Pres Release Aksi Front Pembebasan Nasional 29 Mei 2008

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

ALIANSI BURUH MENGUGAT, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA, PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA, PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, FBTN, PEREMPUAN MAHARDIKA, KPA, SERIKAT PENGAMEN INDONESIA, IGJ, LBH JAKARTA, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, FKML, KPSNI, GMNI UKI, SPRP, KBRD, BEM UNINDRA,  JK-LPK, KONTRAS, VHR, ELSAM, JKB, PBHI, LPBH FAS, SPEED, SIEKAP, SP-PLN, SP-ANGKASA PURA, SP-PJB, SP3, PERGERAKAN, RUMAH KIRI, KALYANAMITRA, FAK.SASTRA UKI,KOMUNITAS MAHASISWA UNTAG JKT, BEM UNIAT JKT, BURUH PUTRI INDONESIA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, SEPETAK,  KAPCI, SNT JKT, APK JKT, SPKAJ

————————————————————————————–

SEKALI LAGI, TETAP GAGALKAN KENAIKAN BBM

DAN BERIKAN SUBSIDI YANG LAYAK KEPADA RAKYAT

Tanggal 29 Mei 2008 Sudah Lima Hari kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % menyerang kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Sementara itu dalam hitungan Lima Hari pula bisa dipastikan kantong dan rekening SBY-JK, elit-elit politik, konglomerat-konglomerat, dan Bos-Bos Raksasa minyak Dunia terus membesar. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi ???….

Kebijakan liberalisasi sektor Energi dan Migas di Dalam Negeri

Adalah skema kebijakan neoliberalisme (Penjajahan gaya baru) yang disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan nasional saat ini, sehingga mereka menyiapkan format yan lebih rapi agar semua aspek kebijakan tentang Kenaikan harga BBM pada 24/05/08 hanya ditangkap sepihak oleh penglihtan rakyat. Padahal dalam pandangan FPN jelas semua itu adalah tipuan yang mudah di tebak arahnya.

Maka jelaslah kenyataan ini harus kita lawan adanya, Meskipun Harga BBM dunia setinggi sekarang (Berkisar 135 U$/Barell, 28/05/08) sebenarnya pemerintah secara politik sudah menetapkan proyeksi untuk mencabut subsidi BBM yang artinya juga akan memicu naiknya Harga BBM dikemudian hari. Skenario itu dapat kita lihat dalam beberapa produk hukum yang bersemangatkan neoliberalisme antara lain, UU Energi Nomer 30 Tahun 2007, APBN Perubahan 2008 tentang pembatasan jumlah Subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun (dengan asumsi harga minyak dunia 95 U$/barrel dan jumlah BBM subsidinya 39 juta kilo liter).

Selain itu, yang tidak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat, adalah kebijakan Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya disektor energi. Liberalisasi sektor energi tidak hanya terjadi sektor hulu (Eksplorasi) tetapi juga sektor hilir (Distribusi dan pemasaran). Lewat UU MIGAS pemerintah berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertamina. Yang ditawarkan kemudian adalah membuka kesempatan bagi Perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Dengan alasan supaya kompetisi dalam distribusi dan pemasaran bisa “adil”, akhirnya lagi-lagi subsidi minyak harus dicabut. Sebab, jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk. Ini setidaknya pernah ditegaskan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir Migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk” (Kompas, 14/5/03).

Coba lihat salah satu Keuntungan Modal Internasional, Exxon Mobil yang pada tahun 2007 mendapatkan keuntungan sebesar US$ 40,6 milyar (Rp. 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (Rp. 1.057  trilyun/CNN), yang didapat dari kekayaan alam Indonesia. Belum lagi di tambah dengan Perusahaan-perusahaan Internasional lainnya (saat ini sudah 90 % Industri Migas Indonesia di kuasai Modal Internasional). Dengan harga saat ini US $ 135 / barel maka nilainya mencapai 1,25 triliun per hari atau Rp 458,25 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya,  mencapai 82,8 trilun per tahun (Bandingkan dengan Defisit Anggaran Sekarang, yang hanya Rp 21,4 trilyun).

