Pernyataan sikap ABM Rp.3.270.000 upah layak nasional buruh tahun 2007

Berikut Pernyataan sikap Aliasi Buruh Menggugat pada aksi hari ini

Melanjutkan konferensi pers ABM mengenai Upah Layak Nasional pada 8 november
lalu, ABM Nasional menggalang sebuah aksi pada hari ini rabu 15 november 2006.
Diikuti oleh sekitar 200 orang perwakilan dari jaringan ABM (nama
serikat/organisasi terlampir), ABM mensosialisaikan usulan tersebut lewat
demosntrasi di 2 lokasi yaitu Istana Negara Jakarta dan kantor Gubernur DKI
Jakarta.

Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di Jl. Medan Merdeka Barat (depan
patung kuda gedung Indosat Jakarta) sekitar pukul 11.00 dan mulai bergerak ke
Istana Negara. Massa dihadang oleh personil kepolisian RI, dan mulai
menyampaikan poin-poin tuntutan serta protes terhadap rencana kedatangan
Presiden Amerika Serikat, selama lebih kurang 1 jam (rincian tuntutan terlampir
dalam pernytaaan sikap).

Massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Gubernur DKI Jakarta, dimana massa
tidak sekedar menggelar aksi di luar pagar kantor Gubernur, namun lewat
perwakilan menemui kepala Dinas Tenaga Kerja provinsi DKI Jakarta, Rusdi Munir.
Dalam pertemuan selama sekiar 30 menit itu, perwakilan ABM yang dipimpin oleh
Koordinator ABM Nasional Anwar “Sastro Ma`ruf menyampaikan penolakan terhadap
usulan upah minimum provinsi yang baru sebesar Rp900.560,- yang rencananya akan
ditetapkan oleh Dewan Pengupahan provinsi DKI pada awal tahun 2007 mendatang.
ABM menuntut agar tingkat seharusnya minimal sebesar Rp3.270.000,- besaran yang
berdasarkan survei kebutuhan hidup yang dilakukan oleh ABM, dapat menjamin
kehidupan yang layak. Tingkat upah tersebut bukanlah usulan yang terbatas bagi
wilayah DKI Jakarta karena ABM dengan tegas menyatakan bahwa tingkat upah yang
diajukan ini adalah tingkat Upah Layak Nasional, yang berlaku di seluruh
provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah DKI Jakarta
dalam hal ini diwakili oleh kepala Disnaker provinsi DKI Jkarta Rusdi Ramli
menyatakan menerima usulan itu dan akan menyampaikannya kepada Gubernur DKI
Jakarta Sutiyoso.

Setelah pertemuan itu, perwaklan ABM meninggalkan gedung kantor Gubernur DKI
Jakarta dan bersama-sama dengan massa ABM yang menunggu di luar pagar kantor
Gubernur, bergerak kembali ke arah patung kuda di depan Gedung Indossat dan
membubarkan diri.

Koordinator Nasional ABM di Jakarta menyatakan, aksi tersebut adalah bagian
dari langkah awal sosialisasi dan kampanye Upah Layak Nasional yang diajukan
ABM, untuk membangun kesadaran jaringan ABM maupun seluruh kaum pekerja dan
buruh di seluruh Indonesia, mengenai kondisi upah pekerja. kesadaran tesrebut
diharpkan dapat mendorong aksi yang lebih luas di seluruh Indonesia, sehingga
menciptakan tekanan yang cukup kuat bagi pemerintahan SBY-Kalla, untuk mulai
memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan elemen paling dasar dalam
perekonomian nasional indonesia, yaitu buruh.

