Flash News / Ruang Opini / Warta Kita

Krisis Ekonomi Internasional, Konflik Elit Politik dalam Negeri, Pertegas Kontradiksi Rakyat dan Negara Kapitalis Republik Indonesia

Babakan Baru dalam kisah lama penyakit kapitalisme.

Kata yang tepat saat melukiskan situasi internasional saat ini adalah KRISIS khususnya segi ekonomi (dalam pengertian pasar) jika pasar terjadi maka sudah barang tentu ada hambatan yang cukup luar biasa dalam sirkulasi, sistem pertukaran dan jual beli barang dagangan termasuk modal.

Lebih parahnya lagi AS dan UE sebagai negeri penjaga kapitalisme sejak tahun dalam tiga tahun terakhir mengalami krisis keuangangan dan goncangan sehingga mengalami defisit anggaran, mendorong naiknya harga komoditas bahan dasar utama industri, mengkoreksi akslerasi sebaran kapital di negara NIC Sampai pada over produksi kapitalisme dan turunnya daya beli masyarakat telah membuat panik investor di seluruh dunia, itulah yang terjadi saat ini dan pada akhirnya memporakprandakan struktur pasar modal dan finansial perdagangan dunia.

Krisis finansial yang melanda Eropa seperti di Yunani, Spanyol dan Italia telah menghantarkan dunia pada pintu resesi ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di AS, bahkan hutang AS kini telah mencapai USD 14,58 Triliun, jumlah tersebut hanya beda sedikit dengan PDB AS tahun 2010 sebesar USD14,53. Sedangkan Yunani. Presentase utang AS pun kini sejajar dengan negara-negara lain seperti Yunani yang mencapai 152,3% dari PDB, Italia (120,2%), dan Irlandia (114,1%).

Tentu saja menimbulkan kekhawatiran Negara-negara dan investor seluruh dunia yang memegang surat hutang AS. China sekitar USD1,15 triliun, disusul Jepang USD 906,9 miliar dan Inggris USD 333 miliar. Adapun pemegang surat utang AS lainnya adalah investor domestik sebanyak USD 3,7 triliun, investor swasta USD 8,3 triliun.

Para intelektual borjuis masih mengumumkan optimismenya, bahwa hal-hal yang terjadi akhir-akfir ini adalah wajar pada system kapitalisme dan akan segera terjadi stabilitas baru yang akan menghantarkan system kapitalisme menjadi system ekonomi yang kuat dan mampu menghantarkan kesejahteraan pada masyarakat dunia.

Hal itu secara explicit juga disampaikan SBY dalam pidato kenegaraan RI pada hari “kemerdekaan” 17 Agustus 2011 Kemarin yang menyebutkan; “Di tengah krisis politik di beberapa kawasan, dan defisit anggaran di berbagai Negara Barat, dikatakan bahwa Indonesia bukan negara gagal. Indonesia adalah the emerging economy di Asia, Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun harus diakui situasi kepolitikan, kultur politik yang belum bersih dan tidak dewasa, situasi kehidupan sosial dan politik daerah tertinggal, lemahnya pengawasan penggunaan kawasan oleh invastasi yang mambabi buta masih menjadi pekerjaan rumah besar (Kompas, 18/08/11).  

Ditambahkan SBY dalam Pidatonya; Indonesia juga memiliki peluang sangat baik untuk menjadi negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia dalam dua hingga tiga dasawarsa mendatang. Semua prestasi yang kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini menegaskan satu kepercayaan, bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik itu berada di depan kita untuk kita jalani bersama.

Melihat keabsurdtan dari pidato SBY dalam momen kemerdekaan RI yg ke 66 sungguh merupakan cara pandang yang sangat membela arus modal untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia, dengan asumsi ada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan gaji serta percepatan regulasi pro modal yang sudah di godok di parlemen.

