Majukan Perjuangan Massa Mahasiswa !! Wujudkan Demokratisasi Kampus di Universitas TRI SAKTI !!

Nomor : 30/B/KPP-SMI/Pernyataan-Sikap/1/IX/2007
Sifat : Penting dan Mendesak
Lampiran : kronologi

Kepada Yth:
Rektor USAKTI
Di_
Jakarta

Salam Pembebasan Nasional !
Tatanan system pendidikan nasional merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlanjutan generasi bangsa yang maju dan berkualitas, karena hakekat dari pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga-tenaga produktif sehingga mampu mengaplikasikan disiplin ilmunya guna kepentingan rakyat dan tentunya mempunyai orientasi yang jauh lebih maju ketimbang sekedar untuk bekerja dan menjadi skrup-skrup kapitalisme. Desakan imperialisme untuk selalu meliberalisasikan system pendidikan nasional di Indonesia sudah sangat nyata dan sudah mencapai fase yang cukup akut, sehingga tak ayal lagi kalau mayoritas anak negeri ini tidak sanggup mengenyam pendidikan. Beragamnya persoalan disektor pendidikan yang semakin menjadi beban rakyat tidak lepas dari peranan Rezim Boneka Imperialis yang berkuasa di Republik ini, kebijakan demi kebijakan yang dilahirkan disektor pendidikan sejak rezim dictator otoriter orde baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto sampai dengan Rezim SBY-JK tetap saja mempunyai satu perspektif sama yang selalu berselingkuh dengan kepentingan Imperialisme.

Kapitalisasi pendidikan atau yang lazim kita sebut sebagai “barang dagangan” hal ini sebenarnya mencerminkan karakter pemerintahan kita yang membuka peluang atas terjadinya liberalisasi dan privatisasi semua sector penting yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rakyat! Dibawah kepemimpinan pemerintahan SBY-JK selalu memposisikan dirinya sebagai regulator atas kepentingan modal imperialisme, sehingga banyak melahirkan kebijakan dan regulasi-regulasi yang menindas rakyat. Pada sector pendidikan maka sudah banyak pula Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, maupun yang masih bersifat rancangan telah tersaji didepan mata sehingga semakin membuat ruwet persoalan didunia pendidikan nasional kita (PP.60 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi, PP. 61 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BHMN, SK Dirjen Dikti No 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan Ormass dan aktifitas politik praktis di kampus, UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, RUU BHP).

Belum lagi melihat maraknya tindakan represifitas baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap Gerakan Mahasiswa di kampus, itulah sebabnya mengapa kita harus memandang kampus sebagai basis perjuangan Mahasiswa, Karena kontradiksi yang sering muncul dan cukup konkrit dirasakan Mahasiswa adalah di kampus yang secara langsung siap vis a vis dengan pihak rektorat atau pengelola kampus sebagai rantai terendah dari kebijakan imperialisme. Kampus sebagai corong yang selalu melahirkan kebijakan-kebijakan tidak populis terhadap kepentingan Mahasiswa.

Mari Kobarkan Perjuangan Massa Mahasiswa di Kampus!
Selanjutnya hal yang saat ini cukup memprihatinkan adalah mengenai represifitas yang dilakukan oleh pihak birokrasi kampus terhadap mahasiswa baik mengenai pelarangan terhadap mahasiswa untuk berorganisasi seperti yang terjadi di kampus TRI SAKTI, kampus yang katanya lekat dengan sejarah Reformasi 1998 ternyata justru memasung kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi mahasiswa!

Bukti nyata adalah ketika kawan-kawan anggota SMI Komisariat TRI SAKTI melancarkan aktifitas perjuangan massa mahasiswa di kampus ternyata justru disambut dengan tindakan reaksioner yang berujung pada pemanggilan kawan Fery Juniansyah mahasiswa angkatan 2004 Fakultas Hukum TRI SAKTI. Kejadian ini sudah berlangsung selama dua kali; represifitas yang pertama terjadi pada tanggal 21 Mei 2007 dengan penangkapan 2 orang anggota SMI oleh OTORITA KAMPUS dan WADEK III FH TRI SAKTI kemudian berlanjut pada proses penyidangan kawan Fery Juniansyah dan Anggi Sitorus (anggota SMI), Hal ini kemudian terulang lagi untuk kedua kalinya ketika pada tanggal 30 agustus 2007 kawan-kawan SMI Komisariat TRI SAKTI melakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan “SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU DI KAMPUS TRI SAKTI YANG BERWATAK TIDAK DEMOKRATIS” dan membagikan selebaran untuk menyambut mahasiswa baru, selebaran tersebut berisikan tentang gambaran paradigma social mahasiswa serta ajakan untuk masuk organisasi. namun aktifitas tersebut kemudian disambut oleh pihak kampus dalam hal ini WADEK III FH yang bernama Ferry Erdward dengan melakukan pemanggilan terhadap beberapa anggota SMI dan memberikan ancaman skorsing selama 2 semester terhadap kawan Fery Juniansyah selaku Koordinator SMI Komisariat TRI SAKTI. Fery Edward (WADEK III FH) juga mengancam tidak segan-segan untuk memberikan sanksi skorsing kepada anggota SMI yang tertangkap tangan melakukan aktifitas keorganisasian di kampus, karena menurutnya bahwa SMI adalah organisasi yang membahayakan pihak kampus.

Dalam hal ini berarti telah terjadi pemberangusan terhadap hak-hak mahasiswa di kampus TRI SAKTI, yang dilakukan oleh Fery Edward (WADEK III FH) sebagai aparat birokrasi kampus yang paling reaksioner !!! tidak hanya itu, tetapi Fery Edward juga melakukan pemanggilan terhadap orang tua ke kampus sehingga kawan Fery Juniansyah mendapat tekanan secara psikologis.

Untuk itu kami dari SERIKAT MAHASISWA INDONESIA (SMI) Menuntut secara tegas :
1. Bebaskan Fery Juniansyah (Koordinator SMI Komisariat TRI SAKTI) dari ancaman Skorsing selama 2 Semester, karena tidak di dasari oleh alasan yang kuat.
2. Wujudkan Demokratisasi kampus dengan memberikan kebebasan mahasiswa untuk berekspresi dan berorganisasi karena sudah di jamin oleh Negara dan diatur dengan Konstitusi.
3. Tingkatkan Fasilitas kampus karena tidak sebanding dengan biaya kuliah yang di bayar oleh mahasiswa.
4. Menggugat keberadaan KOMISI DISIPLIN USAKTI karena telah melanggar hak-hak mahasiswa untuk berekspresi dan berpendapat di kampus.
5. Tangkap dan adili Fery Edward (WADEK III FH) karena telah melakukan tindakan Intimidasi, Teror Psikologis dan Represifitas secara langsung terhadap Anggota-anggota SMI.
6. Depdiknas dalam hal ini Dirjen Dikti harus bertanggung jawab karena telah melakukan pembiaran atas kebijakan kampus USAKTI yang melanggar HAM dan merugikan hak-hak mahasiswa.

Jakarta, 1 September 2007
Ttd,

Ketua Umum KPP-SMI Sekjend KPP-SMI

YUSRIANSYAH TONI TRIYANTO

Tembusan :
1. Mendiknas RI
2. Depdiknas-Dirjen Dikti
3. Dekan FH USAKTI
4. Wadek III FH USAKTI
5. KOMNAS HAM
6. LBH Jakarta
7. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM)
8. Komite Pimpinan Cabang SMI Se-Indonesia
9. Komite Pimpinan Komisariat SMI
10. Ormass-Ormass Tingkat Nasional
11. Arsip

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s