Keuntungan dari Migas jika di kelola sendiri oleh Rakyat jelas akan bertambah, karena biaya Cost Recovery dapat diturunkan dengan drastis (biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kita-kepada kontraktor minyak nasional dan Internasional yang menggarap ladang Migas Kita. Dalam hitungan persentase, biaya yang dikeluarkan Pemerintah kita adalah 100%, dan Modal Internasional, tidak mengeluarkan sepeser biaya apapun, bahkan sekarang ini, malah di tambah bonus 20 % lagi, jika ingin meneruskan usahanya di tambang marginal) Besarnya biaya Cost Recovery dari awal 2007 hingga pertengahan 2007, sudah mencapai Ro 93,9 Trilyun. Namun Pemerintah dan elit politiknya tetap mempertahankan liberalisasi Migas ini, karena sekali lagi itu sangat menguntungkan Mereka, Tapi Tidak Bagi RAKYAT INDONESIA.

Disisi yang lain pemerintah selalu mengatakan bahwa pemberian subsidi Kepada Rakyat, termasuk mensubsidi BBM adalah tidak mendidik dan membuat rakyat hidupnya malas alias tidak mandiri secara ekonomi serta memberatkan APBN, Padahal Perlu diketahui dengan seksama sesungguhnya Subsidi Kepada Rakyat Itu Adalah  Kewajiban yang Mutlak di berikan Negara untuk tetap mengalokasikanya sebesar mungkin agar perekomian rakyat tetap stabil ditengah situasi naikkan BBM yang diikuti Oleh naiknya sembako, Transportasi, TDL dan sebaginya.

Jadi Jelaslah selama ini argumentasi tentang HARGA BBM DI PASAR INTERNASIONAL NAIK dan DEFISIT ABPN akibat Pemberian Subsidi yang sering dijadikan Alasan Pokok PEMERINTAH, ELIT POLITIK, INTELEKTUAL PRO MODAL tentang Kenaikan harga BBM. di mata Kami Front Pembebasan Nasional adalah gagal dan tidak Ilmiah.

Oleh Karena itu Kami dari FRONT PEMBEBASAN NASIONAL menuntut:

  1. Gagalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga Sembako.
  2. Berikan Subsidi Pada Rakyat.
  3. Potong Gaji dan Cabut Semua Tunjangan Para Pejabat Negara Dan Anggota DPR.

Agar BBM tidak Naik Maka, Front Pembebasan Nasional Menawrkan Jalan Keluar Secara kongkrit:

  1. Nasionalisasi Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat.
  2. Nasionalisasikan Segera Aset-Aset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat.

Dan Kami Front Pembebasan Nasional Tetap Menyerukan kepada Rakyat Indonesia :

  1. Galang Persatuan dan Perjuangan untuk Menolak Kenaikkan harga BBM,
  2. Menyerukan pada rakyat untuk melakukan aksi-aksi perlawanan memblokir jalan-jalan utama, memogokan pabrik-pabrik, memogokan angkutan-angkutan umum dan menduduki pusat-pusat kekuasaan agar kita dapat  menggagalkan kenaikan harga BBM
  3. Menyerukan kepada rakyat, khususnya pekerja transportasi dan kaum buruh untuk menyiapkan pemogokan nasional
  4. Membuka Posko-Posko Penolakan Kenaikan BBM Di kampung-kampung, Di pabrik-pabrik dan di kampus.
  5. Menyerukan kepada rakyat untuk Menyingkirkan/mem-PHK SBY-JK dan Elit Politik Lainnya, dan bersama-sama membangun Persatuan dan Perjuangan bersama Organisasi Gerakan Rakyat sebagai cikal bakal Pemerintahan Rakyat.

Jakarta, 29 Mei 2008

Front Pembebasan Nasional


FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
Email: pembebasan.nasional@gmail.com
Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Tlp/Fax: 021-4757881

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s