Walhasil Kaum buruh, kaum tani miskin tak bertanah dan kaum miskin perkotaan/pedesaan kembali menanggung ssemua beban akibat praktek-praktek neoliberalisme. Saat ini dan mungkin di masa yang akan datang mereka tetap dijadikan bulan-bulanan dengan berbagai kebijakan Negara, karena semua komitnen politik dari rezim berkuasa maupun semua partai-partai borjuasi saat ini hanya diabdikan pada para pemodal.

Hampir tiap hari, tiap minggu bahkan tiap bulan, telingga dan mata rakyat Indonesia sering mendengar dan menyaksikan secara langsung besarnya ledakan angka PHK kaum buruh. Pada tahun 2010 saja tiap bulannya tercatat rata-rata di Indonesia 18.000 buruh manufaktur dan jasa kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kaum buruh yang masih bekerja justru dipaksa menerima rendahnya jaminan sosial untuk buruh, dibatasinya kehidupan kebebasan berorganisasi dalam pabrik dan masih konsistenya Negara menerapkan politik upah murah. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Negara Republik kapitalis Indonesia tidak pernah melindungi kaum buruh.

Modal, tenaga kerja dan SDA adalah tiga faktor terpenting dalam hubungan ekonomi produksi. Soal modal, kita tahu bahwa pasar modal, pasar uang dan perbankan di negara kita sudah mahaliberal, siapapun bisa ikut tanpa membedakan WNI atau WNA. Undang-undang di sektor perbankan dan keuangan sangat memudahkan bank asing beroperasi di Indonesia.

Soal tenaga kerja, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, memberi peluang diberlakukannya Labour Market Flexibility (LMF) di Indonesia dengan sistem outsourching dan kerja kontrak telah membuktikan bahwa pasar tenaga kerja yang liberal di dalam negeri sudah berjalan dengan efektif berpadu erat dengan diberlakukanya politik upah murah dan praktek-praktek anti serikat buruh sejati.

Sekarang, liberalnya kebijakan yang disahkan rezim terkait sumber-sumber kekayaan agraria nasional mulai dari hutan, perkebunan, pertambangan minyak gas dan mineral, perikanan wilayah pesisir dan kelautan, pangan, sudah berjalan baik demi kepentingan pemodal besar dan kepentingan negara-negara maju di Nusantara ini.

Wajar kemudian kekayaan alam tersebut diekspor mentah-mentah kepada negara-negara yang membutuhkan untuk diolah kemudian dipasarkan lagi ke Indonesia dalam wujud barang produksi jadi dan harganya berlipat-lipat. Belum lagi UU di bidang energi yang disahkan selepas reformasi 1998. Tentu mengakibatkan Indonesia tidak punya kedaulatan energi. Bayangkan saja saat ini sekitar 70 % sumber energi nasional sekarang dikuasai raksasa modal asing Trans National Coorporation dan Multinational Coorporation.

Tidak benar, kalau Negara menyatakan sudah menjalankan jaminan sosial terhadap kaum buruh lewat UU SJSN, tidak benar Negara telah mengklaim ada perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi buat kaum buruh, tidak benar kalau Negara telah mengklaim ada perlingdungan maksimal saat buruh di PHK. Fakta yang berbicara dilapangan justru yang terjadi adalah Negara telah berpaling muka bahkan lari dari tanggung jawabnya sambil menginjak-injak kaum buruh yang menghadapi perselisihan hubungan industrial.

Buktinya hak-hak dasar yang hak harusnya diberikan oleh Negara, dalam pelaksanaanya tidak seindah dalam teks Undang-undang. Justru yang terjadi adalah hak-hak dasar itu baru bisa bisa terpenuhi karena gigihnya perjuangan rakyat. Kita bisa belajar dari berbagai perjuangan buruh di pabrik-pakbrik, kaum tani saat reclaming tanah diberbagai wilayah dan kegigihan kaum miskin kota melawan penggusuran atas nama pembangunan. Kisah kisah perjuangan rakyat selalu diwarnai dengan tangis, hilanganya harta dan kucuran darah, teror dan ancaman kriminalisasi yang tiap saat selalu membayangi perjuangan massa rakyat.

