Buruh Dipecat setelah Unjuk Rasa

Karawang-Ratusan pekerja PT ACPI menggelar unjuk rasa di depan pabriknya yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Selasa (20/11) sore. Mereka menuntut empat rekannya yang dipecat dari perusahaan tersebut dipekerjakan kembali.

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu tidak mengganggu aktivitas pabrik karena dilakukan oleh para pekerja shift I yang telah selesai bekerja. Usai melakukan aksinya, para pengunjuk rasa langsung pulang ke rumah masing-masing.

Dalam orasi yang disampaikan para pekerja, mereka mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karawang mengusut proses pemecatan oleh perusahaan terhadap keempat rekannya itu yang dianggap melanggar aturan. Pemecatan tersebut disebutnya sebagai bentuk pemberangusan kemerdekaan berserikat.

Menurut Sekjen FSPEK (Federasi Serikat Pekerja Karawang) Khamid Istachori, keempat rekannya yang dipecat oleh manajemen PT ACPI itu adalah aktivis FSPEK, yakni Sukarto Nurmayanto, Ruhyat, Sarkum dan Entis Sutisna.

Mereka dipecat setelah disangka menghasut rekannya untuk ikut menggelar unjuk rasa bersama Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Karawang 12 November lalu di Kantor Bupati Karawang. “Padahal, para pekerja itu bergabung unjuk rasa bersama ABM secara sukarela. Mereka berunjuk rasa sesuai keinginannya sendiri tanpa dihasut,” ujarnya.

Dia mengatakan, tindakan yang diambil oleh manajemen PT ACPI itu melanggar aturan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Disnaker segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terjadi perlakuan semena-mena terhadap para pekerja. Rencananya, Rabu (21/11), FSPEK akan membahas masalah ini secara bipartit.

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir ini Kantor Bupati Karawang telah dua kali didemo ribuan buruh yang tergabung dalam dua organisasi berbeda. Demo pertama dilakukan oleh ABM Karawang pada Senin (12/11) dan kemudian disusul Kamis (15/11) oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Karawang.

Para buruh yang tergabung dalam dua organisasi itu menyatakan menolak rekomendasi Bupati Karawang Dadang S Muchtar terkait penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun 2008 yang dinilainya terlalu murah. Berdasarkan rekomendasi bernomor 561/4950, UMK Karawang ditetapkan sebesar Rp 924.619. Para buruh menuntut UMK Karawang sebesar Rp 1,2 juta.
Bupati Karawang Dadang S Muchtar saat menerima perwakilan ABM menyatakan, dalam penentuan upah pihaknya hanya sebagai fasilitator. Pihaknya tidak bisa memaksa para pengusaha untuk membayar upah sesuai dengan tuntutan para buruh karena perusahaan memiliki perhitungan ekonomis agar perusahaan bisa beroperasi dalam jangka waktu lama.
(widjil purnomo)
Sinar Harapan, 21 November 2007

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s