama dengan harga minyak dipasar Internasional. Untuk mencapai harga minyak Internasional tersebutlah SBY-JK pada tanggal 30 September 2005 mengeluarkan Peraturan Presiden no 55 tahun 2005.

Pada jaman Pemerintahan Megawati-Hamzah Haz dan Partai-Partai Politik hasil pemilu 1999 disahkan UU Migas No 22 tahun 2001 yang merupakan pelaksanaan kebijakan pengolahan sumber daya energi versi Modal Internasional (baca:Bank Dunia) bahkan draft UU Migas tersebut dipersiapakan oleh USAID, dan Bank Dunia menyediakan dana utang demi memuluskan proses liberalisasi minyak dan gas diIndonesia. Hasil nyata dari proses liberalisasi itu adalah, pertamina hanya memiliki 10% ladang minyak yang ada saat ini dan lebih dari 80% nya dimiliki oleh perusahaan minyak internasional. Indonesia menjadi importir minyak karena perjanjian pembagian hasil minyaknya dengan perusahaan minyak internasional tersebut sangat merugikan pemerintah (paling tinggi 85% jatah minyak pemerintah, bahkan untuk blok Blok Natuna D Alpha 100% hasilnya dimiliki oleh Exxon mobil) dan biaya cost recovery yang ditanggung pemerintah bisa mencapai 50%. Hasil lainnya dari perjalanan liberalisasi minyak saat ini adalah menjamurnya SPBU perusahaan minyak internasional, seperti Shell, Petronas, British Petrolium, dll, sumber daya alam dan rakyat Indonesia telah dikuasai, dikuras dan dihisap demi keuntungan kaum modal tersebut. Sudah jelaslah bahwa keberadaan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), IMF, dan juga WTO hanyalah untuk melancarkan kepentingan kaum modal Internasional dalam menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia diseluruh dunia, keberadaan mereka sama sekali tidak berguna bagi rakyat Indonesia dan rakyat mayoritas didunia, sudah selayaknya kita usir lembaga-lembaga itu dari Indonesia!

Sudah banyak fakta dan data yang telah dikeluarkan dalam menyangkal argumentasi Rejim SBY-JK tentang keharusan menaikkan harga BBM, tetapi ternyata mereka masih tetap teguh dengan sikap pro modalnya, bahkan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan rakyat miskin lainnya saat ini dihadapi dengan tindakan represif oleh polisi, misalnya kasus penyerangan polisi hingga ke kampus UNAS Jakarta, UNHAS Makassar, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pemukulan dan penangkapan terhadap massa aksi di Yogjakarta, Ternate, Bima, Malang, Surabaya, Palu, Balikpapan, Jakarta dll. Semua tindakan-tindakan represif tersebut adalah pilihan yang diambil oleh rejim SBY-JK dalam menunjukkan kesetiaannya pada kaum modal dan seluruh kepentingannya.

Penumpang liar dalam perjuangan penolakan kenaikan BBM

Ditengah-tengah perjuangan penolakan kenaikan harga BBM saat ini, dengan vulgar dan tidak tahu malu beberapa orang elit politik mencoba memanfaatkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas. Kampanye Wiranto, Rizal Ramli, Megawati, dan lain-lain dalam menolak kenaikan harga BBM, sungguh bukan suatu tindakan yang tulus, sebab mereka semua itu adalah Elit Politik yang pada masa kekuasaannya juga terbukti berpihak pada kaum modal dan bertindak yang sama seperti SBY-JK, mereka hanya ingin memanfaatkan penderitaan rakyat hari ini demi popularitas politiknya. Saat ini partai-partai politik parlemen juga mencoba melakukan manuver penolakan BBM dengan berbagai cara, mulai dari akan menggunakan hak angket, interpelasi dll, jelas ini sebuah tindakan yang tidak tahu malu, sebab politik anggaran yang anti subsidi telah mereka setujui dan tetapkan pada UU tentang APBN maupun APBN-P tiap tahun. Sungguh tindakan para elit politik dan partai-partai politik tersebut sama biadab dan tidak manusiawinya, sama dengan SBY-JK. Tunduk pada kaum modal pasti tidak tunduk pada rakyat!

DENGAN DEMIKIAN FPN MENYATAKAN SIKAP :

  1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga-Harga.
  2. Subsidi adalah Hak Rakyat dan Merupakan Kewajiban Negara
  3. Potong Gaji Pejabat dari Pejabat-Pejabat di Tingkat Nasional, hingga tingkat Kecamatan sebesar 50 %
  4. Usir Bank Dunia (World Bank), IMF, ADB dan para penganjur paham neoliberalisme dari Indonesia

JALAN KELUAR RAKYAT INDONESIA :

  1. Ambil Alih atau Nasionalisasi seluruh Industri Migas di Indonesia, juga Industri vital lainnya, dengan penyatuan mobilisasi rakyat dan di bawah kontrol rakyat.
  2. Stop rencana privatisasi terhadap 43 BUMN.
  3. Hapus Hutang Luar Negeri, dengan kekuatan penyatuan mobilisasi rakyat
  4. Singkirkan Kaum Modal, Elit dan Parpol Penipu Rakyat, Bangun Kekuatan Politik Pembebasan Rakyat

SERUAN FRONT PEMBEBASAN NASIONAL Kepada RAKYAT INDONESIA

  1. Galang Persatuan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM
  2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat menggagalkan kenaikan harga BBM
  3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional karena kenaikan tarif bukanlah solusi bagi pekerja transportasi
  4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.
  5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.
  6. Mari bersatu untuk mengalahkan kekuasaan kaum modal dan para antek-anteknya

Jakarta 1 juni 2008

DAFTAR ORGANISASI ANGGOTA FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)

ALIANSI BURUH MENGUGAT, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA, PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA, PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, FBTN, PEREMPUAN MAHARDIKA, KPA, SERIKAT PENGAMEN INDONESIA, IGJ, LBH JAKARTA, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, FKML, KPSNI, GMNI UKI, SPRP, KBRD, BEM UNINDRA, JK-LPK, KONTRAS, VHR, ELSAM, JKB, PBHI, LPBH FAS, SPEED, SIEKAP, SP-PLN, SP-ANGKASA PURA, SP-PJB, SP3, PERGERAKAN, RUMAH KIRI, KALYANAMITRA, FAK.SASTRA UKI,KOMUNITAS MAHASISWA UNTAG JKT, BEM UNIAT JKT, BURUH PUTRI INDONESIA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, SEPETAK, KAPCI, SNT JKT, APK JKT, SPKAJ

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
Email: pembebasan.nasional@gmail.com
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s