Dalam 7 tahun terakhir ini Rezim SBY-Boediono didukung parlemen (DPR-RI) tanpa ampun memangkas subsidi-subsidi vital untuk rakyat, BBM, pendidikan, Listrik, Pupuk dan lainya ironisnya justru masalah pencabutan subsisdi untuk rakyat malah dibumbui fatwa Haram dari MUI, ditenggah daya beli rakyat yang stagnan (baca; Merosot). Faktanya jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta jiwa (sensus 2010) ternyata sekitar 70 % penduduk kita masih berpenghasilan rata-rata 2 US $/Perhari. Kondisi kongkritnya bisa dicek melalui rata-rata UMP kaum buruh dan upah harian buruh tani yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari segi kuantitas saja sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Rezim SBY-Boediono ini sudah gagal total.

Sampai sakarang, sebagian besar orang miskin bertempat dan menetap di pedesaan, dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,3-0,5 hektar. Jadi dengan kata lain terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setiawan; 2009).

Rencana rezim SBY-Boediono yang didukung penuh oleh kaum pemodal khususnya para pengusaha infrastruktur untuk segera mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Disebabkan karena Perpres 36/2005 Jo 65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kurang kuat dijadikan sandaran hukum formalnya. Jadi butuh legitimasi hukum yang kuat untuk menggusur tanah rakyat atas nama pembangunan.

Sesungguhnya kebijakan pertanahan yang liberal ini adalah hasil dari Land Management Policy and Development Project (LMPDP) yang proyek besar yang bertujuan untuk membentuk pasar tanah yang bebas (free land market) di Indonesia. Proyek ini adalah proyek pemerintah yang dibiayai dengan hutang dari Bank Dunia dan International Development Association (IDA), yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 2004 dan berakhir hingga Maret 2009. Dalam pelaksanaanya kedepan akan diberlakukan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) alias Public Privat Patnership (PPP)1.

Jadi lengkap sudah kalau di bidang financial sudah sangat liberal dengan UUPM dan UU Perbankan maka di dua sektor riil yang saling berkaitan juga tak kalah liberal. Labour Market Flexibility (LMF) untuk perburuhan dan Free Land Market (FLM) untuk pertanahan bagi kepentingan investasi utamanya Infrastruktur.

Disektor pangan dan pertanian Rezim SBY-Boediono juga berketetapan untuk membuat rakyat Indonesia selalu lapar di negerinya sendiri, hal ini ditegaskan dalam PP No 18 tahun 2010 tentang budidaya tanaman, membolehkan investor termasuk asing untuk menguasai lahan seluas minimal 10.000 hektar (ha). Jangka waktu penguasaan 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing 35 tahun dan 25 tahun. Selain menyediakan legitimasi lewat aturan, pemerintah juga menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan food estate.

Daerah yang ditetapkan sebagai food estate akan dijadikan kawasan khusus ekonomi (KEK), sehingga akan mendapatkan fasilitas fiskal dan non fiscal. Fasilitas fiskal misalnya pembangunan infrasturktur dimasukkan dalam biaya investasi, keringan pajak penghasilan, tax holiday, pengurangan pajak bangunan, keringanan pajak daerah/redistribusi, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai. Fasilitas kepabeanan dan cukai meliputi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan keringanan PPh impor. Sedang fasilitas non-fiskal misalnya kemudahan perizinan dan fasilitas keimigrasian.

Kebijakan tentang pengembangan pangan skala luas atau food estate semakin menguatkan bahwa  kebijakan pertanian SBY-Beodiono terjerembab dalam sistem ekonomi neoliberal. Cirinya jelas, ketersediaan pangan secara perlahan namun pasti diserahkan ke mekansime pasar. Dalam menggenjot produktivitas pangan nasional. Mekanisme baru ini secara sistematis akan menggantikan sistem pertanian berbasis rumah tangga petani ke sistem pertanian berbasis agro-bisnis yang sangat terang intervensi pemodalnya sehingga masalah pangan terus dikomersilkan  dan diserahkan penuh penggelolaanya perusahaan pertanian dan pangan perusahaan pertanian skala besar.

