Serombongan demi serombongan kaum buruh berdatangan dilokasi samping gedung Bulog, tempat yang telah disepakati sebagai titik kumpul sebelum mengadakan aksi di Gedung Depnakertrans, dan tepat pukul 10.00 Wib dengan langkah tegap dan pasti sambil terus bernyanyi dan melengkingkan Yel-Yel massa aksi berjalan menuju Gedung tempat berkantornya Muhaimin Iskandar. Saat massa aksi telah memasuki Gedung yang terlihat megah tersebut, barisan massa aksi yang tergabung dalam Komite Perjuangan Buruh Jabotabek telah disambut dengan tatapan sinis dan bengis anak muda berseragam coklat yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, tapi hal tersebut tidak membuat gentar barisan massa aksi.
Setelah sampai dihalaman gedung dan merapikan barisan, tanpa ragu LIMA RATUSAN massa aksi Komite Perjuangan Buruh Jabotabek (KPB Jabotabek) Menyanyi dan melakukan Yel-tel yang saling bersahutan yang pasti akan membuat orang-orang yang ada disekitar lokasi aksi tersebut akan tersentuh oleh semangat yang ditularkan oleh massa aksi tersebut. Tim dari depnakertrans ternyata tidak kalah sigap dengan massa aksi, dan langsung menyatakan bahwa Bapak Muhaimin TIDAK ADA DITEMPAT!, langsung informasi tersebut disambut dengan dengan teriakan marah oleh massa aksi, karena ini bukan kali pertama Muhaimin menggunakan jurus tidak ada ditempat ketika massa aksi buruh hendak bertemu dengannya, lalu dimana Muhaimin Berkantor?
Massa aksi KPB Jabotabek melakukan aksi ini dengan juga melibatkan partisipasi istri dan anak-anaknya, tindakan ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapai oleh para buruh sudah sampai tingkat mengancam kehidupan keluarga, malah tidak sedikit yang telah mengalami pertengkaran rumah tangga yang berkepanjangan akibat perlakuan yang semena-mena Pengusah dan Penguasa (depnakertrans dan disnaker), sesungguhnya persoalan ini sudah menjadi bahaya sistemik, tapi tidak akan pernah muncul pansusnya oleh DPR yang terhormat.
Tidak cukup dengan hanya bernyanyi dan Yel-yel, massa aksi KPB melakukan aksi tekanan kepada Menakertrans agar mau keluar ruangan dengan cara barisan massa berjalan keluar gedung dan melakukan aksi dijalanan Jalan Gatot Subroto tepat didepan gedung Depnakertrans, jelas massa aksi tidak ingin mengganngu hakpengguna jalan, tapi ingin menunjukkan kepada rakyat luas bahwa telah terjadi ketidak-adilan terhadap buruh Indonesia oleh para pengusaha dan penguasa negeri Ini dibidang ketenaga-kerjaan lebih memilih diam dan menghilang, menutup mata serta telinga dan memanipulasi matahati nya. Aksi menutup jalan ini berjalan tidak terlalu lama, dan barisan massa aksi kembali menuju halaman gedung Depnakertrans, melakukan nyanyian-nyanyian, yel-yel, orasi-orasi, memasang bendera-bendera organisasi, hingga mendirikan tenda-tenda sebagai tindakan persiapan menginap bila Muhaimin tidak mau menemui massa aksi dan tidak mau berbuat adil terhadap persoalan kaum buruh.
Saling bergantian orator melakukan orasi dengan semangat membara, semua orator saling menguatkan massa aksi agar terus menjaga militansi , semangat juang dan persatuan perjuangan kaum buruh dan rakyat mayoritas, dan tidak lupa Korlap KPR mengingatkan kepada pegawai Depnakertrans bahwa bila hingga pukul 14.30 WIB, Muhaimin Iskandar tidak mau menemui Massa aksi maka KPB Jabotabek akan memaksa masuk hingga ruang menteri. Para pemuda berbaju coklat dengan berbagai macam warna baretnya, hanya memandang sinis tapi kali ini dengan wajah yang sudah kecut melihat semangat dan militansi 500 an orang massa KPB Jabotabek.
Tepat pukul 14.30 WIB Korlap KPB Jabotabek membariskan massa aksi menjadi shaft 7 dan menghadap kearah gedung PHI, setelah memberikan arahan, melakukan nyanyian dan orasi-orasi penyemangat maka seluruh massa aksi berjalan menuju pintu masuk ruangan manteri, dan dengan sigap para pemuda berseragam coklat tersebut menghadang barisan massa aksi, aksi dorong-dorongan tidak dapat dihindarkan dan sambil terus bernyanyi dan melakukan yel-yel bahkan tanpa rasa gentar sedikitpun massa aksi terus mendesak polisi-polisi tersebut. Aksi dorong tersebut dihentikan setelah komandan para pemuda berseragam coklat terseut mengajukan negosiasi untuk membantu mempertemukan dengan pegawai depnakertrans, tapi negosiasi tersebut disambut dengan sikap tegas bahwa KPB Jabotabek hanya mau bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja, tidak mau lagi ketemu dengan jajaran bawahnya. Saat tim negosiasi ternyata hanya ditemui oleh Mira Maria, Dirjen PHI dan Jamsostek, maka tim negosiasi hanya meminta agar Mira Maria memastikan agar besok, 30 Maret 2010, Muhaimin Iskandar menemui massa aksi KPB Jabotabek, dan menolak pembicaraan selanjutnya dengan sang Dirjen, dan Mira Maria menyatakan tidak dapat menjanjikan pertemuan menteri dengan KPB Jabotabek karena tidak mengetahui jadwal kerja menteri.