PERNYATAAN SIKAP
Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Rp 3.273.372
UPAH LAYAK NASIONAL KAUM BURUH TAHUN 2007

UPAH BURUH SBY – KALLA TIDAK MANUSIAWI

I. Menolak Politik Upah Murah
Sejak Masa Suharto hingga pemerintahan SBY saat ini, politik upah murah terus
saja dijalankan. Di masa Suharto, politik upah murah dijadikan daya tarik untuk
menarik investasi asing. Begitu pula saat ini, bahkan ditambah “embel-embel”,
bila upah buruh tinggi maka pengangguran akan semakin meningkat.
Digembar-gemborkan pula bahwa upah buruh murah harus dijalankan untuk mengatasi
pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, -penciptaan lapangan kerja
dianggap lebih penting daripada meningkatkan kesejahteraan pekerja-. Sungguh,
semua ini adalah OMONG KOSONG belaka untuk mengelabui kaum buruh dan seluruh
rakyat pekerja di negeri ini. Sambil menakuti-nakuti kaum buruh, dikatakan
kalau upah buruh tinggi maka akan mengakibatkan perusahaan gulung tikar dan
investor lari ke negara lain. Inilah jawaban kami, terhadap bualan ini:
· Upah murah sebagai daya tarik investasi asing adalah
omong kosong belaka. Jelas upah buruh Indonesia saat ini yang hanya berkisar
5-6% dari biaya produksi, masihlah tergolong murah. Namun kenyataannya
investasi asing hingga saat ini masihlah tidak masuk ke Indonesia. Bahkan
Brunei dan Singapura, yang upah buruhnya jauh diatas upah buruh Indonesia,
justru menjadi sasaran utama investasi dunia.
· Bangkrutnya sejumlah perusahaan yang menyebabkan PHK dan
larinya investor ke negara lain bukanlah disebabkan oleh upah buruh, melainkan
karena ekonomi biaya tinggi (akibat korupsi baik pemerintah pusat maupun
daerah, dan biaya-biaya siluman lainnya), kalah bersaing untuk mendapatkan
pasar, tingginya harga komponen bahan baku impor, rendahnya tekonologi
alat-alat produksi. Hampir tidak ada perusahaan yang bangkrut akibat upah
buruh, terkecuali omongan APINDO, Pemerintah, Bappenas, disaat momentum
kenaikan upah minimum untuk tujuan membohongi dan menakut-nakuti kaum buruh
agar menerima upah murah.
· Upah murah tidak dapat dijadikan solusi untuk
mengatasi pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja. PHK, pengangguran dan
tidak tertampungnya tenaga kerja dalam lapangan kerja yang ada justru
disebabkan oleh STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI (ekonomi) YANG SALAH yang
dijalankan sejak pemerintahan Suharto hingga SBY-Kalla saat ini. Sistem ekonomi
pasar bebas (sistem ekonomi kapitalisme neoliberal), -kami menyebutnya sistem
EKONOMI PENJAJAHAN BARU- merupakan PENYEBAB dari kebangkrutan industri kita,
meningkatnya jumlah pengangguran, dan tidak tertampungnya tenaga kerja baru
dalam lapangan kerja yang ada. Sistem ekonomi Penjajahan baru ini telah memaksa
peran pembangunan ekonomi digantungkan pada investasi asing dan pada hutang
luar negeri (dan selanjutnya menjadi beban APBN), menuntut dibukanya pasar
dalam negeri untuk untuk dimasuki dan dikuasai asing, dibukanya seluruh sektor
(termasuk sektor vital dan yang dibutuhkan orang banyak) untuk dikuasai
asing, mendorong industri pada strategi ekspor. Semuanya ini meletakkan negara
kita menjadi tergantung pada kekuatan asing dan kita tidak mampu mengontrol
ekonomi kita sendiri karena kita telah dikuasai negara-negara penjajah dibawah
kendali AS (dipimpin oleh George Bush sebagai presiden AS saat ini) dan diikat
pada perjanjian-perjanjian dengan IMF, Bank Dunia, WTO, CGI.
Telah banyak contoh negara-negara dunia ketiga yang menjalankan sistem
ekonomi penjahan baru (ekonomi kapitalisme neoliberal), -oleh karena mengikuti
saran-saran IMF, Bank Dunia, WTO-, justru menjadi lebih buruk perekonomiannya.
Ini pula kenapa, para founding fathers kita: Tan Malaka, Sukarno, Syahrir,
hingga Hatta sekalipun dan seluruh pejuang kemerdekaan MENOLAK sistem ekonomi
liberalisme, menolak sistem ekonomi kapitalisme.

Bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan kita, Pemerintahan SBY-Kalla
justru memilih menjadi “budak” dari sistem ekonomi penjajahan baru ini. Hal ini
tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal yang saat ini sedang
dibahas di DPR RI. Dengan UU ini nantinya seluruh sektor dapat dikuasai oleh
asing, modal asing akan diperlakukan sama dengan modal dalam negeri, dan
pemerintah SBY-Kalla berjanji tidak akan melakukan nasionalisasi. Jelas, harus
diakui bahwa asing jelas lebih kuat (modalnya dan teknologinya) sehingga
persaingan menjadi tidak fair dan merekalah yang menjadi pemenangnya.
Selanjutnya semuanya akan dikuasai asing dan kita hanya menjadi kuli di negeri
sendiri.
II. Menuntut Pemberlakuan Upah Layak Nasional Rp.
3.270.000/bulan
UU Ketenangakerjaan nomor 13 tahun 2003 telah mengamanatkan bahwa upah
minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Justru pemerintah
telah melanggar ketentuan ini. Melalui Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005
(PER-17/MEN/VIII/2005), komponen KHL hampir tidak ada bedanya dengan KHM
(Kebutuhan Hidup Minimum). Hanya menambahkan dari 43 komponen (KHM) menjadi 45
komponen (KHL). Bahkan hasil penelitian komponen KHL pada tahun 2004 yang
menyatakan bahwa upah minimum yang diterima pekerja harus mampu ditabung
sebesar 20% dari upah minimum yang diterima, didalam Kepmen 17 tahun 2005
dirubah menjadi hanya 2% (jelas ini bukan sekedar “salah ketik” semata).
Komponen-komponen upah dalam Kepmen tersebut semata-mata menempatkan buruh sama
seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi
kebutuhan agar buruh dapat bekerja untuk esok hari, atau minggu dan bulan
mendatang. Akhirnya Kepmen 17/2005 menjadikan UPAH LAYAK bagi kaum buruh,
hanyalah
slogan kosong tanpa ada usaha serius untuk membuat buruh Indonesia dapat hidup
layak.
Saat ini, hampir di seluruh propinsi dan kota/kabupaten telah masuk usulan
dari Dewan Pengupahan (Propinsi dan Kota) kepada gubernur/walikota/bupati untuk
ditetapkan. Bila dilihat, dari usulan kenaikannya hampir tidak ada artinya bagi
peningkatan kesejahteraan buruh. Hal ini membuktikan bahwa Dewan Pengupahan
hanya menjadi institusi untuk memastikan politik upah murah tetap dijalankan di
seluruh Indonesia dan wajar jika kemudian ditolak dimana-mana. Bahkan di
lapangan, kenaikan upah minimum ini dibandingkan kenaikan harga-harga barang,
upah riil yang diterima buruh justru turun dan semakin jauh dari hidup layak.
Lihat misalnya UMP DKI, yang diusulkan sebesar Rp. 900.560 justru semakin
menjauh dari KHL (versi Dewan Pengupahan Propinsi DKI). Bila di tahun 2006
UMP/KHL adalah 98,53 %, jika nilai UMP yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan
diterima yaitu Rp. 900.560 maka UMP/KHL DKI justru semakin turun yaitu hanya
90,78%.
Bertentangan dengan pandangan pemerintah dan pengusaha, ABM memandang, justru
upah buruh yang tinggi (Upah Layak Nasional) akan akan menjadi solusi dari
persoalan ekonomi Indonesia. Karena dengan upah buruh yang tinggi maka:
Produksi di pasar akan mampu diserap/dikonsumsi/dibeli oleh kaum buruh,
Produktivitas akan meningkat, SDM meningkat (karena kebutuhan fisik, mental dan
sosial terpenuhi). Agar menjadi solusi perbaikan ekonomi kita, UPAH LAYAK
NASIONAL haruslah dibarengi dengan program ekonomi kerakyatan yaitu:
1. Pembangunan industri nasional yang kuat;
2. Produksi untuk dalam negeri dan harus dilindungi dari serangan produk
asing;
3. Nasionalisasi (ambil alih) aset-aset vital, kekayaan alam, tambang yang
dikuasai oleh asing;
4. Tolak bayar hutang luar negeri;
5. Tangkap dan Sita harta koruptor untuk subsidi rakyat