ALIRAN MODAL HARUS LANCAR, GERAKAN RAKYAT HARUS DIAMPUTASI

Hampir setiap hari, sebagaimana diberitakan media massa baik cetak ataupun elektronik sering mengabarkan gelombang perlawanan rakyat yang berhadap-hadapan dengan negara dan rezim pro modal, mulai dari aksi massa di pabrik-pabrik, aksi massa di kampus-kampus, aksi pendudukan lahan oleh kaum petani dan aksi massa menggepung pusat-pusat pemerintahan. Rakyat dengan gagah berani menerjang barikade aparat, tak menghiraukan pukulan tongkat kayu aparat Polisi/TNI. Tentu saja aksi massa yang dilakukan oleh rakyat sangat beragam tuntutanya singkat kata mulai dari yang normatif sampai pada pengulingan rezim dan ganti sistem yang lebih adil. Tentu saja dalam kacamata pasar, aksi-aksi yang dilakulan hampir setiap hari oleh kaum buruh, tani, mahasiswa dan kaum miskin perkotaan itu adalah instabilitas alias ancaman serius sekaligus menjadi gejala buruk bagi kelancaran modal dan iklim inventasi.

Rezim SBY-Boediono dan Parlemen borjuis di Senayan berusaha keras merespon aksi massa itu agar tidak menggangu iklim investasi karena itu butuh Kebijakan Hukum yang ampuh dalam meredam gejolak perlawanan rakyat. Walaupun ada saja indikasi kuat skenario politik klasik pengalihan isu NII, Terorisme dan Radikalisme Islam, tawuran antar kampun dan tawuran pelajar yang marak akhir-akhir ini dijadikan argumen sosial yang meligitimasi perlunya kebijakan hukum berupa UU agar meredam gerakan massa yang merugikan kaum modal. Walhasil, RUU Intelijen dan RUU Kamnas kini sedang digodok serius di Parlemen.

ARAH PERJUANGAN KITA

Oleh karena itu sudah saatnya kita mempersolid organisasi kita dan massa rakyat Indonesia sebagai basis pengorganisiran yang kongkrit dan terus mempertinggi dan memperhebat cara perjuangan hingga efektifitas sasaranya langsung dan berhadap-hadapan dengan lawan-lawan politik yakni seluruh struktur Negara borjuis dan seluruh elit politik penindas rakyat yang sangat mencintai sistem kapitalisme.

Jelaslah bahwa sebenarnya watak asli elit-elit politik, partai partai borjuis yang berada di Senayan dibawah komando SBY-Boediono ternyata sangat tekun mempraktekkan Kapitalisme yang membawa akibat ambruknya seluruh tatanan ekonomi, poliik dan kemanusian.

Oleh karena itu, Kekuasaan rezim kapitalis SBY-BOEDIONO dan kekuasan politik borjuasi di parlemen harus digulingkan dengan energi persatuan perjuangan, menuju pemerintahan transisional demokratik di bawah kepemimpinan politik kelas buruh dan tani yang menjalankan program-program kerakyatan yang saling terkait dan serempak; yakni Melaksanakan pembaruan agraria sejati di bawah kontrol rakyat, Membangun industrialisasi nasional yang mandiri di bawah kontrol kaum buruh, Melakukan nasionalisasi asset-asset swasta dalam dan luar negeri dibawah kontrol rakyat, Menyita harta aset kemudian mengadili dan sekaligus memenjarakan Koruptor, Menyelengarakan pendidikan, kesehatan, transportasi gratis berkualitas. Itulah langkah-langkah penting politik penting untuk membangkrutkan kekuasaan politik borjuasi dalam pertarungan kelas menuju Indonesia baru yang merdeka 100%.

1 Lihat “Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2009-2014,” Hal: 57-58 dan “Ringkasan Eksekutif Roadmap Pembangunan Indonesia,” 2009-2014, Hal 9. Untuk Lebih jelas skemanya baca dokumen tentang “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025” diterbitkan oleh Bappenas RI, Feb 2011.

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s