Setelah pertemuan tersebut Massa Aksi memutuskan melanjutkan aksi dihalaman gedung Depnakertrans dan mendeklarasikan akan MENGINAP di gedung Depnakertrans tersebut apapun resiko yang akan dihadapi. Sekitar pukul 18.00 WIB pasuka polisi mulai melakukan tindakan pembubaran aksi KPB Jabotabek, tetapi tindakan polisi tersebut dihadapi dengan gagah berani oleh seluruh massa aksi termasuk para istri buruh yang ikut dalam aksi tersebut, setelah terjadi negosiasi yang sengit antara tim negosiasi KPB Jabotabek, polisi dan pegawai Depnakertrans akhirnya massa aksi boleh menginap dihalaman Depnakertrans, lalu digelar lah seluruh perangkat alat masak yang akan dipakai menyiapkan makan malam bagi semua massa aksi sebagai tindakan menyiapkan tubuh dalam perjuangan panjang selanjutnya, misi MENCARI MUHAIMIN akan dilanjutkan sejak pagi hari tanggal 30 Maret 2010, mungkin harus dicari kerumahnya? Kantor partainya? Atau bila tidak ketemu jejaknya lapor polisi saja? Karena MUHAIMIN HILANG.
Kasus Perburuhannya:
Dalam aksi kali ini KPB Jabotabek membawa permasalah yang terjadi pada serikat buruh yang menjadi anggotanya, seperti permasalahan:
PARA BURUH PELABUHAN JICT, yang tergabung dalam Aliansi Buruh Outsourcing JICT, 291 orang anggotanya telah diPHK secara sepihak, PHK ini dilakukan sebagai balasan dari mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2010. Aksi mogok kerja tersebut terjadi akibat arogansi PT JICT, bagian RTGC, Head Truck, Solo Whisky, Reeferman, Asissten SS/FD, Radio Officer dan Maintenance ternyata selama ini buruhnya berstatus outsourcing padahal bagian-bagian tersebut adalah bagian inti dalam pelayanan sebuah pelabuhan barang eksport-import, tanpa adanya bagian tersebut maka JICT LUMPUH!, tidak bisa melayani bongkar muat kapal-kapal yang sandar dipelabuhannya, maka berdasarkan UU Ketenaga kerjaan no 13 tahun 2003 bidang kerja tersebut wajib menjalankan system kerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (Buruh Tetap), jadi aksi para buruh JICT pada tanggal 1 Februari 2010 adalah usaha untuk menegakkan Konstitusi, bukan penghargaan yang didapatkan tapi PHK sepihak. Depnakertrans yang awalnya coba dipercayakan oleh para buruh JICT sebagai penegak keadilan ternyata bertindak melindungi JICT, bidang PENGAWASAN yang seharusnya telah melakukan Peninjauan Lapangan, ternyata lebih sibuk mengurusi hal-hal birokratisnya, begitu juga bagian Hubungan Industrial, memilih diam dan tidak mau bertindak menekan PT JICT yang telah terang-terangan melanggar Undang-Undang.
PARA BURUH KERETA API JABOTABEK, yang tergabung dalam SPKAJ, ratusan orang anggotanya yang bekerja pada bagian pengelolaan stasiun (ticketing, porter, anauncer), ternyata bertahun-tahun BUMN PT Kereta Api memburuhkan para ujung tombak PT KA dalam berhadapan dengan konsumen dengan sistem kerja suka-suka, mulai dari sistem kerja Harian lepas, lalu dioutsourcing melalui KOWASJAB, kemudian oper lagi ke perusahaan outsourcing lainnya PT Kencana Lima. Melihat jenis buruhan maka jelas bagian pelayanan dan pengelolaan stasiun adalah bagian pokok/inti dalam pelayanan penumpang kereta api, tanpa ada pelayan tiket, pengontrol tiket, pemberitahu pengumuman kepada penumpang maka tidak mungkin pelayanan ini dapat berjalan! Tepat 30 Maret 2008, para buruh yang tergabuyng dalam SPKAJ melakukan aksi dan mogok kerja untuk menuntut Diangkat menjadi Buruh Tetap di PT Kereta Api Indonesia, tetapi Depnakertrans ternyata tidak juga menjalankan tugasnya dalam menegakkan Konstitusi, dan kembali membiarkan perusahaan menginjak-injak kewibawaan Undang-Undang Republik Indonesia, bahkan saat didesakkan untuk memediasi persoalan, mediator berkali-kali mencoba mementahkan hak para buruh untuk mendapatkan mediasi kasus dari Depnakertrans, dan puncaknya adalah saat keluarnya Anjuran, Mediator MENGHILANGKAN Pihak PT Kereta Api dari pihak yang dimediasikan perselisihannya dengan SPKAJ, hal ini bukan tanpa maksud, tetapi hal ini adalah tindakan Sistemik untuk Mengalahkan Para Buruh dalam memperjuangkan Hak Konstitusinya.