Berdasarkan kajian dan survey ABM (lihat lampiran), Upah Layak Buruh saat
ini adalah sebesar RP. 3.270.000. Seperti halnya upah PNS, TNI dan Polri, Upah
Layak ini berlaku secara nasional. Karena bagi ABM, Upah Layak Buruh selain
memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, haruslah mampu membayar cicilan rumah
type 36 (untuk 15 tahun), membeli koran, buku-buku, rekreasi, biaya komunikasi
dan mampu mengakses perkembangan teknologi dll. Apakah tuntutan ini berlebihan?
TIDAK!!
Upah ini barulah berkisar 5% dibandingkan gaji dan tunjangan jabatan Presiden
RI tahun 2005 (diluar fasilitas dan tunjangan lainnya), hanya berkisar 11-12%
dari gaji dan tunjangan jabatan anggota DPR RI tahun 2005 (diluar fasilitas dan
tunjangan lainnya). Upah ini hanya berkisar 15-17% dari biaya komponen produksi.
Bagi ABM, kesejahteraan haruslah juga dapat dirasakan oleh Kaum
Buruh dan Seluruh Rakyat Indonesia dan bukan hanya dapat dirasakan oleh
segelintir orang yang menjadi pejabat, dan penguasa negeri ini!!! Karena pada
dasarnya dari kucuran keringat otot-otot rakyat pekerja lah roda-roda
perekonomian negeri ini digerakkan!
Kami, ABM, sadar bahwa tuntutan ini hanya dapat dimenangkan jika
didukung oleh seluruh kaum buruh (SB/SP manapun) di Indonesia. Perjuangan
menolak upah murah adalah bagian dari perjuangan melawan sistem ekonomi
penjajahan baru (kapitalisme neoliberal) yang dipraktekkan oleh SBY-JK yang
telah terbukti semakin menyengsarakan buruh dan rakyat miskin lainnya.
Oleh karena itu ABM menyerukan kepada seluruh kaum di Indonesia
untuk
1. Menolak UMP/UMK 2007 yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan
2. Menyatukan barisan untuk memperkuat persatuan perjuangan kaum buruh
untuk melawan Sistem Ekonomi Penjajahan Baru (Kapitalisme Neoliberal) yang
dijalankan pemerintah SBY-Kalla yang terbukti menyengsarakan kaum buruh dan
rakyat Indonesia.
3. Menetapkan para pelaku ketidakadilan tersebut sebagai Musuh Rakyat!

Jakarta, 15 November 2006
Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
Jl. Basuki Rahmat No. 25, Kober Ulu RT 02/09 Jatinegara, Jakarta Timur.
Telp/ Fax : 021-85912703
Humas : Sahat 0812 768 4038 / 9289 4347
Korlap Aksi : Musrianto : 0852 19511301
KASBI, GASPERMINDO, SPOI, SBTPI, FNPBI, SBSI 1992, PPMI, PPMI 98, SBMSK,
FSBMI, FSBI, YBMI, FSBI PERJUANGAN, SBMI, SPMI, FSPEK, GSBI, SP JHONSON, SP PAR
REF, FKBL LAMPUNG, APK INDRAMAYU, SSPA NTB, KB FAN SOLO, AJI JAKARTA, SBJ,
FKBT, FKBC, FBS SURABAYA, PC KEP SPSI KARAWANG, ALBUM MAGELANG, PERBUMI,
LAPASIP, GSPMII, FKB, PRP, JAKER,
TURC, LBH JAKARTA, AKATIGA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s