Gabungan Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Sudah jatuh tertimpa tangga lagi, demikianlah gambaran situasi pekerja/buruh Indonesia saat ini. Dilegalkannya (meskipun secara terbatas) praktek sistem kerja kontrak dan outsourcing dalam UU 13/2003 telah memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melaksanakan sistem kerja tersebut. Dalam prakteknya ternyata pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing tersebut menjadi pilihan utama bagi pengusaha, pelaksanaannya tidak lagi semata-mata pada bidang yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan no 13/2003 tetapi sudah merambah hingga bidang inti usaha dari perusahaan. Mewabahnya sistem kerja tersebut selain karena ketamakan dari pengusaha juga disebabkan karena lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh dinas tenaga kerja.

Sejak awal hadirnya sistem kapitalisme yang menyebabkan manusia terbagi menjadi dua kelas/kelompok sosial yaitu kelompok pemodal dan kelompok pekerja, telah diduga akan terjadi ketidak adilan  yang dilakukan oleh pemodal kepada pekerja, dan pemikiran tersebut lah yang menjadi dasar disetujuinya konvensi ILO no 81 pada tanggal 11 Juli 1947 di Jenewa, Swiss. Sejatinya, pengawasaan ditujukan untuk adanya keadilan dalam hubungan industrial serta demi  menjamin penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja, dan menjadi tanggung jawab pemerintahlah memberikan pengawasan  terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam fakta lapangannya hingga hari ini fungsi pengawasan seperti itu belum dilakukan oleh aparatur negara, fungsi penegakan hukum sering sekali tidak dilakukan dan semata-mata yang dilakukan adalah pembinaan, bahkan tidak jarang pelanggaran hukum oleh pengusaha menjadi lahan korupsi petugas pengawasan. Nasib kaum buruh yang sudah terpuruk saat ini semakin terpuruk lagi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparatur negara.

Dimasukkannya persoalan ketenaga kerjaan kedalam otoritas otonomi daerah mengakibatkan sistem pengawasan saat ini menjadi sangat buruk, banyak petugas pengawasan yang tidak punya kompetensi dalam pengawasan dan yang paling utama adalah sistem pengawasan yang saat ini ada bertentangan dengan UU no 21/2003 (rativikasi konvensi ILO no 81) yang memandatkan bahwa sistem pengawasan harus lah dilakukan oleh pemerintah pusat, sistem pelaporan yang berjenjang mulai dari bupati, gubernur hingga menteri tenaga kerja  seperti yang ada dalam surat edaran menaker Nomor : SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004, tidaklah cukup sebagai pelaksanaan sistem pengawasan yang terpusat oleh pemerintah pusat.  Maka dapat kami simpulkan bahwa secara Sistem dan implementasinya, pengawasan ketenagakerjaan saat ini sangat buruk dan sangat lemah. Dan hal ini juga yang mengakibatkan semakin terancamnya masa depan pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh saat ini. Bila bidang pengawasan masih juga tidak melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran hukum oleh pengusaha apalagi masih melindungi pengusaha yang melakukan pelanggaran, maka kami akan mempidanakan  para petugas pengawasan tersebut.

Pergeseran sistem ekonomi nasional yang semakin kearah sistem ekonomi neoliberal  telah berdampak secara luas pada kaum pekerja/buruh Indonesia. Sistem kerja kontrak dan outsourcing sejatinya adalah mekanisme   kaum modal dalam semakin melipat-gandakan keuntungannya, tanpa mau memperdulikan kehidupan dan masa depan pekerjanya. Pelaksanaan sistem tersebut membuat kaum modal dengan sangat gampang untuk merekrut tenaga kerja sekaligus juga sangat gampang dalam memutuskan hubungan kerja. Manusia sebagai penghasil kerja semata-mata diposisikan sama seperti alat kerja lainnya yang merupakan benda mati. Dalam sistem kerja yang fleksibel (luwes) tersebut, kita kaum buruh/pekerja tidak dapat merencanakan masa depan diri maupun keluarga karena kaum pekerja/buruh kehilangan kepastian kelangsungan kerja.

Melihat hal tersebut maka sudah selayaknya Presiden republik Indonesia, dan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera memusnahkan sistem kerja tersebut dari bumi Indonesia, karena sama sekali tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Sebelum dimusnahkannya sistem kerja tersebut, maka kami akan melakukan perlawanan secara nasional kepada pengusaha-pengusaha yang masih menjalankan sistem kerja out sourcing dan kontrak yang bertentangan dengan UU 13/2003.

Dengan ini kami menyampaikan sikap:

  1. Agar Presiden Republik Indonesia, untuk segera menerapkan sistem pengawasan secara nasional yang sesuai dengan uu 21/2003 dan konvensi ILO no 81
  2. Selama sistem pengawasan belum dilakukan secara nasional maka menjadi tanggung-jawab gubernur dan bupati untuk memastikan pegawai pengawasan disnaker bekerja secara benar, sunguh-sungguh dan sesuai dengan UU ketenagakerjaan.
  3. Agar pegawai pengawas ketenaga kerjaan untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksaan hak-hak pekerja, dan sistem hubungan industrial yang tidak sesuai dengan UU Ketenaga kerjaan no 13/2003.
  4. Agar pegawai pengawasan untuk segera MEMERINTAHKAN kepada pengusaha agar SEGERA MENETAPKAN seluruh pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 bulan pada bidang inti usaha menjadi PEKERJA TETAP.
  5. Agar Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mencabut pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing dari Undang-Undang Ketenaga kerjaan Republik Indonesia.

Dengan ini kami juga menyerukan:

  1. Kepada seluruh pekerja/buruh diseluruh Jakarta yang belum bergabung dalam serikat buruh untuk segera menjadi anggota serikat buruh/pekerja ataupun segera mendirikan serikat buruh/pekerja bila belum mempunyai serikat, demi terlindunginya hak-hak sosial ekonomi pekerja dan keluarga pekerja/buruh
  2. Kepada seluruh organisasi serikat buruh/pekerja yang ada ditingkat perusahaan maupun federasi yang belum tergabung dalam Gabungan federasi serikat buruh/serikat pekerja ini untuk bersama-sama bersatu demi memperjuangkan hak-hak kita.
  3. Kepada seluruh pekerja/buruh dan serikat buruh/pekerja diseluruh Indonesia agar bersatu dalam melawan pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai dengan UUK no 13/2003, kita galang perlawanan mulai dari tempat kerja, kawasan, kota/kabupaten hingga tingkat nasional.

Pekerja/Buruh Bersatu, Pekerja/Buruh Berkuasa!

Pekerja/Beruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!

 

Bekasi, 20 Februari 2008

Aliansi Buruh Menggugat

Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia

Federasi Serikat Pekerja KEP Indonesia

Federasi Serikat Pekerja LEM Indonesia

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s