PARA BURUH PT UNIPACK INDOSTEMS, yang tergabung dalam FPBJ, Dua puluh Empat Orang di PHK sepihak oleh pengusahanya, PHK tersebut dilakukan sebagai balasan terhadap mogok kerja spontan yang dilakukan oleh para buruh yang tergabung dalam PTP FPBJ PT Unipack Indosystems (PT UI) pada tanggal 28 Januari 2010. Aksi mogok spontan tersebut dilakukan sebagai reaksi terhadap PHK semena-mena terhadap 4 orang buruh dengan dalih telah habis kontrak, padahal keempat orang tersebut bekerja pada proses produksi pada perusahaan printing dan packaging terbesar di Indonesia tersebut, Jadi kembali aksi mogok spontan tersebut terjadi sebagai tindakan untuk MENEGAKKAN KONSTITUSI. Disnakertrans Kab Bekasi sebagai institusi negara untuk mengawasi pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan di wilayah kabupaten bekasi, berkali-kali melakukan tindakan melawan hukum dalam menangani kesalahan perusahaan raksasa ini. Mediator mengeluarkan anjuran memperbolehkan PT UI melakukan PHK kepada 24 orang buruhnya dengan dalih kedua puluh empat orang tersebut bertanggung jawab dalam kejadian mogok spontan dan sangsinya ada pada Perjanjian Kerja Bersama PT UI, padahal pasal yang ada pada PKB tersebut mengacu pada pasal 158 UU 13 tahun 2003 dimana pasal tersebut telah DIBATALKAN oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. Bukan hanya pegawai Mediatornya saja yang berpihak pada kesalahan PT UI tetapi juga pegawai pengawas, sejak kasus itu dilaporkan pada akhir januari 2010, hingga hari ini TIDAK ADA Tindakan Hukum yang diberikan kepada PT UI, malah mengeluarkan Nota pengawasan yang membenarkan PT UI melakukan praktek PKWT pada bidang inti produksi, Maka jelas UU 13 tahun 2003 telah diinjak-injak secara bersama-sama oleh pengusaha dan penguasa!
Dari ketiga kasus yang dimunculkan oleh KPB Jabotabek, maka terlihat benang merah kasusnya:
1. Pegawai PENGAWAS ditingkat Disnaker hingga Depnakertrans TIDAK MENJALANKAN AMANAH Undang-Undang, dan cenderung melakukan PEMBIARAN Pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh pengusaha, begitu juga pegawai MEDIATOR, Praktek MAFIA HUKUM tidak hanya terjadi di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetapi juga terjadi pada Persoalan Perburuhan. Bila pegawai Disnaker hingga Depnaker tidak dapat dipercaya dan Menteri Tenaga Kerja Menghilang saat buruh akan mengadu, apakah SBY berani bertanggung jawab?
2. Semua kasus yang dipaparkan diatas begitu juga mayoritas persoalan perburuhan adalah hal-hal yang bersifat Normatif, berarti telah diatus dalam Undang-Undang, seharusnya bukan buruh yang bergerak menegakkan Undang-Undang tetapi aparatur negara, kondisi ideal tersebut ternyata jauh panggang dari api. Lalu mana fungsi perlindungan negara kepada warga negaranya yang berstatus sebagai buruh?
3. Mayoritas imbalan terhadap buruh yang berjuang menegakkan konstitusi upahnya adalah PHK, dan Pemerintah memilih memproses pengajuan PHK dari pengusaha tanpa memaksa Pengusaha dan buruh untuk tetap menjalankan kewajiban masing-masing hingga ada keputusan hukum tetap, membiarkan buruh berjuang tanpa mendapatkan upah selama proses ternyata telah menjadi taktik bersama Pengusaha dan Penguasa dalam melemahkan perlawanan buruh.
4. Penyelesaian secara sendiri-sendiri kasus perburuhan ternyata hanya akan berhadapan dengan tembok tebal persekongkolan jahat pengusaha dan penguasa, maka saatnya KPB Jabotabek mengundang penyelesaian kasus secara bersama-sama, berbondong-bondonglah datang ke gedung Depnakertrans, laporkan kasus kawan-kawan kita berjuang bersama!
Hanya Persatuan Perjuangan Buruh yang bisa merobohkan tembok persekongkolan jahat tersebut.
